Malam minggu. Hawa panas dan angin seolah diam tak berhembus. Malam ini saya bermalam di rumah ibu saya. Selain rindu masakan sambel goreng ati yang dijanjikan, saya juga ingin ia bercerita mengenai Presiden Soekarno. Ketika semua mata saat ini sibuk tertuju, seolah menunggu saat saat berpulangnya Soeharto, saya justru lebih tertarik mendengar penuturan saat berpulang Sang proklamator. Karena orang tua saya adalah salah satu orang yang pertama tama bisa melihat secara langsung jenasah Soekarno.
Saat itu medio Juni 1970. Ibu yang baru pulang berbelanja, mendapatkan Bapak (almarhum ) sedang menangis sesenggukan.
“ Pak Karno seda “ ( meninggal )
Dengan menumpang kendaraan militer mereka bisa sampai di Wisma Yaso. Suasana sungguh sepi. Tidak ada penjagaan dari kesatuan lain kecuali 3 truk berisi prajurit Marinir ( dulu KKO ). Saat itu memang Angkatan Laut, khususnya KKO sangat loyal terhadap Bung Karno. Jenderal KKO Hartono – Panglima KKO – pernah berkata ,
“ Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO. Merah kata Bung Karno, merah kata KKO “
Banyak prediksi memperkirakan seandainya saja Bung Karno menolak untuk turun, dia dengan mudah akan melibas Mahasiswa dan Pasukan Jendral Soeharto, karena dia masih didukung oleh KKO, Angkatan Udara, beberapa divisi Angkatan Darat seperti Brawijaya dan terutama Siliwangi dengan panglimanya May.Jend Ibrahim Ajie.
Namun Bung Karno terlalu cinta terhadap negara ini. Sedikitpun ia tidak mau memilih opsi pertumpahan darah sebuah bangsa yang telah dipersatukan dengan susah payah. Ia memilih sukarela turun, dan membiarkan dirinya menjadi tumbal sejarah.
The winner takes it all. Begitulah sang pemenang tak akan sedikitpun menyisakan ruang bagi mereka yang kalah. Soekarno harus meninggalkan istana pindah ke istana Bogor. Tak berapa lama datang surat dari Panglima Kodam Jaya – Mayjend Amir Mahmud – disampaikan jam 8 pagi yang meminta bahwa Istana Bogor harus sudah dikosongkan jam 11 siang. Buru buru Bu Hartini, istri Bung Karno mengumpulkan pakaian dan barang barang yang dibutuhkan serta membungkusnya dengan kain sprei. Barang barang lain semuanya ditinggalkan.
“ Het is niet meer mijn huis “ – sudahlah, ini bukan rumah saya lagi , demikian Bung Karno menenangkan istrinya.
Sejarah kemudian mencatat, Soekarno pindah ke Istana Batu Tulis sebelum akhirnya dimasukan kedalam karantina di Wisma Yaso.
Beberapa panglima dan loyalis dipenjara. Jendral Ibrahim Adjie diasingkan menjadi dubes di London. Jendral KKO Hartono secara misterius mati terbunuh di rumahnya.
penguburan-soekarno.jpgKembali ke kesaksian yang diceritakan ibu saya. Saat itu belum banyak yang datang, termasuk keluarga Bung Karno sendiri. Tak tahu apa mereka masih di RSPAD sebelumnya. Jenasah dibawa ke Wisma Yaso. Di ruangan kamar yang suram, terbaring sang proklamator yang separuh hidupnya dihabiskan di penjara dan pembuangan kolonial Belanda. Terbujur dan mengenaskan. Hanya ada Bung Hatta dan Ali Sadikin – Gubernur Jakarta – yang juga berasal dari KKO Marinir.
Bung Karno meninggal masih mengenakan sarung lurik warna merah serta baju hem coklat. Wajahnya bengkak bengkak dan rambutnya sudah botak.
Kita tidak membayangkan kamar yang bersih, dingin berAC dan penuh dengan alat alat medis disebelah tempat tidurnya. Yang ada hanya termos dengan gelas kotor, serta sesisir buah pisang yang sudah hitam dipenuhi jentik jentik seperti nyamuk. Kamar itu agak luas, dan jendelanya blong tidak ada gordennya. Dari dalam bisa terlihat halaman belakang yang ditumbuhi rumput alang alang setinggi dada manusia !.
Setelah itu Bung Karno diangkat. Tubuhnya dipindahkan ke atas karpet di lantai di ruang tengah.
Ibu dan Bapak saya serta beberapa orang disana sungkem kepada jenasah, sebelum akhirnya Guntur Soekarnoputra datang, dan juga orang orang lain.
