Posting : Sabtu, 20 Februari 2010
Di ujung selatan pulau Sulawesi, masyarakat setempat membangun sebuah tradisi bahari selama ratusan tahun. Cerita-cerita tentang keperkasaan para pelaut Bugis, Makassar, Mandar, dan Konjo telah menjadi buah bibir hingga ke pelosok negeri nun jauh di seberang lautan. Keindahan dan kekokohan perahunya dalam menghadapi keganasan ombak lautan, telah melahirkan cerita-cerita kepahlawanan yang mengagumkan.
Kisah tentang perahu Phinisi dari Tanah Beru dan para pelaut dari Bira, Kabupaten Bulukumba, yang mengemudikannya, kini sudah bukan cerita asing lagi. Namun tak banyak yang mengetahui kehebatan para pelaut dari ujung selatan Sulawesi ini dibangun dari tradisi panjang. Budaya itu didasarkan pada mitos tentang penciptaan perahu pertama oleh nenek moyang mereka.
Alkisah dalam mitologi masyarakat Tanah Beru, nenek moyang mereka menciptakan sebuah perahu yang lebih besar untuk mengarungi lautan, membawa barang-barang dagangan dan menangkap ikan. Saat perahu pertama dibuat, dilayarkanlah perahu di tengah laut. Tapi sebuah musibah terjadi di tengah jalan. Ombak dan badai menghantam perahu dan menghancurkannya. Bagian badan perahu terdampar di Dusun Ara, layarnya mendarat di Tanjung Bira dan isinya mendarat di Tanah Lemo.
Peristiwa itu seolah menjadi pesan simbolis bagi masyarakat Desa Ara. Mereka harus mengalahkan lautan dengan kerjasama. Sejak kejadian itu, orang Ara hanya mengkhususkan diri sebagai pembuat perahu. Orang bira yang memperoleh sisa layar perahu mengkhususkan diri belajar perbintangan dan tanda-tanda alam. Sedangkan orang Lemo-lemo adalah pengusaha yang memodali dan menggunakan perahu tersebut. Tradisi pembagian tugas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu akhirnya berujung pada pembuatan sebuah perahu kayu tradisional yang disebut Phinisi.
Kini keyakinan mistis terhadap mitologi kuno itu masih kental dalam setiap proses pembuatan Phinisi. Diawali dengan sebuah ritual kecil, perahu Phinisi dibuat setelah melalui upacara pemotongan lunas. Upacara itu dipimpin seorang pawang perahu yang disebut Panrita Lopi.
Berbagai sesaji menjadi syarat yang tak boleh ditinggalkan dalam upacara ini seperti semua jajanan harus berasa manis dan seekor ayam jago putih yang masih sehat. Jajanan menimbulkan keinginan dari pemilik agar perahunya kelak mendatangkan keuntungan yang tinggi. Sedikit darah dari ayam jago putih ditempelkan ke lunas perahu. Ritual itu sebagai simbol harapan agar tak ada darah tertumpah di atas perahu yang akan dibuat.
Kemudian, kepala tukang memotong kedua ujung lunas dan menyerahkan kepada pemimpin pembuatan perahu. Potongan ujung lunas depan di buang ke laut sebagai tanda agar perahu bisa menyatu dengan ombak di lautan. Sedang potongan lunas belakang di buang ke darat untuk mengingatkan agar sejauh perahu melaut maka dia harus kembali lagi dengan selamat ke daratan. Pada bagian akhir, Panrita Lopi mengumandangkan doa-doa ke hadapan Sang Pencipta.
Di dunia internasional, perahu Phinisi baru dikenal sejak 1906 silam. Perahu itu adalah bentuk termodern dari kapal tradisional orang Bugis-Makassar yang telah mengalami proses evolusi panjang. Kapal itu dibuat sebagai perahu layar dengan dua tiang dan tujuh hingga delapan helai layar. Pada umumnya perahu ini berukuran kecil dengan daya muat antara 20 hingga 30 ton dan panjang antara 10 hingga 15 meter. Hampir keseluruhan pembuatan perahu dilakukan dengan teknik-teknik sederhana dan mengunakan tenaga mesin yang sangat minim.
Sabtu, 20 Februari 2010
Jumat, 19 Februari 2010
Sejarah Lengkap Revolusi Perancis
Posting : Jumat 19 Februari 2010
Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis antara tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.
Meski Perancis kemudian akan berganti sistem antara republik, kekaisaran, dan monarki selama 75 tahun setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi lebih penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.
Penyebab
Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di antaranya adalah karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.
Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:
* Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
* Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
* Bangkitnya gagasan-gagasan Pencerahan
* Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
* Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
* Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
* Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
* Kebencian terhadap intoleransi agama.
* Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.
Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan terus-menerus dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu akhirnya diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.
Namun, setelah Callone melakukan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan karenanya ia mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai cara untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, dia berharap bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan dapat memberikan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.
Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, dapat menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjadi masalah baginya, memecatnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Agung Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba membubarkan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangkitnya perlawanan massal di banyak bagian di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang lebih penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan kegiatannya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara hampir bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.
Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Dia menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.
Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan berkembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berusaha seenaknya membentuk sebuah Dewan sesuai keinginannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun kelihatannya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka membuat keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap kelompok dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Kelompok Pertama (para rohaniwan), Kelompok Kedua (para bangsawan), dan Kelompok Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.
Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai melakukan agitasi melawannya, menuntut agar Kelompok Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang berbicara untuk pemerintah, mengakui lebih jauh bahwa Kelompok Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Kelompok Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa adalah parasit, dan Kelompok Ketiga adalah bangsa itu sendiri, membuat kemarahan itu tetap bertahan.
Sejarah Etats-Généraux
Ketika Etats-Généraux bertemu di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak banyak membantu untuk memberikan bimbingan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara akhirnya akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Kelompok Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai kelompok. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak berhasil, karena kebanyakan rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde
Majelis Nasional
Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini bertemu sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil bagian, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan proses itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.
Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu bertemu. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah hingga bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kumpulan kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.
Serbuan Ke Bastille
Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Kebanyakan rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, turut ke huru-hara terbuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khayalak; lainnya tetap netral.
Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya membebaskan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi simbol potensial bagi segala sesuatu yang dibenci di masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti walikota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.
Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional di masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi walikota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenal sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, ia menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".
Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi antara raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.
Necker, yang dipanggil kembali ke jabatannya, mendapatkan kemenangan yang tak berlangsung lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, ia terlalu banyak meminta dan menghasilkan amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.
Menjelang akhir Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai bagian pemberontakan petani umum yang dikenal sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).
Penghapusan Feodalisme
Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.
Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan banyak argumen atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih mandek, meski proses penuh akan terjadi di 4 tahun yang lain.
Dekristenisasi
Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlaku pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenal sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba menempatkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 antara Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan antara Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlangsung hingga dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905
Kemunculan Berbagai Faksi
Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.
"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang lebih ekstrem. Yang hampir sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri adalah pengacara Arras Maximilien Robespierre.
Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama beberapa waktu antara pusat politik dan pihak kiri.
Di Paris, sejumlah komite, walikota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang bebas dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.
Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.
Ke Arah Konstitusi
Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.
Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak berhasil mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Kelompok rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.
Rakyat Paris menghalangi usaha kelompok Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.
Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan populasi.
Awalnya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, hingga saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.
Ke Arah Konstitusi Sipil-Pendeta
Ke tingkatan yang tidak lebih sempit, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan meminta bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melalui hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.
Legislasi lebih lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan meminta mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga membuat gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.
Menanggapi legislasi ini, uskup agung Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan antara pendeta yang mengucapkan sumpah yang diminta dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras
Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau
Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan yang lebih konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.
Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand melakukan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.
Para pemilih awalnya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat bertemu terus menerus hingga Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.
Pada akhir 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap kegiatan antirevolusi dan tak diakui lagi."
Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé berhasil meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.
Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.
Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di antaranya adalah Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis awalnya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak berhasil mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris akhirnya menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.
Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berusaha untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial membuat semua hakim sementara dan bebas dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berdagang melalui pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.
Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu ditempatkan di kode Drako." [2]
Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet berkata, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum akhir tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.
[sunting] Pelarian ke Varennes
Untuk diskusi lebih jelas, lihat Pelarian ke Varennes.
Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, membuat kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.
Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di akhir 21 Juni, ia kembali ke Paris di bawah pengawalan.
Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, bertemu anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.
Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Ia dan Ratu Marie Antoinette tetap ditempatkan di bawah pengawalan.
Hari-hari Terakhir Majelis Konstituante Nasional
Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah kelompok itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih dari penguasa boneka: ia terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.
Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berkumpul di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak bubar, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.
Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.
Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, meminta pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.
Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.
Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditempatkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 29 September 1791.
Mignet menulis, "Konstitusi 1791... adalah karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang diketahui benar, karena kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat adalah sumber semua, namun tak melaksanakan apapun."
Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki
Majelis Legislatif
Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.
Majelis Legislatif pertama kali bertemu pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau hingga kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan angkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang aman dan berhasil."
Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.
Sejak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.
Perang
Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompok Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan membuatnya lebih kuat. Kelompok Girondin ingin menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, berharap menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.
Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.
Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi antara Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjadi masa lalu.
Krisis Konstitusi
Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh kelompok revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu akhirnya menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir semuanya Jacobin.
Apa yang tersisa di pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah kelompok pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang diminta menulis konstitusi baru, bertemu pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis
Konvensi
Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.
Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang kelahiran Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.
Saat perang bertambah sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; kegiatan kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong kelompok Jacobin merebut kekuasaan melalui kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif bagi pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak lebih radikal.
Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau kegiatan kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berjalan dengan teliti.
Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah membantu menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.
Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.
Direktorat
Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.
Régime baru bertemu dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan kegiatan kontrarevolusi. Dengan cara ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang berhasil, Napoleon Bonaparte memperoleh lebih banyak kekuasaan.
Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan akhirnya (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik di masa Revolusi Perancis.
Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis antara tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.
Meski Perancis kemudian akan berganti sistem antara republik, kekaisaran, dan monarki selama 75 tahun setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi lebih penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.
Penyebab
Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di antaranya adalah karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.
Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:
* Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
* Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
* Bangkitnya gagasan-gagasan Pencerahan
* Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
* Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
* Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
* Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
* Kebencian terhadap intoleransi agama.
* Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.
Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan terus-menerus dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu akhirnya diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.
Namun, setelah Callone melakukan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan karenanya ia mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai cara untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, dia berharap bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan dapat memberikan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.
Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, dapat menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjadi masalah baginya, memecatnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Agung Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba membubarkan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangkitnya perlawanan massal di banyak bagian di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang lebih penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan kegiatannya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara hampir bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.
Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Dia menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.
Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan berkembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berusaha seenaknya membentuk sebuah Dewan sesuai keinginannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun kelihatannya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka membuat keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap kelompok dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Kelompok Pertama (para rohaniwan), Kelompok Kedua (para bangsawan), dan Kelompok Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.
Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai melakukan agitasi melawannya, menuntut agar Kelompok Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang berbicara untuk pemerintah, mengakui lebih jauh bahwa Kelompok Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Kelompok Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa adalah parasit, dan Kelompok Ketiga adalah bangsa itu sendiri, membuat kemarahan itu tetap bertahan.
Sejarah Etats-Généraux
Ketika Etats-Généraux bertemu di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak banyak membantu untuk memberikan bimbingan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara akhirnya akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Kelompok Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai kelompok. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak berhasil, karena kebanyakan rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde
Majelis Nasional
Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini bertemu sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil bagian, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan proses itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.
Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu bertemu. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah hingga bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kumpulan kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.
Serbuan Ke Bastille
Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Kebanyakan rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, turut ke huru-hara terbuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khayalak; lainnya tetap netral.
Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya membebaskan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi simbol potensial bagi segala sesuatu yang dibenci di masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti walikota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.
Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional di masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi walikota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenal sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, ia menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".
Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi antara raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.
Necker, yang dipanggil kembali ke jabatannya, mendapatkan kemenangan yang tak berlangsung lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, ia terlalu banyak meminta dan menghasilkan amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.
Menjelang akhir Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai bagian pemberontakan petani umum yang dikenal sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).
Penghapusan Feodalisme
Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.
Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan banyak argumen atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih mandek, meski proses penuh akan terjadi di 4 tahun yang lain.
Dekristenisasi
Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlaku pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenal sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba menempatkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 antara Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan antara Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlangsung hingga dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905
Kemunculan Berbagai Faksi
Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.
"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang lebih ekstrem. Yang hampir sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri adalah pengacara Arras Maximilien Robespierre.
Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama beberapa waktu antara pusat politik dan pihak kiri.
Di Paris, sejumlah komite, walikota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang bebas dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.
Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.
Ke Arah Konstitusi
Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru.
Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak berhasil mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Kelompok rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.
Rakyat Paris menghalangi usaha kelompok Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.
Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan populasi.
Awalnya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, hingga saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.
Ke Arah Konstitusi Sipil-Pendeta
Ke tingkatan yang tidak lebih sempit, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan meminta bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melalui hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.
Legislasi lebih lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan meminta mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga membuat gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.
Menanggapi legislasi ini, uskup agung Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan antara pendeta yang mengucapkan sumpah yang diminta dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras
Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau
Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan yang lebih konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.
Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand melakukan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.
Para pemilih awalnya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat bertemu terus menerus hingga Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.
Pada akhir 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap kegiatan antirevolusi dan tak diakui lagi."
Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé berhasil meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.
Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.
Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di antaranya adalah Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis awalnya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak berhasil mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris akhirnya menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.
Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berusaha untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial membuat semua hakim sementara dan bebas dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berdagang melalui pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.
Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu ditempatkan di kode Drako." [2]
Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet berkata, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum akhir tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.
[sunting] Pelarian ke Varennes
Untuk diskusi lebih jelas, lihat Pelarian ke Varennes.
Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, membuat kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.
Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di akhir 21 Juni, ia kembali ke Paris di bawah pengawalan.
Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, bertemu anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.
Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Ia dan Ratu Marie Antoinette tetap ditempatkan di bawah pengawalan.
Hari-hari Terakhir Majelis Konstituante Nasional
Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah kelompok itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih dari penguasa boneka: ia terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.
Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berkumpul di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak bubar, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.
Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.
Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, meminta pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut.
Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.
Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditempatkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 29 September 1791.
Mignet menulis, "Konstitusi 1791... adalah karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang diketahui benar, karena kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat adalah sumber semua, namun tak melaksanakan apapun."
Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki
Majelis Legislatif
Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.
Majelis Legislatif pertama kali bertemu pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau hingga kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan angkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang aman dan berhasil."
Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.
Sejak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.
Perang
Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompok Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan membuatnya lebih kuat. Kelompok Girondin ingin menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, berharap menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.
Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai.
Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi antara Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjadi masa lalu.
Krisis Konstitusi
Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh kelompok revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu akhirnya menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir semuanya Jacobin.
Apa yang tersisa di pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah kelompok pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang diminta menulis konstitusi baru, bertemu pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis
Konvensi
Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.
Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang kelahiran Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.
Saat perang bertambah sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; kegiatan kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong kelompok Jacobin merebut kekuasaan melalui kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif bagi pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak lebih radikal.
Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau kegiatan kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berjalan dengan teliti.
Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah membantu menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.
Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.
Direktorat
Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.
Régime baru bertemu dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan kegiatan kontrarevolusi. Dengan cara ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang berhasil, Napoleon Bonaparte memperoleh lebih banyak kekuasaan.
Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan akhirnya (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik di masa Revolusi Perancis.
Revolusi Industri
Posting : Jumat 19 Februari 2010
Revolusi Industri adalah perubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin. Revolusi ini dimulai di Inggris dengan perkenalan mesin uap (dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar) dan ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil). Perkembangan peralatan mesin logam-keseluruhan pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya.
Awal mulai Revolusi Industri tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830. Tidak ada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik.
Efek budayanya menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara, kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Efek dari perubahan ini di masyarakat sangat besar dan seringkali dibandingkan dengan revolusi kebudayaan pada masa Neolitikum ketika pertanian mulai dilakukan dan membentuk peradaban, menggantikan kehidupan nomadik.
Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19
Revolusi Industri adalah perubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin. Revolusi ini dimulai di Inggris dengan perkenalan mesin uap (dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar) dan ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil). Perkembangan peralatan mesin logam-keseluruhan pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya.
Awal mulai Revolusi Industri tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830. Tidak ada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik.
Efek budayanya menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara, kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Efek dari perubahan ini di masyarakat sangat besar dan seringkali dibandingkan dengan revolusi kebudayaan pada masa Neolitikum ketika pertanian mulai dilakukan dan membentuk peradaban, menggantikan kehidupan nomadik.
Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19
Rabu, 17 Februari 2010
Perjuangan Kebudayaan Dibawah Neo-Liberalisme
Tejo Priyono
Ketua Jaker & Kabid Budaya PAPERNAS.
Sebelum masuk ke tahap apa yang harus dilakukan dalam perjuangan kebudayaan di alam neoliberalisme ini, pertama, yang harus dipahami adalah kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem ekonomi politik yang sedang berkuasa di satu negeri. Keduanya tak bisa terpisahkan. Untuk bisa memahami budaya massa yang terjadi sekarang ini, kita harus masuk dalam sejarah tiga era kepemimpinan politik yang ada di Indonesia.
Era Soekarno
Soekarno menerapkan politik Demokrasi Liberal dalam artian semua ideologi diperbolehkan tumbuh berkembang. Berdirinya banyak partai dan ormas (Pemilu thn 1955 diikuti 100an partai) membuktikan hal itu. Soekarno bahkan mampu memetakan tiga spektrum kekuatan besar di Indonesia, yakni yang disebutnya dengan Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM). Tiga kekuatan itulah yang coba disatukan Soekarno dalam sebuah cita-cita menjadikan Indonesia negeri yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.
