Anggota DPR asal Papua, Diaz Gwijangge, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegosiasi ulang Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dengan manajemen induk, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
"Kehadiran Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua, belum memberi manfaat luar biasa, terutama masyarakat pemangku ulayat," ujar Diaz kepada para wartawan seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2011).
Menurut Diaz, perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat itu sudah hadir 44 tahun di Papua. Dalam kontrak karya I yang ditandatangani 7 April 1967, tidak ada kewajiban perusahaan membayar royalti emas, namun hanya mengatur royalti tembaga.
"Dalam perjalanan selanjutnya, dalam kontrak karya II yang diteken tahun 1991, Freeport diwajibkan membayar royalti emas sebesar 1 persen. Sebagai wakil rakyat saya nilai ini sangat tidak adil. Mestinya Freeport membayar royalti emas minimal 5-10 persen," tutur legislator Partai Demokrat itu.
Diaz menyebutkan, jumlah kontribusi riil Freeport Indonesia bagi masyarakat Papua, terutama pemilik ulayat, masih misterius. Kemiskinan di tingkat masyarakat tampak telanjang di mana-mana. Padahal, selama ini sudah banyak hasil tambang, terutama emas, tembaga, dan ikutan lainnya, yang diambil PT Freeport dari perut bumi Papua.
"Keuntungan yang selama ini digembar-gemborkan perusahaan untuk masyarakat asli masih jauh memenuhi rasa keadilan. Bisa dibayangkan berapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan sementara dana 1 persen diberikan bagi masyarakat. Itu pun sepertinya masih misterius bagi penduduk lokal karena diperebutkan banyak pihak," tuturnya.
Ia juga mengeritik sikap manajemen yang menyebut unjuk rasa karyawan sebagai aksi ilegal dan tindakan kriminal. Pasalnya, dalam unjuk rasa itu tentu ada juga masyarakat lokal dan pemilik ulayat tempat perusahaan beroperasi.
Kamis, 20 Oktober 2011
LNG DONGGI SENORO, Jepang dan Kepentingan Nasional
DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menolak produksi gas Donggi Senoro diperuntukan memenuhi kebutuhan domestik, karena akan kehilangan penerimaan sekitar Rp5 triliun dari selisih harga beli gas PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) yang akan membangun kilang LNG (liquefied natural gas) untuk tujuan ekspor ke Jepang.
Sekretaris Komisi C/Keuangan DPRD Banggai Muhammad Nurwahid mengatakan Kabupaten Banggai akan menerima pemasukan untuk PAD sebanyak Rp7,7 triliun selama 15 tahun prakiraan produksi gas Donggi Senoro, jika pemerintah pusat menyetujui ekspor gas dalam bentuk LNG.
Sementara jika produksi gas Donggi Senoro diperuntukkan bagi industri pupuk yang harganya jauh lebih rendah, Banggai hanya menerima sekitar Rp3 triliun. “Kehilangan penerimaan hampir Rp5 triliun menjadi alasan utama Dewan Banggai menolak peruntukan gas Donggi Senoro diserap pasar domestik,” kata Nurwahid kepada media ini via telpon dari Banggai, kemarin.
Penjualan gas dalam Gas Sales Agreement (GSA) pada Japan Crude Cocktail USD 45 per barel sebesar USD 3,77. Akan tetapi harga GSA ini terlalu rendah sehingga kemudian formulanya direvisi menjadi USD 3,77 + 0,31. Sementara penjualan gas ke Petrokimia sebesar USD 2,5 pada JCC di bawah USD 60 per barel. Sedangkan harga gas yang siap dikapalkan (FOB – Freight on Board) seharga USD 7,2.
Kata dia, enam fraksi di DPRD Banggai secara prinsip mendukung produksi gas Donggi Senoro yang memiliki cadangan pasti sebesar 2,05 triliun kaki kubik (TCF – trillion cubic feed), untuk memenuhi pasar ekspor. Dalam waktu dekat sikap fraksi ini akan dibawa ke sidang paripurna untuk ditetapkan menjadi sikap resmi DPRD Banggai.