Namun Pemerintah orde baru juga kebingungan kemana hendak dimakamkan jenasah proklamator. Walau dalam Bung Karno berkeingan agar kelak dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor. Pihak militer tetap tak mau mengambil resiko makam seorang Soekarno yang berdekatan dengan ibu kota.
Maka dipilih Blitar, kota kelahirannya sebagai peristirahatan terakhir. Tentu saja Presiden Soeharto tidak menghadiri pemakaman ini.
Dalam catatan Kolonel Saelan, bekas wakil komandan Cakrabirawa,
“ Bung karno diinterogasi oleh Tim Pemeriksa Pusat di Wisma Yaso. Pemeriksaan dilakukan dengan cara cara yang amat kasar, dengan memukul mukul meja dan memaksakan jawaban. Akibat perlakuan kasar terhadap Bung Karno, penyakitnya makin parah karena memang tidak mendapatkan pengobatan yang seharusnya diberikan. “
( Dari Revolusi 1945 sampai Kudeta 1966 )
dr. Kartono Mohamad yang pernah mempelajari catatan tiga perawat Bung Karno sejak 7 februari 1969 sampai 9 Juni 1970 serta mewancarai dokter Bung Karno berkesimpulan telah terjadi penelantaran. Obat yang diberikan hanya vitamin B, B12 dan duvadillan untuk mengatasi penyempitan darah. Padahal penyakitnya gangguan fungsi ginjal. Obat yang lebih baik dan mesin cuci darah tidak diberikan.
( Kompas 11 Mei 2006 )
Rachmawati Soekarnoputri, menjelaskan lebih lanjut,
“ Bung Karno justru dirawat oleh dokter hewan saat di Istana Batutulis. Salah satu perawatnya juga bukan perawat. Tetapi dari Kowad “
( Kompas 13 Januari 2008 )
kabinet-ampera.jpgSangat berbeda dengan dengan perlakuan terhadap mantan Presiden Soeharto, yang setiap hari tersedia dokter dokter dan peralatan canggih untuk memperpanjang hidupnya, dan masih didampingi tim pembela yang dengan sangat gigih membela kejahatan yang dituduhkan. Sekalipun Soeharto tidak pernah datang berhadapan dengan pemeriksanya, dan ketika tim kejaksaan harus datang ke rumahnya di Cendana. Mereka harus menyesuaikan dengan jadwal tidur siang sang Presiden !
Malam semakin panas. Tiba tiba saja udara dalam dada semakin bertambah sesak. Saya membayangkan sebuah bangsa yang menjadi kerdil dan munafik. Apakah jejak sejarah tak pernah mengajarkan kejujuran ketika justru manusia merasa bisa meniupkan roh roh kebenaran ? Kisah tragis ini tidak banyak diketahui orang. Kesaksian tidak pernah menjadi hakiki karena selalu ada tabir tabir di sekelilingnya yang diam membisu. Selalu saja ada korban dari mereka yang mempertentangkan benar atau salah.
Butuh waktu bagi bangsa ini untuk menjadi arif.
Kesadaran adalah Matahari
Kesabaran adalah Bumi
Keberanian menjadi cakrawala
Perjuangan adalah pelaksanaan kata kata
( * WS Rendra )
Kamis, 03 Februari 2011
Boediono Dituding Terlibat Crime Criminal Pajak Bank Mandiri
Wakil Presiden Boediono diminta mengklarifikasi keterlibatan dirinya dalam kasus “Big Fish” yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp 2,5 triliun. Demikian dikatakan Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia, Sasmito Hadinagoro kepada wartawan di kawasan Tandean, Jakarta Selatan.
Kasus “Big Fish” ini, jelas Sasmito, terjadi pada tahun 2002 menjelang go public Bank Mandiri hasil merger sejumlah bank collapse.
Bank plat merah itu harusnya dikenai kewajiban membayar pajak sebesar Rp 2,2 triliun kepada negara. Anehnya, kewajiban tersebut malah dihapuskan.
Boediono berperan besar ketika kasus ini terjadi. Karena dialah Menteri Keuangan ketika itu yang penambahan pasal 4A dalam Keputusan Menteri Keuangan yang dikeluarkan pada 14 Mei 2003. Pasal itu mengatur penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.
Keputusan Boediono menyisipkan pasal 4A itu, sebutnya lagi dalam jumpa pers, patut diduga merupakan crime policy yang dilakukan pejabat publik.
Tidak hanya itu. Negara kembali dirugikan lewat proses restitusi atau lebih bayar pajak sebesar Rp 363 miliar. Dengan demikian, dalam kasus ini Boediono patut diduga melenyapkan penerimaan negara sebesar Rp 2,5 triliun.
Sumber: http://rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=5544
Kasus “Big Fish” ini, jelas Sasmito, terjadi pada tahun 2002 menjelang go public Bank Mandiri hasil merger sejumlah bank collapse.