Ekonomi Tertutup yang dianut Soekarno terwujud dengan menolak bantuan dari negeri-negeri kolonialist Barat. Penolakan terhadap intervensi kekuatan asing (dalam hal ini dominasi modal) pernah pula ditegaskan oleh salah satu pimpinan teras Partai Komunis Indonesia (PKI) MH. Lukman pada tahun 1959 dalam artikel berjudul ‘Penanaman Modal Asing Memperkuat Kedudukan Imperialisme di Negeri Kita’. MH. Lukman berkata: “ ….. Kami anti penanaman modal asing karena keyakinan kami bahwa dengan penanaman modal asing atau dengan imperialisme bukan saja tidak bisa memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan mengembangkan ekonomi nasional, tetapi malahan menghancurkan kedua-duanya. Tidak ada kaum imperialis di dunia ini yang menanamkan kapitalnya di manapun juga berdasarkan perikemanusiaan untuk menolong sesama manusia”.
Kita tentu ingat seruan mahsyur Soekarno saat itu: ”Go To Hell With Your Aid..!”
Politik liberal Soekarno justru menjadikan dinamis di lapangan kebudayaan. Lahirnya Surat Kepercayaan Gelanggang (yang ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Februari 1950, menyatakan “Revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai”), berlanjut dengan polemik budaya antara Lekra – Manikebu. Selain Lekra (yang lahir pada 17 Agustus 1950) juga terbangun wadah kebudayaan seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) yang didirikan warga Nahdatul Ulama (NU).
Aura politik Soekarno yang anti penjajahan asing saat itu merembes ke kerja-kerja kebudayaan. Misalnya mobilisasi massa untuk ganyang Malaysia (karena konsolidasi Malaysia akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga jadi ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia) dan aksi boikot film-film import oleh Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) karena dinilai berisi propaganda yang berbahaya bagi kesadaran massa.
Era Soeharto
Politik Otoriter Orde Baru terwujud dalam pemasungan: pembatasan hak‑hak dasar partisipasi rakyat dalam berorganisasi – berpolitik. Itu pun masih ditambah dengan penerapan 5 paket UU Politik (Pemilihan Umum, Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, Partai Politik dan Golkar, Referendum dan Organisasi Kemasyarakatan), juga dwi fungsi ABRI (militerIndonesia/TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan – ketertiban negara serta memegang kekuasaan mengatur negara). Ini semua semakin mengukuhkan kontrol dan dominasi kekuasaan Orde Baru Soeharto kepada rakyat. Hanya ada 3 partai politik (PPP – PDI – Golkar); pembredelan koran, majalah dan pelarangan buku‑buku merupakan ”kebijakan” politik Soeharto atas nama ”stabilitas” keamanan negara.
Soeharto menganut sistem Ekonomi Liberal/liberalisasi ekonomi (terbalik 180 derajat dari era Soekarno) dengan membuka lebar pintu bagi modal-modal luar negeri. Tahun 1967 keluar UU No 1 tentang Penanaman Modal Asing/PMA. PMA bebas dari pajak negara, PMA berkuasa penuh atas sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Koorporasi raksasa macam Freeport, Newmont, ExxonMobil, ConocoPhilips, Chevron, British Petrolium, HalliBurton dan seterusnya silahkan masuk. Pemerintah juga mulai berhutang pada IGGI, IMF, Bank Dunia, Paris Club.
Politik otoriter Soeharto melahirkan budaya bisu di rakyat. Tak ada budaya kritis, tak berani beda pendapat dengan pemerintah karena negara begitu bengis dan tak segan menghantam siapapun yang mencoba tak ikut aturan. Bahkan bisa-bisa, 5 orang berkumpul tanpa seizin keamanan setempat bisa jadi masalah besar.
Liberalisasi ekonomi (yang kemudian diistilahkan pemerintah dengan globalisasi) praktis membawa masuk produk-produk budaya dari peradaban barat ke Indonesia, mengubah budaya masyarakat kita. Yang tadinya hanya mengenal budaya kerakyatan dan sisa-sisa feodal, sejak adanya gelombang neoliberalisme kita pun tahu: diskotik, Coca Cola, MTV, mode/fashion yang bisa membuat penampilan para remaja kita seragam.
Kita tentu masih ingat film Ghost di tahun 1991, trend saat itu adalah seluruh remaja putri kita meniru plek gaya rambut Demi Moore si pemeran utama film tersebut. Atau ikut pencitraan (seperti sang model dalam produk di iklan di TV) bahwa kulit yang baik itu harus putih, rambut yang bagus itu harus lurus, perut yang sehat itu harus rata (dulu orang ingin jadi gemuk seperti Patih Gajah Mada, Tunggul Ametung, Ken Arok, Napoleon Bonaparte, Alfred Hitchcock karena gemuk adalah simbol kemakmuran dan kesuksesan). Maka berbondonglah orang di seluruh negeri membeli kosmetik pemutih kulit, salon diantri orang yang ingin Ribounding (proses pelurusan rambut secara permanen), gymnasium – fitness centre digeruduk guna pelangsingan perut,makanan, minuman, jamu, obat-obatan dan alat-alat (yang menjanjikan penurunan berat badan dan mengencangkah perut dalam waktu singkat) ramai dibeli orang.
Era Reformasi/Neoliberalisme
Era sekarang (yang orang biasa menyebut dengan era reformasi) pemerintahan kita menerapkan liberalisasi politik dan ekonomi.
Organisasi dan partai politik berdiri, kebebasan berpendapat – kebebasan pers dijamin undang undang (walau demokrasi belum sepenuhnya, karena ajaran Marxisme – Leninisme, Ahmaddiyah masih jadi larangan).
Liberalisasi Ekonomi yang merupakan kelanjutan era Soeharto dulu semakin membuat rakus imperialisme mencaplok sumber daya alam negeri kita (minyak, gas, nikel, emas, timah, baja,
bijih besi dst). Mereka terus berpindah – terus ”browsing” ladang-ladang mana lagi yang bisa dieksploitasi. Ladang lama tergerus habis, tersisa tinggal limbah dan lingkungan rusak.
Runtuh – bangkrutnya industri nasional karena memang tidak mampu bersaing dengan korporasi – korporasi asing dalam hal modal juga SDM/penguasaan technologi.
Karena pembangunan ekonomi/cari modalnya dengan ngutang ke IMF, Bank Dunia, Paris Club maka harus bayar ke para lembaga donor internasional tersebut. Ini menyedot banyak APBN negara yang seharusnya digunakan untuk maximum program – program sosial.
Neoliberalisme dalam budaya menjadikan kita terbiasa belanja ke Mall (yang tumbuh subur menggusur pasar-pasar tradisionil yang dulu becek, bau, plus juga melenyapkan interaksi positif antar sesama pembeli/pembeli dengan pedagang). Tidaklah buruk kalau kita ikut budaya maju peradaban barat, mengkonsumsi makanan capat saji di Mc Donald’s, menikmati musik di Hard Rock Cafe, trance bersama DJ favourite, nonton film terbaru produk Hollywood di Mega Blitz, ngopi di Starbucks sambil online atau mendatangi pameran komputer terbesar untuk update informasi terkini dunia technologi komputer – IT dsb. Hanya saja itu belum jadi budaya yang juga bisa dinikmati seluruh rakyat negeri ini. Mahalnya biaya sekolah berpengaruh pada sumber daya manusia Indonesia. Pada akhirnya kita hanya terus mengkonsumsi tanpa mampu mencipta bahkan menandingi produk-produk maju budaya barat.
Neoliberalisme dalam makna globalisasi juga telah menghilangkan batas-batas negara dan bangsa dalam menaikkan berbagai genre kesenian kita ke tingkat dunia. Sepertinya tak ada sekat dalam menilai bentuk-bentuk kesenian yang berkembang.
Inul bisa saja ditolak di sini, tapi di belahan dunia lain justru diminati.Gamelan dan wayang sekarang jadi milik dunia tak hanya Jawa & Bali. Karya Sastra Pram yang berbahasa Indonesia bisa dibaca warga dunia dengan melalui proses penterjemahan ke 41 bahasa asing. Si ’Laskar Pelangi’ Andrea Hirata diantri dan dikejar ratusan orang yang minta tanda tangannya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia dan Singapura.
Lalu Bagaimana Perjuangan Kebudayaan Di bawah Neoliberalisme?
Lapangan budaya era neoliberalisme sekarang ini memungkinkan kita menggunakan demonstrasi, organisasi, teater, film, vergadering, rapat, kongres, diskusi, selebaran, pamflet sebagai tehnik dan ekspresi dalam berjuang.
Dan suatu perjuangan kebudayaan harus memiliki landasan ideologi, yakni harus punya cita-cita membangun masyarakat sejahtera, modern, berpemerintahan bersih dan pro rakyat/kerakyatan. Akhirnya gerakan kebudayaan bermakna politik. Dalam bentuk kongkritnya, membangun organisasi supaya bisa berbicara seluas-luasnya perihal problem-problem rakyat berikut jalan keluarnya.
Sebagai referensi bolehlah kita belajar dari negeri – negeri yang bisa begitu berdaulat karena berhasil membangun gerakan kebudayaan dan semangat nasionalisme progressif untuk kemajuan
bangsanya.
