Revitalisasi Karebosi sudah lama menjadi pro-kontra. Perlu ada solusi. Tetapi mesti dicari dengan cara-cara intelek. Bukan mengedepankan emosi.
Makassar Selasa, 31 Agustus lalu, suhu di ruang redaksi Fajar cukup sejuk. Pendingin ruangan di semua sisi berfungsi dengan baik. Di panggung kecil berlapiskan karpet cokelat, empat orang duduk mengitari sebuah meja bundar.
Abdul Razak Djalle, Binsar Samosir, Abdul Mutthalib, dan Ilham Arief Sirajuddin bersandar di sofa. Mereka jadi pembicara pada diskusi publik bertajuk Karebosi sebagai Meeting Point. Wakil Pemimpin Redaksi Fajar, Muhammad Yusuf AR, menjadi moderator.
Ilham dapat kesempatan pertama. Wali kota Makassar itu membawa dokumen yang tebalnya kira-kira 10 sentimeter. Ditaruh di meja. "Dulu Karebosi itu banjir kalau musim hujan, berdebu saat kemarau," katanya. Alasan itulah yang menurut Ilham menjadi awal munculnya ide revitalisasi Karebosi. Sayembara pun digelar. Melibatkan banyak orang dari beragam latar belakang. Pria 44 tahun itu pun menjamin tidak ada yang keluar dari konsep awal revitalisasi.
Ilham yang kemarin memakai setelan jas dan berpeci hitam pun mengklaim, kini Karebosi makin nyaman. Orang-orang bisa berolahraga dengan bebas. "Saya heran kalau ada yang bilang sulit masuk lapangan Karebosi," akunya. Wali kota juga menyebut, tender revitalisasi Karebosi dilakukan terbuka. Diiklankan di koran. Kala itu, katanya, pengumuman dilakukan dua kali. Tapi hanya PT Tosan Prima Lestari yang mendaftar. Penunjukan langsung pun jadi pilihan.
Forum mulai hangat. Yusuf kemudian mempersilakan Binsar berbicara. Direktur PT Tosan itu memberi statemen singkat. Tidak sampai lima menit. "Kami terlibat di sini karena ada peluang bisnis sekaligus membantu membangun kota Makassar," ucapnya. Soal pembangunan fujasera di atas lapangan Karebosi yang kini jadi pro kontra, Binsar juga punya alibi. Kata dia, fujasera itu baru dikerjakan karena pihak investor terlebih dahulu menyelesaikan terowongan yang menjadi penghubung.
Mutthalib yang Direktur LBH Makassar, duduk di samping Binsar. Dia pakai kemeja putih. Kacamata menempel di batang hidung. "Saya tidak merasa Karebosi sebagai public space lagi. Ada pagar tinggi dan satpam di sana," ujarnya. Mutthalib juga menyebut bahwa Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Tosan dan Pemkot Makassar tidak berkekuatan hukum. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) belum ada. "Makanya PT Tosan sekarang mendesak agar HPL-nya dikeluarkan," ungkap Mutthalib.
Jebolan Fakultas Hukum UMI pun berharap, Citizen Law Suit yang diajukan LBH tak kalah lagi di Mahkamah Agung. Maklum, pada proses peradilan di dua level pengadilan, LBH dinyatakan kalah. "Pokoknya, Karebosi harus kembali jadi public space." imbuh dia. Ilham buru-buru ambil mikrofon. Dia langsung memberi respons atas pernyataan Mutthalib. "Mudah-mudahan Karebosi tidak kembali seperti dulu. Banjir. Di sana juga sarang maksiat. Nah, sekarang kan sudah bagus," katanya.
Tibalah giliran Razak Djalle. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel yang terkenal vokal atas komersialisasi Karebosi itu, tetap berdiri pada pendiriannya. "Karebosi bagaikan Palestina yang diobok-obok Israel," tegasnya.
Razak masih bicara. Tetapi dari barisan belakang peserta diskusi mulai terdengar celetukan-celutukan. Mereka meneriaki Razak. Keadaan pun mulai berubah. Sebagian peserta diskusi sudah tidak sabar memberikan pernyataan.
Moderator belum membuka sesi tanya jawab, tapi sudah banyak peserta diskusi yang berdiri. Mengacungkan jari. Jeda iklan Fajar FM membuat suasana sedikit tenang. Calon penanya mendaftar dengan tertib.
Dua penanya pertama, Bobi Patompo (putra mantan wali kota Makassar, Daeng Patompo) dan Asmin Amin (seniman, pengamat sosial budaya) memberikan statemennya tentang penataan Karebosi yang sudah dianggap bagus.
Forum makin hangat. Sampai tibalah giliran seorang lelaki berpakaian funky, Mayzir Yulanwar mengeluarkan pernyataan. Dia mengaku pemimpin redaksi majalahversi.net, sebuah media online. Ada hasil investigasinya.
"Wartawan saya melakukan investigasi. Katanya, Bang Hasan (pemilik PT Tosan, red), sempat curhat bahwa HPL belum dimiliki. Dia juga bilang kalau semua kegiatan di Karebosi harus minta izin ke Pak Wali dan PT Tosan," kata Mayzir.
Sebagian peserta diskusi mulai berdiri. Ada juga yang berteriak meminta Mayzir diam. Tetapi pria yang rumahnya berdekatan dengan rumah jabatan wali kota itu terus bicara. "Kami berharap, Pak Wali tak hanya berorientasi menyelamatkan jabatan."
Keadaan jadi kasip. Seorang pria berkemeja putih yang diketahui bernama Sugali Halim menghampiri Mayzir. Sugali yang dikenal sebagai tangan kanan Ilham itu, meraih paksa mikrofon. "Tidak benar ini. Pernyataannya sudah melenceng," teriak dia.
Beberapa detik setelah Sugali memegang mikrofon, seorang pria juga maju. Dia terlihat menyentuh wajah Mayzir. Lumayan keras. Aksi itulah yang memancing beberapa orang lainnya untuk menyerang Mayzir.
Mayzir terdesak ke sudut ruangan. Tetapi para loyalis Ilham terus mengejar. Suasana makin tak terkendali. Ada yang mengangkat kursi. Keributan terjadi selama beberapa menit di depan seorang wali kota.
Sekelompok mahasiswa yang tidak jelas asal muasalnya pun juga ikut terlibat dalam kericuhan ini. Beberapa di antara mereka terlihat mengangkat kursi dan berteriak secara brutal. Pihak sekuriti mesti bekerja keras mengamankan mereka.
Setelah beberapa saat, kondisi mulai mereda. Para pengacau diusir. Ilham diberi mikrofon. "Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Ini kan diskusi. Boleh beda pendapat, tapi jangan main fisik," tegas Ilham sambil berdiri.
