Dugaan kasus selingkuh Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi dengan presenter televisi Risty Rustarto berawal dari investigasi yang dilakukan istri Freddy, Ny Annie Numberi.
Annie mulai curiga dengan suaminya saat acara Kementerian Perhubungan RI di Belanda yang mengikutkan Risty yang bersamaan dengan penerbangan perdana Garuda Indonesia ke Negeri Kincir Angin tersebut, Juni lalu. Annie sedianya ikut mendampingi suaminya. Namun, tiket keberangkatan Annie tiba-tiba dibatalkan sendiri oleh sang suami dengan berbagai alasan. Namun menurut sumber, penerbangan Annie dibatalkan karena karena Risty telah lebih dulu didaftar dengan alasan tugas peliputan.
"Melihat gelagat mencurigakan suaminya, Ibu Annie memerintahkan orang dekatnya untuk membentuk tim investigasi mencari tahu soal suaminya. Ibu juga meminta mencari tahu siapa Risty" Freddy dan Risty sudah membantah tudingan tersebut. Freddy yang juga anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat tak bersedia berkomentar panjang seputar tuduhan selingkuh tersebut. Annie yang awalnya mengakui perselingkuhan suaminya dan melaporkan hal tersebut ke Ibu Negara, Ny Any Yudhoyono, juga sudah tak bersedia lagi berkomentar.
Kucing-kucingan
Annie tak bisa menerima ketika dilarang ikut suami ke Belanda. Wanita ini pun bergegas mengurus tiket pesawat sehingga bisa satu pesawat dengan suaminya. Aksi main kucing-kucingan pun terjadi. Freddy kemudian akhirnya membatalkan keberangkatan Risty. Hasil invenstigasi yang didapat "tim Annie" menunjukkan, wanita yang ikut ke Belanda bernama lengkap Bernedad Risty Rustarto, yang berprofesi sebagai reporter televisi dan bertempat tinggal di daerah Tebet, Jakarta. "Lalu, dilaporkanlah bahwa Risty juga tinggal tidak jauh dengan rumah ibunya," tambah sumber itu.
Kecurigaan Annie numberi makin terang saat mengetahui suaminya juga tak mengajaknya bertugas ke Singapura. Informasi yang didapat tim invetigasi Annie, suaminya akan kembali menemui Risty di satu tempat di Singapura di sela-sela tugas.
Awalnya, Annie berniat memergoki pertemuan keduanya. Namun, rencana itu batal terlaksana karena sang suami yang purnawirawan laksanama TNI AL ini mengetahui jika dirinya dibuntuti.
Terakhir, tim investisgasi Annie Numberi mendapat informasi tambahan bahwa Risty mendapat kucuran dana dari Freddy untuk biaya pengobatan ayah Risty yang tengah sakit jantung.
Serangan
Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Infokom Ruhut Sitompul memastikan tidak ada reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden SBY terkait berembusnya isu pergantian Freddy akibat kasus selingkuh.
Ruhut menyatakan, para kader Demokrat yang kini sedang duduk di kabinet membantu SBY terus mendapatkan serangan dari berbagai penjuru, termasuk Freddy.
Ruhut menduga isu menhub punya wanita simpanan sengaja dihembuskan oleh tokoh politik yang ingin mengincar posisi menteri.
"Kemarin (isu selingkuh) Menteri ESDM, sekarang Pak Menhub. Memangnya, tidak boleh berkawan dengan perempuan? Tidak benar menhub selingkuh dan tidak benar istrinya sudah mengadu ke Ibu Ani Yudhoyono. Ini grand design. Jadi, saya tegas membantah kalau Pak Menhub Freddy Numberi, selingkuh dan akan di-reshuffle," tegas Ruhut.
Isu tersebut kata Ruhut untuk menurunkan citra Presiden SBY dan mengganggu jalannya pemerintahan sehingga makin tidak dipercayai rakyat. Usaha ini tak akan berpengaruh apapun karena justru tingkat kepercayaan publik kepada Presiden SBY makin tinggi.
"Yang ada, Demokrat makin tinggi popularitasnya. Isu ini hanya dihembuskan oleh badut-badut politik yang mengincar posisi menteri. Bahkan, kemarin, ada partai yang minta interpelasi, sekarang malah ketakutan. Buntut dari isu yang dihembuskan ini dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak siap kalah," Ruhut menegaskan.
Senin, 06 September 2010
Sahur On The Road di Makassar Telan Korban Jiwa
Kegiatan membangunkan warga dengan menggunakan musik secara berkelompok, atau populer sahur on the road yang diikuti ribuan massa disetiap sabtu malam selama ramadhan di Makassar, menelan Jiwa.
Suandi (24), mahasiswa universitas swasta di Makassar, meregang nyawa setelah ditikam di Jl Urip Sumoharjo, Minggu (5/9), dini hari. Selain Suandi, adik kandung korban yang bernama Arfandi (21) juga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Akademis setelah mengalami pendarahan hebat. Ia ditikam sebanyak tiga kali, di antaranya pada bagian dada, perut, dan lengan. Perisriwa terjadi saat itu korban yang juga warga Kompleks Puri Mutiara, Jl Monginsidi Baru, Kecamatan Makassar, sedang mengikuti kegiatan tersebut bersama adiknya dan sejumlah rekannya.