Spirit Swadesi-nya India
Mereka bangun Bollywood untuk melawan dominasi Hollywood, mereka buat merk minuman Cola Cola sebagai tandingan Coca Cola. Di awal 2008 ini Tata Motors Ltd. produsen mobil dan kendaraan komersial terbesar di India meluncurkan mobil termurah di dunia dan berseru: “People’s Car”. Cara berpakaian banyak orang India (bahkan oleh warganya yang tinggal di luar India) tidak melulu ikut trend mode eropa – amerika. Selain sebagai budaya identitas juga berkaitan erat dengan industri dalam negeri mereka, hasil produk textile dalam negeri mendahulukan kebutuhan dalam negeri India sebelum diexport. India maju dalam hal IT dan perkembangan teknologi, punya banyak jagoan-jagoan software, sampai super komputer tercepat pun tidak kalah dengan negeri-negeri barat.
Spirit Kamikaze-nya Jepang
Siapa sangka negeri sekecil Jepang yang miskin sumber daya alamnya justru mampu menjajah Indonesia (bahkan dunia) yang super besar ini. Industri otomotif mereka begitu digdaya, mobil-mobil buatan Jepang mengisi garasi-garasi rumah rakyat, dan kalau jalan-jalan protokol di seluruh negeri ini sedang macet, dapat dipastikan 100 % kendaraan yang sedang memenuhi jalanan itu pasti produksi Jepang. Icon-icon kebudayaan mereka macam komik Manga, Harajuku Style – J Rock/Japanese Rock mendominasi dunia. Jepang juga mampu mengembangkan tehnik bertani modern/tehnik bertani hidrolik, membangun lahan pertanian secara indoor bahkan di lantai atas sebuah gedung pencakar langit.
Spirit kemandirian China
Kebijakan tegas politik pemerintahan China (kasus Tiananmen, Falun Gong, konflik dengan Taiwan dan Tibet) di satu sisi memang menuai banyak kecaman, tapi sisi lainnya China berhasil dalam menjaga keutuhan dan kemajuan negerinya. Kebijakan tegas lain adalah hukuman berat (potong jari dsb) bagi pelaku korupsi, bahkan berlaku sampai ke keluarga inti; si ayah korupsi, ibu dan anak juga terkena hukuman. Pemerintah China (lewatDepartemen Keamanan Publik dan Departemen Publikasi Komite Sentral Partai Komunis China) juga memerangi pornografi yang dikongkritkan dengan penutupan ribuan situs porno. Alasannya tentu bukan karena pemerintah takut terhadap kaum oposan berpropaganda menyerang pemerintah lewat internet, atau bersiap jadi tuan rumah olimpiade 2008, tapi China memproteksi rakyatnya agar tidak jadi “sumber nafkah” bagi situs-situs porno yang banyak datang dari luar China. Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan ada sekitar 210 juta orang yang aktif mengunakan internet tentunya akan jadi pasar menggiurkan bagi bisnis situs porno mencari pelanggan. Kungfu China yang tak pernah mati, terus bermetamorfosis, menerobos Hollywood, improvisasi cerita tanpa membuang identitas budaya asal. Kungfu China mengalahkan legenda Highlander dari Scotland.
Lalu kita sendiri harus gimana..?
Kita sudah menyimpulkan bahwa Indonesia sekarang adalah negeri yang terjajah oleh imperialisme modern. Kongkritnya dengan dikuasainya kekayaan energi dan tambang kita oleh koorporasi-koorporasi asing, juga kewajiban bayar utang luar negeri adalah bentuk penjajahan yang lain.
Untuk bisa maju menjadi negeri-negeri hebat seperti diulas di atas maka kita harus kembali ke semangat Soekarno. Semangat yang dalam istilah pimpinan politik kita waktu itu sebagai TRISAKTI; menjadikan Indonesia Mandiri secara ekonomi, Berdaulat secara politik dan berkepribadian di bidang Budaya.
Sekaranglah keharusan kita membangun gerakan Pembebasan Nasional; lewat demonstrasi, lewat organisasi, dengan teater, film, seni musik, seni sastra, vergadering, rapat, kongres, diskusi, selebaran, pamflet, internet dan berseru: ”Hapus Hutang Luar Negeri, Nasionalisasi Industri Tambang Asing, Bangun Pabrik (Industri) Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat.
Meluaskan gerakan pembebasan nasional, menjadikannya budaya bahkan kesadaran luas di rakyat,itulah tugas para pekerja budaya sekarang ini.
Ketua Jaker & Kabid Budaya PAPERNAS.
Sebelum masuk ke tahap apa yang harus dilakukan dalam perjuangan kebudayaan di alam neoliberalisme ini, pertama, yang harus dipahami adalah kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem ekonomi politik yang sedang berkuasa di satu negeri. Keduanya tak bisa terpisahkan. Untuk bisa memahami budaya massa yang terjadi sekarang ini, kita harus masuk dalam sejarah tiga era kepemimpinan politik yang ada di Indonesia.
Era Soekarno
Soekarno menerapkan politik Demokrasi Liberal dalam artian semua ideologi diperbolehkan tumbuh berkembang. Berdirinya banyak partai dan ormas (Pemilu thn 1955 diikuti 100an partai) membuktikan hal itu. Soekarno bahkan mampu memetakan tiga spektrum kekuatan besar di Indonesia, yakni yang disebutnya dengan Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM). Tiga kekuatan itulah yang coba disatukan Soekarno dalam sebuah cita-cita menjadikan Indonesia negeri yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya.
Ekonomi Tertutup yang dianut Soekarno terwujud dengan menolak bantuan dari negeri-negeri kolonialist Barat. Penolakan terhadap intervensi kekuatan asing (dalam hal ini dominasi modal) pernah pula ditegaskan oleh salah satu pimpinan teras Partai Komunis Indonesia (PKI) MH. Lukman pada tahun 1959 dalam artikel berjudul ‘Penanaman Modal Asing Memperkuat Kedudukan Imperialisme di Negeri Kita’. MH. Lukman berkata: “ ….. Kami anti penanaman modal asing karena keyakinan kami bahwa dengan penanaman modal asing atau dengan imperialisme bukan saja tidak bisa memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan mengembangkan ekonomi nasional, tetapi malahan menghancurkan kedua-duanya. Tidak ada kaum imperialis di dunia ini yang menanamkan kapitalnya di manapun juga berdasarkan perikemanusiaan untuk menolong sesama manusia”.
Kita tentu ingat seruan mahsyur Soekarno saat itu: ”Go To Hell With Your Aid..!”
Politik liberal Soekarno justru menjadikan dinamis di lapangan kebudayaan. Lahirnya Surat Kepercayaan Gelanggang (yang ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Februari 1950, menyatakan “Revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai”), berlanjut dengan polemik budaya antara Lekra – Manikebu. Selain Lekra (yang lahir pada 17 Agustus 1950) juga terbangun wadah kebudayaan seperti Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) yang didirikan warga Nahdatul Ulama (NU).
Aura politik Soekarno yang anti penjajahan asing saat itu merembes ke kerja-kerja kebudayaan. Misalnya mobilisasi massa untuk ganyang Malaysia (karena konsolidasi Malaysia akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga jadi ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia) dan aksi boikot film-film import oleh Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) karena dinilai berisi propaganda yang berbahaya bagi kesadaran massa.
Era Soeharto
Politik Otoriter Orde Baru terwujud dalam pemasungan: pembatasan hak‑hak dasar partisipasi rakyat dalam berorganisasi – berpolitik. Itu pun masih ditambah dengan penerapan 5 paket UU Politik (Pemilihan Umum, Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, Partai Politik dan Golkar, Referendum dan Organisasi Kemasyarakatan), juga dwi fungsi ABRI (militerIndonesia/TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan – ketertiban negara serta memegang kekuasaan mengatur negara). Ini semua semakin mengukuhkan kontrol dan dominasi kekuasaan Orde Baru Soeharto kepada rakyat. Hanya ada 3 partai politik (PPP – PDI – Golkar); pembredelan koran, majalah dan pelarangan buku‑buku merupakan ”kebijakan” politik Soeharto atas nama ”stabilitas” keamanan negara.
Soeharto menganut sistem Ekonomi Liberal/liberalisasi ekonomi (terbalik 180 derajat dari era Soekarno) dengan membuka lebar pintu bagi modal-modal luar negeri. Tahun 1967 keluar UU No 1 tentang Penanaman Modal Asing/PMA. PMA bebas dari pajak negara, PMA berkuasa penuh atas sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Koorporasi raksasa macam Freeport, Newmont, ExxonMobil, ConocoPhilips, Chevron, British Petrolium, HalliBurton dan seterusnya silahkan masuk. Pemerintah juga mulai berhutang pada IGGI, IMF, Bank Dunia, Paris Club.
Politik otoriter Soeharto melahirkan budaya bisu di rakyat. Tak ada budaya kritis, tak berani beda pendapat dengan pemerintah karena negara begitu bengis dan tak segan menghantam siapapun yang mencoba tak ikut aturan. Bahkan bisa-bisa, 5 orang berkumpul tanpa seizin keamanan setempat bisa jadi masalah besar.