Diskusi pun harus terhenti. Suasana memang perlahan reda, tak lagi kondusif. Anggota Kadin Sulsel, Ilham Aliem Bachri yang juga jadi pembicara tapi datang agak terlambat, bahkan belum sempat berbicara di forum.
Ilham masih memegang mikrofon. Dia mengaku sudah lama menanti forum seperti ini. Sebab dia bisa leluasa memberi penjelasan soal revitalisasi Karebosi. Tetapi momen ini dirusak sejumlah oknum. "Lain kali kita diskusi lagi, tapi pesertanya disaring," usul dia.
Sementara itu, Mutthalib sangat menyesalkan insiden ini. Menurut dia, dalam sebuah diskusi, beda pendapat itu biasa. Sangat disayangkan kalau ada yang anarkis. "Kejadian itu sangat memalukan," ujar dia.
Masih menurut Mutthalib, statemen-statemen dalam diskusi itu masih wajar. Semua yang hadir di forum pun adalah komunitas intelek yang berani berdebat. "Bukan berani menyerang, mengeroyok. Peristiwa ini adalah brutalisme," kuncinya. Meski sempat ternoda, diskusi membahas Karebosi sebagai Meeting Point, dengan audiens yang lebih terbatas, akan tetap digelar. Wali Kota Ilham Arief dan Binsar dari PT Tosan, menyatakan siap kembali hadir. "Forum ini bagus sekali. Saya sangat senang. Bahkan forum semacam ini sudah saya nantikan selama tiga tahun. Karena itu, kita rancang lagi diskusi berikutnya," ujar Ilham. Mendengar kesiapan Ilham, Binsar yang berada tak jauh dari Wali Kota, juga menyatakan hal senada. "Saya juga siap hadir lagi," janjinya sebelum meninggalkan Graha Pena.
Jumat, 03 September 2010
Kamis, 02 September 2010
Politik Perbatasan ; Malaysia Cerdik Manfaatkan Laut Indonesia
Oleh : Victor PH Nikijuluw
Semporna adalah sebuah kota kecil di pantai timur Sabah, Kalimantan Utara. Berjarak kira-kira 108 kilometer dari Tawau, kota ini dapat dengan mudah dicapai dengan mobil melalui jalan mulus seperti jalan tol. Di Tawau ada lapangan udara yang memudahkan wisatawan mancangera datang ke kota ini, dan, tentu saja ke Semporna. Juga di Tawau, ada banyak orang Indonesia yang hidup dan bekerja. Tersedia kapal feri dari Tawau ke Nunukan. Tetapi di Semporna,, tidak begitu banyak orang Indonesia hidup di sini, kecuali nelayan asal Kalimantan Timur yang sering datang menjual ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan di jantung kota itu. Namun, sungguh tidak mudah membedakan antara nelayan Indonesia dan Malaysia di Semporna. Mereka sudah saling membaur.
Apa hebatnya Semporna? Ternyata ini adalah kota tujuan wisata bahari yang cukup bergengsi di Malaysia Timur. Sebagian besar bisnis di Semporna ada kaitannya dengan pariwisata bahari sebagai bisnis inti. Kendati hanya memiliki beberapa hotel berbintang, namun penginapan atau hotel kelas melati cukup banyak tersedia di kota ini. Restoran seafood, money changer, dan travel agent bertebaran di sepanjang jalan kota. Semporna juga memiliki banyak perusahaan yang menawarkan jasa diving, snorkeling, serta wisata eksklusif yaitu berdiam atau menginap di pulau kecil yang terasing atau terpencil letaknya.
Pelancong dunia datang ke Semporna, di antaranya untuk menikmati pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau ini, yang dahulu milik Indonesia, sekarang adalah bagian dari teritorial kota Semporna. Kedua pulau ini adalah icon pariwisata Malaysia, mesin utama penggerak ekonomi Semporna.
Sipadan dan Ligitan sudah dipromosi Malaysia sebagai miliknya sejak tahun 1970-an, jauh sebelum Indonesia kalah dalam persidangan perebutan kedua pulau ini di mahkamah internasional. Itulah kepandaian Malaysia yang memanfaatkan ignoransi Indonesia.
Pemberitaan yang luas tentang perebutan atas status pemilikan kedua pulau tersebut ternyata menjadi ajang promosi gratis. Maka wajar, ketika sesudah diputuskan mahkamah internasional sebagai bukan milik Indonesia tetapi Malaysia, pelancong pun antri datang ke kedua pulau kecil ini . Dengan kehendak politik serta keseriusan sektor swastanya, Malaysia kemudian mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan kedua pulau ini sebagai tujuan wisata eksklusif yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berkantong tebal.
Sangalaki
Ternyata bukan Sipadan dan Ligitan saja yang dijual Malaysia melalui promosi sistemik melalui berbagai media komunikasi. Dengan basis di kota Semporna, mereka juga menjual jasa kepada wisatawan asing untuk berkunjung ke pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia. Sepertinya, kejadian ini tidak dipahami, tidak diketahui, atau bahkan sengaja dibiarkan oleh pihak Indonesia.
Pulau-pulau yang dijual jasanya tersebut adalah Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, dan Kepulauan Derawan yang terletak jauh di selatan Semporna yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Karena permintaan sektor pariwisata dunia yang terus berkembang serta keterbatasan ruang dan sumberdaya di wilayah Semporna maka Malaysia pun menoleh ke selatan, masuk jauh ke wilayah Indonesia, menjual jasa keindahan luar biasa yang ada di pulau-pulau Indonesia itu. Setiap hari, selalu ada kapal pesiar yang membawa wisatawan mancanegara berkunjung ke pulau-pulau tersebut. Mereka umumnya terbang dari negaranya via Kuala Lumpur atau Singapura kemudian ke Kota Kinibalu, ke Tawau dan melalui darat ke Semporna. Jadi pasti bahwa, wisatawan mancanegara itu tidak tahu tentang kota-kota seperti Jakarta, Balikpapan, Berau, atau Nunukan.
Jasa yang ditawarkan pihak Malaysia ini tentu saja dapat memberi dampak positip bagi perkenomian lokal di Kabupaten Berau. Namun hal ini hanya terjadi bila wisatawan membelanjakan uangnya di pulau-pulau ini. Bila mereka menginap di rumah penduduk maka dampak positip bisa juga dinikmati penduduk. Memang ada beberapa hotel yang berbentuk small island resort di pulau-pulau ini. Entah siapa pemiliknya, pengusaha Indonesia atau Malaysia. Dari harga berbagai paket wisata yang ditawarkan oleh biro perjalanan di Semporna, tampaknya sangat kecil dampak kegiatan pariwisata ini terhadap ekonomi lokal Indonesia.