Bank plat merah itu harusnya dikenai kewajiban membayar pajak sebesar Rp 2,2 triliun kepada negara. Anehnya, kewajiban tersebut malah dihapuskan.
Boediono berperan besar ketika kasus ini terjadi. Karena dialah Menteri Keuangan ketika itu yang penambahan pasal 4A dalam Keputusan Menteri Keuangan yang dikeluarkan pada 14 Mei 2003. Pasal itu mengatur penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.
Keputusan Boediono menyisipkan pasal 4A itu, sebutnya lagi dalam jumpa pers, patut diduga merupakan crime policy yang dilakukan pejabat publik.
Tidak hanya itu. Negara kembali dirugikan lewat proses restitusi atau lebih bayar pajak sebesar Rp 363 miliar. Dengan demikian, dalam kasus ini Boediono patut diduga melenyapkan penerimaan negara sebesar Rp 2,5 triliun.
Sumber: http://rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=5544
Detik-detik Menjelang Kematian Bung Karno
Penasaran ingin mengetahui kondisi Bung Karno selama berada dalam tahanan Orde Baru? Bagaimana keadaan Bung Karno menjelang ajal menjemput nyawa? Untuk menjawab rasa penasaran banyak orang itu, Rachmawati Soekarnoputri membongkar sejumlah dokumen tentang kesehatan Bung Karno, siang itu di kantor Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS), di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Dokumen-dokumen berusia 36 tahun itu menggambarkan kondisi kesehatan Bung Karno, terutama setelah dia tidak lagi menjadi presiden. Juga menggambarkan perlakuan penguasa ketika itu terhadap Bung Karno.
Memasuki pertengahan Agustus 1965 kesehatan Bung Karno drop drastis. Pada 4 Agustus ia terjatuh dan collapse di kamarnya di Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah kabar menyebutkan, Bung Karno terjatuh karena serangan stroke. Dia sempat dibawa ke Istana Bogor untuk mendapat perawatan intensif.
Peristiwa Bung Karno collapse sempat melahirkan berbagai rumor yang sulit dikonfirmasi. Sempat pula berkembang spekulasi yang mengatakan bahwa Bung Karno tidak akan mampu menyampaikan pidato kenegaraan pada peringatan hari proklamasi 17 Agustus 1965.
Kesehatan Bung Karno yang memburuk ini pula yang ikut memperpanas konstelasi politik nasional saat itu. Suhu politik dan persaingan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sebelumnya sempat mengusulkan ide angkatan kelima dengan TNI Angkatan Darat semakin panas.
Kehadiran tim dokter dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang membantu pengobatan Bung Karno juga mempertajam konflik di antara PKI dan AD. Sebab RRT dianggap sebagai sponsor utama ide angkatan kelima yang bikin resah itu. Di tengah suhu politik yang semakin panas, Bung Karno kembali muncul pada peringatan detik-detik proklamasi ke-20 di Istana Merdeka. Dia hadir lengkap dengan pakaian kebesaran dan tongkat komando yang seakan tak pernah lepas dari genggaman.
Singkat cerita, Maret 1967 Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden. Sejak itu Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakkan kaki di Jakarta. Maret 1968, Soeharto dilantik sebagai presiden. Menyusul pelantikan itu, di awal April 1968, Bung Karno angkat kaki meninggalkan Istana Bogor.
Dari istana yang berseberangan dengan Kebun Raya Bogor, Bung Karno pindah ke Batu Tulis. Tetapi udara Bogor yang dingin kala itu amat mengganggu kesehatannya yang tak kunjung membaik. Rematik Bung Karno semakin parah dan menyerangnya bertubi-tubi setiap hari. Di saat sakit yang semakin tak tertahankan, Bung Karno mengutus Rachma ke Jakarta, menyampaikan surat permohonan kepada Soeharto agar dia diperbolehkan kembali ke Jakarta.
Beberapa bulan kemudian, Bung Karno kembali menginjakkan kaki di Jakarta, tepatnya di Wisma Yasso, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Di Wisma Yasso, rumah Dewi Soekarno yang kini menjadi Museum Satria Mandala itu, Bung Karno dijaga ekstra ketat siang dan malam.
“Ada satu periode dimana kami, anak-anaknya, tak boleh bertemu dengan beliau. Begitu juga dengan kerabat keluarga yang lain. Tetapi ada satu periode dimana saya bisa menjenguk Bapak tiga hingga empat kali dalam seminggu,” kenang Rachma.
