Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang dibentuk oleh oleh 83 pemilik suara sah PSSI menyatakan mengkudeta pengurus PSSI yang dipimpin Nurdin Halid.
KPSI mendatangi kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (1/3), untuk menyampaikan hasil pertemuan para pemilik suara tersebut dalam menyikapi polemik PSSI.
"Kami juga sepakat untuk mengangkat Pak George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI sampai diadakan kongres resmi nanti," ujar Koordinator KPSI Syahrial Damopolii di kantor menpora.
George ada Kepala Staf TNI AD (KSAD) sementara Arifin pengusaha perminyakan dan penggagas Liga Primer Indonesia (LPI) yang ditolak sebagai calon Ketua Umum PSSI oleh Komite Pemilihan PSSI.
Penolakan inilah yang kemudian memicu gerakan perlawanan dari arus bawah hingga berujung pada penundaan Kongres PSSI yang sedianya akan dilaksanakan di Bali, 28 Maret nanti.
Dalam perkembangan lain, Manajer Persik Kediri, Jawa Timur, Sunardi mengatakan wacana pencalonan Jusuf Kalla sebagai pengganti Nurdin yang mulai berkembang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian pengurus klub ini.
Mantan wakil presiden dan tokoh perdamaian sejumlah konflik ini dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang tegas dan bersih."Kalau ada yang mencalonkan Pak Jusuf Kalla, maka Persik ke sana (Kalla)," kata Sunardi.
Bentuk Komite
KPSI juga sepakat untuk membentuk tim komite yang akan menjalankan seluruh kewenangan PSSI dan mengambil kembali mandat kepemimpinan dari Nurdin Halid.
Tidak hanya mengangkat George, mayoritas pemilik suara PSSI yang tidak lagi mengakui Nurdin sebagai ketua umum PSSI juga menunjuk Arifin Panigoro sebagai wakil dari George.
Pengangkatan dua nama itu, menurut Komite bentukan mayoritas pemilik suara PSSI tersebut tak lepas dari keprihatinan para pemilik suara PSSI yang sudah tidak mempercayai mantan terpidana kasus korupsi tersebut beserta kroni-kroninya dalam memegang kendali PSSI.
Legalitas Nurdin sebagai Ketua Umum PSSI tersebut saat ini tidak mendapat pengakuan dari hampir keseluruhan anggota PSSI.
Penggulingan kekuasaan tersebut tinggal disempurnakan dengan pengesahan di mata FIFA melalui mekanisme kongres yang akan digelar oleh mayoritas pemilik suara PSSI tersebut.
Tunggu FIFA
Ketua Umum PSM Makassar yang juga Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin terus mengikuti perkembangan terkini PSSI.
Menurut Ilham, pembentukan KPSI sudah mufakat untuk mencabut mandat Nurdin sebagai Ketua Umum PSSI.
Karena mandat ketua umum dicabut otomatis kepengurusan juga bubar. Komite ini mendapat dukungan 83 dari total 103 peserta Kongres PSSI.
"Merombak kepengurusan PSSI termasuk salah satu langkah utama reformasi sepakbola nasional. Komite juga menyepakati menetapkan Pak George sebagai pelaksana tugas PSSI hingga kongres digelar. Pak George akan mengantar PSSI ke kongres," kata Ilham, tadi malam.
Menurut Ilham, anggota komite dan pengurus PSSI tingkat provinsi dan perwakilan klub juga menunggu respon dari otoritas sepakbola dunia, FIFA, terkait masalah sepakbola di Indonesia.
"Kami masih menunggu sikap FIFA terkait langkah yang komite lakukan. Mudah-mudahan besok (hari ini) sudah ada keputusan dari FIFA," lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini.
Ilham mendapat mandat sebagai angot KPSI bersama 10 anggota komite lainnya. Masing-masing Sukawi Sutarip, Saleh Muqaddar, Umuh Bachtiar, Syahrial Damopolli, Tuty Dau, Algia Abu Bakar, Bons Rumbruren, Dirk Soplanit, Adnan Dambea, Dirk Soplanit, serta Ujib Abdal Sender Ijong.
Sikap Persik
Sunardi mengatakan, dukungan kepada George pada Kongres PSSI mendatang merupakan bentuk partisipasi Persik dalam melakukan perubahan yang konstruktif.
Bahkan meski George telah dicoret dari bursa pencalonan, Persik tak mengalihkan suara kepada Nurdin. Bila dalam perkembangannya nanti nama Kalla muncul, Persik akan membuka pintu dukungan kepadanya. Hal ini sekaligus sebagai upaya membendung kekuatan Nurdin yang masih ngotot memimpin PSSI.
Penegasan yang sama disampaikan Sekretaris Umum Persik Barnadi. Dia mengaku gembira jika Kalla bersedia mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI mendatang. "Kapasitasnya Pak JK (Kalla) sama dengan Pak Toisutta," kata Barnadi.
(tribunnes/sur)
Sikap Nurdin
Nurdin di depan Komisi X DPR masih percaya diri sebagai orang yang berhasil memimpin PSSI. Bersama gengnya, termasuk tim verifikasi yang beberapa di antaranya anggota DPR, Nurdin memaparkan kinerja PSSI selama kepemimpinanya.