Di berbagai informasi dalam bentuk brosur, stiker, atau poster yang dibagi-bagikan di Semporna, tidak ada pernyataan atau keterangan bahwa pulau-pulau itu adalah milik atau terletak di wilayah Indonesia. Hanya dikatakan bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari Borneo Island. Memang tidak salah informasi tersebut. Sebagian kecil pulau Borneo (Kalimantan) pun adalah milik Malaysia. Tetapi bagi wisatawan asing, mereka mungkin tidak paham dan tidak berpikir, pulau-pulau itu berada di bagian Borneo yang masuk wilayah Indonesia. Jika demikian adanya maka ini adalah suatu kecerdasan Malaysia, sekaligus adalah kebodohan dan ketidaktahuan Indonesia.
Ada satu perusahaan perjalanan di Semporna yang mengoperasikan suatu kapal pesiar mewah dengan menggunakan nama “Celebes”. Kantor pusat perusahaan tersebut terletak di Kota Kinibalu bukan di Celebes (Sulawesi). Ternyata juga tidak ada bisnis perusahaan ini yang berlokasi di pulau Sulawesi. Mungkin perusahaan ini dimiliki oleh orang asal Sulawesi yang kini menjadi warga negara Malaysia dan bermukim di Kota Kinibalu. Mungkin juga karena wilayah bisnis atau operasi kapal pesiar ini adalah di Celebes Sea (laut Sulawesi). Akan tetapi penggunaan kata Celebes ini juga menarik untuk ditafsirkan.
Apakah wisatawan asing masuk ke wilayah pulau-pulau kecil Indonesia itu secara syah? Apakah mereka diwajibkan perusahaan Malaysia untuk memiliki visa Indonesia? Adakah kontrol oleh petugas imigrasi Indonesia di perbatasan, di tengah laut? Tidak ada jawaban pasti. Mungkin saja ada. Mungkin juga tidak.
Kelola Sendiri
Dengan ketidakpastian tentang dampak kegiatan perusahaan-perusahaan Malaysia di pulau-pulau kecil Indonesia ini serta kecenderungan arogansi, agresifitas dan ekspansionis Malaysia memanfaatkan suberdaya alam milik Indonesia maka tidak ada alternatif selain sekarang ini juga pemerintah Indonesia harus menghentikan kegiatan ini.
Di lapangan, aparat harus bertindak tegas, menegakkan hukum nasional dengan visi mempertahankan kedaulatan NKRI. Luka hati karena kekalahan Indonesia atas Sipadan dan Ligitan tidak akan tersembuhkan. Demikian pula, ulah Malaysia di kawasan Ambalat, yang tidak jauh dari pulau-pulau kecil ini, tidak akan terlupakan. Jangan sampai dominasi ekonomi oleh Malaysia di kawasan pulau-pulau kita ini menjadi embrio bagi tumbuhnya dominasi dalam dimensi yang lebih besar dan lebih kompleks di hari kemudian.
Karena itu pemerintah Indonesia harus membuka kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi pengusaha nasional menanam modalnya di sini. Pemerintah Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau patut menyiapkan daerahnya sebagai tujuan dan transit bagi wisatawan mancanegara yang ingin menikmati pulau-pulau kecil ini. Insentif bagi pengusaha lokal harus diberikan. Masyarakat di Berau dan penduduk pulau-pulau kecil ini harus diberdayakan untuk mengembangkan UKM yang ada kaitannya dengan pariwisata bahari sebagai bisnis inti.
Transportasi dan komunikasi yang selalu menjadi kendala tentu saja harus diatasi. Wisatawan mancanegara harus bisa mencapai Berau melalui Jakarta dan Balikpapan, sama mudahnya bila mereka mencapai Semporna melalui Kuala Lumpur dan Kota Kinibalu.
Sementara itu, perbankan patut memberi kredit modal usaha bagi pengusaha lokal untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya dalam bidang ini. Dalih bahwa bisnis ini tidak layak didanai perbankan tidak bisa diterima akan sehat. Bila pengusaha dan UKM Malaysia saja bisa meraih dolar melalui bisnisnya dari Semporna, tentu saja bisnis ini akan lebih menguntungkan dilakukan dari Berau. Bila pengusaha Malaysia mampu, tentu saja pengusaha Indonesia tidak kalah kualitasnya. Tinggal bagaimana Indonesia mau sungguh-sungguh memanfaatkan peluang bisnis yang terbuka ini. Apakah Indonesia melihat keberadaan pulau-pulau kecil ini, tidak saja sebagai suatu peluang ekonomi tetapi juga sebagai kepentingan dan kedaulatan NKRI yang harus dilindungi.
Hari ini juga, Indonesia harus berbuat sesuatu. Ignoransi akan hal ini adalah bom waktu yang berpotensi menggoyangkan martabat dan kedaulatan NKRI. Karena dengan kecerdikannya, Malaysia akan terus memanfaatkan kelalaian dan kealpaan Indonesia . Ini tidak boleh terus terjadi.
Penulis adalah Resource Economist Alumni Lemhannas KSA-16, Tahun 2009
Semporna adalah sebuah kota kecil di pantai timur Sabah, Kalimantan Utara. Berjarak kira-kira 108 kilometer dari Tawau, kota ini dapat dengan mudah dicapai dengan mobil melalui jalan mulus seperti jalan tol. Di Tawau ada lapangan udara yang memudahkan wisatawan mancangera datang ke kota ini, dan, tentu saja ke Semporna. Juga di Tawau, ada banyak orang Indonesia yang hidup dan bekerja. Tersedia kapal feri dari Tawau ke Nunukan. Tetapi di Semporna,, tidak begitu banyak orang Indonesia hidup di sini, kecuali nelayan asal Kalimantan Timur yang sering datang menjual ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan di jantung kota itu. Namun, sungguh tidak mudah membedakan antara nelayan Indonesia dan Malaysia di Semporna. Mereka sudah saling membaur.
Apa hebatnya Semporna? Ternyata ini adalah kota tujuan wisata bahari yang cukup bergengsi di Malaysia Timur. Sebagian besar bisnis di Semporna ada kaitannya dengan pariwisata bahari sebagai bisnis inti. Kendati hanya memiliki beberapa hotel berbintang, namun penginapan atau hotel kelas melati cukup banyak tersedia di kota ini. Restoran seafood, money changer, dan travel agent bertebaran di sepanjang jalan kota. Semporna juga memiliki banyak perusahaan yang menawarkan jasa diving, snorkeling, serta wisata eksklusif yaitu berdiam atau menginap di pulau kecil yang terasing atau terpencil letaknya.