Ia menjelaskan, saat ini APBD Banggai tahun 2010 hanya Rp615 miliar dengan PAD murni Rp18 miliar. Sebanyak Rp420 miliar atau sekitar 70% dari total anggaran telah terserap untuk belanja aparatur, sebanyak Rp395 miliar sisanya untuk belanja pembangunan.
Dengan struktur APBD seperti ini, Banggai mengalami kesulitan untuk menggenjot pembangunan dan keluar dari status daerah tertinggal yang disematkan pemerintah pusat saat ini.“Kami bukan bermaksud mengabaikan kepentingan nasional, tapi sebagai wakil rakyat dituntut untuk memajukan daerah kami,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Gubernur HB Paliudju. Ia mengatakan ekspor gas lebih siap beroperasi sebab telah sampai pada tahap Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Sales Agreement/GSA) yang ditandatangani 22 Januari 2009. Pendanaan proyek untuk ekspor gas juga siap ditalangi Jepang dan tinggal menunggu persetujuan pemerintah pusat. Sementara kesiapan pembeli domestik justru masih diragukan dan harga jual gasnya kurang ekonomis, serta belum jelas kesiapan pendanaannya.
“Kredibilitas Indonesia, khususnya Sulteng dimata investor akan negatif jika perjanjian ekspor dibatalkan,” katanya.
Nurwahid menilai sikap pemerintah pusat meributkan produksi gas Donggi Senoro tidak proporsional mengingat cadangan gas lapangan Senoro yang memiliki Blok Matindok dan Blok Senoro hanya 2,05 triliun kaki kubik. Cadangan ini sangat kecil dibanding ladang gas Arun sebesar 17,1 triliun kaki kubik.
Selain itu, kebutuhan gas dalam negeri masih bisa dipasok oleh proyek Blok Cepu, Natuna Blok A, Blok SSE, Kuala Langsa dan Lematang seperti yang pernah disampaikan oleh Direktur Pertamina Karen Agustin.
“Kami khawatir jika pembeli domestik dipaksakan, maka proyek ini akan mundur dan semua tahapan proyek harus dimulai lagi dari awal,” kata Sekretaris DPD Partai Patriot Pancasila ini.
Mengenai kewajiban memasok gas minimal 25 persen untuk domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Nurwahid mengatakan Undang-Undang tersebut tidak wajib dberlakukan kepada Pertamina dan Medco di Donggi Senoro karena Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Matindok dan Blok Senoro telah diteken pada 1997 sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi III/Pembangunan DPRD Sulteng Nawawi Kilat meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah dan DPRD daerah penghasil dalam pengambilan keputusan terkait produksi gas Donggi Senoro diperuntukan ekspor atau domestik.
“Ini penting agar kepentingan nasional dan kepentingan daerah tidak ada yang dikorbankan,” ujarnya.
Ladang gas Senoro terdiri dari dua blok, yakni Blok Matindok dan Blok Senoro. Sejak tahun 1980, kedua blok dibawah pengelolaan Union Texas, akan tetapi tidak ada kemajuan dalam eksploitasi sehingga kemudian Blok Matindok diambil alih oleh Pertamina EP sejak 1996. Sedangkan Blok Senoro diambilalih Medco dan Pertamina sejak tahun 2000.
Untuk mengeskploitasi ladang Senoro, Pertamina, Medco dan Mitsubishi membentu PT Donggi Senoro LNG. Pasokan gas akan diambil dari lapangan Donggi sebesar 50 mmscfd (million standar cubic feet – juta standar kubik kaki), Matindok 20 mmscfd serta lapangan Maleoraja dan Minahaki sebesar 15 mmscfd. Cadangan pasti gas Senoro sebesar 2,05 triliun kaki kubik (TCF – trillion cubic feed).