Tanggal 6 Juni 1970, bertepatan dengan hari ulang tahun Bung Karno yang ke-69, Rachma dan Guruh menjenguk Bung Karno di Wisma Yasso. Rachma masih ingat, saat itu Bung Karno tengah berbaring di sofa. Sekujur tubuhnya bengkak. Suaranya sudah tak jelas lagi. Begitu juga dengan pandangan matanya.
Sakit ginjal yang diderita Bapak tak pernah diobati secara layak, ujar Rachma lagi. Dalam kunjungan itu, Rachma memotret Bung Karno. Foto itu kemudian diberikan Rachma kepada seorang jurnalis kenalannya. Urusan memotret ini membuat Rachma berurusan dengan Corps Polisi Militer (CPM).
“Mengapa saya tak boleh memotret BK. Memang status BK apa?” tanya Rachma ketika diinterogasi.
Dengan ringan si pejabat CPM menjawab, Bung Karno adalah tahanan. Setelah bertahun-tahun, itu adalah pengakuan pertama dari mulut mereka, ujar Rachma. Beberapa hari setelah kunjungan Rachma itu, Bung Karno dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Kesehatannya semakin memburuk.
Tanggal 21 Juni 1970, sekitar pukul 04.30 WIB, pihak RSPAD menghubungi Rachma. Dia diminta segera ke RSPAD menemui Bung Karno. Sekitar pukul 07.00 WIB, Rachma dan saudara-saudaranya dipersilakan memasuki ruang rawat Bung Karno. Alat bantu pernafasan dan jarum infus telah dilepas. Bung Karno tergolek lemah. Matanya tertutup rapat, nafasnya satu-satu. Tak lama, malaikat maut menjemput sang proklamator itu.
(Dimuat pertama kali di Rakyat Merdeka, 12 Mei 2006 dengan judul “Sebelum Jarum Infus Bung Karno Dilepas”)
Dokumen-dokumen berusia 36 tahun itu menggambarkan kondisi kesehatan Bung Karno, terutama setelah dia tidak lagi menjadi presiden. Juga menggambarkan perlakuan penguasa ketika itu terhadap Bung Karno.
Memasuki pertengahan Agustus 1965 kesehatan Bung Karno drop drastis. Pada 4 Agustus ia terjatuh dan collapse di kamarnya di Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah kabar menyebutkan, Bung Karno terjatuh karena serangan stroke. Dia sempat dibawa ke Istana Bogor untuk mendapat perawatan intensif.
Peristiwa Bung Karno collapse sempat melahirkan berbagai rumor yang sulit dikonfirmasi. Sempat pula berkembang spekulasi yang mengatakan bahwa Bung Karno tidak akan mampu menyampaikan pidato kenegaraan pada peringatan hari proklamasi 17 Agustus 1965.
Kesehatan Bung Karno yang memburuk ini pula yang ikut memperpanas konstelasi politik nasional saat itu. Suhu politik dan persaingan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sebelumnya sempat mengusulkan ide angkatan kelima dengan TNI Angkatan Darat semakin panas.
Kehadiran tim dokter dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang membantu pengobatan Bung Karno juga mempertajam konflik di antara PKI dan AD. Sebab RRT dianggap sebagai sponsor utama ide angkatan kelima yang bikin resah itu. Di tengah suhu politik yang semakin panas, Bung Karno kembali muncul pada peringatan detik-detik proklamasi ke-20 di Istana Merdeka. Dia hadir lengkap dengan pakaian kebesaran dan tongkat komando yang seakan tak pernah lepas dari genggaman.
Singkat cerita, Maret 1967 Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden. Sejak itu Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakkan kaki di Jakarta. Maret 1968, Soeharto dilantik sebagai presiden. Menyusul pelantikan itu, di awal April 1968, Bung Karno angkat kaki meninggalkan Istana Bogor.
Dari istana yang berseberangan dengan Kebun Raya Bogor, Bung Karno pindah ke Batu Tulis. Tetapi udara Bogor yang dingin kala itu amat mengganggu kesehatannya yang tak kunjung membaik. Rematik Bung Karno semakin parah dan menyerangnya bertubi-tubi setiap hari. Di saat sakit yang semakin tak tertahankan, Bung Karno mengutus Rachma ke Jakarta, menyampaikan surat permohonan kepada Soeharto agar dia diperbolehkan kembali ke Jakarta.
Beberapa bulan kemudian, Bung Karno kembali menginjakkan kaki di Jakarta, tepatnya di Wisma Yasso, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Di Wisma Yasso, rumah Dewi Soekarno yang kini menjadi Museum Satria Mandala itu, Bung Karno dijaga ekstra ketat siang dan malam.
“Ada satu periode dimana kami, anak-anaknya, tak boleh bertemu dengan beliau. Begitu juga dengan kerabat keluarga yang lain. Tetapi ada satu periode dimana saya bisa menjenguk Bapak tiga hingga empat kali dalam seminggu,” kenang Rachma.
