Misteri lantai khusus rekreasi bagi anggota Dewan di Senayan mulai tersibak. Gedung DPR yang baru direncanakan dibangun dengan standar tinggi, menyediakan fasilitas spa berikut fitnes.
Bukan hanya itu masih terdapat toko, apotik, ruang refleksi, dan restoran. Fasilitas ini tersebar di gedung baru DPR. Tidak ketinggalan, bertempat di lantai 36, fasilitas yang disediakan antara lain kolam renang berikut resto. Budi Sukada, team leader teknis pembangunan gedung baru DPR menyebut, fasilitas-fasilitas tersebut merupakan fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang sengaja dipertontonkan Dewan kepada publik.
"Ini bukan fasilitas rekreasi. Istilahnya, fasilitas sosial maupun fasilitas umum," ucap Budi. Dia mengemukakan, fasilitas di gedung baru DPR telah sesuai dengan standarisasi bangunan DKI. "Bila ada gedung minimal 500 meter persegi, harus ada fasilitas sosial maupun fasilitas umum," ungkap Budi. Dengan fasilitas yang tersedia di gedung baru DPR, Budi menolak bila gedung yang menguras kocek negara hingga Rp 1,6 triliun sekedar bermewah-mewah.
"Tidak ada yang mewah, apalagi yang mesum. Ini untuk kebugaran dan kesehatan," tegas Budi. "Kalau anggota minta berlebihan kita nggak turuti. Tidak ada itu permintaan anggota dewan."
Selasa, 31 Agustus 2010
Ditemukan Fosil Sisa Makanan Di Gua Pawon, Bandung Barat
Balai Arkeologi Bandung kembali menemukan sejumlah kepingan fosil sisa makanan pada zaman prasejarah dalam kotak ekskavasi baru di Situs Gua Pawon, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Peneliti dari Balai Arkeologi Bandung, Lutfi Yondri mengatakan ekskavasi atau penggalian untuk tujuan penelitian di Situs Gua Pawon akan berlangsung dua pekan, atau berakhir hingga 4 September 2010. "Penelitian kali ini dilakukan dengan membuat kotak ekskavasi baru. Berbeda dengan kotak yang digunakan pada ekskavasi sebelumnya. Semoga saja temuan ini benar-benar fosil," kata Lutfi Yondri.
Sebelumnya, pada awal Juli, arkeolog dikejutkan dengan temuan juru kunci Gua Pawon, Ecep Suhaya (54). Ecep menemukan ratusan keping tulang serta dua gigi yang diduga fosil manusia purba di lokasi situs. Jika benar, kata dia, merupakan rangka manusia prasejarah. Dan, temuan tersebut menjadi rangka manusia prasejarah ketujuh yang ditemukan di kawasan Gua Pawon. Namun, temuan itu masih dalam tahap kajian.
Sebelumnya diwartakan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia mengusulkan agar Gua Pawon dan Karst Citatah dijadikan cagar alam warisan dunia ke UNESCO.
Sekretaris Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudyaan dan Pariwisata, Soeroso M.P. mengungkapkan usulan tersebut sudah dilakukan pasca-ekspos penemuan fosil manusia purba di kawasan Karst Citatah KBB, yang kemudian disebut "manusia Pawon".
Adanya usulan tersebut merupakan bukti perhatian pemerintah pusat terhadap penemuan benda bersejarah atau cagar budaya. Menurut Soeroso, Indonesia akan bersaing dengan sekitar 200 negara mengusulkan hal yang sama. Namun, yang akan diakui untuk setiap negara hanya satu di bidang budaya dan satu bidang alam.
Seoroso berharap Gua Pawon bisa segera ditetapkan menjadi salah satu cagar alam warisan budaya dari Indonesia. Hal itu agar pelestariannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia, namun menjadi tanggung jawab dunia. Disebutkan, jika usulan itu diterima, maka kepedulian terhadap Gua Pawon bukan hanya tanggung jawab Indonesia, tetapi juga dunia.