Semula gas alam dari Senoro akan dijual ke Jepang. Akan tetapi rencana itu ditentang oleh Jusuf Kalla yang menghendaki gas dijual untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Diposkan oleh WALHI SULTENG
Sekretaris Komisi C/Keuangan DPRD Banggai Muhammad Nurwahid mengatakan Kabupaten Banggai akan menerima pemasukan untuk PAD sebanyak Rp7,7 triliun selama 15 tahun prakiraan produksi gas Donggi Senoro, jika pemerintah pusat menyetujui ekspor gas dalam bentuk LNG.
Sementara jika produksi gas Donggi Senoro diperuntukkan bagi industri pupuk yang harganya jauh lebih rendah, Banggai hanya menerima sekitar Rp3 triliun. “Kehilangan penerimaan hampir Rp5 triliun menjadi alasan utama Dewan Banggai menolak peruntukan gas Donggi Senoro diserap pasar domestik,” kata Nurwahid kepada media ini via telpon dari Banggai, kemarin.
Penjualan gas dalam Gas Sales Agreement (GSA) pada Japan Crude Cocktail USD 45 per barel sebesar USD 3,77. Akan tetapi harga GSA ini terlalu rendah sehingga kemudian formulanya direvisi menjadi USD 3,77 + 0,31. Sementara penjualan gas ke Petrokimia sebesar USD 2,5 pada JCC di bawah USD 60 per barel. Sedangkan harga gas yang siap dikapalkan (FOB – Freight on Board) seharga USD 7,2.
Kata dia, enam fraksi di DPRD Banggai secara prinsip mendukung produksi gas Donggi Senoro yang memiliki cadangan pasti sebesar 2,05 triliun kaki kubik (TCF – trillion cubic feed), untuk memenuhi pasar ekspor. Dalam waktu dekat sikap fraksi ini akan dibawa ke sidang paripurna untuk ditetapkan menjadi sikap resmi DPRD Banggai.
Ia menjelaskan, saat ini APBD Banggai tahun 2010 hanya Rp615 miliar dengan PAD murni Rp18 miliar. Sebanyak Rp420 miliar atau sekitar 70% dari total anggaran telah terserap untuk belanja aparatur, sebanyak Rp395 miliar sisanya untuk belanja pembangunan.
Dengan struktur APBD seperti ini, Banggai mengalami kesulitan untuk menggenjot pembangunan dan keluar dari status daerah tertinggal yang disematkan pemerintah pusat saat ini.“Kami bukan bermaksud mengabaikan kepentingan nasional, tapi sebagai wakil rakyat dituntut untuk memajukan daerah kami,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Gubernur HB Paliudju. Ia mengatakan ekspor gas lebih siap beroperasi sebab telah sampai pada tahap Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Sales Agreement/GSA) yang ditandatangani 22 Januari 2009. Pendanaan proyek untuk ekspor gas juga siap ditalangi Jepang dan tinggal menunggu persetujuan pemerintah pusat. Sementara kesiapan pembeli domestik justru masih diragukan dan harga jual gasnya kurang ekonomis, serta belum jelas kesiapan pendanaannya.
“Kredibilitas Indonesia, khususnya Sulteng dimata investor akan negatif jika perjanjian ekspor dibatalkan,” katanya.
Nurwahid menilai sikap pemerintah pusat meributkan produksi gas Donggi Senoro tidak proporsional mengingat cadangan gas lapangan Senoro yang memiliki Blok Matindok dan Blok Senoro hanya 2,05 triliun kaki kubik. Cadangan ini sangat kecil dibanding ladang gas Arun sebesar 17,1 triliun kaki kubik.
Selain itu, kebutuhan gas dalam negeri masih bisa dipasok oleh proyek Blok Cepu, Natuna Blok A, Blok SSE, Kuala Langsa dan Lematang seperti yang pernah disampaikan oleh Direktur Pertamina Karen Agustin.
“Kami khawatir jika pembeli domestik dipaksakan, maka proyek ini akan mundur dan semua tahapan proyek harus dimulai lagi dari awal,” kata Sekretaris DPD Partai Patriot Pancasila ini.
