Partai Golkar dan PDI-P siap menggulirkan hak interpelasi terkait insiden perbatasan Indonesia-Malaysia. Pengguliran hak bertanya oleh partai pendukung pemerintah ini dinilai karena isu Malaysia sudah menjadi perhatian publik yang luas.
"Politisi di mana pun memiliki karakter yang sama, mengikuti opini publik yang berkembang. Jadi pragmatis sekali," kata pengamat politik dari LSI, Burhanuddin Muhtadi.
Burhanuddin menjelaskan, berdasar data LSI Maret lalu, ketidak-sukaan publik Indonesia kepada Malaysia, yakni 4 dari 10 orang. Dengan adanya insiden perbatasan 13 Agustus lalu, katanya, jumlahnya pasti meningkat.
"Nah ini yang dimanfaatkan Golkar, yakni isu yang membakar sentimen nasionalisme," kata dia. Oleh karenanya, kata Burhan, pemerintah harus cepat dan tanggap menindaklanjuti isu yang kian hari kian memanas ini. Jika tidak, isu ini akan terus berkembang dan akan merugikan pemerintah sendiri.
"Kalau tidak direspons cepat dan tepat bisa jadi amunisi politik," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan Tulis Komentar Anda