"Memang tidak mudah untuk masuk dalam kategori UNESCO. Tapi, kita harapkan supaya Gua Pawon bisa masuk ke dalam situs yang diakui dunia," ujarnya. Dijelaskan Soeroso, ditawarkannya Gua Pawon menjadi cagar alam dunia karena Karst Citatah sebagai tempat ditemukannya "manusia Pawon" (fosil) yang menjadi ciri karst dari Indonesia.
Selain itu, kata dia, "manusia Pawon" yang ditemukan merupakan penemuan yang sangat langka. "Kami mengusulkannya karena Gua Pawon memiliki dua kelebihan, selain karena karst, juga ada penghuninya (manusia Pawon)," pungkasnya.
Peneliti dari Balai Arkeologi Bandung, Lutfi Yondri mengatakan ekskavasi atau penggalian untuk tujuan penelitian di Situs Gua Pawon akan berlangsung dua pekan, atau berakhir hingga 4 September 2010. "Penelitian kali ini dilakukan dengan membuat kotak ekskavasi baru. Berbeda dengan kotak yang digunakan pada ekskavasi sebelumnya. Semoga saja temuan ini benar-benar fosil," kata Lutfi Yondri.
Sebelumnya, pada awal Juli, arkeolog dikejutkan dengan temuan juru kunci Gua Pawon, Ecep Suhaya (54). Ecep menemukan ratusan keping tulang serta dua gigi yang diduga fosil manusia purba di lokasi situs. Jika benar, kata dia, merupakan rangka manusia prasejarah. Dan, temuan tersebut menjadi rangka manusia prasejarah ketujuh yang ditemukan di kawasan Gua Pawon. Namun, temuan itu masih dalam tahap kajian.
Sebelumnya diwartakan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia mengusulkan agar Gua Pawon dan Karst Citatah dijadikan cagar alam warisan dunia ke UNESCO.
Sekretaris Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudyaan dan Pariwisata, Soeroso M.P. mengungkapkan usulan tersebut sudah dilakukan pasca-ekspos penemuan fosil manusia purba di kawasan Karst Citatah KBB, yang kemudian disebut "manusia Pawon".
Adanya usulan tersebut merupakan bukti perhatian pemerintah pusat terhadap penemuan benda bersejarah atau cagar budaya. Menurut Soeroso, Indonesia akan bersaing dengan sekitar 200 negara mengusulkan hal yang sama. Namun, yang akan diakui untuk setiap negara hanya satu di bidang budaya dan satu bidang alam.
Seoroso berharap Gua Pawon bisa segera ditetapkan menjadi salah satu cagar alam warisan budaya dari Indonesia. Hal itu agar pelestariannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia, namun menjadi tanggung jawab dunia. Disebutkan, jika usulan itu diterima, maka kepedulian terhadap Gua Pawon bukan hanya tanggung jawab Indonesia, tetapi juga dunia.
"Memang tidak mudah untuk masuk dalam kategori UNESCO. Tapi, kita harapkan supaya Gua Pawon bisa masuk ke dalam situs yang diakui dunia," ujarnya. Dijelaskan Soeroso, ditawarkannya Gua Pawon menjadi cagar alam dunia karena Karst Citatah sebagai tempat ditemukannya "manusia Pawon" (fosil) yang menjadi ciri karst dari Indonesia.
Selain itu, kata dia, "manusia Pawon" yang ditemukan merupakan penemuan yang sangat langka. "Kami mengusulkannya karena Gua Pawon memiliki dua kelebihan, selain karena karst, juga ada penghuninya (manusia Pawon)," pungkasnya.