Mengenai kewajiban memasok gas minimal 25 persen untuk domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Nurwahid mengatakan Undang-Undang tersebut tidak wajib dberlakukan kepada Pertamina dan Medco di Donggi Senoro karena Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Matindok dan Blok Senoro telah diteken pada 1997 sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi III/Pembangunan DPRD Sulteng Nawawi Kilat meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah dan DPRD daerah penghasil dalam pengambilan keputusan terkait produksi gas Donggi Senoro diperuntukan ekspor atau domestik.
“Ini penting agar kepentingan nasional dan kepentingan daerah tidak ada yang dikorbankan,” ujarnya.
Ladang gas Senoro terdiri dari dua blok, yakni Blok Matindok dan Blok Senoro. Sejak tahun 1980, kedua blok dibawah pengelolaan Union Texas, akan tetapi tidak ada kemajuan dalam eksploitasi sehingga kemudian Blok Matindok diambil alih oleh Pertamina EP sejak 1996. Sedangkan Blok Senoro diambilalih Medco dan Pertamina sejak tahun 2000.
Untuk mengeskploitasi ladang Senoro, Pertamina, Medco dan Mitsubishi membentu PT Donggi Senoro LNG. Pasokan gas akan diambil dari lapangan Donggi sebesar 50 mmscfd (million standar cubic feet – juta standar kubik kaki), Matindok 20 mmscfd serta lapangan Maleoraja dan Minahaki sebesar 15 mmscfd. Cadangan pasti gas Senoro sebesar 2,05 triliun kaki kubik (TCF – trillion cubic feed).
Semula gas alam dari Senoro akan dijual ke Jepang. Akan tetapi rencana itu ditentang oleh Jusuf Kalla yang menghendaki gas dijual untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Diposkan oleh WALHI SULTENG
Selasa, 11 Oktober 2011
Misteri Kursi Bernomor 13 di Pesawat Batavia Air
Tahukah Anda, konon tidak ada kursi penumpang di pesawat terbang yang bernomor 13 di dunia ini? Meski banyak yang tidak percaya, namun tahyul di jagad raya ini mempercayai angka 13, dikaitkan dengan kejadian sial atau mengerikan.
Namun di Indonesia, pesawat Batavia Air dengan nomor penerbangan YG - 561 dari Jakarta tujuan Pekanbaru, hari Minggu ((25/11/2011) petang, memberikan tiket penumpang bernomor 13A dan 13B kepada Nyonya Mardiana dan suaminya. Mulanya, Mardiana merasa heran, sebab setelah puluhan kali naik pesawat, baru kali ini dia mendapat kursi bernomor 13. Namun dia mendiamkan saja.
Keanehan mulai terjadi saat Mardiana dan suaminya naik ke pesawat. Ternyata kursi bernomor 13 memang tidak ada. Setelah kursi nomor 12, yang ada di deretan selanjutnya adalah kursi bernomor 14. Ketika disampaikan perihal nomor tiket itu kepada pramugari yang bernama Ira Maei, dia langsung terheran-heran.
"Tidak ada nomor 13 di pesawat ini, ada kesalahan, namun ibu dan bapak dapat duduk di kursi nomor 14A dan 14B ini saja dahulu," kata Ira menenangkan.
Tidak lama kemudian, muncul seorang pria tinggi besar yang menyebutkan dia memiliki tiket bernomor 14 A dan seorang penumpang lain yang belakangan diketahui bernama Rizal, pegawai Kantor Bea dan Cukai Riau yang memegang tiket bernomor 14B.
Masalah mulai muncul, dan pramugari Hindri Astutik dan Juni Cahyati mulai terlihat kasak kusuk memanggil petugas darat untuk membantu menyelesaikan persoalan. Setelah beberapa lama, seluruh penumpang telah naik ke pesawat. Ternyata, ada tersisa dua kursi yang belum diduduki penumpang. Akhirnya pramugari mengarahkan Rizal untuk duduk di kursi bernomor 2B dan pria bertubuh tinggi besar di kursi 11E yang kosong. Pesawat berkapasitas 168 orang itu penuh total. Tidak ada lagi kursi tersisa.