Nurdin menegaskan bahwa seluruh aturan dari olahraga sepakbola tunduk di bawah naungan FIFA (organisasi sepakbola dunia). "Pemilik properti sepakbola adalah FIFA, LPI mgnggunakan pemain 11-11 itu properti FIFA. Kalau bermain 28-28, itu bukan properti FIFA. Kalau ada 4 gawang, itu bukan properti. LPI itu menggunakan properti FIFA," katanya.
Dia juga berdalih mengapa dirinya yang bekas narapidan bisa menjadi ketua umum PSSI juga mengacu pada ketentuan FIFA.
"Kalau saya cacat karena kasus pidana, tidak mungkin saya menjadi anggota OC AFF. Saya bahkan lolos menjadi calon Presiden AFF," katanya.
Sebelumnya Ketua Komite Pemilihan Ketua Umum PSSI, Syarif Bastaman mengatakan, PSSI telah mengadopsi peraturan FIFA soal calon ketua umum PSSI yang tersangkut kasus pidana.
Dalam aturan itu, PSSI mengubahnya menjadi yang dilarang mencalonkan adalah bila sedang dipidana saat mencalonkan diri.
Diakuinya dalam peraturan di FIFA ada klausul yang menjelaskan seseorang yang dipidana yang terbukti bersalah tidak boleh menjadi pengurus di organisasi olahraga.
Syarif berdalih peraturan itu diadopsi untuk statuta PSSI disesuaikan dengan prinsip hukum bahwa seseorang yang telah dipidana itu telah menebus kesalahannya.
"Pada calon bersangkutan harus dipulihkan hak-hak sipilnya," dalih orang dekat Nurdin itu.
Sementara Nurdin Halid tegas menyatakan Menpora Andi Alifian Malarangeng telah melakukan intervensi dan mengacaukan sepakbola nasional. "Kita terima surat menpora surat itu dan itu jelas intervensi. Sangat jelas mengacu statuta FIFA itu adalah bentuk intervensi," ujarnya.
Sekjen PSSI Nugraha Besoes mengkhawatirkan Indonesia terkena sanksi tidak diikutsertakan dalam ajang SEA Games bulan November mendatang apabila PSSI tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi yakni soal LPI dan Kongres.
"Alangkah malunya kita, Indonesia terancam tidak boleh ikut Sea Games," ujar tangan kanan Nurdin Halid kepada Komisi X DPR.
Nurdin juga dengan lantang mengaku dirinya akan dibunuh bahkan keluarganya akan diculik. "Saya mau dibunuh. Diancam mau dibunuh, ditembak. Keluarga saya diancam diculik. Saya blak-blakan kalau Komisi X mau menjamin keselamatan saya," kata Nurdin Halid sebelum menjawab pertanyaan anggota Komisi X dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Ungkapan Nurdin itu membuat seluruh anggota Komisi X DPR terkaget-kaget. Argumentasi kemudian muncul dari beberapa angota dewan atas pengakuan Nurdin.
"Saya akan buka kalau Komisi X memberikan keselamatan saya," tambah Nurdin.
Rapat dengar pendapat kembali berjalan setelah ada kesepakatan, apa yang akan diungkap Nurdin Halid dibicarakan melalui rapat secara tertutup.
"Ini bukan soal Nurdin Halid, tapi ini juga mengancam kawan-kawan saya di daerah. Ini bukan hanya sepakbola, tapi ada faktor lain. Saya akan buka, siapa menteri yang ancam saya. Akan saya buka, Asalkan saya mendapatkan perlindungan," papar Nurdin.
Kamis, 03 Maret 2011
Rabu, 02 Maret 2011
Trenggale, Hantu Mobil dari Wasur Merauke
Dalam diskusi tentang film horor Indonesia di Blitz Megaplex Mall of Indonesia, Kelapa Gading, pertengahan Februari lalu, sebagai pembicara saya enyampaikan bahwa perkembangan film horor lokal nyaris tak beranjak dari tema favorit: demonic horror. Maka yang muncul di layar adalah sundel bolong, kuntilanak, pocong, dan jelangkung. Itu pun jenis demon yang lazim dalam kultur masyarakat Jawa.
Nyaris tak ada demon yang digambarkan dari kultur lain, Papua umpamanya, yang mengenal trenggale, sebutan untuk makhluk halus yang bisa melayang terbang, berbentuk mobil dengan lampu depan menyala, seperti pengakuan para petugas Taman Nasional Wasur, Merauke, yang kerap melihat demon ini. Sebab itu, munculnya film horor yang keluar dari "tradisi" demonic dan menatap jalur yang relatif "baru" bagi sineas Indonesia, seperti Slasher, menjadi fenomena yang patut diperhatikan. Misalnya melalui Macabre, film besutan sutradara Mo Brothers (Timo dan Kimo) yang akan beredar pada Mei 2009.