Tender Gedung Baru DPR-RI Senilai Rp.1,8 Trilyun Rawan Kolusi
Aktivis LSM Government Watch (Gowa)Andi W Syahputra memandang proses tender pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya Rp1,8 trilyun rawan praktik kolusi karena tidak adanya keterbukaan informasi. Oleh karena itu, ujar Andi W Syahputra kepada pers di Jakarta, Rabu, pihaknya meminta berbagai kalangan, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif mengawasi tender pembangunan gedung baru DPR itu.
"Tender gedung baru DPR itu rawan kongkalikong. KPK sebaiknya menyadap telepon pimpinan DPR dan BUMN atau memantau gerak-gerik wakil rakyat itu. Mana tahu ada upaya menggolkan perusahaan tertentu dalam proses tender," katanya. Menurut Sekretaris Gowa itu, pelaksanaan tender hanya dilakukan untuk melegitimasi saja, padahal dari awal proses tendernya sendiri tidak transparan.
Dikemukakannya bahwa sebelum proses tendernya dilaksanakan bulan depan, sudah ada wacana yang dihembuskan untuk penunjukan secara langsung. Selain itu, pimpinan DPR dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun dikabarkan mulai melakukan pertemuan untuk tawar menawar pembangunan gedung baru tersebut.
Sebelumnya, sejumlah BUMN bidang konstruksi diantaranya PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhikarya, PT Waskita Karya, PT Bina Karya, PT Hutama Karya, PT Istaka Karya, PT Nindya Karya, PT Wijaya Karya (Wika) diam-diam sedang mengincar pembangunan proyek gedung baru DPR yang peletakan batu pertama dijadwalkan akhir Agustus 2010 ini.
Bahkan, PT Wika disebut-sebut sebagai perusahaan yang akan mengepalai pembangunan gedung baru DPR membawahi dua perusahaan BUMN lainnya, PT Adhi Karya dan PT PP.
Menanggapi desakan agar KPK turut mengawasi proses tender itu, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, pihaknya tidak bisa langsung mengawasi pelaksanaan tender gedung baru DPR tanpa ada laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"KPK tidak bisa langsung mengawasi pelaksanaan tender gedung baru DPR. Namun, KPK baru bisa menyelidiki jika hasil audit dari BPK menemukan adanya penyimpangan tender dalam pembangunan gedung baru DPR. Jadi, kalau ada laporan BPK, pasti kami tindaklanjuti," ungkap Johan.
Secara terpisah, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang meminta BPK melakukan auditnya terkait dengan anggaran pembangunan gedung baru DPR yang sangat besar itu.
"Kalau mereka tetap ngotot ingin membangun gedung, sebaiknya dari sekarang secara transparan tahapan-tahapannya dilaporkan ke publik. Untuk itu harus ada audit dari BPK," katanya.
"Tender gedung baru DPR itu rawan kongkalikong. KPK sebaiknya menyadap telepon pimpinan DPR dan BUMN atau memantau gerak-gerik wakil rakyat itu. Mana tahu ada upaya menggolkan perusahaan tertentu dalam proses tender," katanya. Menurut Sekretaris Gowa itu, pelaksanaan tender hanya dilakukan untuk melegitimasi saja, padahal dari awal proses tendernya sendiri tidak transparan.
Dikemukakannya bahwa sebelum proses tendernya dilaksanakan bulan depan, sudah ada wacana yang dihembuskan untuk penunjukan secara langsung. Selain itu, pimpinan DPR dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun dikabarkan mulai melakukan pertemuan untuk tawar menawar pembangunan gedung baru tersebut.
Sebelumnya, sejumlah BUMN bidang konstruksi diantaranya PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhikarya, PT Waskita Karya, PT Bina Karya, PT Hutama Karya, PT Istaka Karya, PT Nindya Karya, PT Wijaya Karya (Wika) diam-diam sedang mengincar pembangunan proyek gedung baru DPR yang peletakan batu pertama dijadwalkan akhir Agustus 2010 ini.