Namun akibat insiden kursi bernomor 13A dan 13B, jadwal pesawat yang semestinya tebang pukul 16.50, pintu pesawat baru dapat ditutup pada pukul 17.10 dan terbang pukul 17.30. Tidak ada kejadian apapun sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru, cuaca cukup bagus.
Hanya saja sesaat sebelum mendarat, tubuh pesawat bergoyang, oleng ke kiri dan ke kanan, tidak stabil, sehingga membuat penumpang cukup cemas. Untungnya, Kapten Pilot Hendra Sutrisno mampu mendaratkan pesawat dengan baik. Ketika mendarat, bahkan ada penumpang yang bertepuk tangan.
Sebelum turun dari pesawat, Mardiana dan suaminya masih penasaran, mengapa mereka diberi nomor kursi 13 A dan 13B. Pramugari Juni Cahyati mengatakan, masalah itu disebabkan petugas darat Batavia, mungkin tidak mengecek bahwa pesawat Batavia yang satu ini, tidak memiliki kursi bernomor 13.
"Memangnya ada pesawat yang bernomor kursi 13?" tanya suami Ny Mardiana. Juni mengungkapkan, ada satu pesawat Batavia di Indonesia, yang memiliki nomor kursi 13. Kalau pernyataan Juni diasumsikan benar, mengapa hanya Ny Mardiana dan suaminya yang mendapat nomor kursi 13?
Bukankah kalau penumpang penuh, semestinya, ada empat penumpang lain yang memegang tiket bernomor 13C, 13D, 13E dan 13F? Belum ada jawaban misteri kursi bernomor 13A dan 13B itu, kecuali pihak Batavia mau jujur membukanya kepada publik.
Atau, jangan-jangan petugas darat Batavia Air memang tidak profesional. Contoh ketidakprofesional lainnya, sebelum masuk ke pesawat, penumpang Batavia yang berada di ruang tunggu C7 tujuan Pekanbaru harus masuk ke pesawat melewati pintu C5, sementara pada saat bersamaan, penumpang yang berada di ruang tunggu C5 tujuan Batam dipindahkan ke jalur C7.
Koridor bandara akhirnya kacau penuh sesak, penumpang dari dua arah berlawanan bersinggungan karena hendak bergegas naik ke pesawat.
Namun di Indonesia, pesawat Batavia Air dengan nomor penerbangan YG - 561 dari Jakarta tujuan Pekanbaru, hari Minggu ((25/11/2011) petang, memberikan tiket penumpang bernomor 13A dan 13B kepada Nyonya Mardiana dan suaminya. Mulanya, Mardiana merasa heran, sebab setelah puluhan kali naik pesawat, baru kali ini dia mendapat kursi bernomor 13. Namun dia mendiamkan saja.
Keanehan mulai terjadi saat Mardiana dan suaminya naik ke pesawat. Ternyata kursi bernomor 13 memang tidak ada. Setelah kursi nomor 12, yang ada di deretan selanjutnya adalah kursi bernomor 14. Ketika disampaikan perihal nomor tiket itu kepada pramugari yang bernama Ira Maei, dia langsung terheran-heran.
"Tidak ada nomor 13 di pesawat ini, ada kesalahan, namun ibu dan bapak dapat duduk di kursi nomor 14A dan 14B ini saja dahulu," kata Ira menenangkan.
Tidak lama kemudian, muncul seorang pria tinggi besar yang menyebutkan dia memiliki tiket bernomor 14 A dan seorang penumpang lain yang belakangan diketahui bernama Rizal, pegawai Kantor Bea dan Cukai Riau yang memegang tiket bernomor 14B.