Saat melintas di Jl Urip Sumiharjo, tepatnya di depan lembaga kursus mengumudi Aliah, tiba - tiba kelompok tersebut dilempari dengan batu oleh sekelompok pemuda di wilayah tersebut. Lalu terjadi keributan dan adu mulut antara peserta sahur on the road dengan sejumlah pemuda yang nongkrong di tempat tersebut. Menurut sejumlah saksi, Arfandi mendatangi gerombolan pemuda tersebut. Katanya dia bermaksud dan meminta agar gerombolan itu tidak melempar lagi, jelas Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Makassar, AKP Saiful, saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu kemarin.
Namun pemuda-pemuda yang ditegur tersebut malah marah. Arfandi dianiaya. Ia ditikam dibagian perut sebelah kanan. Arfandi yang bersimbuh darah kemudian tersungkur.
Sejumlah rekan Arfandi, termasuk kakak kandungnya, Suandi, kemudian datang memberikan pertolongan. Beberapa rekannya melarikan Arfandi ke RS Akademis.
Sementara Suandi menetap dan berusaha mencari siapa yang menikam adiknya. Naasnya Suandi kemudian mengalami hal yang sama. Ia ditikam sebanyak tiga kali. Suandi akhirnya mengembuskan nafas terakhir saat dilarikan ke rumah sakit.
"Kami sudah mengamankan enam pemuda. Mereka adalah warga Karuwisi. Salah satu diantaranya bernama Abd Rahman sudah mengakui perbuatannya," jelas Saiful
Masih menurut Saiful, untuk sementara ini pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mencari sejumlah pelaku lainnya.
Kapolres Datangi TKP
Beberapa saat setelah aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah pemudam tiba-tiba beredar kabar jika Polsek Makassar akan diserbu oleh sejumlah rekan dan sahabat korban. Akibatnya sejumlah perwira kepolisian seperti Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Fajaruddin, dan Kapolrestabes, Kombes Polisi Muhammad Nur Samsul, segera mendatangi Polsek Makassar.
Seminggu sebelumnya, Kepala Kepolisian Sektor Panakkukang AKP Wahyu Bram, dianiaya oleh sejumlah pemuda dari organisasi Laskar Merah Putih. Wahyu dipukul hingga berkali kali dibagian kepalanya saat berusaha menertibkan gelombang massa yang mengikuti kegiatan sahur on the road. Pasalnya saat itu aksi peserta sahur ini membuat sejumlah ruas jalan di Makassar mengalami kemacetan.
Sirait, salah seorang warga Kota Makassar, meminta tahun depan agar kegiatan serupa yang tidak memiliki tujuan tersebut dibubarkan. Seharusnya pemerintah Kota Makassar dan pihak kepolisian agar tidak lagi mengeluarkan izin untuk kegiatan seperti ini. Ini lebih banyak mudarat-nya dibanding manfaatnya.
Suandi (24), mahasiswa universitas swasta di Makassar, meregang nyawa setelah ditikam di Jl Urip Sumoharjo, Minggu (5/9), dini hari. Selain Suandi, adik kandung korban yang bernama Arfandi (21) juga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Akademis setelah mengalami pendarahan hebat. Ia ditikam sebanyak tiga kali, di antaranya pada bagian dada, perut, dan lengan. Perisriwa terjadi saat itu korban yang juga warga Kompleks Puri Mutiara, Jl Monginsidi Baru, Kecamatan Makassar, sedang mengikuti kegiatan tersebut bersama adiknya dan sejumlah rekannya.
Saat melintas di Jl Urip Sumiharjo, tepatnya di depan lembaga kursus mengumudi Aliah, tiba - tiba kelompok tersebut dilempari dengan batu oleh sekelompok pemuda di wilayah tersebut. Lalu terjadi keributan dan adu mulut antara peserta sahur on the road dengan sejumlah pemuda yang nongkrong di tempat tersebut. Menurut sejumlah saksi, Arfandi mendatangi gerombolan pemuda tersebut. Katanya dia bermaksud dan meminta agar gerombolan itu tidak melempar lagi, jelas Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Makassar, AKP Saiful, saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu kemarin.
Namun pemuda-pemuda yang ditegur tersebut malah marah. Arfandi dianiaya. Ia ditikam dibagian perut sebelah kanan. Arfandi yang bersimbuh darah kemudian tersungkur.
Sejumlah rekan Arfandi, termasuk kakak kandungnya, Suandi, kemudian datang memberikan pertolongan. Beberapa rekannya melarikan Arfandi ke RS Akademis.
Sementara Suandi menetap dan berusaha mencari siapa yang menikam adiknya. Naasnya Suandi kemudian mengalami hal yang sama. Ia ditikam sebanyak tiga kali. Suandi akhirnya mengembuskan nafas terakhir saat dilarikan ke rumah sakit.
"Kami sudah mengamankan enam pemuda. Mereka adalah warga Karuwisi. Salah satu diantaranya bernama Abd Rahman sudah mengakui perbuatannya," jelas Saiful
Masih menurut Saiful, untuk sementara ini pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mencari sejumlah pelaku lainnya.
Kapolres Datangi TKP
Beberapa saat setelah aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah pemudam tiba-tiba beredar kabar jika Polsek Makassar akan diserbu oleh sejumlah rekan dan sahabat korban. Akibatnya sejumlah perwira kepolisian seperti Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Fajaruddin, dan Kapolrestabes, Kombes Polisi Muhammad Nur Samsul, segera mendatangi Polsek Makassar.