Bahkan, PT Wika disebut-sebut sebagai perusahaan yang akan mengepalai pembangunan gedung baru DPR membawahi dua perusahaan BUMN lainnya, PT Adhi Karya dan PT PP.
Menanggapi desakan agar KPK turut mengawasi proses tender itu, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, pihaknya tidak bisa langsung mengawasi pelaksanaan tender gedung baru DPR tanpa ada laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"KPK tidak bisa langsung mengawasi pelaksanaan tender gedung baru DPR. Namun, KPK baru bisa menyelidiki jika hasil audit dari BPK menemukan adanya penyimpangan tender dalam pembangunan gedung baru DPR. Jadi, kalau ada laporan BPK, pasti kami tindaklanjuti," ungkap Johan.
Secara terpisah, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang meminta BPK melakukan auditnya terkait dengan anggaran pembangunan gedung baru DPR yang sangat besar itu.
"Kalau mereka tetap ngotot ingin membangun gedung, sebaiknya dari sekarang secara transparan tahapan-tahapannya dilaporkan ke publik. Untuk itu harus ada audit dari BPK," katanya.
DPR Akan Gulirkan Hal Interpelasi Insiden Malaysia
Partai Golkar dan PDI-P siap menggulirkan hak interpelasi terkait insiden perbatasan Indonesia-Malaysia. Pengguliran hak bertanya oleh partai pendukung pemerintah ini dinilai karena isu Malaysia sudah menjadi perhatian publik yang luas.
"Politisi di mana pun memiliki karakter yang sama, mengikuti opini publik yang berkembang. Jadi pragmatis sekali," kata pengamat politik dari LSI, Burhanuddin Muhtadi.
Burhanuddin menjelaskan, berdasar data LSI Maret lalu, ketidak-sukaan publik Indonesia kepada Malaysia, yakni 4 dari 10 orang. Dengan adanya insiden perbatasan 13 Agustus lalu, katanya, jumlahnya pasti meningkat.
"Nah ini yang dimanfaatkan Golkar, yakni isu yang membakar sentimen nasionalisme," kata dia. Oleh karenanya, kata Burhan, pemerintah harus cepat dan tanggap menindaklanjuti isu yang kian hari kian memanas ini. Jika tidak, isu ini akan terus berkembang dan akan merugikan pemerintah sendiri.
"Kalau tidak direspons cepat dan tepat bisa jadi amunisi politik," kata dia.
"Politisi di mana pun memiliki karakter yang sama, mengikuti opini publik yang berkembang. Jadi pragmatis sekali," kata pengamat politik dari LSI, Burhanuddin Muhtadi.
Burhanuddin menjelaskan, berdasar data LSI Maret lalu, ketidak-sukaan publik Indonesia kepada Malaysia, yakni 4 dari 10 orang. Dengan adanya insiden perbatasan 13 Agustus lalu, katanya, jumlahnya pasti meningkat.
"Nah ini yang dimanfaatkan Golkar, yakni isu yang membakar sentimen nasionalisme," kata dia. Oleh karenanya, kata Burhan, pemerintah harus cepat dan tanggap menindaklanjuti isu yang kian hari kian memanas ini. Jika tidak, isu ini akan terus berkembang dan akan merugikan pemerintah sendiri.
"Kalau tidak direspons cepat dan tepat bisa jadi amunisi politik," kata dia.
Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin, Dua Kutub Konstalasi Sulawesi Selatan
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie mempersilakan mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin untuk pindah partai.
Ical mengemukakan hal itu saat menggelar jumpa pers di rumah makan Dapur Sulawesi, Makassar, Senin (30/8). Pria yang akrab dipanggil Ical itu ke Makassar dalam rangka Safari Ramadan DPP Golkar. Ical ke Makassar bersama pengurus DPP lainnya, Fadel Muhammad yang juga menteri perikanan dan kelautan.
Ical yang juga pemilik Bakrie Group ini mengaku sangat puas dengan performa dan kinerja yang ditunjukkan oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel sekarang, Syahrul Yasin Limpo, yang juga Gubernur Sulsel.