Masalah mulai muncul, dan pramugari Hindri Astutik dan Juni Cahyati mulai terlihat kasak kusuk memanggil petugas darat untuk membantu menyelesaikan persoalan. Setelah beberapa lama, seluruh penumpang telah naik ke pesawat. Ternyata, ada tersisa dua kursi yang belum diduduki penumpang. Akhirnya pramugari mengarahkan Rizal untuk duduk di kursi bernomor 2B dan pria bertubuh tinggi besar di kursi 11E yang kosong. Pesawat berkapasitas 168 orang itu penuh total. Tidak ada lagi kursi tersisa.
Namun akibat insiden kursi bernomor 13A dan 13B, jadwal pesawat yang semestinya tebang pukul 16.50, pintu pesawat baru dapat ditutup pada pukul 17.10 dan terbang pukul 17.30. Tidak ada kejadian apapun sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru, cuaca cukup bagus.
Hanya saja sesaat sebelum mendarat, tubuh pesawat bergoyang, oleng ke kiri dan ke kanan, tidak stabil, sehingga membuat penumpang cukup cemas. Untungnya, Kapten Pilot Hendra Sutrisno mampu mendaratkan pesawat dengan baik. Ketika mendarat, bahkan ada penumpang yang bertepuk tangan.
Sebelum turun dari pesawat, Mardiana dan suaminya masih penasaran, mengapa mereka diberi nomor kursi 13 A dan 13B. Pramugari Juni Cahyati mengatakan, masalah itu disebabkan petugas darat Batavia, mungkin tidak mengecek bahwa pesawat Batavia yang satu ini, tidak memiliki kursi bernomor 13.
"Memangnya ada pesawat yang bernomor kursi 13?" tanya suami Ny Mardiana. Juni mengungkapkan, ada satu pesawat Batavia di Indonesia, yang memiliki nomor kursi 13. Kalau pernyataan Juni diasumsikan benar, mengapa hanya Ny Mardiana dan suaminya yang mendapat nomor kursi 13?
Bukankah kalau penumpang penuh, semestinya, ada empat penumpang lain yang memegang tiket bernomor 13C, 13D, 13E dan 13F? Belum ada jawaban misteri kursi bernomor 13A dan 13B itu, kecuali pihak Batavia mau jujur membukanya kepada publik.
Atau, jangan-jangan petugas darat Batavia Air memang tidak profesional. Contoh ketidakprofesional lainnya, sebelum masuk ke pesawat, penumpang Batavia yang berada di ruang tunggu C7 tujuan Pekanbaru harus masuk ke pesawat melewati pintu C5, sementara pada saat bersamaan, penumpang yang berada di ruang tunggu C5 tujuan Batam dipindahkan ke jalur C7.
Koridor bandara akhirnya kacau penuh sesak, penumpang dari dua arah berlawanan bersinggungan karena hendak bergegas naik ke pesawat.
Malaysia Kembali Caplok Wilayah RI di Kalbar
Malaysia kembali mengganggu wilayah kesatuan Indonesia dengan mencaplok Camar Bulan, daerah di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Senin (10/10/2011).
Hal tersebut membuat heran Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdattul Ulama (PBNU), Said Aqil setelah menghadiri halal bihalal dan rapim muslimat NU di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.
"Saya heran kenapa Malaysia suka sekali mengganggu negara kita. Satu rumpun dua negara selalu saja bertikai," ujar Said Aqil kepada wartawan.
Said Aqil beranggapan bahwa, Malaysia menggunakan berbagai cara dengan membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mencoba mengambil daerah Indonesia sedikit demi sedikit.
"Inilah arogansi yang ditunjukkan Malaysia. Mereka (Malaysia) merasa mampu, dengan menyejahterakan masyarakat sekitar dan mengambil daerah kita," ungkap Said.
Hal tersebut membuat heran Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdattul Ulama (PBNU), Said Aqil setelah menghadiri halal bihalal dan rapim muslimat NU di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.
"Saya heran kenapa Malaysia suka sekali mengganggu negara kita. Satu rumpun dua negara selalu saja bertikai," ujar Said Aqil kepada wartawan.