Seminggu sebelumnya, Kepala Kepolisian Sektor Panakkukang AKP Wahyu Bram, dianiaya oleh sejumlah pemuda dari organisasi Laskar Merah Putih. Wahyu dipukul hingga berkali kali dibagian kepalanya saat berusaha menertibkan gelombang massa yang mengikuti kegiatan sahur on the road. Pasalnya saat itu aksi peserta sahur ini membuat sejumlah ruas jalan di Makassar mengalami kemacetan.
Sirait, salah seorang warga Kota Makassar, meminta tahun depan agar kegiatan serupa yang tidak memiliki tujuan tersebut dibubarkan. Seharusnya pemerintah Kota Makassar dan pihak kepolisian agar tidak lagi mengeluarkan izin untuk kegiatan seperti ini. Ini lebih banyak mudarat-nya dibanding manfaatnya.
Jumat, 03 September 2010
Progress Proyek Busway Makassar
Angkutan massal berupa busway di Kota Makassar terus digodok. Kamis siang, 2 September, 18 titik halte sekaligus jembatan penyeberangan orang (JPO) sudah dibeberkan Pemkot Makassar. Dari 18 titik untuk koridor I itu, tujuh diantaranya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Lima lainnya di Jalan Urip Sumiharjo dan enam lainnya di Jalan AP Pettarani.
Rencananya, 18 titik itu akan diserahkan ke pengusaha untuk dikerjakan. Hanya saja, melihat kompensasi yang diberikan pemkot, maka sepanjang jalan di koridor I akan banjir iklan bando. Pasalnya, bagi pengusaha yang mengerjakan satu JPO plus halte, akan space iklan dalam bentuk bando dua buah. 12 pengusaha sudah ikut dalam pertemuan yang dipimpin Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap 18 titik JPO di koridor I, Daya hingga Telkom Pettarani.
Halte 1 akan ditempatkan di Terminal Regional Daya. Menyusul kemudian halte di jalan masuk UKIP Jalan Perintis Kemerdekaan, depan kompleks Nusa Tamalanrea Indah, Tamalanrea atau BTP, Pintu I Unhas, STMIK Dipanegara, serta halte Alfa/Carrefour.
Di Jalan Urip Sumiharjo, halte ditempatkan di Tello, Taman Makam Pahlawan, kantor Gubernur, UMI, serta Universitas 45. Sedangkan di AP Pettarani, halte akan diposisikan di Pasar Tamamaung Pettarani, Abdullah Dg Sirua, depan Ramayana, Hertasning, UNM, serta Telkom. Sedangkan 12 perusahaan yang berminat menggarap JPO dan halte. Ilham mengatakan, pelibatan pengusaha ini sangat penting sebab biaya pembuatan JPO sangat besar. Sementara mereka terkendala dana. Belum lagi operasional angkutan massal ini sudah harus dilaksanakan 2011 mendatang.
"Membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO biayanya besar. Bentangan 40 meter itu butuh Rp 3 miliar lebih. Nah, pemkot dalam rangka membangun angkutan massal di 2011 paling tidak membutuhkan Rp 50 miliar untuk JPO di koridor I saja. Itu beban besar," kata Ilham. Makanya, karena ada sisi ekonomis, JPO ini lalu ditawarkan ke pengusaha. "JPO memiliki sisi ekonomis dari sisi iklan. Makanya kita ajak pengusaha kerja sama.
Kita bisa beri bonus dua pemasangan bando. Satu di jembatan, satu di luar. Jadi kita tidak perlu keluarkan uang. Hanya juga ada pembebasan pajak sekian tahun. Intinya, pemkot dalam pembangunan ini tidak perlu keluarkan Rp 50 miliar untuk satu koridor," kata Ilham.
Pengiritan dana ini sangat penting menurut Ilham. Sebab mereka juga mesti menyiapkan bus. "Kita juga mau pengadaan bus. Juga pasti akan diberikan subsidi di tahap awal," kata Ilham seraya menjelaskan bahwa tarif sistemnya tidak berdasar penumpang tapi jumlah jarak.
Terkait 12 perusahaan yang sudah ikut pertemuan, Ilham mengatakan mereka datang untuk diberi penjelasan. 12 pengusahan ini belum ditetapkan. Mereka baru menyatakan siap berpartisipasi dan pemkot menjelaskan ada 18 titik JPO yang disiapkan, Namun sebagian titik juga sudah ada yang punya misalnya di depan Ramayana dan satu lainnya di Jalan AP Pettarani yang kontraknya belum habis.
"Ada juga yang cuma mau pasang bando tapi kita tolak. Dia harus membangun jembatan dan kita beri kesempatan pasang iklan dan tambahan bando satu lagi. Tapi itu aset pemda. Kita butuhkan JPO dan mereka membangun," jelasnya.
Rencananya, 18 titik itu akan diserahkan ke pengusaha untuk dikerjakan. Hanya saja, melihat kompensasi yang diberikan pemkot, maka sepanjang jalan di koridor I akan banjir iklan bando. Pasalnya, bagi pengusaha yang mengerjakan satu JPO plus halte, akan space iklan dalam bentuk bando dua buah. 12 pengusaha sudah ikut dalam pertemuan yang dipimpin Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap 18 titik JPO di koridor I, Daya hingga Telkom Pettarani.