Pelancong dunia datang ke Semporna, di antaranya untuk menikmati pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau ini, yang dahulu milik Indonesia, sekarang adalah bagian dari teritorial kota Semporna. Kedua pulau ini adalah icon pariwisata Malaysia, mesin utama penggerak ekonomi Semporna.
Sipadan dan Ligitan sudah dipromosi Malaysia sebagai miliknya sejak tahun 1970-an, jauh sebelum Indonesia kalah dalam persidangan perebutan kedua pulau ini di mahkamah internasional. Itulah kepandaian Malaysia yang memanfaatkan ignoransi Indonesia.
Pemberitaan yang luas tentang perebutan atas status pemilikan kedua pulau tersebut ternyata menjadi ajang promosi gratis. Maka wajar, ketika sesudah diputuskan mahkamah internasional sebagai bukan milik Indonesia tetapi Malaysia, pelancong pun antri datang ke kedua pulau kecil ini . Dengan kehendak politik serta keseriusan sektor swastanya, Malaysia kemudian mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan kedua pulau ini sebagai tujuan wisata eksklusif yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berkantong tebal.
Sangalaki
Ternyata bukan Sipadan dan Ligitan saja yang dijual Malaysia melalui promosi sistemik melalui berbagai media komunikasi. Dengan basis di kota Semporna, mereka juga menjual jasa kepada wisatawan asing untuk berkunjung ke pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia. Sepertinya, kejadian ini tidak dipahami, tidak diketahui, atau bahkan sengaja dibiarkan oleh pihak Indonesia.
Pulau-pulau yang dijual jasanya tersebut adalah Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, dan Kepulauan Derawan yang terletak jauh di selatan Semporna yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Karena permintaan sektor pariwisata dunia yang terus berkembang serta keterbatasan ruang dan sumberdaya di wilayah Semporna maka Malaysia pun menoleh ke selatan, masuk jauh ke wilayah Indonesia, menjual jasa keindahan luar biasa yang ada di pulau-pulau Indonesia itu. Setiap hari, selalu ada kapal pesiar yang membawa wisatawan mancanegara berkunjung ke pulau-pulau tersebut. Mereka umumnya terbang dari negaranya via Kuala Lumpur atau Singapura kemudian ke Kota Kinibalu, ke Tawau dan melalui darat ke Semporna. Jadi pasti bahwa, wisatawan mancanegara itu tidak tahu tentang kota-kota seperti Jakarta, Balikpapan, Berau, atau Nunukan.
Jasa yang ditawarkan pihak Malaysia ini tentu saja dapat memberi dampak positip bagi perkenomian lokal di Kabupaten Berau. Namun hal ini hanya terjadi bila wisatawan membelanjakan uangnya di pulau-pulau ini. Bila mereka menginap di rumah penduduk maka dampak positip bisa juga dinikmati penduduk. Memang ada beberapa hotel yang berbentuk small island resort di pulau-pulau ini. Entah siapa pemiliknya, pengusaha Indonesia atau Malaysia. Dari harga berbagai paket wisata yang ditawarkan oleh biro perjalanan di Semporna, tampaknya sangat kecil dampak kegiatan pariwisata ini terhadap ekonomi lokal Indonesia.
Di berbagai informasi dalam bentuk brosur, stiker, atau poster yang dibagi-bagikan di Semporna, tidak ada pernyataan atau keterangan bahwa pulau-pulau itu adalah milik atau terletak di wilayah Indonesia. Hanya dikatakan bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari Borneo Island. Memang tidak salah informasi tersebut. Sebagian kecil pulau Borneo (Kalimantan) pun adalah milik Malaysia. Tetapi bagi wisatawan asing, mereka mungkin tidak paham dan tidak berpikir, pulau-pulau itu berada di bagian Borneo yang masuk wilayah Indonesia. Jika demikian adanya maka ini adalah suatu kecerdasan Malaysia, sekaligus adalah kebodohan dan ketidaktahuan Indonesia.
Ada satu perusahaan perjalanan di Semporna yang mengoperasikan suatu kapal pesiar mewah dengan menggunakan nama “Celebes”. Kantor pusat perusahaan tersebut terletak di Kota Kinibalu bukan di Celebes (Sulawesi). Ternyata juga tidak ada bisnis perusahaan ini yang berlokasi di pulau Sulawesi. Mungkin perusahaan ini dimiliki oleh orang asal Sulawesi yang kini menjadi warga negara Malaysia dan bermukim di Kota Kinibalu. Mungkin juga karena wilayah bisnis atau operasi kapal pesiar ini adalah di Celebes Sea (laut Sulawesi). Akan tetapi penggunaan kata Celebes ini juga menarik untuk ditafsirkan.
Apakah wisatawan asing masuk ke wilayah pulau-pulau kecil Indonesia itu secara syah? Apakah mereka diwajibkan perusahaan Malaysia untuk memiliki visa Indonesia? Adakah kontrol oleh petugas imigrasi Indonesia di perbatasan, di tengah laut? Tidak ada jawaban pasti. Mungkin saja ada. Mungkin juga tidak.
Kelola Sendiri
Dengan ketidakpastian tentang dampak kegiatan perusahaan-perusahaan Malaysia di pulau-pulau kecil Indonesia ini serta kecenderungan arogansi, agresifitas dan ekspansionis Malaysia memanfaatkan suberdaya alam milik Indonesia maka tidak ada alternatif selain sekarang ini juga pemerintah Indonesia harus menghentikan kegiatan ini.
Di lapangan, aparat harus bertindak tegas, menegakkan hukum nasional dengan visi mempertahankan kedaulatan NKRI. Luka hati karena kekalahan Indonesia atas Sipadan dan Ligitan tidak akan tersembuhkan. Demikian pula, ulah Malaysia di kawasan Ambalat, yang tidak jauh dari pulau-pulau kecil ini, tidak akan terlupakan. Jangan sampai dominasi ekonomi oleh Malaysia di kawasan pulau-pulau kita ini menjadi embrio bagi tumbuhnya dominasi dalam dimensi yang lebih besar dan lebih kompleks di hari kemudian.
Karena itu pemerintah Indonesia harus membuka kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi pengusaha nasional menanam modalnya di sini. Pemerintah Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau patut menyiapkan daerahnya sebagai tujuan dan transit bagi wisatawan mancanegara yang ingin menikmati pulau-pulau kecil ini. Insentif bagi pengusaha lokal harus diberikan. Masyarakat di Berau dan penduduk pulau-pulau kecil ini harus diberdayakan untuk mengembangkan UKM yang ada kaitannya dengan pariwisata bahari sebagai bisnis inti.