"Silakan saja karena yang saya dengar juga dia (Ilham) sudah bergabung dengan salah satu partai terbesar (Demokrat). Yang pasti saya puas dengan performance Syahrul membawahi Golkar di Sulsel," katanya.
Di bawah kepemimpinan Syahrul, Golkar Sulsel berhasil memenangkan tujuh pilkada serentak yang digelar di Sulsel. Golkar Sulsel hanya mengalami kekalahan di Pilkada Maros, Soppeng, dan Bulukumba.
Ical pun mengaku tidak mempermasalahkan jika memang telah ada beberapa partai yang mengungkapkan ketertarikannya untuk mendukung Ilham di Pemilihan
Gubernur Sulsel 2013 mendatang.
Pernyataan Ical tersebut disampaikan kepada wartawan di sela-sela wawancara tentang hubungan Indonesia-Malaysia yang semakin memanas. Saat Ical asyik memberi komentar soal "semangat ganyang Malaysia" yang kembali mengemuka, Syahrul memotong dan mengajak wartawan bertanya topik lain. "Sudah, kita tinggalkan Malaysia, kita bicara lain lagi," kata Syahrul yang mendampingi Ical.
Wartawan bertanya tentang Golkar Sulsel, termasuk soal posisi Ilham di Golkar. Lalu muncullah pernyataan Ical tersebut.
Sebelumnya, bersama dengan segenap fungsionaris dan pengurus DPD Golkar Sulsel, Ical menyerahkan santunan secara simbolik uang tunai Rp 25 ribu dan Al-Quran kepada 2.500 anak panti asuhan di Sulsel.
Golkar Sulsel menargetkan dapat menyalurkan santunan kepada 25 ribu anak panti asuhan di seluruh Sulsel dengan dibantu oleh 24 pengurus Golkar di kabupaten dan kota.
Penilaian Publik
Dihubungi terpisah, Ilham menolak mengomentari lebih jauh soal sikap Ical tersebut. "Rasa-rasanya saya tidak pantas mengomentarinya. Itu penilaian beliau. Saya yakin, masyarakat dan kader Golkar juga sudah punya penilaian," kata Ilham.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Maruarar Siraij "meminang" Ilham untuk dicalonkan oleh PDIP dalam Pilgub Sulsel mendatang.
Hari Jumat (27/8) lalu, giliran Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang menyatakan ketertarikan mendukung Ilham dalam pilgub.
"Saya kira apresiasi-apresiasi seperti itu tidak muncul begitu saja. Mungkin ada sesuatu yang mereka lihat. Saya yakin, penilaian masyarakat juga seperti itu," ujar Ilham.
Pengamat politik Unhas, Andi Ahmad Yani, menyatakan, pernyataan Ical itu menjustifikasi sikap DPP terhadap apa yang selama ini berkembang tentang isu Ilham akan tinggalkan Golkar.
"Pernyataan Aburizal itu secara otomatis menjustifikasi sikap DPP terhadap wacana yang selama ini berkembang bahwa Ilham akan meninggalkan Golkar. Sekaligus semakin menjustifikasi bahwa yang terjadi di Musda Golkar Sulsel karena adanya intervesi pusat," ujar alumnus Universitas Hawaii, Amerika Serikat, tersebut.
Misteri Musda
MUSYAWARAH Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulsel sudah berlalu beberapa bulan. Syahrul sudah sembilan bulan lebih memimpin partai beringin di lumbung Golkar, Sulsel.
Namun, apa yang terjadi dalam hitungan menit, pada Minggu (15/11/2009) itu, masih misteri. Beberapa saksi mata dan kader Golkar memilih bungkam soal tersebut.
Beberapa jam menjelang terpilihnya Syahrul menjadi Ketua Golkar Sulsel secara aklamasi pada hari itu menjadi laksana sisi gelap dalam catatan perjalanan sejarah Golkar Sulsel.