Halte 1 akan ditempatkan di Terminal Regional Daya. Menyusul kemudian halte di jalan masuk UKIP Jalan Perintis Kemerdekaan, depan kompleks Nusa Tamalanrea Indah, Tamalanrea atau BTP, Pintu I Unhas, STMIK Dipanegara, serta halte Alfa/Carrefour.
Di Jalan Urip Sumiharjo, halte ditempatkan di Tello, Taman Makam Pahlawan, kantor Gubernur, UMI, serta Universitas 45. Sedangkan di AP Pettarani, halte akan diposisikan di Pasar Tamamaung Pettarani, Abdullah Dg Sirua, depan Ramayana, Hertasning, UNM, serta Telkom. Sedangkan 12 perusahaan yang berminat menggarap JPO dan halte. Ilham mengatakan, pelibatan pengusaha ini sangat penting sebab biaya pembuatan JPO sangat besar. Sementara mereka terkendala dana. Belum lagi operasional angkutan massal ini sudah harus dilaksanakan 2011 mendatang.
"Membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO biayanya besar. Bentangan 40 meter itu butuh Rp 3 miliar lebih. Nah, pemkot dalam rangka membangun angkutan massal di 2011 paling tidak membutuhkan Rp 50 miliar untuk JPO di koridor I saja. Itu beban besar," kata Ilham. Makanya, karena ada sisi ekonomis, JPO ini lalu ditawarkan ke pengusaha. "JPO memiliki sisi ekonomis dari sisi iklan. Makanya kita ajak pengusaha kerja sama.
Kita bisa beri bonus dua pemasangan bando. Satu di jembatan, satu di luar. Jadi kita tidak perlu keluarkan uang. Hanya juga ada pembebasan pajak sekian tahun. Intinya, pemkot dalam pembangunan ini tidak perlu keluarkan Rp 50 miliar untuk satu koridor," kata Ilham.
Pengiritan dana ini sangat penting menurut Ilham. Sebab mereka juga mesti menyiapkan bus. "Kita juga mau pengadaan bus. Juga pasti akan diberikan subsidi di tahap awal," kata Ilham seraya menjelaskan bahwa tarif sistemnya tidak berdasar penumpang tapi jumlah jarak.
Terkait 12 perusahaan yang sudah ikut pertemuan, Ilham mengatakan mereka datang untuk diberi penjelasan. 12 pengusahan ini belum ditetapkan. Mereka baru menyatakan siap berpartisipasi dan pemkot menjelaskan ada 18 titik JPO yang disiapkan, Namun sebagian titik juga sudah ada yang punya misalnya di depan Ramayana dan satu lainnya di Jalan AP Pettarani yang kontraknya belum habis.
"Ada juga yang cuma mau pasang bando tapi kita tolak. Dia harus membangun jembatan dan kita beri kesempatan pasang iklan dan tambahan bando satu lagi. Tapi itu aset pemda. Kita butuhkan JPO dan mereka membangun," jelasnya.
Buntut Dialog Publik "Karebosi" Yang Anarkis
Tindak kekerasan dan keributan yang terjadi pada diskusi publik Karebosi sebagai Meeting Point di Studio Mini Redaksi Fajar Selasa 31 Agustus lalu, terus berbuntut. Komisaris Utama PT Media Fajar sekaligus Pendiri Harian Fajar, HM Alwi Hamu, menginstruksikan agar kasus ini dilaporkan ke polisi.
"Saya kecewa dan mengecam keras aksi premanisme di kantor Fajar. Ini rumah kita yang siapa pun tidak boleh berbuat kekerasan di sini. Pelaku dan orang-orang yang menggerakkan mereka harus bertanggung jawab. Mereka jelas datang bukan untuk berdiskusi tapi sengaja mau ribut," tegas Alwi Hamu yang baru saja pulang dari Safari Ramadan Jawa Pos Group di Wilayah Jawa Barat, malam tadi.
Menurut Alwi, apapun alasannya, premanisme dan aksi kekerasan tidak boleh diberi ruang untuk berkembang. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, sebutnya, harus memberi contoh dengan tidak membiarkan para preman bebas berkeliaran di sekitarnya.
"Buat apa membuat kesepakatan dengan kampus-kampus untuk menghentikan dan menghilangkan anarkisme di kampus, kalau di sekeliling wali kota sendiri masih berkeliaran para preman. Itu tidak mendidik namanya," ujar mantan Ketua PWI Sulsel itu.
Sikap dan langkah hukum Alwi mendapat dukungan dari kalangan DPR RI. Anggota Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal yang mengaku mendapat informasi atas keributan pada diskusi di Studio Mini Redaksi Fajar, ikut mengecam tindakan para preman tersebut.
"Ketika bangsa ini dilanda banyak persoalan, jangan lagi ditambah dengan aksi-aksi kekerasan yang tidak perlu. Budaya kekerasan adalah tindakan dan bahasa barbar yang harus dienyahkan dari kehidupan kita," ucap Akbar Faizal.
Menurutnya, ruang-ruang berdemokrasi seperti digiatkan Harian Fajar terkait prokontra revitalisasi Karebosi, harusnya ditumbuhsuburkan. Bukan sebaliknya, berusaha dihentikan lewat tindakan kekerasan dan budaya barbar.