Transportasi dan komunikasi yang selalu menjadi kendala tentu saja harus diatasi. Wisatawan mancanegara harus bisa mencapai Berau melalui Jakarta dan Balikpapan, sama mudahnya bila mereka mencapai Semporna melalui Kuala Lumpur dan Kota Kinibalu.
Sementara itu, perbankan patut memberi kredit modal usaha bagi pengusaha lokal untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya dalam bidang ini. Dalih bahwa bisnis ini tidak layak didanai perbankan tidak bisa diterima akan sehat. Bila pengusaha dan UKM Malaysia saja bisa meraih dolar melalui bisnisnya dari Semporna, tentu saja bisnis ini akan lebih menguntungkan dilakukan dari Berau. Bila pengusaha Malaysia mampu, tentu saja pengusaha Indonesia tidak kalah kualitasnya. Tinggal bagaimana Indonesia mau sungguh-sungguh memanfaatkan peluang bisnis yang terbuka ini. Apakah Indonesia melihat keberadaan pulau-pulau kecil ini, tidak saja sebagai suatu peluang ekonomi tetapi juga sebagai kepentingan dan kedaulatan NKRI yang harus dilindungi.
Hari ini juga, Indonesia harus berbuat sesuatu. Ignoransi akan hal ini adalah bom waktu yang berpotensi menggoyangkan martabat dan kedaulatan NKRI. Karena dengan kecerdikannya, Malaysia akan terus memanfaatkan kelalaian dan kealpaan Indonesia . Ini tidak boleh terus terjadi.
Penulis adalah Resource Economist Alumni Lemhannas KSA-16, Tahun 2009
32,7 Juta Jiwa Penduduk Miskin Indonesia
Penduduk miskin di Indonesia diprediksi akan bertambah menjadi 32,7 juta jiwa pada 2010, yang sebelumnya 32,5 juta jiwa pada tahun 2009. Kemiskinan tetap merangkak naik, walaupun perekonomian tumbuh 5,5- 5,9% pada tahun 2010.
Ekonom Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI), Agus Eko Nugroho mengatakan, peningkatan angka kemiskinan itu tidak bisa dihindari, karena adanya kenaikan inflasi sekitar 5,6%.
“Hal ini diperparah dengan mendominasinya industri telekomunikasi beberapa tahun terakhir, padahal industri itu hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah harus mendorong industri berbasis tenaga kerja, supaya angka kemiskinan menurun,” katanya usai diskusi Outlook Ekonomi Indonesia Tahun 2010 di Jakarta.
Tetapi, pada tahun 2009 terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 200.000 jiwa. Sayangnya, hal itu hanya mengurangi sebagian kecil dari total angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka sebesar 8,8 juta jiwa. Dengan demikian, tingkat setengah pengangguran meningkat dari 31,57 juta menjadi 32,04 juta.
Dari data yang di sampaikan, tingkat kemiskinan tahun ini sebenarnya menurun 2,5 juta jiwa, jika dibandingkan 2008 yang mencapai 35 juta jiwa, atau setara dengan 15,4% dari total angkatan kerja.
Sementara itu, data BPS menyatakan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 tercatat sebesar 31,53 juta jiwa atau sekitar 14,15%. Jumlah ini turun 2,43 juta jiwa dibandingkan Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau sekitar 15,42%.
Menurut Agus, agar tingkat pertumbuhan ekonomi 2010 dapat menjadi berkualitas, pemerintah harus berfokus pada penguatan permintaan di pasar domestik, terutama untuk produk-produk konsumsi.
Senada dengan itu, Peneliti P2E-LIPI, Latif Adam menjelaskan, peningkatan permintaan domestik ini penting terutama sejak 2010 Indonesia akan melaksanakan perjanjian perdagangan bebas (FTA) ASEAN-Tiongkok.
“Hasil kajian LIPI menunjukkan, 60-70% produk impor asal Tiongkok yang masuk pasar domestik, merupakan barang substitusi untuk produk nasional. Hal itu ditambah dengan persoalan harga produk mereka yang lebih unggul, bahkan dapat memproduksi sepatu dengan biaya US$ 2 per pasang,” ungkapnya.
Rendahnya biaya produksi yang dicapai produsen Tiongkok, selain karena besarnya dukungan pemerintah melalui beragam insentif, juga karena unggulnya produktivitas tenaga kerjanya dibanding Indonesia.
Tumbuh 5,9%
LIPI optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bakal mencapai pesat hingga 5,9%. Perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 yang hanya sekitar 5,5%.
“Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh konsumsi masyarakat yang masih meningkat 3-4%, menyusul adanya pemulihan ekonomi global. Di samping itu, investasi diperkirakan akan mencapai Rp 225,2 triliun, dengan perincian investasi jalur fasilitas mencapai Rp 280,86 triliun, investasi penanaman modal dalam negeri Rp 56,66 triliun, dan penanaman modal asing US$ 22,08 miliar,” jelas Agus.
Agus menegaskan, jika Indonesia mampu melihat momentum, kemungkinan ekonomi berpotensi tumbuh jauh di atas perkiraan pemerintah. Kondisi ekonomi Indonesia 2009 yang tetap positif menjadi modal besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, kendati dilanda krisis, beberapa indikator makro ekonomi Indonesia tahun ini tidak terlalu mengecewakan.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, tingkat inflasi tahun depan ditargetkan sebesar 4,5%. Kenaikan inflasi itu sebagai hal yang wajar seiring perbaikan kondisi ekonomi global.”Ekonomi dunia akan tumbuh 3,1% tahun depan dibandingkan tahun ini yang mencapai minus 1,1%. Begitu juga dengan permintaan komoditas akan meningkat dan tentu meningkatnya harga, sehingga akan mempengaruhi laju inflasi,” ujarnya.
Ekonom Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI), Agus Eko Nugroho mengatakan, peningkatan angka kemiskinan itu tidak bisa dihindari, karena adanya kenaikan inflasi sekitar 5,6%.
“Hal ini diperparah dengan mendominasinya industri telekomunikasi beberapa tahun terakhir, padahal industri itu hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah harus mendorong industri berbasis tenaga kerja, supaya angka kemiskinan menurun,” katanya usai diskusi Outlook Ekonomi Indonesia Tahun 2010 di Jakarta.
Tetapi, pada tahun 2009 terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 200.000 jiwa. Sayangnya, hal itu hanya mengurangi sebagian kecil dari total angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka sebesar 8,8 juta jiwa. Dengan demikian, tingkat setengah pengangguran meningkat dari 31,57 juta menjadi 32,04 juta.