Kemenangan Syahrul diiringi pertanyaan besar yang tiada kuasa dijawab oleh kader maupun elite Golkar. Ada apa dengan aklamasi-voting? Mengapa Syahrul tidak mau voting sementara ia dan timnya yakin sudah mengantongi dukungan 19 DPD II? Mengapa Ilham Arief Sirajuddin tiba-tiba mundur?
Pertanyaan itu disusul pertanyaan berikutnya, mengapa tidak ada Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel sementara Sulawesi Barat (Sulbar) yang wilayah kerjanya jauh lebih sempit dari Sulsel memiliki ketua harian?
Sumber Tribun di internal Golkar mengatakan, Syahrul menolak voting semata untuk menagih janji DPP. "Syahrul merasa dipermainkan oleh DPP Golkar karena ia menyatakan bersedia maju setelah dibujuk oleh DPP dan DPP menjanjikan bahwa dia akan terpilih secara aklamasi," jelas sumber tersebut.
Janji DPP itulah yang dipegang Syahrul sehingga ia bersikuku menolak voting. Sementara Ilham sejak awal menolak aklamasi. "Saya yakin, Pak Ilham dan Pak Syahrul akhirnya sadar bahwa mereka telah 'diadu' oleh DPP," kata sumber itu.
Yang pasti, suasana di Hotel Aryaduta, Makassar, dari pukul 09.00 wita, Minggu (15/11/2009) itu mulai mencekam. Pendukung Syahrul dan Ilham mulai mamadati lobi hotel dengan menggunakan atribut masing-masing.
Pendukung Syahrul menggunakan atribut FKPPI, AMPG, serta Kosgoro. Sementara pendukung Ilham mengenakan kaos AMPI.
Sekitar pukul 12.00 wita, DPP meminta pemilihan dipercepat untuk mengantisipasi keamanan jika pemilihan digelar malam hari.
Pukul 12.36 wita, Ilham meninggalkan lokasi musda dengan berjalan kaki bersama sejumlah kerabatnya ke masjid di Jl Maipa. Ia baru kembali ke lokasi musda sekitar Pukul 13.10 wita.
Beberapa saat kemudian, sejumlah pengurus DPD I dan DPP memasuki ruangan tempat pemilihan akan dilangsungkan. Pengurus DPP yang hadir di antaranya, Nurdin Halid, Idrus Marham, Fachri A Laluasa, dan Syamsul Bahri. Syahrul tiba di arena musda mengendarai bus beserta sejumlah ketua DPD II Golkar, di antaranya, Soppeng, Pangkep, Takalar, dan Jeneponto.
Pukul 14.23 wita, sidang diskor selama 10 menit. Nurdin yang memimpin sidang memberi kesempatan kepada Syahrul dan lham untuk mengisi formulir. Keduanya mengisi di ruangan tertutup.
Puncaknya, Pukul 15.15 wita, Syahrul dan Ilham sepakat tidak bersaing di pemilihan ketua. Keduanya mengembalikan ke pimpinan sidang (Nurdin) untuk mengambil keputusan. Nurdin menskorsing sidang selama 30 menit untuk melakukan kolsultasi dengan DPP.
Suasana masih terus memanas. Hingga akhirnya pada pukul 21.00 wita, Syahrul diotetapkan menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel menggantikan Ilham yang telah habis masa jabatannya. Para pendukung Syahrul menyebut bahwa musda berakhir aklamasi karena Ilham mundur, sedangkan Ilham mengaku tidak pernah mundur dalam musda tersebut.
Ical mengemukakan hal itu saat menggelar jumpa pers di rumah makan Dapur Sulawesi, Makassar, Senin (30/8). Pria yang akrab dipanggil Ical itu ke Makassar dalam rangka Safari Ramadan DPP Golkar. Ical ke Makassar bersama pengurus DPP lainnya, Fadel Muhammad yang juga menteri perikanan dan kelautan.