Liberalisasi ekonomi (yang kemudian diistilahkan pemerintah dengan globalisasi) praktis membawa masuk produk-produk budaya dari peradaban barat ke Indonesia, mengubah budaya masyarakat kita. Yang tadinya hanya mengenal budaya kerakyatan dan sisa-sisa feodal, sejak adanya gelombang neoliberalisme kita pun tahu: diskotik, Coca Cola, MTV, mode/fashion yang bisa membuat penampilan para remaja kita seragam.
Kita tentu masih ingat film Ghost di tahun 1991, trend saat itu adalah seluruh remaja putri kita meniru plek gaya rambut Demi Moore si pemeran utama film tersebut. Atau ikut pencitraan (seperti sang model dalam produk di iklan di TV) bahwa kulit yang baik itu harus putih, rambut yang bagus itu harus lurus, perut yang sehat itu harus rata (dulu orang ingin jadi gemuk seperti Patih Gajah Mada, Tunggul Ametung, Ken Arok, Napoleon Bonaparte, Alfred Hitchcock karena gemuk adalah simbol kemakmuran dan kesuksesan). Maka berbondonglah orang di seluruh negeri membeli kosmetik pemutih kulit, salon diantri orang yang ingin Ribounding (proses pelurusan rambut secara permanen), gymnasium – fitness centre digeruduk guna pelangsingan perut,makanan, minuman, jamu, obat-obatan dan alat-alat (yang menjanjikan penurunan berat badan dan mengencangkah perut dalam waktu singkat) ramai dibeli orang.
Era Reformasi/Neoliberalisme
Era sekarang (yang orang biasa menyebut dengan era reformasi) pemerintahan kita menerapkan liberalisasi politik dan ekonomi.
Organisasi dan partai politik berdiri, kebebasan berpendapat – kebebasan pers dijamin undang undang (walau demokrasi belum sepenuhnya, karena ajaran Marxisme – Leninisme, Ahmaddiyah masih jadi larangan).
Liberalisasi Ekonomi yang merupakan kelanjutan era Soeharto dulu semakin membuat rakus imperialisme mencaplok sumber daya alam negeri kita (minyak, gas, nikel, emas, timah, baja,
bijih besi dst). Mereka terus berpindah – terus ”browsing” ladang-ladang mana lagi yang bisa dieksploitasi. Ladang lama tergerus habis, tersisa tinggal limbah dan lingkungan rusak.
Runtuh – bangkrutnya industri nasional karena memang tidak mampu bersaing dengan korporasi – korporasi asing dalam hal modal juga SDM/penguasaan technologi.
Karena pembangunan ekonomi/cari modalnya dengan ngutang ke IMF, Bank Dunia, Paris Club maka harus bayar ke para lembaga donor internasional tersebut. Ini menyedot banyak APBN negara yang seharusnya digunakan untuk maximum program – program sosial.
Neoliberalisme dalam budaya menjadikan kita terbiasa belanja ke Mall (yang tumbuh subur menggusur pasar-pasar tradisionil yang dulu becek, bau, plus juga melenyapkan interaksi positif antar sesama pembeli/pembeli dengan pedagang). Tidaklah buruk kalau kita ikut budaya maju peradaban barat, mengkonsumsi makanan capat saji di Mc Donald’s, menikmati musik di Hard Rock Cafe, trance bersama DJ favourite, nonton film terbaru produk Hollywood di Mega Blitz, ngopi di Starbucks sambil online atau mendatangi pameran komputer terbesar untuk update informasi terkini dunia technologi komputer – IT dsb. Hanya saja itu belum jadi budaya yang juga bisa dinikmati seluruh rakyat negeri ini. Mahalnya biaya sekolah berpengaruh pada sumber daya manusia Indonesia. Pada akhirnya kita hanya terus mengkonsumsi tanpa mampu mencipta bahkan menandingi produk-produk maju budaya barat.
Neoliberalisme dalam makna globalisasi juga telah menghilangkan batas-batas negara dan bangsa dalam menaikkan berbagai genre kesenian kita ke tingkat dunia. Sepertinya tak ada sekat dalam menilai bentuk-bentuk kesenian yang berkembang.
Inul bisa saja ditolak di sini, tapi di belahan dunia lain justru diminati.Gamelan dan wayang sekarang jadi milik dunia tak hanya Jawa & Bali. Karya Sastra Pram yang berbahasa Indonesia bisa dibaca warga dunia dengan melalui proses penterjemahan ke 41 bahasa asing. Si ’Laskar Pelangi’ Andrea Hirata diantri dan dikejar ratusan orang yang minta tanda tangannya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia dan Singapura.
Lalu Bagaimana Perjuangan Kebudayaan Di bawah Neoliberalisme?
Lapangan budaya era neoliberalisme sekarang ini memungkinkan kita menggunakan demonstrasi, organisasi, teater, film, vergadering, rapat, kongres, diskusi, selebaran, pamflet sebagai tehnik dan ekspresi dalam berjuang.
Dan suatu perjuangan kebudayaan harus memiliki landasan ideologi, yakni harus punya cita-cita membangun masyarakat sejahtera, modern, berpemerintahan bersih dan pro rakyat/kerakyatan. Akhirnya gerakan kebudayaan bermakna politik. Dalam bentuk kongkritnya, membangun organisasi supaya bisa berbicara seluas-luasnya perihal problem-problem rakyat berikut jalan keluarnya.
Sebagai referensi bolehlah kita belajar dari negeri – negeri yang bisa begitu berdaulat karena berhasil membangun gerakan kebudayaan dan semangat nasionalisme progressif untuk kemajuan
bangsanya.
Spirit Swadesi-nya India
Mereka bangun Bollywood untuk melawan dominasi Hollywood, mereka buat merk minuman Cola Cola sebagai tandingan Coca Cola. Di awal 2008 ini Tata Motors Ltd. produsen mobil dan kendaraan komersial terbesar di India meluncurkan mobil termurah di dunia dan berseru: “People’s Car”. Cara berpakaian banyak orang India (bahkan oleh warganya yang tinggal di luar India) tidak melulu ikut trend mode eropa – amerika. Selain sebagai budaya identitas juga berkaitan erat dengan industri dalam negeri mereka, hasil produk textile dalam negeri mendahulukan kebutuhan dalam negeri India sebelum diexport. India maju dalam hal IT dan perkembangan teknologi, punya banyak jagoan-jagoan software, sampai super komputer tercepat pun tidak kalah dengan negeri-negeri barat.
Spirit Kamikaze-nya Jepang
Siapa sangka negeri sekecil Jepang yang miskin sumber daya alamnya justru mampu menjajah Indonesia (bahkan dunia) yang super besar ini. Industri otomotif mereka begitu digdaya, mobil-mobil buatan Jepang mengisi garasi-garasi rumah rakyat, dan kalau jalan-jalan protokol di seluruh negeri ini sedang macet, dapat dipastikan 100 % kendaraan yang sedang memenuhi jalanan itu pasti produksi Jepang. Icon-icon kebudayaan mereka macam komik Manga, Harajuku Style – J Rock/Japanese Rock mendominasi dunia. Jepang juga mampu mengembangkan tehnik bertani modern/tehnik bertani hidrolik, membangun lahan pertanian secara indoor bahkan di lantai atas sebuah gedung pencakar langit.
Spirit kemandirian China
Kebijakan tegas politik pemerintahan China (kasus Tiananmen, Falun Gong, konflik dengan Taiwan dan Tibet) di satu sisi memang menuai banyak kecaman, tapi sisi lainnya China berhasil dalam menjaga keutuhan dan kemajuan negerinya. Kebijakan tegas lain adalah hukuman berat (potong jari dsb) bagi pelaku korupsi, bahkan berlaku sampai ke keluarga inti; si ayah korupsi, ibu dan anak juga terkena hukuman. Pemerintah China (lewatDepartemen Keamanan Publik dan Departemen Publikasi Komite Sentral Partai Komunis China) juga memerangi pornografi yang dikongkritkan dengan penutupan ribuan situs porno. Alasannya tentu bukan karena pemerintah takut terhadap kaum oposan berpropaganda menyerang pemerintah lewat internet, atau bersiap jadi tuan rumah olimpiade 2008, tapi China memproteksi rakyatnya agar tidak jadi “sumber nafkah” bagi situs-situs porno yang banyak datang dari luar China. Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan ada sekitar 210 juta orang yang aktif mengunakan internet tentunya akan jadi pasar menggiurkan bagi bisnis situs porno mencari pelanggan. Kungfu China yang tak pernah mati, terus bermetamorfosis, menerobos Hollywood, improvisasi cerita tanpa membuang identitas budaya asal. Kungfu China mengalahkan legenda Highlander dari Scotland.
Lalu kita sendiri harus gimana..?
Kita sudah menyimpulkan bahwa Indonesia sekarang adalah negeri yang terjajah oleh imperialisme modern. Kongkritnya dengan dikuasainya kekayaan energi dan tambang kita oleh koorporasi-koorporasi asing, juga kewajiban bayar utang luar negeri adalah bentuk penjajahan yang lain.