Dari data yang di sampaikan, tingkat kemiskinan tahun ini sebenarnya menurun 2,5 juta jiwa, jika dibandingkan 2008 yang mencapai 35 juta jiwa, atau setara dengan 15,4% dari total angkatan kerja.
Sementara itu, data BPS menyatakan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 tercatat sebesar 31,53 juta jiwa atau sekitar 14,15%. Jumlah ini turun 2,43 juta jiwa dibandingkan Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau sekitar 15,42%.
Menurut Agus, agar tingkat pertumbuhan ekonomi 2010 dapat menjadi berkualitas, pemerintah harus berfokus pada penguatan permintaan di pasar domestik, terutama untuk produk-produk konsumsi.
Senada dengan itu, Peneliti P2E-LIPI, Latif Adam menjelaskan, peningkatan permintaan domestik ini penting terutama sejak 2010 Indonesia akan melaksanakan perjanjian perdagangan bebas (FTA) ASEAN-Tiongkok.
“Hasil kajian LIPI menunjukkan, 60-70% produk impor asal Tiongkok yang masuk pasar domestik, merupakan barang substitusi untuk produk nasional. Hal itu ditambah dengan persoalan harga produk mereka yang lebih unggul, bahkan dapat memproduksi sepatu dengan biaya US$ 2 per pasang,” ungkapnya.
Rendahnya biaya produksi yang dicapai produsen Tiongkok, selain karena besarnya dukungan pemerintah melalui beragam insentif, juga karena unggulnya produktivitas tenaga kerjanya dibanding Indonesia.
Tumbuh 5,9%
LIPI optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bakal mencapai pesat hingga 5,9%. Perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 yang hanya sekitar 5,5%.
“Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh konsumsi masyarakat yang masih meningkat 3-4%, menyusul adanya pemulihan ekonomi global. Di samping itu, investasi diperkirakan akan mencapai Rp 225,2 triliun, dengan perincian investasi jalur fasilitas mencapai Rp 280,86 triliun, investasi penanaman modal dalam negeri Rp 56,66 triliun, dan penanaman modal asing US$ 22,08 miliar,” jelas Agus.
Agus menegaskan, jika Indonesia mampu melihat momentum, kemungkinan ekonomi berpotensi tumbuh jauh di atas perkiraan pemerintah. Kondisi ekonomi Indonesia 2009 yang tetap positif menjadi modal besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, kendati dilanda krisis, beberapa indikator makro ekonomi Indonesia tahun ini tidak terlalu mengecewakan.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, tingkat inflasi tahun depan ditargetkan sebesar 4,5%. Kenaikan inflasi itu sebagai hal yang wajar seiring perbaikan kondisi ekonomi global.”Ekonomi dunia akan tumbuh 3,1% tahun depan dibandingkan tahun ini yang mencapai minus 1,1%. Begitu juga dengan permintaan komoditas akan meningkat dan tentu meningkatnya harga, sehingga akan mempengaruhi laju inflasi,” ujarnya.
Kronologi Bentrok Buol Versi Komnas HAM
Lima orang tewas dalam bentrok antara warga dan polisi di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Biau, Buol, Sulawesi Tengah, semalam. Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menyayangkan insiden ini.
Dalam rilis yang diterima VIVAnews, Rabu 1 September 2010, Komnas HAM menjabarkan kronologi kejadian. Berikut kronologi versi Komnas HAM:
Selasa 31 Agustus 2010 (keterangan waktu dalam WITA)
23.25: 11 orang terluka tertembak, 2 orang meninggal, satu orang berumur 17 tahun. Satu orang kena peluru tajam di bagian kaki.
23.26: 14 orang luka-luka
23.47: Satu korban tertembak
23.59: 18 korban masuk rumah sakit dan tiga dinyatakan meninggal. Suharto Dotutinggi tertembak pada bagian paha dari peluru nyasar.
Rabu 1 September 2010
00.33: Dari arah Polsek Biau masih terdengar suara tembakan
00.39: Salah satu korban yang tertembak pada bagian perut dan mengakibatkan ususnya keluar, terindentifikasi. Namanya Ling, umur 17 tahun dan beralamat di Kelurahan Kali Kompleks MTS.
00.48: Sutarto Tarungku tertembak pada bagian perut
01.02: Massa masih menyerang Polsek di kompleks stadion mini Buol
01.15: JFC Buol memasukkan 16 nama korban luka-luka
01.22: Massa berjatuhan di depan Polsek Biau
01.25: Oi Suara Hati memasukkan anggotanya yang tertembak di pelipis atas nama Sunding
01.32: Saktipan Kapuung, PNS, kena tembak di perut, Ading Turungku kena tembak di kaki.
02.49: Polisi membuang letusan kepada masyarakat yang mencoba keluar dari rumah di Leok I
03.05: 7 orang kritis, total korban berjumlah 26 orang. 4 truk polisi melewati rumah sakit Buol sambil membuang letusan karena pada saat itu massa sudah berkerumun di depan rumah sakit untuk melihat korban yang meninggal dan luka-luka
03.18: Tiga jasad sudah dikembalikan kepada keluarga
05.01: Tim AKBAR melaporkan nama-nama yang tertembak dalam kondisi koma: Alimin, Dadang, Ukeng
05.21: Rasyid Johori meninggal di rumah sakit Buol. Sebelumnya, korban sempat kritis karena kepala tertembak hingga isi kepala berhamburan.
07.06: Tiga truk tentara dan dua truk polisi dari arah Toli-toli menuju Buol
Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mendata korban tewas dan terluka. Seperti dikutip dari rilis Komnas HAM, Rabu 1 September 2010, berikut data para korban tewas:
1. Herman (24), mahasiswa STISIP Buol dan PNS Dinas Tata Kota dan Tata Ruang Kabupaten Buol
2. Arman S Adjalu (18), mahasiswa STISIP Buol
3. Ridwan (21), beralamat di Kelurahan Leok I
4. Rasyid Johari (42), beralamat di Kelurahan Leok II
5. Ling (17), beralamat di Kali, Kompleks MTs Buol
Sementara itu, 24 warga menderita luka ringan sampai kritis. Sebagian korban terluka karena tembakan. Berikut data korban luka:
1. Firman Alimin (30), kritis tertembak di leher depan
2. Ukeng (35), kritis tertembak di bagian dada
3. Syamsudin Monoarfa, kritis tertembak di bagian mata
4. Saktipan Kapuung, kritis tertembak di bagian perut
5. Agus Salim, luka tertembak di bagian bokong
6. Amran US Ta'rif, luka di bagian dada
7. Irfan, terluka di bagian tangan
8. Abd Rahim M Muli, luka
9. Sudirman Mahmud, tertembak di bagian paha
10. Jurdin Badalu, luka
11. Murhamu, luka
12. Noldi, luka
13. Irman Hadi, luka
14. Sutarto Turungku, tertembak di bagian paha
15. Sutomo, luka
16. M Yasin, luka
17. Ending, luka pelipis wajah
18. Ading Turungku, tertembak di bagian kaki
19. Abdurahman N Dausi, tertembak
20. Suharto Dotutinggi, luka
21. Armando, tertembak di bagian wajah
22. Abraham, tertembak di bagian pipi
23. Hamdani Idris, tertembak di bagian lengan
24. Dadang (28), tertembak.
Dalam rilis yang diterima VIVAnews, Rabu 1 September 2010, Komnas HAM menjabarkan kronologi kejadian. Berikut kronologi versi Komnas HAM:
Selasa 31 Agustus 2010 (keterangan waktu dalam WITA)
23.25: 11 orang terluka tertembak, 2 orang meninggal, satu orang berumur 17 tahun. Satu orang kena peluru tajam di bagian kaki.