Slasher adalah sebutan untuk film horor dengan tokoh utama manusia (bukan setan dan keluarga besarnya), namun memiliki perangai psikopat yang hobi menyiksa, mencincang, dan menjagal korban secara terus-menerus, sampai akhirnya, di ujung film, biasanya sang pelaku, yang bukan pembunuh biasa itu, akan tertangkap.Sensasi Slasher adalah bagaimana sisi gelap manusia bisa ditampilkan dengan cara tak terduga, yang mampu membuat nyali penonton ciut.
Macabre adalah versi panjang dari film pendek Dara yang ditayangkan pada sebuah festival film di Tanah Air tahun lalu, namun tak diizinkan beredar oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Dara berkisah tentang seorang perempuan cantik pengelola restoran yang hobi membantai teman kencannya, menyimpan mayat mereka di lemari es, dan menghidangkan cuilan daging korban dalam bentuk steak yang sangat dinikmati pengunjung. "Kalau film ini diloloskan, bagaimana dengan respons para pengelola restoran? Dan apakah kelakuan perempuan itu mencerminkan perempuan Indonesia?" ujar Ketua LSF Titie Said Sadikun kepada Koran Tempo (Tamu, 15 Mei 2008).
Maka dari itu, menarik untuk ditunggu apakah Macabre akan bernasib sama seperti Dara sehingga hanya teronggok di meja LSF atau bebas diputar untuk umum dan dan tawaran alternatif lain bagi penggemar film horor.
Nyaris tak ada demon yang digambarkan dari kultur lain, Papua umpamanya, yang mengenal trenggale, sebutan untuk makhluk halus yang bisa melayang terbang, berbentuk mobil dengan lampu depan menyala, seperti pengakuan para petugas Taman Nasional Wasur, Merauke, yang kerap melihat demon ini. Sebab itu, munculnya film horor yang keluar dari "tradisi" demonic dan menatap jalur yang relatif "baru" bagi sineas Indonesia, seperti Slasher, menjadi fenomena yang patut diperhatikan. Misalnya melalui Macabre, film besutan sutradara Mo Brothers (Timo dan Kimo) yang akan beredar pada Mei 2009.
Slasher adalah sebutan untuk film horor dengan tokoh utama manusia (bukan setan dan keluarga besarnya), namun memiliki perangai psikopat yang hobi menyiksa, mencincang, dan menjagal korban secara terus-menerus, sampai akhirnya, di ujung film, biasanya sang pelaku, yang bukan pembunuh biasa itu, akan tertangkap.Sensasi Slasher adalah bagaimana sisi gelap manusia bisa ditampilkan dengan cara tak terduga, yang mampu membuat nyali penonton ciut.
Macabre adalah versi panjang dari film pendek Dara yang ditayangkan pada sebuah festival film di Tanah Air tahun lalu, namun tak diizinkan beredar oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Dara berkisah tentang seorang perempuan cantik pengelola restoran yang hobi membantai teman kencannya, menyimpan mayat mereka di lemari es, dan menghidangkan cuilan daging korban dalam bentuk steak yang sangat dinikmati pengunjung. "Kalau film ini diloloskan, bagaimana dengan respons para pengelola restoran? Dan apakah kelakuan perempuan itu mencerminkan perempuan Indonesia?" ujar Ketua LSF Titie Said Sadikun kepada Koran Tempo (Tamu, 15 Mei 2008).
Maka dari itu, menarik untuk ditunggu apakah Macabre akan bernasib sama seperti Dara sehingga hanya teronggok di meja LSF atau bebas diputar untuk umum dan dan tawaran alternatif lain bagi penggemar film horor.
Wow Keren, Inilah Eksperimen Dari Sebuah Teh Celup
Kali ini kita akan bereksperimen menggunakan teh celup, apa yang bisa kita lakukan dengan benda kecil itu? Sebelum kita bereksperimen, ada baiknya kita mengetahui sejarah dibalik pembuatan teh celup ini. Teh celup tercipta secara tidak sengaja ketika seorang pedagang teh dan kopi bernama thomas sullivan (1904) memasukkan teh yang akan dijualnya ke dalam kemasan sutera.
Awalnya pelanggan yang membeli harus membuka kemasan sutera tersebut untuk mengambil teh yang ada di dalamnya. hingga suatu ketika ada pelanggan yang memasukkan kemasan sutera berisi teh tersebut ke dalam air panas dan merasa cara itu lebih mudah untuk membuat teh. Setelah itu teh kemasan sutera itu menjadi terkenal dan menjadi cara baru untuk menikmati teh.
Ok langsung aja kita ke eksperimen yang akan dipraktekkan. Untuk eksperimen kali ini bahan-bahan yang diperlukan adalah:
1. Teh celup (gunakan yang kemasannya dilipat dan ada staplesnya)
2. Korek api
3. Piring atau wadah
Langkah-langkah:
1. Buka satu kemasan teh celup (lepaskan staplesnya), keluarkan teh yang ada di dalam kemasan. Kemudian bentuk kemasan teh celup hingga menyerupai silinder (bisa diberdirikan di atas wadah).