Untuk bisa maju menjadi negeri-negeri hebat seperti diulas di atas maka kita harus kembali ke semangat Soekarno. Semangat yang dalam istilah pimpinan politik kita waktu itu sebagai TRISAKTI; menjadikan Indonesia Mandiri secara ekonomi, Berdaulat secara politik dan berkepribadian di bidang Budaya.
Sekaranglah keharusan kita membangun gerakan Pembebasan Nasional; lewat demonstrasi, lewat organisasi, dengan teater, film, seni musik, seni sastra, vergadering, rapat, kongres, diskusi, selebaran, pamflet, internet dan berseru: ”Hapus Hutang Luar Negeri, Nasionalisasi Industri Tambang Asing, Bangun Pabrik (Industri) Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat.
Meluaskan gerakan pembebasan nasional, menjadikannya budaya bahkan kesadaran luas di rakyat,itulah tugas para pekerja budaya sekarang ini.
Kenali Kota Kita, Makassar
Bermula Raja Gowa ke-IV, Tunatangka Lopi, membagi kerajaanya menjadi dua buah kerajaan, kepada puteranya yang bernama Batara Gowa diserahkannya daerah-daerah gallarang kerajaan Gowa, yaitu :
1. Gallarang Pacellekang,
2. Gallarang Pattallasang,
3. Gallarang Bontomanai, (sebelah timur),
4. Gallarang Bontomanai, (sebelah barat),
5. Gallarang Tombolo, dan
6. Gallarang Mangasa.
Daerah-daerah Gallarang inilah yang selanjutnya disebut Kerajaan Gowa dibawah Raja ke-VII, yang bernama Batara Gowa.
Kepada puteranya yang bernama Karaeng LoE ri-Sero, diserahkannya daerah-daerah Gallarang kerajaan Gowa, yaitu :
1. Gallarang Saumata,
2. Gallarang Panampu,
3. Gallarang MoncongloE, dan
4. Gallarang ParangloE.
Daerah-daerah gallarang inilah yang selanjutnya disebut Kerajaan Tallo dibawah Raja Tallo ke-I yang bernama Karaeng LoE ri-Sero.
Dalam pertumbuhan kedua kerajaan kembar ini, walaupun pernah terjadi perang antara keduanya, (pada jaman Raja Gowa ke-IX Tumaparrisi Kallonna dengan Raja Tallo, I Mangngayoang) dengan kekalahan pihak Tallo dan sekutu-sekutunya, namun setelah terjadi perdamaian tetaplah berdirinya kedua kerajaan itu. Dalam tradisi dua kerajaan kembar itu, maka Raja Tallo, selalu menjadi Mangkubumi tradisi dua kerajaan kembar itu, maka Raja Tallo, selalu menjadi Mangkubumi Kerajaan Gowa. Tentu saja dalam perkenbangann selanjutnya peranan kedua kerajaan ini tak dapat lagi dipisah-pisahkan, dan adanya dua nama kerajaan tidaklah menjadi halangan dari perkebangan itu. Pada hakekatnya Gowa dan Tallo, mempunyai rakyat yang satu, dan pemerintahannya pun sesungguhnya satu juga, yaitu Raja dari Gowa dan Mangkubumi dari Tallo yang hanya menjalankan satu peraturan. Menjelang abad ke-XV hampir seluruh negeri orang Makssar telah berada dibawah kekuasaan atau perlindungan kerajaan Gowa- Tallo itu. Terutama dalam abad ke-XVI dibawah kekuasaan Raja Gowa ke_IX dan Raja Gowa ke-X daerah kekuasan kerajaan Gowa telah melampaui wilayah Gowa sendiri dan meliputi hampir seluruh Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Maka pengunjung-pengunjung dari kerajaan lain menamakan Raja Gowa itu, Raja orang Makassar atau Kerajaan Makassar saja, penulis-penulis sejarah kemudian juga menamakan Kerajaan Gowa-Tallo dengan kerajaan Makassar, malahan dalam berbagai buku ditulis tentang kesultanan Makassar, dalam arti sama dengan kesultanan Gowa.
Dalam periode kepemimpinan Raja Gowa ke-IX (tahun 1510 – 1546) Daeng Matanre, Karaeng Mangutungi, Tumaparrisi Kallonna, demikian nama lengkap Raja, terlebih dahulu menjadi Gallarang yang digelar “Kasiang ri-Juru atau Gallarang Loaya”. Baginda menduduki tahta kerajaan selama 36 tahun (1510-1546). Didalam pemerintahannya ditetapkan undang-undang dan peraturan perang. Pada periode ini, pelabuhan Makassar yang merupakan bandar niaga yang tumbuh paling ramai dibagian Timur terutama setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Diangkatlah Syahbandar itu masih dirangkap oleh Tumailalang Kerajaan Gowa yang bernama Daeng Pamatte. Daeng Pamatte jugalah yang pertama-pertama menciptakan aksara Lontara.
Dalam periode kepemimpinan Raja Gowa ke-X (1546-1565, Mario Daeng bonto, Karaeng Laiung “Tunipallangga Ulaweng“, demikian nama lengkap Raja Gowa ke-X. dibawah kepemimpinan raja Gowa ke-X ini diadakan penyempurnaan administarsi kerajaan. Kota Makassar dijadikannya sungguh-sungguh sebagai Bandar Niaga yang teratur dengan menetapkan jabatan Syahbandar sebagai jabatan yang terpisah dari jabatan Tumailalang. Baginda Raja “Tunipallangga Ulaweng”, mengangkat dan menetapkan Syahbandar Daeng Tari Mangalle Kana, Ikare Manggaweang sebagai Syahbandar dengan sebutan “Daenta Syahbanaraka”.
Pada periode kepemimpinan Raja “Tunipalangga Ulaweng”, karena makin berkembangnya perdagangan melalui Bandar Makassar, maka para niagawan dari Pahang, Petani, Johor, Campak, Minangkabau, Jawa bahkan orang-orang bangsa Eropa terutama orang Portugis, memohon tempat dan perlindungan Kerajaan untuk membuka perwakilan dagang di Makassar.
Baginda Raja, mengabulkan permohonan para niagawan manca negara itu. Sampai kini kita dapat menyaksikan peninggalan sejarah itu, misalnya pembagian tempat domisili para niagawan itu, maka ada Kampung Melayu, Kampung China, Kampung Arab, Kampung Belanda dan sebagainya.
Demikianlah nama Makassar, sebagai suatu Kerajaan yang melegenda sepanjang sejarah. Tetapi tiba-tiba namanya berubah menjadi Ujung pandang, dan nama Ujung Pandang sempat digunakan sebagai nama Kota ini selama 28 tahun (1971-1999).
MAKASSAR KE UJUNG PANDANG
Di Era tahun 1970-an, muncul gagasan para petinggi di Makassar untuk melebarkan wilayah kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulwesi Selatan.
Kolonel Inf. H.M. Daeng Patompo, selaku Walikota Makassar berusaha untuk mendekati 3 (tiga) orang Bupati tetangga Makassar. Kolonel Inf. H. Mas’ud di Gowa, Kolonel Inf. Kasim DM. di Maros dan Kolonel Inf. H.M. Arsyad B. di kabupaten Pangkep.
Ketiga orang Bupati ini mulanya tidak memberi respon positif terhadap gagasan H.M Daeng Patompo untuk mengambil sebagian wilayah ketiga Kabupaten, guna melebarkan wilayah Makassar, apalagi kalau nama Makassar tercantum di dalamnya.
Karena lama tertunda – tunda tentang kesediaan ketiga Bupati itu, maka pimpinan militer di Makassar ikut berusaha melicinkan jalan ke arah rencana tersebut. Tersebutlah Letjen Kemal Idris, Panglima KOWILHAN III, Brigjen A. Aziz Bustam, Panglima KODAM XIV Hasanuddin dan juga Gubernur Sulsel, Mayjen Ahmad Lamo, dan Pangkep betapa pentingnya perluasan wilayah ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, tidak dapat dilupakan juga peranan Andi Pangerang Petta Rani, Mantan Gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka usha pelebaran wilyah Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan. Akhirnya ketiga Bupati tersebut menyatakan kesediaanya, syaratnya Makassar menjadi Ujung Pandang.
Wilayah Kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi Selatan bertambah lebar, dari hanya sekitar 25 KM2 menjadi 175 KM2. Lahirlah PP No. 51 Tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah Kota Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Kepulauan dalam daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran negara RI Tahun 1971 No. 65, tambahan lembaran Negara No. 2970), dan nama Makassar berubah menjadi Ujung Pandang.
Perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang, melahirkan reaksi dari berbagai kalangan warga masyarakat kota ini, dan berusaha untuk mengembalikan nama kota dari Ujung Pandang menjadi Makassar, sekaligus upaya untuk menemukan hari jadi Makassar yang sesuai dengan kebesaran namanya didalam sejarah bangsa.