"Kita tidak bisa begini terus. Seharusnya kita tidak di situ (budaya kekerasan, red) lagi. Kita harus menumbuhkan semangat berdemokrasi yang menghargai perbedaan," tegasnya.
Dengan tetap memelihara budaya kekerasan, sebut mantan wartawan ini, berarti kita berbalik dan mundur lagi ke belakang ratusan tahun. "Sebagai orang berpendidikan, mari kita berdebat dan adu argumentasi. Bukan beradu otot. Sebab beradu otot itu adalah orang-orang gagap dan merupakan perilaku primitif," tegas Akbar. Ditangani Polda Siang kemarin, jurnalis MajalahVersi.Net, Mayzir Yulanwar, 39, yang menjadi korban pemukulan saat diskusi Karebosi di Studio Mini Redaksi Fajar, resmi melapor ke Polda Sulsel. Saat melapor pukul 14.14 Wita, Mayzir didampingi sejumlah kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Mereka diterima Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) A, Ipda Mansur S.
Dalam laporannya yang teregister dengan Nopol LBP/225/IX/2010/SPK, Mayzir mengadukan Japri Y Timbo sebagai salah satu pelaku penganiayaan. Dalam uraian kejadian singkat, Mayzir mengaku bahwa Japri Y Timbo meninju kening kirinya saat menyampaikan hasil investigasi masalah lapangan Karebosi.
Usai menerima laporan resmi Mayzir, Kepala SPK A Mansur S menegaskan akan secepatnya mengambil langkah hukum. "Kita akan segera lakukan penyelidikan hingga para tersangka pelaku penganiayaan lainnya ditemukan," janji Mansur.
Seperti diberitakan sebelumnya, tindak kekerasan menimpa Mayzir Yulanwar saat mengikuti diskusi publik "Karebosi sebagai Meeting Point" di Redaksi Harian Fajar. Kejadian tidak perlu itu bermula saat Mayzir menyampaikan sejumlah hal terkait tema diskusi.
Karena tidak terima dengan ungkapan-ungkapan Mayzir, sejumlah orang yang belakangan diketahui berinisial SG, AT, dan JYT, berusaha menghentikannya. Yang pertama mendekatinya adalah SG disusul AT. SG pulalah yang mengambil mikrofon di tangan Mayzir, disusul AT "mencolek" pipinya.
Ulah SG dan AT itu memicu kekerasan berjemaah dari kelompok yang pro langkah pengembangan Karebosi di bawah kendali PT Tosan Permai Lestari. Massa yang tak terkendali tidak hanya menyerang Mayzir hingga terpojok ke dinding, tapi juga membuat Abdul Razak Djalle, salah seorang pembicara terjerembab ke lantai.
Sebelumnya, tepatnya pada Rabu malam 1 September, Fajar secara resmi telah pula melayangkan pernyataan protes resmi, langsung pada Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Protes tertulis itu disampaikan saat wali kota menyampaikan permintaan maaf langsung ke redaksi.
"Saya kecewa dan mengecam keras aksi premanisme di kantor Fajar. Ini rumah kita yang siapa pun tidak boleh berbuat kekerasan di sini. Pelaku dan orang-orang yang menggerakkan mereka harus bertanggung jawab. Mereka jelas datang bukan untuk berdiskusi tapi sengaja mau ribut," tegas Alwi Hamu yang baru saja pulang dari Safari Ramadan Jawa Pos Group di Wilayah Jawa Barat, malam tadi.
Menurut Alwi, apapun alasannya, premanisme dan aksi kekerasan tidak boleh diberi ruang untuk berkembang. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, sebutnya, harus memberi contoh dengan tidak membiarkan para preman bebas berkeliaran di sekitarnya.
"Buat apa membuat kesepakatan dengan kampus-kampus untuk menghentikan dan menghilangkan anarkisme di kampus, kalau di sekeliling wali kota sendiri masih berkeliaran para preman. Itu tidak mendidik namanya," ujar mantan Ketua PWI Sulsel itu.
Sikap dan langkah hukum Alwi mendapat dukungan dari kalangan DPR RI. Anggota Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal yang mengaku mendapat informasi atas keributan pada diskusi di Studio Mini Redaksi Fajar, ikut mengecam tindakan para preman tersebut.
"Ketika bangsa ini dilanda banyak persoalan, jangan lagi ditambah dengan aksi-aksi kekerasan yang tidak perlu. Budaya kekerasan adalah tindakan dan bahasa barbar yang harus dienyahkan dari kehidupan kita," ucap Akbar Faizal.
Menurutnya, ruang-ruang berdemokrasi seperti digiatkan Harian Fajar terkait prokontra revitalisasi Karebosi, harusnya ditumbuhsuburkan. Bukan sebaliknya, berusaha dihentikan lewat tindakan kekerasan dan budaya barbar.
"Kita tidak bisa begini terus. Seharusnya kita tidak di situ (budaya kekerasan, red) lagi. Kita harus menumbuhkan semangat berdemokrasi yang menghargai perbedaan," tegasnya.