2. Nyalakan korek api, kemudian bakar bagian atas silinder kemasan teh celup.
3. Biarkan api bergerak ke bawah dan membakar silinder kemasan teh celup tersebut.
4. Ketika api mendekati bagian bawah, kemasan teh celup tersebut Api akan terbang dan melayang ke atas.
Bagaimana hal itu dapat terjadi ?
Ketika api membakar bagian atas silinder teh celup, udara di sekitarnya memanas, mengembang dan bersifat kurang padat.
Karena udara panas di atas api kurang padat dari udara (dingin) di sekitarnya, maka kemasan teh celup tersebut akan terdorong dan terbang ke atas.
Ketika udara panas naik ke atas, udara yang lebih dingin bergerak dan menggantikan posisi udara panas sebelumnya. Gerakan perpindahan panas ini berlangsung berulang-ulang menyebabkan kemasan teh celup terbang lebih tinggi dan lebih tinggi dari sebelumnya.
Pada awalnya, silinder kemasan teh celup masih terlalu berat untuk dapat diangkat. Tetapi ketika dibakar, massanya akan berkurang, semakin ringan sampai akhirnya cukup ringan bagi arus udara untuk mendorongnya terbang ke udara.
Awalnya pelanggan yang membeli harus membuka kemasan sutera tersebut untuk mengambil teh yang ada di dalamnya. hingga suatu ketika ada pelanggan yang memasukkan kemasan sutera berisi teh tersebut ke dalam air panas dan merasa cara itu lebih mudah untuk membuat teh. Setelah itu teh kemasan sutera itu menjadi terkenal dan menjadi cara baru untuk menikmati teh.
Ok langsung aja kita ke eksperimen yang akan dipraktekkan. Untuk eksperimen kali ini bahan-bahan yang diperlukan adalah:
1. Teh celup (gunakan yang kemasannya dilipat dan ada staplesnya)
2. Korek api
3. Piring atau wadah
Langkah-langkah:
1. Buka satu kemasan teh celup (lepaskan staplesnya), keluarkan teh yang ada di dalam kemasan. Kemudian bentuk kemasan teh celup hingga menyerupai silinder (bisa diberdirikan di atas wadah).
2. Nyalakan korek api, kemudian bakar bagian atas silinder kemasan teh celup.
3. Biarkan api bergerak ke bawah dan membakar silinder kemasan teh celup tersebut.
4. Ketika api mendekati bagian bawah, kemasan teh celup tersebut Api akan terbang dan melayang ke atas.
Bagaimana hal itu dapat terjadi ?
Ketika api membakar bagian atas silinder teh celup, udara di sekitarnya memanas, mengembang dan bersifat kurang padat.
Karena udara panas di atas api kurang padat dari udara (dingin) di sekitarnya, maka kemasan teh celup tersebut akan terdorong dan terbang ke atas.
Ketika udara panas naik ke atas, udara yang lebih dingin bergerak dan menggantikan posisi udara panas sebelumnya. Gerakan perpindahan panas ini berlangsung berulang-ulang menyebabkan kemasan teh celup terbang lebih tinggi dan lebih tinggi dari sebelumnya.
Pada awalnya, silinder kemasan teh celup masih terlalu berat untuk dapat diangkat. Tetapi ketika dibakar, massanya akan berkurang, semakin ringan sampai akhirnya cukup ringan bagi arus udara untuk mendorongnya terbang ke udara.
Kisah Keangkeran Kamar Mumi Firaun Yang 'Selamat' Dari Aksi Penjarahan
Belasan gadis cantik dan pemuda Mesir berjejer di sisi kiri dan kanan pintu gerbang Museum Nasional Mesir pada Ahad (20/2), menyambut pengunjung di hari pertama pembukaan kembali setelah ditutup selama empat pekan sejak Revolusi 25 Januari.
"Ahlan wasahlan (selamat datang)", kata para muda mudi itu sambil melambaikan bendera mini nasional Mesir, merah-putih-biru yang di tengahnya bergambar burung rajawali berwarna kuning. Di hari pertama pembukaan museum pada pagi menjelang tengah hari itu suasana Museum tampak sepi, hanya beberapa pelancong bule dan turis bermata sipit serta warga setempat. Sejumlah tentara bersenjata lengkap masih mendominasi pengamanan di dalam dan di luar museum. Tank-tank lapis baja masih berbaris di depan dan sekeliling museum yang dikerahkan sejak 28 Januari. Museum itu terletak di sisi utara Bundaran Tahrir, tempat konsentrasi sejutaan pengunjuk rasa yang berhasil menumbangkan Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari.
Dilaporkan sempat terjadi penjarahan di museum sehingga sejumlah keping benda antik di Museum itu hilang, dan sejumlah lainnya rusak, pecah berantakan. Penjarah menggunakan kesempatan aksi unjuk rasa hebat pada 28 Januari ketika pandangan terfokus pada terbakarnya kantor pusat partai berkuasa, yang letaknya persis di samping museum. "Ada beberapa benda antik dicuri, dan rusak, jumlahnya dan nilainya sedang diteliti, tapi tidak banyak kerugian berarti," kata Menteri Urusan Benda Purbakala, Zahi Hawwas, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Urusan Benda Purbakala di Kementerian Kebudayaan.