23.26: 14 orang luka-luka
23.47: Satu korban tertembak
23.59: 18 korban masuk rumah sakit dan tiga dinyatakan meninggal. Suharto Dotutinggi tertembak pada bagian paha dari peluru nyasar.
Rabu 1 September 2010
00.33: Dari arah Polsek Biau masih terdengar suara tembakan
00.39: Salah satu korban yang tertembak pada bagian perut dan mengakibatkan ususnya keluar, terindentifikasi. Namanya Ling, umur 17 tahun dan beralamat di Kelurahan Kali Kompleks MTS.
00.48: Sutarto Tarungku tertembak pada bagian perut
01.02: Massa masih menyerang Polsek di kompleks stadion mini Buol
01.15: JFC Buol memasukkan 16 nama korban luka-luka
01.22: Massa berjatuhan di depan Polsek Biau
01.25: Oi Suara Hati memasukkan anggotanya yang tertembak di pelipis atas nama Sunding
01.32: Saktipan Kapuung, PNS, kena tembak di perut, Ading Turungku kena tembak di kaki.
02.49: Polisi membuang letusan kepada masyarakat yang mencoba keluar dari rumah di Leok I
03.05: 7 orang kritis, total korban berjumlah 26 orang. 4 truk polisi melewati rumah sakit Buol sambil membuang letusan karena pada saat itu massa sudah berkerumun di depan rumah sakit untuk melihat korban yang meninggal dan luka-luka
03.18: Tiga jasad sudah dikembalikan kepada keluarga
05.01: Tim AKBAR melaporkan nama-nama yang tertembak dalam kondisi koma: Alimin, Dadang, Ukeng
05.21: Rasyid Johori meninggal di rumah sakit Buol. Sebelumnya, korban sempat kritis karena kepala tertembak hingga isi kepala berhamburan.
07.06: Tiga truk tentara dan dua truk polisi dari arah Toli-toli menuju Buol
Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mendata korban tewas dan terluka. Seperti dikutip dari rilis Komnas HAM, Rabu 1 September 2010, berikut data para korban tewas:
1. Herman (24), mahasiswa STISIP Buol dan PNS Dinas Tata Kota dan Tata Ruang Kabupaten Buol
2. Arman S Adjalu (18), mahasiswa STISIP Buol
3. Ridwan (21), beralamat di Kelurahan Leok I
4. Rasyid Johari (42), beralamat di Kelurahan Leok II
5. Ling (17), beralamat di Kali, Kompleks MTs Buol
Sementara itu, 24 warga menderita luka ringan sampai kritis. Sebagian korban terluka karena tembakan. Berikut data korban luka:
1. Firman Alimin (30), kritis tertembak di leher depan
2. Ukeng (35), kritis tertembak di bagian dada
3. Syamsudin Monoarfa, kritis tertembak di bagian mata
4. Saktipan Kapuung, kritis tertembak di bagian perut
5. Agus Salim, luka tertembak di bagian bokong
6. Amran US Ta'rif, luka di bagian dada
7. Irfan, terluka di bagian tangan
8. Abd Rahim M Muli, luka
9. Sudirman Mahmud, tertembak di bagian paha
10. Jurdin Badalu, luka
11. Murhamu, luka
12. Noldi, luka
13. Irman Hadi, luka
14. Sutarto Turungku, tertembak di bagian paha
15. Sutomo, luka
16. M Yasin, luka
17. Ending, luka pelipis wajah
18. Ading Turungku, tertembak di bagian kaki
19. Abdurahman N Dausi, tertembak
20. Suharto Dotutinggi, luka
21. Armando, tertembak di bagian wajah
22. Abraham, tertembak di bagian pipi
23. Hamdani Idris, tertembak di bagian lengan
24. Dadang (28), tertembak.
Perangko Narsistis Gubernur Jawa Barat
Bersilaturrahim saat Lebaran dengan berkirim kartu ucapan adalah hal biasa. Juga biasa bila mengirimkan kartu Lebaran kepada kenalan dan keluarga dengan prangko bergambar diri pribadi. Tetapi, menjadi luar biasa ketika kartu Lebaran berprangko foto pribadi itu dibiayai dengan uang negara.
Tentu tidak sembarang orang yang bisa begini. Orang yang bukan sembarang itu ternyata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Untuk kepentingan berkirim kartu Lebaran itu, Ahmad mengalokasikan Rp1,7 miliar pada anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini. Dari jumlah itu, Rp700 juta dialokasikan untuk ongkos cetak kartu Lebaran dan Rp1,012 miliar untuk prangko bergambar Ahmad Heryawan. Kartu Lebaran berprangko Pak Gubernur itu kelak dikirimkan kepada 450 ribu kolega dan pejabat di Jawa Barat hingga ke tingkat RT.
Orang boleh saja mengatakan Pak Gubernur sedang mengidap gejala narsisisme, sebuah kompleks psikologis yang menggambarkan berlebihannya perasaan cinta terhadap diri sendiri. Karena cintanya terhadap diri sendiri, Pak Gubernur ngebet mencetak prangko bergambar dirinya. Karena cintanya terhadap diri sendiri, Pak Gubernur merasa syur dan ingin agar 450 ribu koleganya melihat wajah dirinya tercetak di prangko. Benarkah itu murni narsisisme?
Narsisisme sendiri sesungguhnya sah dan boleh-boleh saja. Apalagi bila itu masih sebatas urusan pribadi yang tidak mengganggu ukuran-ukuran kepatutan dan kepantasan. Yang tidak boleh adalah syahwat narsisisme yang mengorbankan kepentingan publik.
