Posting : Selasa 23 Februari 2010
Jelang akhir kesimpulan, perang urat syaraf mulai terbuka. Anggota Pansus asal Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai, gembar-gembor pernyataan tentang penyebutan nama penanggung jawab atas penyimpangan aliran dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) senilai Rp 689 miliar dan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun sebagai provokasi murahan.
"Ini untuk memprovokasi partai politik saja, provokasi murahan," ucap Anggota Pansus asal Partai Demokrat Benny Kabur Harman.
Menurut Benny, untuk menyebut nama penanggung jawab penyimpangan di Bank Century, anggota Pansus harus membuktikan secara hukum. Padahal, Pansus sendiri tidak memiliki kewenangan di wilayah hukum. "Yang memiliki kewenangan ada tindak pidana itu kan aparat hukum. Apakah pansus sama dengan polisi?" tanya Benny.
Benny menegaskan, hingga kini Fraksi Partai Demokrat bersikukuh tidak ada temuan pelanggaran dan penyimpangan atas aliran dana FPJP dan bail out. Hal ini sekaligus membantah keterlibatan Gubernur BI Boediono, dan Ketua KSSK Sri Mulyani. "Apa datanya? Wong datanya tidak ada," ujarnya.
Sebelumnya, empat Fraksi yang bergiat di Pansus, yakni PDI Perjuangan, Hanura, Golkar dan PKS ngotot akan menyertakan nama-nama penanggung jawab atas dugaan penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di aliran dana FPJP dan dana talangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan Tulis Komentar Anda