Wacana Pemindahan Ibu Kota RI

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan bahwa pemindahan ibukota tidak bisa dipindahkan segera tergesa-gesa. Namun, tetap harus dipikirkan dari sekarang. "Iya sudah harus dipikirkan," kata Arif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/7).

Apalagi menurutnya, sekarang Jakarta tidak layak lagi untuk dihuni. Banyak tempat digunakan tidak sesuai fungsinya, serta kesemerawutan pola aturan waktu yang mengakibatkan waktu banyak terbuang. Sebenarnya, Arif setuju dengan pemindahan ibukotakedari Jakarta ke temoat lain. Namun, itu semua perlu persiapan yang sangat matang. Harus bertahap dan sesuai dengan anggaran pemerintahan yang ada.

Menurut Arif yang terpenting sekarang adalah penataan ruang di Jakarta antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis belum untuk pemindahan.Untuk itu, perencanaan nasional harus dilakukan. Walaupun memang, masalah ini kata dia baru sekedar wacana dan belum ada pembicaraan di Komisi II DPR.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi enggan mengomentari wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Dia menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. "Ya serahkan saja ke DKI, " katanya dikantornya, Jakarta, Jum'at (30/7).

Menurut Gamawan, memang saat era pemerintahan Seokarno dulu sempat ada usul memindahkan ibukota negara ke Kalimantan. Alasannya, tak ada potensi gempa di daerah tersebut. Namun, berbeda dengan sekarang, karena permasalahan kemacetan Jakarta yang semakin lama semakin parah wacana ini kembali menjadi perdebatan. "Saya pernah bicarakan ini dengan Pak Foke," ujarnya. Sebelumnya, wacana kepindahan Ibukota Negara ke Kalimantan ini ditanggapi dingin oleh Fauzi Bowo.

Ketua DPR Marzuki Alie setuju wacana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, secara khusus ke Kalimantan Tengah. "Bagus juga kalau dipindah. Kalau dari tengah mudah dicapai dari mana-mana. Bisa dari Timur ke Tengah, dari Barat ke Tengah," kata Marzuki kepada wartawan usai paripurna, Jumat (30/7).

Alasan utamanya, kata Marzuki, adalah untuk inefisiensi. Karena Jakarta tak mampu lagi menahan kemacetan. "Jakarta diputer-puter ya gitu-gitu juga, daerah tidak bertambah," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini. Dengan dipindahnya ibukota seluruh perangkat pemerintahan akan turut dipindah. Jakarta murni menjadi kota bisnis komersil. "Istana jadi museum seperti museum Bank Indonesia jadi tujuan wisata," kata Marzuki.

Menurut dia, pemindahan ini menjadi domain pemerintah. "DPR hanya membantu legislasi dan UU-nya," kata Marzuki. Namun dia optimis proses pemindahan ibukota ini bisa diselesaikan hingga lima tahun.