Dengan tetap memelihara budaya kekerasan, sebut mantan wartawan ini, berarti kita berbalik dan mundur lagi ke belakang ratusan tahun. "Sebagai orang berpendidikan, mari kita berdebat dan adu argumentasi. Bukan beradu otot. Sebab beradu otot itu adalah orang-orang gagap dan merupakan perilaku primitif," tegas Akbar. Ditangani Polda Siang kemarin, jurnalis MajalahVersi.Net, Mayzir Yulanwar, 39, yang menjadi korban pemukulan saat diskusi Karebosi di Studio Mini Redaksi Fajar, resmi melapor ke Polda Sulsel. Saat melapor pukul 14.14 Wita, Mayzir didampingi sejumlah kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Mereka diterima Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) A, Ipda Mansur S.
Dalam laporannya yang teregister dengan Nopol LBP/225/IX/2010/SPK, Mayzir mengadukan Japri Y Timbo sebagai salah satu pelaku penganiayaan. Dalam uraian kejadian singkat, Mayzir mengaku bahwa Japri Y Timbo meninju kening kirinya saat menyampaikan hasil investigasi masalah lapangan Karebosi.
Usai menerima laporan resmi Mayzir, Kepala SPK A Mansur S menegaskan akan secepatnya mengambil langkah hukum. "Kita akan segera lakukan penyelidikan hingga para tersangka pelaku penganiayaan lainnya ditemukan," janji Mansur.
Seperti diberitakan sebelumnya, tindak kekerasan menimpa Mayzir Yulanwar saat mengikuti diskusi publik "Karebosi sebagai Meeting Point" di Redaksi Harian Fajar. Kejadian tidak perlu itu bermula saat Mayzir menyampaikan sejumlah hal terkait tema diskusi.
Karena tidak terima dengan ungkapan-ungkapan Mayzir, sejumlah orang yang belakangan diketahui berinisial SG, AT, dan JYT, berusaha menghentikannya. Yang pertama mendekatinya adalah SG disusul AT. SG pulalah yang mengambil mikrofon di tangan Mayzir, disusul AT "mencolek" pipinya.
Ulah SG dan AT itu memicu kekerasan berjemaah dari kelompok yang pro langkah pengembangan Karebosi di bawah kendali PT Tosan Permai Lestari. Massa yang tak terkendali tidak hanya menyerang Mayzir hingga terpojok ke dinding, tapi juga membuat Abdul Razak Djalle, salah seorang pembicara terjerembab ke lantai.
Sebelumnya, tepatnya pada Rabu malam 1 September, Fajar secara resmi telah pula melayangkan pernyataan protes resmi, langsung pada Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Protes tertulis itu disampaikan saat wali kota menyampaikan permintaan maaf langsung ke redaksi.
Jalaluddin Rahman ; Karebosi, Air Mata Duka Kami Semua
Kalau Bapak Ir H Ilham Arief Sirajuddin ditanya atau dimintai komentar tentang Lapangan Karebosi sekarang ini, pastilah beliau menjawab bahwa Karebosi telah berhasil diubah menjadi sangat cantik dan indah. Revitalisasi dalam arti menjadikan lapangan tersebut bernilai ekonomi dan menghasilkan uang, jelas sukses besar.
Lapangan Karebosi kini sudah sangat beda dengan puluhan tahun lalu. Kalau dahulu, Karebosi merupakan lahan atau padang luas "nganggur", kini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis yang "hidup dan giat". Hal ini bisa terjadi berkat "kehebatan" wali kotanya saat ini dengan investor, PT Tosan Permai Lestari, yakni Pak Ilham Arief Sirajuddin dan Bung Hasan(?)
Namun, tidak sedikit juga yang tidak sejalan dengan Pak Wali Kota. Mereka memandang bahwa apa yang dilakukan Pak Wali bersama investornya itu merupakan sebuah perusakan terhadap lapangan kebanggaan "bangsa" Sulawesi Selatan.
Lapangan tersebut bagi mereka adalah warisan yang tidak boleh dialihfungsikan dari ruang publik menjadi ruang bisnis. Bahkan, mereka menganggap bahwa Karebosi ini merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan, bahkan harus tetap menjadi milik pemerintah bersama rakyat seluruhnya, bukan "milik" pribadi seseorang.
Karebosi yang luasnya beberapa hektare tersebut dan dulu terdiri atas beberapa lapangan sepak bola amat membanggakan. Betapa tidak, lapangan seluas itu dan terletak di tengah kota sudah mustahil dibuat oleh seorang wali kota sehebat apapun. Pak Patompo saja, seorang wali kota yang amat terkenal kehebatannya, pastilah tidak mampu menciptakan lapangan Karebosi seperti itu.
Ketika negeri ini menikmati booming minyak bumi, lapangan seperti itu tidak dapat diciptakan, apalagi di saat negeri ini tidak lagi menjadi pengekspor, melainkan pengimpor minyak. Pak Wali Kota yang terhormat sekarang ini bagi mereka juga boleh jadi tidak mampu membuat lapangan seperti itu. Buktinya, Karebosi bukannya dipelihara, malahan dihancurkan.
Memang, kalau dilihat kondisi Karebosi sekarang ini, tampaknya sangatlah bagus dan modern. Panggung upacaranya sudah sangat elegan, lapangannya tertata dengan rapih disertai pagar pengaman di sekelilingnya plus satpam di setiap pintu masuk, termasuk di lapangan sepakbolanya.
Belum lagi, pertokoan atau pusat bisnis di bawah lapangan sudah pastilah bagus, ramai, dan hidup karena terjadi transaksi jual beli di sana.