Ical yang juga pemilik Bakrie Group ini mengaku sangat puas dengan performa dan kinerja yang ditunjukkan oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel sekarang, Syahrul Yasin Limpo, yang juga Gubernur Sulsel.
"Silakan saja karena yang saya dengar juga dia (Ilham) sudah bergabung dengan salah satu partai terbesar (Demokrat). Yang pasti saya puas dengan performance Syahrul membawahi Golkar di Sulsel," katanya.
Di bawah kepemimpinan Syahrul, Golkar Sulsel berhasil memenangkan tujuh pilkada serentak yang digelar di Sulsel. Golkar Sulsel hanya mengalami kekalahan di Pilkada Maros, Soppeng, dan Bulukumba.
Ical pun mengaku tidak mempermasalahkan jika memang telah ada beberapa partai yang mengungkapkan ketertarikannya untuk mendukung Ilham di Pemilihan
Gubernur Sulsel 2013 mendatang.
Pernyataan Ical tersebut disampaikan kepada wartawan di sela-sela wawancara tentang hubungan Indonesia-Malaysia yang semakin memanas. Saat Ical asyik memberi komentar soal "semangat ganyang Malaysia" yang kembali mengemuka, Syahrul memotong dan mengajak wartawan bertanya topik lain. "Sudah, kita tinggalkan Malaysia, kita bicara lain lagi," kata Syahrul yang mendampingi Ical.
Wartawan bertanya tentang Golkar Sulsel, termasuk soal posisi Ilham di Golkar. Lalu muncullah pernyataan Ical tersebut.
Sebelumnya, bersama dengan segenap fungsionaris dan pengurus DPD Golkar Sulsel, Ical menyerahkan santunan secara simbolik uang tunai Rp 25 ribu dan Al-Quran kepada 2.500 anak panti asuhan di Sulsel.
Golkar Sulsel menargetkan dapat menyalurkan santunan kepada 25 ribu anak panti asuhan di seluruh Sulsel dengan dibantu oleh 24 pengurus Golkar di kabupaten dan kota.
Penilaian Publik
Dihubungi terpisah, Ilham menolak mengomentari lebih jauh soal sikap Ical tersebut. "Rasa-rasanya saya tidak pantas mengomentarinya. Itu penilaian beliau. Saya yakin, masyarakat dan kader Golkar juga sudah punya penilaian," kata Ilham.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Maruarar Siraij "meminang" Ilham untuk dicalonkan oleh PDIP dalam Pilgub Sulsel mendatang.
Hari Jumat (27/8) lalu, giliran Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang menyatakan ketertarikan mendukung Ilham dalam pilgub.
"Saya kira apresiasi-apresiasi seperti itu tidak muncul begitu saja. Mungkin ada sesuatu yang mereka lihat. Saya yakin, penilaian masyarakat juga seperti itu," ujar Ilham.
Pengamat politik Unhas, Andi Ahmad Yani, menyatakan, pernyataan Ical itu menjustifikasi sikap DPP terhadap apa yang selama ini berkembang tentang isu Ilham akan tinggalkan Golkar.
"Pernyataan Aburizal itu secara otomatis menjustifikasi sikap DPP terhadap wacana yang selama ini berkembang bahwa Ilham akan meninggalkan Golkar. Sekaligus semakin menjustifikasi bahwa yang terjadi di Musda Golkar Sulsel karena adanya intervesi pusat," ujar alumnus Universitas Hawaii, Amerika Serikat, tersebut.
Misteri Musda
MUSYAWARAH Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulsel sudah berlalu beberapa bulan. Syahrul sudah sembilan bulan lebih memimpin partai beringin di lumbung Golkar, Sulsel.