Tanggal 6 Juni 1970, bertepatan dengan hari ulang tahun Bung Karno yang ke-69, Rachma dan Guruh menjenguk Bung Karno di Wisma Yasso. Rachma masih ingat, saat itu Bung Karno tengah berbaring di sofa. Sekujur tubuhnya bengkak. Suaranya sudah tak jelas lagi. Begitu juga dengan pandangan matanya.
Sakit ginjal yang diderita Bapak tak pernah diobati secara layak, ujar Rachma lagi. Dalam kunjungan itu, Rachma memotret Bung Karno. Foto itu kemudian diberikan Rachma kepada seorang jurnalis kenalannya. Urusan memotret ini membuat Rachma berurusan dengan Corps Polisi Militer (CPM).
“Mengapa saya tak boleh memotret BK. Memang status BK apa?” tanya Rachma ketika diinterogasi.
Dengan ringan si pejabat CPM menjawab, Bung Karno adalah tahanan. Setelah bertahun-tahun, itu adalah pengakuan pertama dari mulut mereka, ujar Rachma. Beberapa hari setelah kunjungan Rachma itu, Bung Karno dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Kesehatannya semakin memburuk.
Tanggal 21 Juni 1970, sekitar pukul 04.30 WIB, pihak RSPAD menghubungi Rachma. Dia diminta segera ke RSPAD menemui Bung Karno. Sekitar pukul 07.00 WIB, Rachma dan saudara-saudaranya dipersilakan memasuki ruang rawat Bung Karno. Alat bantu pernafasan dan jarum infus telah dilepas. Bung Karno tergolek lemah. Matanya tertutup rapat, nafasnya satu-satu. Tak lama, malaikat maut menjemput sang proklamator itu.
(Dimuat pertama kali di Rakyat Merdeka, 12 Mei 2006 dengan judul “Sebelum Jarum Infus Bung Karno Dilepas”)
Cara Korporasi Membunuh Gerakan Sosial Digital
Saat ini bukan hanya negara yang berpotensi membungkam gerakan sosial digital tapi juga korporasi. Situs jejaring sosial menjadi salah satu medianya.
Jalan Lain Menuju Kebebasan
Cara Korporasi Membunuh Gerakan Sosial Digital
tinggalkan komentar »
Sumber: http://www.satuportal.net/content/cara-korporasi-membunuh-gerakan-sosial-digital
Satudunia, Jakarta. Saat ini bukan hanya negara yang berpotensi membungkam gerakan sosial digital tapi juga korporasi. Situs jejaring sosial menjadi salah satu medianya.
***
Di sebuah dinding di facebook seorang kawan tertulis kekecewaannya terhadap group perusahaan yang terkait dengan semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia juga ikut berbagai group dan cause di facebook yang terkait dengan kasus lumpur Lapindo. Di twitter ia juga aktif memposting artikel-artikel yang menuliskan kegetiran hidup korban Lapindo.
Apa yang dilakukan seorang kawan tadi adalah bagian dari sebuah gerakan sosial digital yang sekarang marak di negeri ini. Ancaman pasal karet pencemaan nama baik dari negara melalui UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) nampaknya tidak mampu membendung laju gerakan sosial digital. Korporasi pun nampaknya mulai enggan menggunakan pasal karet UU ITE setelah heboh kasus Prita Mulyasari melawan RS OMNI Internasional.
Namun rupanya ada cara yang lebih efektif bagi korporasi untuk membunuh gerakan sosial digital itu. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan akun jejaring sosial seperti facebook atau twitter untuk mengawasi pekerjanya. Seorang presiden direktur sebuah perusahaan, seperti ditulis oleh Majalah TEMPO (edisi 3 Oktober 2010), mengaku pernah memecat karyawannya karena menjelek-jelekan perusahaan di dunia maya.
Tentu saja, seperti ditulis dalam Majalah TEMPO itu, dalam keterangan resminya perusahaan selalu menutupi alasan memecat karyawannya karena prilaku di dunia maya.
Celakanya, definisi menjelek-jelekan perusahaan ini sama karetnya dengan definisi pencemaran nama baik di UU ITE. Seroang yang kebetulan bekerja di Group Bakrie misalnya, akan enggan untuk masuk dalam sebuah group atau cause yang mengkrtisi kasus lumpur Lapindo di facebook. Tergabungnya mereka dalam group atau cause di facebook itu bisa saja dituduh sebagai upaya menjelek-jelekan perusahaan. Begitu pula pekerja RS Omni Internasional misalnya, akan enggan bergabung dalam group solidaritas untuk Prita Mulyasari. Meskipun hati nurani mereka ingin sekali tergabung dalam group atau cause di facebook sebagai bentuk solidaritas terhadap ketidakdilan dalam kasus lumpur Lapindo atau Prita Mulyasari.