Said Aqil beranggapan bahwa, Malaysia menggunakan berbagai cara dengan membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mencoba mengambil daerah Indonesia sedikit demi sedikit.
"Inilah arogansi yang ditunjukkan Malaysia. Mereka (Malaysia) merasa mampu, dengan menyejahterakan masyarakat sekitar dan mengambil daerah kita," ungkap Said.
Pembangunan Kereta Api Sulsel Jadi Prioritas
Pembangunan infrastruktur kereta api di Sulawesi Selatan menjadi prioritas tahap pertama dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).
Upaya percepatan pembangunan infrastruktur kereta api dari Makassar-Parepare sepanjang kurang lebih 200 kilometer masuk dalam prioritas pertama bersamaan dengan Manado-Bitung sejauh 40 kilometer.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan kehadiran moda transportasi kereta api akan memperkuat posisi Sulsel sebagai basis koridor empat wilayah Sulawesi.
Kebutuhan untuk menghadirkan sarana transportasi tersebut di Sulsel diakuinya memakan biaya yang cukup besar. Pemprov berencana melibatkan semua kalangan untuk terlibat termasuk siap melakukan pembicaraan dengan pihak Rusia serta beberapa sektor swasta lainnya.
"Wacana kereta api di Sulsel sudah ada sejak 1986, jadi kajiannya dari segala sektor sudah sangat matang," kata Syahrul di rujab Gubernur Sulsel, Senin (10/10/2011).
Biaya yang dibutuhkan diakuinya cukup tinggi. Untuk pembangunan infrastruktur rel kereta api saja dibutuhkan anggaran Rp 20 miliar per
kilometer.
Jarak Kota Makassar-Kota Parepare sekitar 200 kilometer. Selain itu, Syahrul berharap pembebasan lahan tidak jadi masalah yang akan menghambat laju pembangunan infrastruktur kereta api yang rencananya akan mulai di bangun 2012 mendatang.
"Sesuai undang-undang masalah pembebasan lahan menjadi tanggungjawab bupati setempat. Saya harap bupati dapat ikut berperan untuk memperlancar proses pembebasan lahan," kata Syahrul.
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta pembangunan infrastruktur transportasi massal Kereta Api (KA) di wilayah Sulawesi dipercepat.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Jumat, melalui telepon genggamnya, menyatakan, Provinsi Sulsel sangat siap mendukung percepatan pembangunan perkeretaapian di wilayah Sulawesi.
Hal tersebut ia nyatakan pada rapat pematangan rencana pembangunan perkeretaapian wilayah Sulawesi di kantor Kementerian Perhubungan yang dipimpin Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan dan diikuti perwakilan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulsel yang daerahnya masuk dalam perencanaan pembangunan yakni Maros, Pangkep, Gowa, Takalar dan Makassar.
Gubernur mengatakan, kereta api adalah masa depan transportasi Indonesia dan ini akan menjadi sejarah bagi Sulawesi khususnya Sulsel.
Dalam rapat disepakati, kereta api yang akan dibangun di Provinsi Sulsel merupakan kereta api umum penumpang dan kereta api khusus barang dan perdagangan.
Prioritas utama pembangunan rel adalah rute Kota Makassar- Kota Parepare sepanjang 128 kilometer dengan perkiraan anggaran senilai 258 juta dolar Amerika.
Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan mengatakan jaringan kereta api di Sulawesi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulawesi khususnya Sulsel sebagai gerbang utama kawasan timur Indonesia.
Sehari sebelumnya, Gubernur Sulsel juga melakukan rapat bersama gubernur se-Sulawesi dan tiga menteri yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan Menteri Koperasi dan UMKM Syarif Hasan melakukan pembahasan awal implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011-2025 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
Pembahasan implementasi awal pembangunan ekonomi di Sulawesi sebagai koridor pembangunan ekonomi di bidang pertanian, minyak dan gas serta tambang terkait regulasi, aplikasi program, infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi dan energi listrik.