Untungnya, perampok tidak berhasil menjamah kamar mumi Firaun dan ruang penyimpanan emas, perak, dan berlian yang tak ternilai harganya dari peninggalan raja-raja Mesir kuno di lantai dua museum karena berpintu besi terkunci. Tiket masuk untuk warga asing 60 pound Mesir atau sekitar Rp 120.000 per orang. Saya merogoh kocek hendak beli tiket, tapi seorang petugas menghampiri dan membisiki, "Hari ini untuk wartawan gratis.
" Saya pun masuk museum dengan penuh penasaran ingin cepat-cepat melihat mumi Firaun karena Museum untuk mengetahui nasib mumi yang difavoritakan pelancong manca negara. Selain bayar masuk museum, bagi pengunjung warga asing yang masuk ke kamar mumi Firaun harus merogoh kocek lagi, 150 pound atau sekitar Rp 300.000.
"Ahlan wasahlan (selamat datang)", kata para muda mudi itu sambil melambaikan bendera mini nasional Mesir, merah-putih-biru yang di tengahnya bergambar burung rajawali berwarna kuning. Di hari pertama pembukaan museum pada pagi menjelang tengah hari itu suasana Museum tampak sepi, hanya beberapa pelancong bule dan turis bermata sipit serta warga setempat. Sejumlah tentara bersenjata lengkap masih mendominasi pengamanan di dalam dan di luar museum. Tank-tank lapis baja masih berbaris di depan dan sekeliling museum yang dikerahkan sejak 28 Januari. Museum itu terletak di sisi utara Bundaran Tahrir, tempat konsentrasi sejutaan pengunjuk rasa yang berhasil menumbangkan Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari.
Dilaporkan sempat terjadi penjarahan di museum sehingga sejumlah keping benda antik di Museum itu hilang, dan sejumlah lainnya rusak, pecah berantakan. Penjarah menggunakan kesempatan aksi unjuk rasa hebat pada 28 Januari ketika pandangan terfokus pada terbakarnya kantor pusat partai berkuasa, yang letaknya persis di samping museum. "Ada beberapa benda antik dicuri, dan rusak, jumlahnya dan nilainya sedang diteliti, tapi tidak banyak kerugian berarti," kata Menteri Urusan Benda Purbakala, Zahi Hawwas, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Urusan Benda Purbakala di Kementerian Kebudayaan.
Untungnya, perampok tidak berhasil menjamah kamar mumi Firaun dan ruang penyimpanan emas, perak, dan berlian yang tak ternilai harganya dari peninggalan raja-raja Mesir kuno di lantai dua museum karena berpintu besi terkunci. Tiket masuk untuk warga asing 60 pound Mesir atau sekitar Rp 120.000 per orang. Saya merogoh kocek hendak beli tiket, tapi seorang petugas menghampiri dan membisiki, "Hari ini untuk wartawan gratis.
" Saya pun masuk museum dengan penuh penasaran ingin cepat-cepat melihat mumi Firaun karena Museum untuk mengetahui nasib mumi yang difavoritakan pelancong manca negara. Selain bayar masuk museum, bagi pengunjung warga asing yang masuk ke kamar mumi Firaun harus merogoh kocek lagi, 150 pound atau sekitar Rp 300.000.
Reformasi Dipersimpangan Jalan
Tiga belas tahun era reformasi ternyata belum banyak membawa perubahan di negeri ini. Jangan-jangan ini karena reformasi Indonesia memang tidak memiliki roadmap yang jelas. Dengan menyimak perkembangan kinerja ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir barangkali sudah saatnya reformasi perlu dikaji ulang, apa sudah berada dalam jalur yang benar. Apakah momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan ekonomi Indonesia?
Diktum reformasi mengalami evolusi sejalan dengan sejarah perjalanan bangsa ini. Di masa penjajahan dan Orde Lama, ia diterjemahkan sebagai revolusi. Di masa Orde Baru, ia dijabarkan dalam tahap-tahap pembangunan. Di era pasca-Soeharto, reformasi secara singkat diartikan perombakan tatanan lama yang otoriter, korup, dan timpang, menuju tatanan baru yang lebih demokratik, prorakyat, dan berkeadilan.
Hasilnya setelah 10 tahun terakhir, Indonesia menjadi negara demokratis dengan peringkat 77 dari 150 negara di dunia menurut World Audit. Rakyat tidak hanya bebas memilih presiden, gubernur, bupati, walikota, dan wakil rakyat di DPR/DPRD, namun juga bebas berdemo dan bersuara. Tidak hanya demokrasi yang dinikmati, tetapi juga democrazy, tiada hari tanpa demo.
Dilihat dari kinerja ekonomi, dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, Indonesia belum bisa dikatakan termasuk best performer. Ini terlihat setidaknya dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia yang hanya menduduki peringkat 4 dari 8 negara Asean. Tahun 2007, PDB per kapita Indonesia sebesar US$ 1.925 masih jauh dibandingkan dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.