Reaksi keras dari berbagai kalangan warga masyarakat dikota ini, dimanifestasikan dalam sebuah petisi 17 Juli 1976 dengan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang pakar sejarah dan budayawan didaerah ini, yaitu :
1. Prof. Mr. DR. Andi Zainal Abidin Farid.
2. DR. H.A. Mattulada
3. Drs.H.D. Mangemba
Dengan isi petisi, diminta supaya nama Ujung Pandang dikembaliakn menjadi Makassar demi menegakkan kejujuran, kebenaran dan kelurusan sejarah tanah air Indonesia. Petisi ini ditujukan kepada Walikota Madya KDH Tk-II Ujung Pandang dan DPRD Kotamadya Dati II Ujung Pandang.
UJUNG PANDANG KE MAKASSAR
Dibawah kepempinan Walikotamadya KDH Tk. II Ujung Pandang, DR.H.A.Malik B. Masry, SE, MS telah diselenggarakan seminar penelusuran hari jadi Makassar yang dilaksanakan di Ujung Pandang bertempat di Makassar Golden Hotel pada tanggal 21 Agustus 1995 atas kerjasama Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang.
Seminar ini menghasilkan sebuah rekomendasi yang memandang sangat perlu peralihan nama Ujung Pandang menjadi Makassar dengan argumentasi sbb :
1. Bahwa nama Makassar, tidak terbatas pada nama saja, tetapi juga mencakup identifikasi bahasa, suku, budaya, dan kerajaan (Kerajaan Makassar) sedangkan Ujung Pandang hanyalah sebagian kecil dari Kota Makassar (Ujung Pandang berada didalam Makassar).
2. Bahwa keputusan DPRD-GR Kotapraja Makassar tanggal 24 September 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1971 tanggal 1 September 1971 tentang perubahan nama Makassar ke Ujung pandang, bertentangan dengan Undang_undang No. 13 tahun 1964 Jo. Ketetapan MPR-S No.XX tahun 1996 No. Ketetapan MPR No. V tahun 1973, pasal 5, 19 dn 20 UUD 1945, makanya perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang batal dengan sendirinya demi hukum.
3. Peralihan nama Makassar ke Ujung Pandang dan Ujung Pandang ke Makassar dapat dipandang sebagai suatu proses yg diwarnai perbedaan dan pertentangan pendapat serta konflik dalam sebuah komunitas perkembangan masyarakat bersama kotanya.
Setelah pergantian Walikota dari DR. H. A. Malik B. Masry kepada Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH. Msi. Hasil seminar ini ditindaklanjuti yang selanjutnya mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana tertuang didalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ujung Pandang No. 05/Pimp/DPRD/VIII/99 tanggal 21 Agustus 1999, tentang persetujuan DPRD atas rencana alih nama Ujung Pandang menjadi Makassar sebagai nama Kota.
Perjuangan Walikota Drs. H.B Amiruddin Maula, mendapat restu Gubernur Sulawesi Selatan, H.Z.B Palaguna, kemudian mendapat persetujuan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999, menetapkan pengembalian nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Kembalinya nama Makassar adalah nama legendaris yang dikenal oleh masyarakat internasional. Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 1999, ditandatangani Presiden ke-3 Republik Indonesia , Prof. DR. BJ. Habibie.
MAKASSAR ADALAH SERAMBI MADINAH
Dengan pernyataan baginda Raja Gowa bahwa meskipun kerajaan ini menerima agama Islam sebagai agama panutan kerajaan, namun semua golongan agama lain di dalam wilayah Kerajaan Makassar tetap mempunyai hak yang sama dan mempunyai kebebasan beribadah menurut agamanya. Berniaga dan mendapat perlindungan yang sama dari kerajaan, ini merupakan pundak tertinggi dari masyarakat Madani/ sociaty yang dipelopori Kerajaan Makassar.
Salah seorang sejarahwan kebangsaan Inggris bernama C.R Boxer, dalam bukunya berjudul FRANCISCO VIEIRA DE GUEIREDO A PORTUGUESE MERCHANT-ADVENTURER IN SOUTH EAST ASIA 1627-1667; menulis menyatakan keheranannya dan sekaligus kagum, karena menurut perkiraanya apabila kerajaan Makassar menganut agama Islam sebagai agama kerajaan, kemungkinannnya bangsa-bangsa lain yang menganut agama non Islam akan mendapatkan kesulitan didalam kerajaan Makassar, tetapi kenyataannya justru semua orang bangsa lain yang beragama non Islam justru diberi kebebasan dan perlindungan. Pelabuhan Makassar sudah terkenal sejak abad ke-XIV, tetapi belum mencapai kemajuan yang berarti, dan nanti kerajaan Makassar menganut agama Islam, pelabuhan ini mencapai kemajuan yang signifikan, menjadi suatu pelabuhan yang sangat terkenal di benua timur/Asia.
Salah seorang Ulama besar Indonesia, Buya Hamka (Haji Muh. Karim Amrullah), konon pernah mengatakan bahwa manakala kerajaan Makassar menerapkan perhatian kepada menghargai pluralisme, hormat kepada bangsa-bangsa lain yang berniaga di Makassar, dan memberikan kebebasan memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing, berarti mempraktekkan sifat dan metode Pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau melaksanakan pemerintahan di Madinah, makanya Makassar berhak diberi predikat “Serambi Madinah” sama dengan Aceh, serambi “Mekkah”.
1. Gallarang Pacellekang,
2. Gallarang Pattallasang,
3. Gallarang Bontomanai, (sebelah timur),
4. Gallarang Bontomanai, (sebelah barat),
5. Gallarang Tombolo, dan
6. Gallarang Mangasa.
Daerah-daerah Gallarang inilah yang selanjutnya disebut Kerajaan Gowa dibawah Raja ke-VII, yang bernama Batara Gowa.
Kepada puteranya yang bernama Karaeng LoE ri-Sero, diserahkannya daerah-daerah Gallarang kerajaan Gowa, yaitu :
1. Gallarang Saumata,
2. Gallarang Panampu,
3. Gallarang MoncongloE, dan
4. Gallarang ParangloE.
Daerah-daerah gallarang inilah yang selanjutnya disebut Kerajaan Tallo dibawah Raja Tallo ke-I yang bernama Karaeng LoE ri-Sero.
Dalam pertumbuhan kedua kerajaan kembar ini, walaupun pernah terjadi perang antara keduanya, (pada jaman Raja Gowa ke-IX Tumaparrisi Kallonna dengan Raja Tallo, I Mangngayoang) dengan kekalahan pihak Tallo dan sekutu-sekutunya, namun setelah terjadi perdamaian tetaplah berdirinya kedua kerajaan itu. Dalam tradisi dua kerajaan kembar itu, maka Raja Tallo, selalu menjadi Mangkubumi tradisi dua kerajaan kembar itu, maka Raja Tallo, selalu menjadi Mangkubumi Kerajaan Gowa. Tentu saja dalam perkenbangann selanjutnya peranan kedua kerajaan ini tak dapat lagi dipisah-pisahkan, dan adanya dua nama kerajaan tidaklah menjadi halangan dari perkebangan itu. Pada hakekatnya Gowa dan Tallo, mempunyai rakyat yang satu, dan pemerintahannya pun sesungguhnya satu juga, yaitu Raja dari Gowa dan Mangkubumi dari Tallo yang hanya menjalankan satu peraturan. Menjelang abad ke-XV hampir seluruh negeri orang Makssar telah berada dibawah kekuasaan atau perlindungan kerajaan Gowa- Tallo itu. Terutama dalam abad ke-XVI dibawah kekuasaan Raja Gowa ke_IX dan Raja Gowa ke-X daerah kekuasan kerajaan Gowa telah melampaui wilayah Gowa sendiri dan meliputi hampir seluruh Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Maka pengunjung-pengunjung dari kerajaan lain menamakan Raja Gowa itu, Raja orang Makassar atau Kerajaan Makassar saja, penulis-penulis sejarah kemudian juga menamakan Kerajaan Gowa-Tallo dengan kerajaan Makassar, malahan dalam berbagai buku ditulis tentang kesultanan Makassar, dalam arti sama dengan kesultanan Gowa.
Dalam periode kepemimpinan Raja Gowa ke-IX (tahun 1510 – 1546) Daeng Matanre, Karaeng Mangutungi, Tumaparrisi Kallonna, demikian nama lengkap Raja, terlebih dahulu menjadi Gallarang yang digelar “Kasiang ri-Juru atau Gallarang Loaya”. Baginda menduduki tahta kerajaan selama 36 tahun (1510-1546). Didalam pemerintahannya ditetapkan undang-undang dan peraturan perang. Pada periode ini, pelabuhan Makassar yang merupakan bandar niaga yang tumbuh paling ramai dibagian Timur terutama setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Diangkatlah Syahbandar itu masih dirangkap oleh Tumailalang Kerajaan Gowa yang bernama Daeng Pamatte. Daeng Pamatte jugalah yang pertama-pertama menciptakan aksara Lontara.