Namun, apa yang terjadi dalam hitungan menit, pada Minggu (15/11/2009) itu, masih misteri. Beberapa saksi mata dan kader Golkar memilih bungkam soal tersebut.
Beberapa jam menjelang terpilihnya Syahrul menjadi Ketua Golkar Sulsel secara aklamasi pada hari itu menjadi laksana sisi gelap dalam catatan perjalanan sejarah Golkar Sulsel.
Kemenangan Syahrul diiringi pertanyaan besar yang tiada kuasa dijawab oleh kader maupun elite Golkar. Ada apa dengan aklamasi-voting? Mengapa Syahrul tidak mau voting sementara ia dan timnya yakin sudah mengantongi dukungan 19 DPD II? Mengapa Ilham Arief Sirajuddin tiba-tiba mundur?
Pertanyaan itu disusul pertanyaan berikutnya, mengapa tidak ada Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel sementara Sulawesi Barat (Sulbar) yang wilayah kerjanya jauh lebih sempit dari Sulsel memiliki ketua harian?
Sumber Tribun di internal Golkar mengatakan, Syahrul menolak voting semata untuk menagih janji DPP. "Syahrul merasa dipermainkan oleh DPP Golkar karena ia menyatakan bersedia maju setelah dibujuk oleh DPP dan DPP menjanjikan bahwa dia akan terpilih secara aklamasi," jelas sumber tersebut.
Janji DPP itulah yang dipegang Syahrul sehingga ia bersikuku menolak voting. Sementara Ilham sejak awal menolak aklamasi. "Saya yakin, Pak Ilham dan Pak Syahrul akhirnya sadar bahwa mereka telah 'diadu' oleh DPP," kata sumber itu.
Yang pasti, suasana di Hotel Aryaduta, Makassar, dari pukul 09.00 wita, Minggu (15/11/2009) itu mulai mencekam. Pendukung Syahrul dan Ilham mulai mamadati lobi hotel dengan menggunakan atribut masing-masing.
Pendukung Syahrul menggunakan atribut FKPPI, AMPG, serta Kosgoro. Sementara pendukung Ilham mengenakan kaos AMPI.
Sekitar pukul 12.00 wita, DPP meminta pemilihan dipercepat untuk mengantisipasi keamanan jika pemilihan digelar malam hari.
Pukul 12.36 wita, Ilham meninggalkan lokasi musda dengan berjalan kaki bersama sejumlah kerabatnya ke masjid di Jl Maipa. Ia baru kembali ke lokasi musda sekitar Pukul 13.10 wita.
Beberapa saat kemudian, sejumlah pengurus DPD I dan DPP memasuki ruangan tempat pemilihan akan dilangsungkan. Pengurus DPP yang hadir di antaranya, Nurdin Halid, Idrus Marham, Fachri A Laluasa, dan Syamsul Bahri. Syahrul tiba di arena musda mengendarai bus beserta sejumlah ketua DPD II Golkar, di antaranya, Soppeng, Pangkep, Takalar, dan Jeneponto.
Pukul 14.23 wita, sidang diskor selama 10 menit. Nurdin yang memimpin sidang memberi kesempatan kepada Syahrul dan lham untuk mengisi formulir. Keduanya mengisi di ruangan tertutup.
Puncaknya, Pukul 15.15 wita, Syahrul dan Ilham sepakat tidak bersaing di pemilihan ketua. Keduanya mengembalikan ke pimpinan sidang (Nurdin) untuk mengambil keputusan. Nurdin menskorsing sidang selama 30 menit untuk melakukan kolsultasi dengan DPP.
Suasana masih terus memanas. Hingga akhirnya pada pukul 21.00 wita, Syahrul diotetapkan menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel menggantikan Ilham yang telah habis masa jabatannya. Para pendukung Syahrul menyebut bahwa musda berakhir aklamasi karena Ilham mundur, sedangkan Ilham mengaku tidak pernah mundur dalam musda tersebut.
Langganan:
Postingan (Atom)