Bagaimana dengan korupsi? Dalam catatan Transparansi International, tadinya Indonesia masuk jajaran 10 negara terkorup di dunia, sejak tahun 2003 Indonesia tidak lagi masuk dalam daftar tersebut. Kendati demikian, ada kecenderungan korupsi semakin merata dari pusat hingga desa, dengan aktor yang makin beragam dari pejabat pemerintah, anggota dewan, parpol, peradilan, pengusaha, bankir, BI, hingga aparat penegak hukum.
Ketimpangan Tinggi
Bagaimana dengan ketimpangan? Pierre Van der Eng, dalam buku Indonesia Today (2001) yang disunting Grayson Llyod & Shanon Smith, menulis tentang strata ekonomi penduduk Indonesia di zaman penjajahan. Pakar sejarah ekonomi dari Australian National University ini mencatat, pada 1930, 51,1 juta penduduk pribumi (Indonesia) yang merupakan 97,4% dari seluruh penduduk yang berjumlah 60,7 juta hanya menerima 3,6 juta gulden (0,54%) dari pendapatan "nasional" Hindia Belanda.
Sementara itu, penduduk Asia lain yang berjumlah 1,3 juta (2,2%) menerima 0,4 juta gulden (0,06%); dan 241.000 orang Eropa (kebanyakan Belanda) menerima 665 juta gulden (99,4%). Sangat timpangnya pembagian pendapatan nasional inilah yang sulit diterima para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia yang bersumpah tahun 1928 di Jakarta.
Setelah Indonesia merdeka, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajahan, namun konglomerasi (1987-1994) di era Soeharto telah menciptakan ketimpangan ekonomi luar biasa. Inilah yang menjadi bom waktu dan meledak sebagai krismon 1997. Dalam 26 tahun (1971-1997), rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan 9,8 (1997). Rasio gini, sebagai indikator ketimpangan pendapatan, meningkat berturut-turut dari 0,18 menjadi 0,21 dan 0,24 masing-masing pada tahun 1971, 1983, 1997.
Bagaimana kondisi ketimpangan di era reformasi? Memang PDB per kapita Indonesia meningkat, namun ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Tingginya ketimpangan diukur dengan: Pertama, rasio gini yang meningkat dari 0,29 pada tahun 2002 menjadi 0,35 pada tahun 2006. Kedua, kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk termiskin mengalami penurunan dari 20,9 tahun 2002 menjadi 19,2 pada tahun 2006. Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40% penduduk termiskin justru diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20% kelompok terkaya dari 44,7% menjadi 45,7% pada tahun yang sama.
Pertanyaannya, mengapa terjadi pertumbuhan tanpa diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan di Indonesia? Pertama, desain hubungan fiskal antar pusat dan daerah masih menempatkan pembiayaan pembangunan daerah dalam posisi tergantung dengan subsidi dari pusat. Daerah yang miskin sumber daya alam (SDA) umumnya menggantungkan dana dari DAU (Dana Alokasi Umum). Daerah yang kaya SDA, seperti Riau, Kaltim, Papua, Aceh, porsi bagi hasil SDA lebih menonjol daripada DAU dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Beberapa studi menunjukkan bagi hasil SDA dan DAU ini semakin memperlebar kesenjangan antardaerah di Indonesia.
Kedua, alokasi APBD di sebagian besar daerah provinsi/kabupaten/kota lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur daripada belanja publik. Euforia demokrasi dan otonomi daerah memang memungkinkan elite politik daerah membelanjakan APBD untuk kepentingan mesin birokrasi, seperti studi banding, rapat, mobil dinas, perjalanan dinas, gaji, dan berbagai tunjangan. Pemerintah pusat mensinyalir banyak dana daerah yang ditanamkan dalam SBI (Sertifikat Bank Indonesia).
Ketiga, pembangunan daerah memiliki pola yang tidak selalu sama dengan arahan pemerintah pusat mengingat adanya perbedaan potensi, masalah, sumber pertumbuhan ekonomi, dan alokasi belanja APBD. Bila pembangunan daerah
di 464 kabupaten/kota dan 33 provinsi diibaratkan musik, polanya ada yang senang dengan dangdut, jazz, klasik, keroncong, dan qasidahan. Justru pemerintah pusatlah yang seharusnya menjadi dirigen agar terjadi koherensi, keterkaitan, dan sinergi pembangunan antardaerah dan antara pusat-daerah.
Keempat, program-program pengentasan kemiskinan terbukti belum mengurangi jumlah penduduk miskin secara subtansial. Salah satu sebabnya karena dana dan desain program pengentasan kemiskinan kebanyakan dari pusat, yang banyak dibantu dengan dana dari luar negeri. Selain itu, tidak banyak daerah yang mendesain sendiri dan membiayai program antikemiskinan dari dana APBD. Bantuan langsung tunai (BLT) hanya memberi ikan tidak mendidik si miskin agar bisa mencari dan menjual ikan. BLT yang masih akan diterapkan tahun ini perlu dikaji ulang karena terbukti tidak efektif menurunkan jumlah orang miskin bahkan rawan menimbulkan konflik horizontal.