Termasuk konektivitas seluruh sumber daya alam, infrastuktur distribusi seperti pelabuhan, bandar udara serta lainnya terkait industri yang diharapkan menjadi sebuah konsepsi bersama seluruh provinsi di Sulawesi.
Upaya percepatan pembangunan infrastruktur kereta api dari Makassar-Parepare sepanjang kurang lebih 200 kilometer masuk dalam prioritas pertama bersamaan dengan Manado-Bitung sejauh 40 kilometer.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan kehadiran moda transportasi kereta api akan memperkuat posisi Sulsel sebagai basis koridor empat wilayah Sulawesi.
Kebutuhan untuk menghadirkan sarana transportasi tersebut di Sulsel diakuinya memakan biaya yang cukup besar. Pemprov berencana melibatkan semua kalangan untuk terlibat termasuk siap melakukan pembicaraan dengan pihak Rusia serta beberapa sektor swasta lainnya.
"Wacana kereta api di Sulsel sudah ada sejak 1986, jadi kajiannya dari segala sektor sudah sangat matang," kata Syahrul di rujab Gubernur Sulsel, Senin (10/10/2011).
Biaya yang dibutuhkan diakuinya cukup tinggi. Untuk pembangunan infrastruktur rel kereta api saja dibutuhkan anggaran Rp 20 miliar per
kilometer.
Jarak Kota Makassar-Kota Parepare sekitar 200 kilometer. Selain itu, Syahrul berharap pembebasan lahan tidak jadi masalah yang akan menghambat laju pembangunan infrastruktur kereta api yang rencananya akan mulai di bangun 2012 mendatang.
"Sesuai undang-undang masalah pembebasan lahan menjadi tanggungjawab bupati setempat. Saya harap bupati dapat ikut berperan untuk memperlancar proses pembebasan lahan," kata Syahrul.
Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta pembangunan infrastruktur transportasi massal Kereta Api (KA) di wilayah Sulawesi dipercepat.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Jumat, melalui telepon genggamnya, menyatakan, Provinsi Sulsel sangat siap mendukung percepatan pembangunan perkeretaapian di wilayah Sulawesi.
Hal tersebut ia nyatakan pada rapat pematangan rencana pembangunan perkeretaapian wilayah Sulawesi di kantor Kementerian Perhubungan yang dipimpin Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan dan diikuti perwakilan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulsel yang daerahnya masuk dalam perencanaan pembangunan yakni Maros, Pangkep, Gowa, Takalar dan Makassar.
Gubernur mengatakan, kereta api adalah masa depan transportasi Indonesia dan ini akan menjadi sejarah bagi Sulawesi khususnya Sulsel.
Dalam rapat disepakati, kereta api yang akan dibangun di Provinsi Sulsel merupakan kereta api umum penumpang dan kereta api khusus barang dan perdagangan.
Prioritas utama pembangunan rel adalah rute Kota Makassar- Kota Parepare sepanjang 128 kilometer dengan perkiraan anggaran senilai 258 juta dolar Amerika.
Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan mengatakan jaringan kereta api di Sulawesi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulawesi khususnya Sulsel sebagai gerbang utama kawasan timur Indonesia.
Sehari sebelumnya, Gubernur Sulsel juga melakukan rapat bersama gubernur se-Sulawesi dan tiga menteri yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dan Menteri Koperasi dan UMKM Syarif Hasan melakukan pembahasan awal implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011-2025 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
Pembahasan implementasi awal pembangunan ekonomi di Sulawesi sebagai koridor pembangunan ekonomi di bidang pertanian, minyak dan gas serta tambang terkait regulasi, aplikasi program, infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi dan energi listrik.
Termasuk konektivitas seluruh sumber daya alam, infrastuktur distribusi seperti pelabuhan, bandar udara serta lainnya terkait industri yang diharapkan menjadi sebuah konsepsi bersama seluruh provinsi di Sulawesi.
Langganan:
Postingan (Atom)