Bukan hanya terhadap karyawan yang telah bekerja. Korporasi juga melakukan hal yang sama untuk menyeleksi calon karyawannya. Akibatnya para pelajar dan mahasiswa pun enggan untuk menulis secara kritis terkait dengan keserakahan korporasi di internet. Mereka juga akan enggan untuk tergabung dalam sebuah group atau cause terkait dengan solidaritas korban keserakahan sebuah perusahaan dalam sebuah kasus tertentu. Mereka tentu tidak ingin kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus kuliah atau sekolah.
Celakanya, mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Menurut iptek.net, dari tingkat pendidikan terungkap bahwa tingkat sarjana adalah pengguna terbanyak (43%) selanjutnya tingkat SLTA (41%). Berdasarkan profesi menunjukkan bahwa mahasiswa yang paling banyak menggunakan internet (39%).
Akhirnya jalinan solidaritas sosial di situs internet semakin sulit terbangun. Jika tidak tersandung oleh pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE, para pengguna internet, akan terancam kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari kerja jika ikut-ikutan gerakan sosial digital, terutama jika gerakan sosial digital itu bergesekan dengan kepentingan korporasi. Dan gerakan sosial digital pun secara berlahan akan mati.
Jalan Lain Menuju Kebebasan
Cara Korporasi Membunuh Gerakan Sosial Digital
tinggalkan komentar »
Sumber: http://www.satuportal.net/content/cara-korporasi-membunuh-gerakan-sosial-digital
Satudunia, Jakarta. Saat ini bukan hanya negara yang berpotensi membungkam gerakan sosial digital tapi juga korporasi. Situs jejaring sosial menjadi salah satu medianya.
***
Di sebuah dinding di facebook seorang kawan tertulis kekecewaannya terhadap group perusahaan yang terkait dengan semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia juga ikut berbagai group dan cause di facebook yang terkait dengan kasus lumpur Lapindo. Di twitter ia juga aktif memposting artikel-artikel yang menuliskan kegetiran hidup korban Lapindo.
Apa yang dilakukan seorang kawan tadi adalah bagian dari sebuah gerakan sosial digital yang sekarang marak di negeri ini. Ancaman pasal karet pencemaan nama baik dari negara melalui UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) nampaknya tidak mampu membendung laju gerakan sosial digital. Korporasi pun nampaknya mulai enggan menggunakan pasal karet UU ITE setelah heboh kasus Prita Mulyasari melawan RS OMNI Internasional.
Namun rupanya ada cara yang lebih efektif bagi korporasi untuk membunuh gerakan sosial digital itu. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan akun jejaring sosial seperti facebook atau twitter untuk mengawasi pekerjanya. Seorang presiden direktur sebuah perusahaan, seperti ditulis oleh Majalah TEMPO (edisi 3 Oktober 2010), mengaku pernah memecat karyawannya karena menjelek-jelekan perusahaan di dunia maya.
Tentu saja, seperti ditulis dalam Majalah TEMPO itu, dalam keterangan resminya perusahaan selalu menutupi alasan memecat karyawannya karena prilaku di dunia maya.
Celakanya, definisi menjelek-jelekan perusahaan ini sama karetnya dengan definisi pencemaran nama baik di UU ITE. Seroang yang kebetulan bekerja di Group Bakrie misalnya, akan enggan untuk masuk dalam sebuah group atau cause yang mengkrtisi kasus lumpur Lapindo di facebook. Tergabungnya mereka dalam group atau cause di facebook itu bisa saja dituduh sebagai upaya menjelek-jelekan perusahaan. Begitu pula pekerja RS Omni Internasional misalnya, akan enggan bergabung dalam group solidaritas untuk Prita Mulyasari. Meskipun hati nurani mereka ingin sekali tergabung dalam group atau cause di facebook sebagai bentuk solidaritas terhadap ketidakdilan dalam kasus lumpur Lapindo atau Prita Mulyasari.
Bukan hanya terhadap karyawan yang telah bekerja. Korporasi juga melakukan hal yang sama untuk menyeleksi calon karyawannya. Akibatnya para pelajar dan mahasiswa pun enggan untuk menulis secara kritis terkait dengan keserakahan korporasi di internet. Mereka juga akan enggan untuk tergabung dalam sebuah group atau cause terkait dengan solidaritas korban keserakahan sebuah perusahaan dalam sebuah kasus tertentu. Mereka tentu tidak ingin kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus kuliah atau sekolah.