Kebangkitan Nasional
Tidak berlebihan bila dikatakan agaknya reformasi ekonomi di negeri ini terbukti belum on the right track, tidak berkualitas, dan hanya menguntungkan kelompok elite dan kaya di negeri ini. Ada indikasi kuat terjadinya trickle up effect, efek muncrat ke atas, dalam proses pembangunan di era reformasi. Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa musuh bersama saat ini adalah kemiskinan, ketimpangan, korupsi, dan ketidakadilan. Nasionalisme seolah dikhianati oleh para pelaku korupsi multilevel.
Barangkali momentum 100 tahun ini merupakan salah satu kesempatan untuk memikirkan apa peran kita agar bangsa Indonesia bisa bangkit dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kebangkitan nasional terjadi bila kemiskinan sudah langka; atau ketika tidak ada lagi yang buta aksara; atau ketika semakin mudah akses modal, pasar, bahan baku, dan teknologi bagi usaha kecil dan mikro; atau ketika semakin banyak produk lokal menang dalam persaingan global; atau ketika tidak ada lagi rakyat yang antre beras, minyak tanah, dan bahan bakar minyak (BBM).
Dengan data-data dan fakta di atas agaknya 10 tahun perjalanan reformasi di negeri ini sudah terbukti salah arah. Bila ada yang bilang sudah on the right track dapat dipastikan saat ini berada wrong gear, persneling yang keliru karena pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas dan jobless growth.
Dengan sisa waktu sekitar 1,5 tahun, mampukah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinetnya melakukan perubahan mendasar dan menegaskan ke mana arah reformasi Indonesia? Apakah kita perlu ganti jalan baru, mobil baru, atau sopir baru? Reformasi Indonesia berada di persimpangan jalan setelah 10 tahun krisis dan 100 tahun Kebangkitan Nasional.
Oleh Mudrajad Kuncoro
Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM; anggota Tim Ahli Ekonomi Kadin; http://www.mudrajad.com.
Diktum reformasi mengalami evolusi sejalan dengan sejarah perjalanan bangsa ini. Di masa penjajahan dan Orde Lama, ia diterjemahkan sebagai revolusi. Di masa Orde Baru, ia dijabarkan dalam tahap-tahap pembangunan. Di era pasca-Soeharto, reformasi secara singkat diartikan perombakan tatanan lama yang otoriter, korup, dan timpang, menuju tatanan baru yang lebih demokratik, prorakyat, dan berkeadilan.
Hasilnya setelah 10 tahun terakhir, Indonesia menjadi negara demokratis dengan peringkat 77 dari 150 negara di dunia menurut World Audit. Rakyat tidak hanya bebas memilih presiden, gubernur, bupati, walikota, dan wakil rakyat di DPR/DPRD, namun juga bebas berdemo dan bersuara. Tidak hanya demokrasi yang dinikmati, tetapi juga democrazy, tiada hari tanpa demo.
Dilihat dari kinerja ekonomi, dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, Indonesia belum bisa dikatakan termasuk best performer. Ini terlihat setidaknya dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia yang hanya menduduki peringkat 4 dari 8 negara Asean. Tahun 2007, PDB per kapita Indonesia sebesar US$ 1.925 masih jauh dibandingkan dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.
Bagaimana dengan korupsi? Dalam catatan Transparansi International, tadinya Indonesia masuk jajaran 10 negara terkorup di dunia, sejak tahun 2003 Indonesia tidak lagi masuk dalam daftar tersebut. Kendati demikian, ada kecenderungan korupsi semakin merata dari pusat hingga desa, dengan aktor yang makin beragam dari pejabat pemerintah, anggota dewan, parpol, peradilan, pengusaha, bankir, BI, hingga aparat penegak hukum.
Ketimpangan Tinggi
Bagaimana dengan ketimpangan? Pierre Van der Eng, dalam buku Indonesia Today (2001) yang disunting Grayson Llyod & Shanon Smith, menulis tentang strata ekonomi penduduk Indonesia di zaman penjajahan. Pakar sejarah ekonomi dari Australian National University ini mencatat, pada 1930, 51,1 juta penduduk pribumi (Indonesia) yang merupakan 97,4% dari seluruh penduduk yang berjumlah 60,7 juta hanya menerima 3,6 juta gulden (0,54%) dari pendapatan "nasional" Hindia Belanda.
Sementara itu, penduduk Asia lain yang berjumlah 1,3 juta (2,2%) menerima 0,4 juta gulden (0,06%); dan 241.000 orang Eropa (kebanyakan Belanda) menerima 665 juta gulden (99,4%). Sangat timpangnya pembagian pendapatan nasional inilah yang sulit diterima para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia yang bersumpah tahun 1928 di Jakarta.
Setelah Indonesia merdeka, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajahan, namun konglomerasi (1987-1994) di era Soeharto telah menciptakan ketimpangan ekonomi luar biasa. Inilah yang menjadi bom waktu dan meledak sebagai krismon 1997. Dalam 26 tahun (1971-1997), rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan 9,8 (1997). Rasio gini, sebagai indikator ketimpangan pendapatan, meningkat berturut-turut dari 0,18 menjadi 0,21 dan 0,24 masing-masing pada tahun 1971, 1983, 1997.