Menggunakan uang negara untuk mencetak kartu Lebaran dan prangko bergambar diri jelas bukan semata narsisistis, melainkan sudah merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Menggunakan dana Rp1,7 miliar hanya untuk berkirim kartu Lebaran sudah tidak patut. Apalagi jika uang yang dipergunakan untuk itu berasal dari kas negara yang tidak lain adalah uang rakyat.
Semangat narsisisme yang dibiayai uang negara ini juga mencerminkan rendahnya sensitivitas terhadap penderitaan rakyat. Ribuan rakyat miskin yang kelaparan bisa diberi makan dengan Rp1,7 miliar. Puluhan sekolah dasar bisa dibangun dengan dana sebanyak itu.
Semestinya, Ahmad Heryawan menggunakan dana pribadi bila ingin mencetak prangko itu. Itu kepatutan yang semestinya diketahui pejabat publik. Kenapa mesti melabrak kepatutan hanya karena hendak mengirim kartu Lebaran?
Masih banyak agenda yang harus dilakukan di Jawa Barat daripada sekadar menghamburkan uang negara secara mubazir. Apalagi janji kampanye Ahmad Heryawan juga masih banyak yang belum terpenuhi. Sebut saja janji menciptakan sejuta lapangan kerja yang masih jauh panggang dari api.
Karena itu, batalkan pencetakan prangko. Alihkan dana untuk yang lebih memberikan maslahat daripada mudarat. Mematut-matutkan diri agar terpilih kembali sebagai gubernur boleh-boleh saja. Tetapi, jangan gunakan fasilitas publik.
Proyek kartu lebaran dan perangko bergambar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sebagai bentuk protes, puluhan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya berunjuk rasa dengan berjalan dari Mesjid Pusdai menuju Kompleks Gedung Sate. Para mahasiswa menilai, proyek kartu lebaran dan perangko bergambar gubernur mengambil biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sama artinya dengan menghamburkan uang rakyat. Menurut mereka, gubernur harusnya lebih peka terhadap nasib rakyat yang kini dililit bermacam persoalan, termasuk kesulitan ekonomi.
Aksi protes mahasiswa itu tidak ditanggapi pihak eksekutif.
Berkaitan dengan kasus kartu lebaran itu, empat anggota DPRD Jawa Barat, mendatangi ke Kantor Pos Besar Bandung untuk memperoleh informasi lengkap soal perangko dan kartu lebaran bergambar Gubernur Jawa Barat, Rabu (1/9). Anggota dewan menilai, pesanan kartu lebaran bergambar gubernur tidak layak.
Pihak Kantor Pos Besar Bandung membenarkan adanya pesanan atas kartu lebaran dan prangko itu dari pihak gubernur.
Tentu tidak sembarang orang yang bisa begini. Orang yang bukan sembarang itu ternyata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Untuk kepentingan berkirim kartu Lebaran itu, Ahmad mengalokasikan Rp1,7 miliar pada anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini. Dari jumlah itu, Rp700 juta dialokasikan untuk ongkos cetak kartu Lebaran dan Rp1,012 miliar untuk prangko bergambar Ahmad Heryawan. Kartu Lebaran berprangko Pak Gubernur itu kelak dikirimkan kepada 450 ribu kolega dan pejabat di Jawa Barat hingga ke tingkat RT.
Orang boleh saja mengatakan Pak Gubernur sedang mengidap gejala narsisisme, sebuah kompleks psikologis yang menggambarkan berlebihannya perasaan cinta terhadap diri sendiri. Karena cintanya terhadap diri sendiri, Pak Gubernur ngebet mencetak prangko bergambar dirinya. Karena cintanya terhadap diri sendiri, Pak Gubernur merasa syur dan ingin agar 450 ribu koleganya melihat wajah dirinya tercetak di prangko. Benarkah itu murni narsisisme?
Narsisisme sendiri sesungguhnya sah dan boleh-boleh saja. Apalagi bila itu masih sebatas urusan pribadi yang tidak mengganggu ukuran-ukuran kepatutan dan kepantasan. Yang tidak boleh adalah syahwat narsisisme yang mengorbankan kepentingan publik.
Menggunakan uang negara untuk mencetak kartu Lebaran dan prangko bergambar diri jelas bukan semata narsisistis, melainkan sudah merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Menggunakan dana Rp1,7 miliar hanya untuk berkirim kartu Lebaran sudah tidak patut. Apalagi jika uang yang dipergunakan untuk itu berasal dari kas negara yang tidak lain adalah uang rakyat.
Semangat narsisisme yang dibiayai uang negara ini juga mencerminkan rendahnya sensitivitas terhadap penderitaan rakyat. Ribuan rakyat miskin yang kelaparan bisa diberi makan dengan Rp1,7 miliar. Puluhan sekolah dasar bisa dibangun dengan dana sebanyak itu.
Semestinya, Ahmad Heryawan menggunakan dana pribadi bila ingin mencetak prangko itu. Itu kepatutan yang semestinya diketahui pejabat publik. Kenapa mesti melabrak kepatutan hanya karena hendak mengirim kartu Lebaran?
Masih banyak agenda yang harus dilakukan di Jawa Barat daripada sekadar menghamburkan uang negara secara mubazir. Apalagi janji kampanye Ahmad Heryawan juga masih banyak yang belum terpenuhi. Sebut saja janji menciptakan sejuta lapangan kerja yang masih jauh panggang dari api.
Karena itu, batalkan pencetakan prangko. Alihkan dana untuk yang lebih memberikan maslahat daripada mudarat. Mematut-matutkan diri agar terpilih kembali sebagai gubernur boleh-boleh saja. Tetapi, jangan gunakan fasilitas publik.
Proyek kartu lebaran dan perangko bergambar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sebagai bentuk protes, puluhan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya berunjuk rasa dengan berjalan dari Mesjid Pusdai menuju Kompleks Gedung Sate. Para mahasiswa menilai, proyek kartu lebaran dan perangko bergambar gubernur mengambil biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sama artinya dengan menghamburkan uang rakyat. Menurut mereka, gubernur harusnya lebih peka terhadap nasib rakyat yang kini dililit bermacam persoalan, termasuk kesulitan ekonomi.
Aksi protes mahasiswa itu tidak ditanggapi pihak eksekutif.
Berkaitan dengan kasus kartu lebaran itu, empat anggota DPRD Jawa Barat, mendatangi ke Kantor Pos Besar Bandung untuk memperoleh informasi lengkap soal perangko dan kartu lebaran bergambar Gubernur Jawa Barat, Rabu (1/9). Anggota dewan menilai, pesanan kartu lebaran bergambar gubernur tidak layak.
Pihak Kantor Pos Besar Bandung membenarkan adanya pesanan atas kartu lebaran dan prangko itu dari pihak gubernur.
Langganan:
Postingan (Atom)