Namun di balik itu, tidak ada arti semuanya itu dibandingkan adanya perubahan atau revitalisasi (versi Wali Kota) dengan perubahan yang sekaligus merupakan perusakan terhadap wujud aslinya. Mereka sangat menyayangkan perusakan ini karena sepertinya Pak Wali menurut mereka sudah kehabisan ide atau sebaliknya kelebihan ide sehingga yang sepatutnya tidak diubah, malahan direvitalisasi.
Kalau memang beliau mau melakukan sesuatu buat masyarakat Kota Makassar khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan umumnya, masih sangat banyak yang bisa dilakukan. Pasar-pasar tradisional sangat memerlukan perbaikan dan pembangunan agar juga dapat menyenangkan bila dikunjungi.
Hanya saja, diharapkan setelah dibangun tidak malah jadi sumber masalah, menjadi sumber mafia elite-elite eksekutif dan legislatif seperti yang terjadi di Pasar Pabaengbaeng.
Kami selaku warga Kota Makassar amat berduka setiap lewat di samping lapangan Karebosi yang telah berhasil direvitalisasi Pak Wali Kota. Setiap lewat, air mata mau menetes karena sedih. Kami tidak sejalan dan sepaham dengan beliau (Wali Kota) dan memandang bahwa apa yang terjadi sekarang ini bukanlah sebuah kemajuan, tapi kemunduran.
Boleh jadi, kami berbeda pandangan dengan masyarakat awam yang memandang kini Karebosi menjadi sangat indah dan modern.
Karena kesedihan itu pula, kami berjanji dalam diri sendiri dan pasti disaksikan oleh Allah swt untuk sedapat mungkin tidak menginjakkan kaki di lantai dasar, pusat bisnisnya. Maaf, penggambaran kami mungkin tidak lengkap atau keliru, karena alhamdulilah, sampai sekarang belum pernah menginjakkan kaki di Karebosi sejak direvitalisasi.
Bahkan, semoga saja kami juga sanggup menahan diri untuk tidak menginjak rumput lapangannya sekarang ini. Kami juga insyalah akan meneruskan sikap penolakan ini kepada istri dan anak cucu selanjutnya.
Revitalisasi sama sekali tidak berkurang keberhasilan dan kepongahannya dengan ketidakhadiran mereka yang tidak sepandangan dengan Wali Kota. Yang memegang kekuasaan adalah Pak Wali dan telah direstui oleh para wakil rakyat. Toh, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.
Menurut pendapat pribadi saya, orang-orang terpelajar sepatutnya tidak menyetujui revitalisasi tersebut. Kalau sekiranya ada kaum terpelajar yang menyetujuinya, maka patut dipertanyakan logika yang digunakannya. Semoga saja revitalisasi ini tidak bercampur baur dengan kepentingan pribadi dan sesaat bagi mereka yang mendukungnya, siapapun orang, peran dan statusnya.
Terus-terang, kami ingin mengajak masyarakat Sulawesi Selatan untuk memboikot segala aktivitas di areal tersebut. Kalau ingin berbelanja, masyarakat masih dapat memilih tempat lain. Untuk tempat modern, mal dan pusat bisnis merupakan pilihan yang baik. Untuk tempat tradisional, Pasar Sentral misalnya, merupakan arena yang menjadi pilihan utama.
Kami juga mengajak masyarakat praktisi hukum tidak tinggal diam seraya membiarkan Karebosi dirambah. Kalau dahulu disebutkan hanya di bagian bawah tanah yang akan digunakan, namun kini mulai dikembangkan pula bagian atasnya berupa warung kopi atau kafe. Saudara kami yang terhimpun dalam masyarakat tersebut sepantasnya tampil paling depan melakukan gugatan hukum. Dulu pernah ada, tapi kini semuanya sudah tiarap.
Kalau sekiranya tidak ada lagi yang menggugatnya, kami insya Allah akan menggugat Pak Wali bersama investornya di Pengadilan Mahsyar. Semoga ada pula warga Sulawesi Selatan yang mau bersama kami menggugat beliau di hadapan Allah. Soalnya, masalah Karebosi ini amatlah penting, bukan hanya milik para elite saja, tapi juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.
Lapangan Karebosi kini sudah sangat beda dengan puluhan tahun lalu. Kalau dahulu, Karebosi merupakan lahan atau padang luas "nganggur", kini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis yang "hidup dan giat". Hal ini bisa terjadi berkat "kehebatan" wali kotanya saat ini dengan investor, PT Tosan Permai Lestari, yakni Pak Ilham Arief Sirajuddin dan Bung Hasan(?)
Namun, tidak sedikit juga yang tidak sejalan dengan Pak Wali Kota. Mereka memandang bahwa apa yang dilakukan Pak Wali bersama investornya itu merupakan sebuah perusakan terhadap lapangan kebanggaan "bangsa" Sulawesi Selatan.
Lapangan tersebut bagi mereka adalah warisan yang tidak boleh dialihfungsikan dari ruang publik menjadi ruang bisnis. Bahkan, mereka menganggap bahwa Karebosi ini merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan, bahkan harus tetap menjadi milik pemerintah bersama rakyat seluruhnya, bukan "milik" pribadi seseorang.
Karebosi yang luasnya beberapa hektare tersebut dan dulu terdiri atas beberapa lapangan sepak bola amat membanggakan. Betapa tidak, lapangan seluas itu dan terletak di tengah kota sudah mustahil dibuat oleh seorang wali kota sehebat apapun. Pak Patompo saja, seorang wali kota yang amat terkenal kehebatannya, pastilah tidak mampu menciptakan lapangan Karebosi seperti itu.