Dalam periode kepemimpinan Raja Gowa ke-X (1546-1565, Mario Daeng bonto, Karaeng Laiung “Tunipallangga Ulaweng“, demikian nama lengkap Raja Gowa ke-X. dibawah kepemimpinan raja Gowa ke-X ini diadakan penyempurnaan administarsi kerajaan. Kota Makassar dijadikannya sungguh-sungguh sebagai Bandar Niaga yang teratur dengan menetapkan jabatan Syahbandar sebagai jabatan yang terpisah dari jabatan Tumailalang. Baginda Raja “Tunipallangga Ulaweng”, mengangkat dan menetapkan Syahbandar Daeng Tari Mangalle Kana, Ikare Manggaweang sebagai Syahbandar dengan sebutan “Daenta Syahbanaraka”.
Pada periode kepemimpinan Raja “Tunipalangga Ulaweng”, karena makin berkembangnya perdagangan melalui Bandar Makassar, maka para niagawan dari Pahang, Petani, Johor, Campak, Minangkabau, Jawa bahkan orang-orang bangsa Eropa terutama orang Portugis, memohon tempat dan perlindungan Kerajaan untuk membuka perwakilan dagang di Makassar.
Baginda Raja, mengabulkan permohonan para niagawan manca negara itu. Sampai kini kita dapat menyaksikan peninggalan sejarah itu, misalnya pembagian tempat domisili para niagawan itu, maka ada Kampung Melayu, Kampung China, Kampung Arab, Kampung Belanda dan sebagainya.
Demikianlah nama Makassar, sebagai suatu Kerajaan yang melegenda sepanjang sejarah. Tetapi tiba-tiba namanya berubah menjadi Ujung pandang, dan nama Ujung Pandang sempat digunakan sebagai nama Kota ini selama 28 tahun (1971-1999).
MAKASSAR KE UJUNG PANDANG
Di Era tahun 1970-an, muncul gagasan para petinggi di Makassar untuk melebarkan wilayah kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulwesi Selatan.
Kolonel Inf. H.M. Daeng Patompo, selaku Walikota Makassar berusaha untuk mendekati 3 (tiga) orang Bupati tetangga Makassar. Kolonel Inf. H. Mas’ud di Gowa, Kolonel Inf. Kasim DM. di Maros dan Kolonel Inf. H.M. Arsyad B. di kabupaten Pangkep.
Ketiga orang Bupati ini mulanya tidak memberi respon positif terhadap gagasan H.M Daeng Patompo untuk mengambil sebagian wilayah ketiga Kabupaten, guna melebarkan wilayah Makassar, apalagi kalau nama Makassar tercantum di dalamnya.
Karena lama tertunda – tunda tentang kesediaan ketiga Bupati itu, maka pimpinan militer di Makassar ikut berusaha melicinkan jalan ke arah rencana tersebut. Tersebutlah Letjen Kemal Idris, Panglima KOWILHAN III, Brigjen A. Aziz Bustam, Panglima KODAM XIV Hasanuddin dan juga Gubernur Sulsel, Mayjen Ahmad Lamo, dan Pangkep betapa pentingnya perluasan wilayah ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, tidak dapat dilupakan juga peranan Andi Pangerang Petta Rani, Mantan Gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka usha pelebaran wilyah Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan. Akhirnya ketiga Bupati tersebut menyatakan kesediaanya, syaratnya Makassar menjadi Ujung Pandang.
Wilayah Kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi Selatan bertambah lebar, dari hanya sekitar 25 KM2 menjadi 175 KM2. Lahirlah PP No. 51 Tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah Kota Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Kepulauan dalam daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran negara RI Tahun 1971 No. 65, tambahan lembaran Negara No. 2970), dan nama Makassar berubah menjadi Ujung Pandang.
Perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang, melahirkan reaksi dari berbagai kalangan warga masyarakat kota ini, dan berusaha untuk mengembalikan nama kota dari Ujung Pandang menjadi Makassar, sekaligus upaya untuk menemukan hari jadi Makassar yang sesuai dengan kebesaran namanya didalam sejarah bangsa.
Reaksi keras dari berbagai kalangan warga masyarakat dikota ini, dimanifestasikan dalam sebuah petisi 17 Juli 1976 dengan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang pakar sejarah dan budayawan didaerah ini, yaitu :
1. Prof. Mr. DR. Andi Zainal Abidin Farid.
2. DR. H.A. Mattulada
3. Drs.H.D. Mangemba
Dengan isi petisi, diminta supaya nama Ujung Pandang dikembaliakn menjadi Makassar demi menegakkan kejujuran, kebenaran dan kelurusan sejarah tanah air Indonesia. Petisi ini ditujukan kepada Walikota Madya KDH Tk-II Ujung Pandang dan DPRD Kotamadya Dati II Ujung Pandang.
UJUNG PANDANG KE MAKASSAR
Dibawah kepempinan Walikotamadya KDH Tk. II Ujung Pandang, DR.H.A.Malik B. Masry, SE, MS telah diselenggarakan seminar penelusuran hari jadi Makassar yang dilaksanakan di Ujung Pandang bertempat di Makassar Golden Hotel pada tanggal 21 Agustus 1995 atas kerjasama Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang.
Seminar ini menghasilkan sebuah rekomendasi yang memandang sangat perlu peralihan nama Ujung Pandang menjadi Makassar dengan argumentasi sbb :
1. Bahwa nama Makassar, tidak terbatas pada nama saja, tetapi juga mencakup identifikasi bahasa, suku, budaya, dan kerajaan (Kerajaan Makassar) sedangkan Ujung Pandang hanyalah sebagian kecil dari Kota Makassar (Ujung Pandang berada didalam Makassar).
2. Bahwa keputusan DPRD-GR Kotapraja Makassar tanggal 24 September 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1971 tanggal 1 September 1971 tentang perubahan nama Makassar ke Ujung pandang, bertentangan dengan Undang_undang No. 13 tahun 1964 Jo. Ketetapan MPR-S No.XX tahun 1996 No. Ketetapan MPR No. V tahun 1973, pasal 5, 19 dn 20 UUD 1945, makanya perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang batal dengan sendirinya demi hukum.
3. Peralihan nama Makassar ke Ujung Pandang dan Ujung Pandang ke Makassar dapat dipandang sebagai suatu proses yg diwarnai perbedaan dan pertentangan pendapat serta konflik dalam sebuah komunitas perkembangan masyarakat bersama kotanya.
Setelah pergantian Walikota dari DR. H. A. Malik B. Masry kepada Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH. Msi. Hasil seminar ini ditindaklanjuti yang selanjutnya mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana tertuang didalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ujung Pandang No. 05/Pimp/DPRD/VIII/99 tanggal 21 Agustus 1999, tentang persetujuan DPRD atas rencana alih nama Ujung Pandang menjadi Makassar sebagai nama Kota.
Perjuangan Walikota Drs. H.B Amiruddin Maula, mendapat restu Gubernur Sulawesi Selatan, H.Z.B Palaguna, kemudian mendapat persetujuan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999, menetapkan pengembalian nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Kembalinya nama Makassar adalah nama legendaris yang dikenal oleh masyarakat internasional. Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 1999, ditandatangani Presiden ke-3 Republik Indonesia , Prof. DR. BJ. Habibie.
MAKASSAR ADALAH SERAMBI MADINAH
Dengan pernyataan baginda Raja Gowa bahwa meskipun kerajaan ini menerima agama Islam sebagai agama panutan kerajaan, namun semua golongan agama lain di dalam wilayah Kerajaan Makassar tetap mempunyai hak yang sama dan mempunyai kebebasan beribadah menurut agamanya. Berniaga dan mendapat perlindungan yang sama dari kerajaan, ini merupakan pundak tertinggi dari masyarakat Madani/ sociaty yang dipelopori Kerajaan Makassar.
Salah seorang sejarahwan kebangsaan Inggris bernama C.R Boxer, dalam bukunya berjudul FRANCISCO VIEIRA DE GUEIREDO A PORTUGUESE MERCHANT-ADVENTURER IN SOUTH EAST ASIA 1627-1667; menulis menyatakan keheranannya dan sekaligus kagum, karena menurut perkiraanya apabila kerajaan Makassar menganut agama Islam sebagai agama kerajaan, kemungkinannnya bangsa-bangsa lain yang menganut agama non Islam akan mendapatkan kesulitan didalam kerajaan Makassar, tetapi kenyataannya justru semua orang bangsa lain yang beragama non Islam justru diberi kebebasan dan perlindungan. Pelabuhan Makassar sudah terkenal sejak abad ke-XIV, tetapi belum mencapai kemajuan yang berarti, dan nanti kerajaan Makassar menganut agama Islam, pelabuhan ini mencapai kemajuan yang signifikan, menjadi suatu pelabuhan yang sangat terkenal di benua timur/Asia.
Salah seorang Ulama besar Indonesia, Buya Hamka (Haji Muh. Karim Amrullah), konon pernah mengatakan bahwa manakala kerajaan Makassar menerapkan perhatian kepada menghargai pluralisme, hormat kepada bangsa-bangsa lain yang berniaga di Makassar, dan memberikan kebebasan memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing, berarti mempraktekkan sifat dan metode Pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau melaksanakan pemerintahan di Madinah, makanya Makassar berhak diberi predikat “Serambi Madinah” sama dengan Aceh, serambi “Mekkah”.
Langganan:
Postingan (Atom)