Celakanya, mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Menurut iptek.net, dari tingkat pendidikan terungkap bahwa tingkat sarjana adalah pengguna terbanyak (43%) selanjutnya tingkat SLTA (41%). Berdasarkan profesi menunjukkan bahwa mahasiswa yang paling banyak menggunakan internet (39%).
Akhirnya jalinan solidaritas sosial di situs internet semakin sulit terbangun. Jika tidak tersandung oleh pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE, para pengguna internet, akan terancam kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari kerja jika ikut-ikutan gerakan sosial digital, terutama jika gerakan sosial digital itu bergesekan dengan kepentingan korporasi. Dan gerakan sosial digital pun secara berlahan akan mati.
Mengenal Hosni Mubarak
Muhammad Hosni Said Mubarak, Arab: محمد حسنى سيد مبارك Muḥammad Ḥusnī Mubārak, juga dikenal dengan Hosni Mubarak, Arab: حسنى مبارك Ḥusnī Mubārak (lahir di Kafr-El Meselha, Al Monufiyah, 4 Mei 1928; umur 82 tahun) adalah presiden Mesir sejak 14 Oktober 1981.
Mubarak ditunjuk sebagai wakil presiden setelah pangkatnya naik di jajaran Angkatan Udara Mesir. Kemudian, ia menjadi presiden untuk menggantikan presiden Anwar Al Sadat yang terbunuh pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok radikal. Ia merupakan Presiden Mesir keempat untuk masa jabatan lebih dari 15 tahun sejak menjabat pada tahun 1981. Sebagai Presiden Mesir, ia dianggap sebagai pemimpin yang paling berkuasa di wilayahnya.
Biografi
Mubarak lahir pada 4 Mei 1928 di "Kafr El-Meselha", Governorat Al Monufiyah (Mesir). Saat masih belajar di perguruan tinggi, ia bergabung dengan Akademi Militer Mesir hingga meraih gelar Bachelor's Degree dalam Pengetahuan Militer pada tahun 1949. Pada tahun 1950, ia bergabung dengan Akademi Angkatan Udara dan kembali meraih gelar Bachelor's Degree untuk Pengetahuan Aviation serta Ia mengajar di Akademi Angkatan Udara pada periode 1952-1959. Pada tahun 1964, ia diangkat sebagai Kepala Delegasi Militer Mesir untuk USSR.
Di bawah Konstitusi Mesir 1971, Presiden Mubarak memiliki kuasa yang luas atas Mesir. Bahkan, dia dianggap banyak orang sebagai seorang diktator, meskipun moderat. Ia dikenal karena posisinya yang netral dalam Konflik Israel-Palestina dan sering terlibat dalam negosiasi antar kedua pihak.
Setelah bergabung di Akademi Militer FROUNZ (Uni Soviet), ia menjadi Komandan Pangkalan Udara Barat Kairo (1964) dan menjabat Direktur Akademi Angkatan Udara pada tahun 1968. Pada tahun 1969, ia menjabat Kepala Staf Angkatan Udara dan Komandan Angkatan Udara serta Wakil Menteri Peperangan (1972). Pada 1974, ia dipromosikan ke peringkat Letnan Jendral dan Wakil-Presiden Republik Arab Mesir (1975).
Pada 1979, ia menjabat Wakil-Presiden Partai Demokratik Nasional (NDP) dan langsung menjabat Presiden Republik Arab Mesir pada 1981. Pada 1982, ia menjabat Presiden Partai Demokratik Nasional dan terpilih kembali sebagai presiden (1987). Periode 1989-1990, ia menjabat Ketua Umum Organisasi Persatuan Afrika "OAU". Ia terpilih kembali sebagai presiden pada 1993 dan menjabat lagi sebagai Ketua Umum Organisasi Persatuan Afrika "OAU" pada periode 1993-1994. Sejak Juni 1996, ia menjabat Ketua Umum Arab Summit. Ia terpilih kembali sebagai presiden pada 1999 dan menjabat Ketua Umum G-15 pada periode 1998-2000.
Pernikahannya dengan Suzanne Mubarak melahirkan memperoleh dua anak, yaitu Alaa dan Gamal.