Ketika negeri ini menikmati booming minyak bumi, lapangan seperti itu tidak dapat diciptakan, apalagi di saat negeri ini tidak lagi menjadi pengekspor, melainkan pengimpor minyak. Pak Wali Kota yang terhormat sekarang ini bagi mereka juga boleh jadi tidak mampu membuat lapangan seperti itu. Buktinya, Karebosi bukannya dipelihara, malahan dihancurkan.
Memang, kalau dilihat kondisi Karebosi sekarang ini, tampaknya sangatlah bagus dan modern. Panggung upacaranya sudah sangat elegan, lapangannya tertata dengan rapih disertai pagar pengaman di sekelilingnya plus satpam di setiap pintu masuk, termasuk di lapangan sepakbolanya.
Belum lagi, pertokoan atau pusat bisnis di bawah lapangan sudah pastilah bagus, ramai, dan hidup karena terjadi transaksi jual beli di sana.
Namun di balik itu, tidak ada arti semuanya itu dibandingkan adanya perubahan atau revitalisasi (versi Wali Kota) dengan perubahan yang sekaligus merupakan perusakan terhadap wujud aslinya. Mereka sangat menyayangkan perusakan ini karena sepertinya Pak Wali menurut mereka sudah kehabisan ide atau sebaliknya kelebihan ide sehingga yang sepatutnya tidak diubah, malahan direvitalisasi.
Kalau memang beliau mau melakukan sesuatu buat masyarakat Kota Makassar khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan umumnya, masih sangat banyak yang bisa dilakukan. Pasar-pasar tradisional sangat memerlukan perbaikan dan pembangunan agar juga dapat menyenangkan bila dikunjungi.
Hanya saja, diharapkan setelah dibangun tidak malah jadi sumber masalah, menjadi sumber mafia elite-elite eksekutif dan legislatif seperti yang terjadi di Pasar Pabaengbaeng.
Kami selaku warga Kota Makassar amat berduka setiap lewat di samping lapangan Karebosi yang telah berhasil direvitalisasi Pak Wali Kota. Setiap lewat, air mata mau menetes karena sedih. Kami tidak sejalan dan sepaham dengan beliau (Wali Kota) dan memandang bahwa apa yang terjadi sekarang ini bukanlah sebuah kemajuan, tapi kemunduran.
Boleh jadi, kami berbeda pandangan dengan masyarakat awam yang memandang kini Karebosi menjadi sangat indah dan modern.
Karena kesedihan itu pula, kami berjanji dalam diri sendiri dan pasti disaksikan oleh Allah swt untuk sedapat mungkin tidak menginjakkan kaki di lantai dasar, pusat bisnisnya. Maaf, penggambaran kami mungkin tidak lengkap atau keliru, karena alhamdulilah, sampai sekarang belum pernah menginjakkan kaki di Karebosi sejak direvitalisasi.
Bahkan, semoga saja kami juga sanggup menahan diri untuk tidak menginjak rumput lapangannya sekarang ini. Kami juga insyalah akan meneruskan sikap penolakan ini kepada istri dan anak cucu selanjutnya.
Revitalisasi sama sekali tidak berkurang keberhasilan dan kepongahannya dengan ketidakhadiran mereka yang tidak sepandangan dengan Wali Kota. Yang memegang kekuasaan adalah Pak Wali dan telah direstui oleh para wakil rakyat. Toh, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.
Menurut pendapat pribadi saya, orang-orang terpelajar sepatutnya tidak menyetujui revitalisasi tersebut. Kalau sekiranya ada kaum terpelajar yang menyetujuinya, maka patut dipertanyakan logika yang digunakannya. Semoga saja revitalisasi ini tidak bercampur baur dengan kepentingan pribadi dan sesaat bagi mereka yang mendukungnya, siapapun orang, peran dan statusnya.
Terus-terang, kami ingin mengajak masyarakat Sulawesi Selatan untuk memboikot segala aktivitas di areal tersebut. Kalau ingin berbelanja, masyarakat masih dapat memilih tempat lain. Untuk tempat modern, mal dan pusat bisnis merupakan pilihan yang baik. Untuk tempat tradisional, Pasar Sentral misalnya, merupakan arena yang menjadi pilihan utama.
Kami juga mengajak masyarakat praktisi hukum tidak tinggal diam seraya membiarkan Karebosi dirambah. Kalau dahulu disebutkan hanya di bagian bawah tanah yang akan digunakan, namun kini mulai dikembangkan pula bagian atasnya berupa warung kopi atau kafe. Saudara kami yang terhimpun dalam masyarakat tersebut sepantasnya tampil paling depan melakukan gugatan hukum. Dulu pernah ada, tapi kini semuanya sudah tiarap.
Kalau sekiranya tidak ada lagi yang menggugatnya, kami insya Allah akan menggugat Pak Wali bersama investornya di Pengadilan Mahsyar. Semoga ada pula warga Sulawesi Selatan yang mau bersama kami menggugat beliau di hadapan Allah. Soalnya, masalah Karebosi ini amatlah penting, bukan hanya milik para elite saja, tapi juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.
Langganan:
Postingan (Atom)