Bagaimana kondisi ketimpangan di era reformasi? Memang PDB per kapita Indonesia meningkat, namun ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Tingginya ketimpangan diukur dengan: Pertama, rasio gini yang meningkat dari 0,29 pada tahun 2002 menjadi 0,35 pada tahun 2006. Kedua, kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk termiskin mengalami penurunan dari 20,9 tahun 2002 menjadi 19,2 pada tahun 2006. Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40% penduduk termiskin justru diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20% kelompok terkaya dari 44,7% menjadi 45,7% pada tahun yang sama.
Pertanyaannya, mengapa terjadi pertumbuhan tanpa diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan di Indonesia? Pertama, desain hubungan fiskal antar pusat dan daerah masih menempatkan pembiayaan pembangunan daerah dalam posisi tergantung dengan subsidi dari pusat. Daerah yang miskin sumber daya alam (SDA) umumnya menggantungkan dana dari DAU (Dana Alokasi Umum). Daerah yang kaya SDA, seperti Riau, Kaltim, Papua, Aceh, porsi bagi hasil SDA lebih menonjol daripada DAU dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Beberapa studi menunjukkan bagi hasil SDA dan DAU ini semakin memperlebar kesenjangan antardaerah di Indonesia.
Kedua, alokasi APBD di sebagian besar daerah provinsi/kabupaten/kota lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur daripada belanja publik. Euforia demokrasi dan otonomi daerah memang memungkinkan elite politik daerah membelanjakan APBD untuk kepentingan mesin birokrasi, seperti studi banding, rapat, mobil dinas, perjalanan dinas, gaji, dan berbagai tunjangan. Pemerintah pusat mensinyalir banyak dana daerah yang ditanamkan dalam SBI (Sertifikat Bank Indonesia).
Ketiga, pembangunan daerah memiliki pola yang tidak selalu sama dengan arahan pemerintah pusat mengingat adanya perbedaan potensi, masalah, sumber pertumbuhan ekonomi, dan alokasi belanja APBD. Bila pembangunan daerah
di 464 kabupaten/kota dan 33 provinsi diibaratkan musik, polanya ada yang senang dengan dangdut, jazz, klasik, keroncong, dan qasidahan. Justru pemerintah pusatlah yang seharusnya menjadi dirigen agar terjadi koherensi, keterkaitan, dan sinergi pembangunan antardaerah dan antara pusat-daerah.
Keempat, program-program pengentasan kemiskinan terbukti belum mengurangi jumlah penduduk miskin secara subtansial. Salah satu sebabnya karena dana dan desain program pengentasan kemiskinan kebanyakan dari pusat, yang banyak dibantu dengan dana dari luar negeri. Selain itu, tidak banyak daerah yang mendesain sendiri dan membiayai program antikemiskinan dari dana APBD. Bantuan langsung tunai (BLT) hanya memberi ikan tidak mendidik si miskin agar bisa mencari dan menjual ikan. BLT yang masih akan diterapkan tahun ini perlu dikaji ulang karena terbukti tidak efektif menurunkan jumlah orang miskin bahkan rawan menimbulkan konflik horizontal.
Kebangkitan Nasional
Tidak berlebihan bila dikatakan agaknya reformasi ekonomi di negeri ini terbukti belum on the right track, tidak berkualitas, dan hanya menguntungkan kelompok elite dan kaya di negeri ini. Ada indikasi kuat terjadinya trickle up effect, efek muncrat ke atas, dalam proses pembangunan di era reformasi. Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa musuh bersama saat ini adalah kemiskinan, ketimpangan, korupsi, dan ketidakadilan. Nasionalisme seolah dikhianati oleh para pelaku korupsi multilevel.
Barangkali momentum 100 tahun ini merupakan salah satu kesempatan untuk memikirkan apa peran kita agar bangsa Indonesia bisa bangkit dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kebangkitan nasional terjadi bila kemiskinan sudah langka; atau ketika tidak ada lagi yang buta aksara; atau ketika semakin mudah akses modal, pasar, bahan baku, dan teknologi bagi usaha kecil dan mikro; atau ketika semakin banyak produk lokal menang dalam persaingan global; atau ketika tidak ada lagi rakyat yang antre beras, minyak tanah, dan bahan bakar minyak (BBM).
Dengan data-data dan fakta di atas agaknya 10 tahun perjalanan reformasi di negeri ini sudah terbukti salah arah. Bila ada yang bilang sudah on the right track dapat dipastikan saat ini berada wrong gear, persneling yang keliru karena pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas dan jobless growth.
Dengan sisa waktu sekitar 1,5 tahun, mampukah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinetnya melakukan perubahan mendasar dan menegaskan ke mana arah reformasi Indonesia? Apakah kita perlu ganti jalan baru, mobil baru, atau sopir baru? Reformasi Indonesia berada di persimpangan jalan setelah 10 tahun krisis dan 100 tahun Kebangkitan Nasional.
Oleh Mudrajad Kuncoro
Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM; anggota Tim Ahli Ekonomi Kadin; http://www.mudrajad.com.
Langganan:
Postingan (Atom)