Politik dan Jabatan Militer
* Kembali terpilih sebagai presiden untuk kelima kalinya (2005)
* Ketua G-15 (1998 & 2002)
* Kembali terpilih sebagai presiden untuk keempat kalinya (1999)
* Ketua Arab Summit sejak Juni (1996)
* Ketua OAU (1993-1994)
* Kembali terpilih sebagai presiden untuk ketiga kalinya (1993)
* Ketua OAU (1989-1990)
* Kembali terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya (1987)
* Presiden Partai Nasional Demokratik (1982)
* Presiden Republik (1981)
* Wakil Presiden Partai Nasional Demokratik (NDP) (1979)
* Wakil Presiden Republik Arab Mesir (1975)
* Promosi jabatan Letnan Jenderal (1974)
* Komandan Angkatan Udara dan Wakil Menteri Pertahanan (1972)
* Kepala Staf Angkatan Udara (1969)
* Direktur Akademi Angkatan Udara (1968)
* Komandan Angkatan Udara Kairo Barat (1964)
* Bergabung dengan Frunze Military Academy, USSR (1964)
* Lecturer di Akademi Angakatan Udara (1952-1959)
Mubarak ditunjuk sebagai wakil presiden setelah pangkatnya naik di jajaran Angkatan Udara Mesir. Kemudian, ia menjadi presiden untuk menggantikan presiden Anwar Al Sadat yang terbunuh pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok radikal. Ia merupakan Presiden Mesir keempat untuk masa jabatan lebih dari 15 tahun sejak menjabat pada tahun 1981. Sebagai Presiden Mesir, ia dianggap sebagai pemimpin yang paling berkuasa di wilayahnya.
Biografi
Mubarak lahir pada 4 Mei 1928 di "Kafr El-Meselha", Governorat Al Monufiyah (Mesir). Saat masih belajar di perguruan tinggi, ia bergabung dengan Akademi Militer Mesir hingga meraih gelar Bachelor's Degree dalam Pengetahuan Militer pada tahun 1949. Pada tahun 1950, ia bergabung dengan Akademi Angkatan Udara dan kembali meraih gelar Bachelor's Degree untuk Pengetahuan Aviation serta Ia mengajar di Akademi Angkatan Udara pada periode 1952-1959. Pada tahun 1964, ia diangkat sebagai Kepala Delegasi Militer Mesir untuk USSR.
Di bawah Konstitusi Mesir 1971, Presiden Mubarak memiliki kuasa yang luas atas Mesir. Bahkan, dia dianggap banyak orang sebagai seorang diktator, meskipun moderat. Ia dikenal karena posisinya yang netral dalam Konflik Israel-Palestina dan sering terlibat dalam negosiasi antar kedua pihak.
Setelah bergabung di Akademi Militer FROUNZ (Uni Soviet), ia menjadi Komandan Pangkalan Udara Barat Kairo (1964) dan menjabat Direktur Akademi Angkatan Udara pada tahun 1968. Pada tahun 1969, ia menjabat Kepala Staf Angkatan Udara dan Komandan Angkatan Udara serta Wakil Menteri Peperangan (1972). Pada 1974, ia dipromosikan ke peringkat Letnan Jendral dan Wakil-Presiden Republik Arab Mesir (1975).
Pada 1979, ia menjabat Wakil-Presiden Partai Demokratik Nasional (NDP) dan langsung menjabat Presiden Republik Arab Mesir pada 1981. Pada 1982, ia menjabat Presiden Partai Demokratik Nasional dan terpilih kembali sebagai presiden (1987). Periode 1989-1990, ia menjabat Ketua Umum Organisasi Persatuan Afrika "OAU". Ia terpilih kembali sebagai presiden pada 1993 dan menjabat lagi sebagai Ketua Umum Organisasi Persatuan Afrika "OAU" pada periode 1993-1994. Sejak Juni 1996, ia menjabat Ketua Umum Arab Summit. Ia terpilih kembali sebagai presiden pada 1999 dan menjabat Ketua Umum G-15 pada periode 1998-2000.
Pernikahannya dengan Suzanne Mubarak melahirkan memperoleh dua anak, yaitu Alaa dan Gamal.
Politik dan Jabatan Militer
* Kembali terpilih sebagai presiden untuk kelima kalinya (2005)
* Ketua G-15 (1998 & 2002)
* Kembali terpilih sebagai presiden untuk keempat kalinya (1999)
* Ketua Arab Summit sejak Juni (1996)
* Ketua OAU (1993-1994)
* Kembali terpilih sebagai presiden untuk ketiga kalinya (1993)
* Ketua OAU (1989-1990)
* Kembali terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya (1987)
* Presiden Partai Nasional Demokratik (1982)
* Presiden Republik (1981)
* Wakil Presiden Partai Nasional Demokratik (NDP) (1979)
* Wakil Presiden Republik Arab Mesir (1975)
* Promosi jabatan Letnan Jenderal (1974)
* Komandan Angkatan Udara dan Wakil Menteri Pertahanan (1972)
* Kepala Staf Angkatan Udara (1969)
* Direktur Akademi Angkatan Udara (1968)
* Komandan Angkatan Udara Kairo Barat (1964)
* Bergabung dengan Frunze Military Academy, USSR (1964)
* Lecturer di Akademi Angakatan Udara (1952-1959)
Langganan:
Postingan (Atom)