Kim Jong Il menjadi pemimpin Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea) sejak tahun 1994 menggantikan ayahnya (Kim Il Sung 1944 - 1994 mendapat gelar The great Leader dan pemimpin abadi di Korea Utara). Hingga kini Kim Jong Il telah menjabat selama 17 tahun sebagai Presiden, sebagai Ketua Komisi Pertahanan Korea Utara, sebagai Komandan Utama Rakyat Korea Utara dan sebagai Sekjen Partai Buruh Korea Utara.
Terlepas dari masalah politik (pro dan kontra) dan hubungan internasionalnya dengan AS dan PBB atau dalam konstelasi Geopolitik, mari kita lihat sejenak apa yang dilakukan oleh salah satu politikus paling misterius di dunia saat ini (selain Khadafi dan sebagainya) dalam menjalin koordinasi antara pemimpin dengan bawahannya.
Selain fokus terhadap rencana umum negara jangka panjang dan jangka pendek, Kim Jong Il mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang seluruhnya bermuara terhadap visi negara yang berhaluan Republik Komunis, sistem pemerintahan terpusat dan cita-cita bangsa yang terdapat dalam kebangsaan mereka “Achumun Pinara” yang berarti “Semoga memancar sinar pagi.”
Tak heran, dalam setiap kunjungan kerjanya baik terbuka maupun rahasia ke berbagai wilayah dalam dan sekali-sekali ke luar negeri, pada setiap pertanyaan, brifing dan peritahnya beberapa ajudan telah siap dengan keras (memo) menulis setiap kata-katanya yang meluncur dari ucapannya.
Para penulis yang berjumlah 4-5 orang senantiasa mencatat, menyamakan isi catatan dan menemukan satu kesamaan arti dan kesimpulan dari satu perintah atau pandangan KimJong Il tanpa ada perbedaan arti baik secara tersurat maupun tersirat.
Para penulis melakukan koordinasi menyamakan persepsi mereka. Setelah menemukan kesamaan arti tidak perlu menunggu lama-lama. Pesan yang disampaikan oleh pemimpin (Presiden) mereka telah sampai ke seluruh desa dan SIAP untuk dilaksanakan oleh warga Korea Utara yang mencapai 24 juta jiwa tersebut.
Pasukan pengawal Kepresidenan Korea Utara menyiapkan ajudan-ajudan yang menguasai berbagai seluk beluk persoalan yang senantiasa mendampingi presiden. Mereka berbaur dengan para staf dan ajudan lainnya yang juga mempunyai kemampuan menulis dan memahami arahan ‘Bos” mereka dengan cepat, tepat dan akurat.
Tak pernah ada kasus salah koordinasi dan salah penyampaian tugas atau perintah Presiden terhadap masalah apapun. Tak pernah ada berlama-lama merumuskan perintah dan arahan Presiden. Tak pernah juga ada salah dalam menterjemahkan perintah presiden. Lebih luas lagi dari hal itu adalah pesan presiden yang mereka catat dan tulis dipublikasikan dalam media masa milik pemerintah dan swata hingga kantor berita dan stasiun televisi dengan BENAR dan Tepat tanpa pretensi serta pengertian apapun selain topik dan tujuan yang amat jelas.
Akibatnya, tak heran rakyat Korea Utara sangat disiplin. Meski kehiduan mereka secara ekonomi kalah dibanding tetangga mereka yang jauh lebih maju dan modern tapi peradaban dan eksistensi mereka di mata dunia Internasional sangat tinggi. Korea Utara disegani oleh kawan dan lawan.
Banyak kejadian-kejadian atau cobaan penting yang mengancam eksistensi negara dan bangsa mereka, tapi semua dapat dilalui dengan merapatkan barisan, menyamakan visi dan misi dan satu semangat dari satu perintah seorang pemimpin yang menganut sistem desentralisasi dalam berbagai hal.
Rakyat Korea Utara bangga sebagai rakyat negaranya. Rakyat Korea Utara loyal terhadap bangsa dan negaranya, Pemerintahan pun satu kata mendisiplinkan mental dan kemampuannya untuk melayani bangsa dan negaranya. Meskipun tingkat kemiskinan dan kemajuan jauh tertinggal dibanding Korsel dalam bidang perekomian tapi harga diri dan martabad atau marwah sebagai sebuah bangsa yang disegani dunia tetap melekat hingga kini
Semua kelebihan itu meluncur dari perintah dan kebijakan yang meluncur dari ucapa, pandangan, arahan dan kritikan dari seorang pemimpin bermental baja dan ditulis dengan benar dan tepat oleh para ajudan yang memilki kemampuan koordinasi yang sangat apik dan membanggakan.
Apakah kita bisa belajar dari Korea Utara dalam masalah ini, sehingga para pembantu Presiden tidak memiliki pengertian masing-masing dalam menjalankan perintah atau tugas presiden dan malah sering membuat presiden bingung sendiri? Atau kebalikannya, bisakah Presiden kita membuat para ajudan berlaku seperti di atas?
Tak perlu Ipod, tak perlu Epad, tak perlu tablet atau Capsul atau perangkat Gadget yang modern, yang penting cerdas, cermat dan pintar menjalankan perintah dengan benar, tanpa pretensi apapun selain yang tertera dalam perintah. Mungkinkah ini terjadi..?
Kamis, 26 Mei 2011
Inilah 10 Pentolan Kelompok 78 Perusak Sepakbola Nasional
Kelompok 78 dianggap banyak kalangan sebagai penyebab kegagalan Kongres PSSI pada 20 Mei 2011 di Hotel Sultan, Jakarta. Mereka melakukan 'hujan interupsi' sehingga Ketuan Komite Normalisasi, Agum Gumelar, yang memimpin jalannya Kongres terpaksa menghentikannya.
Asal nama Kelompok 78 ini berasal dari klaim mereka telah mengantongi 78 pemilik hak suara di Kongres PSSI. Beberapa pihak menyebut jumlah itu kini telah berkurang jauh.
Kelompok 78 tak lain penjelmaan kelompok yang menamakan diri Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang mengklaim didukung pemilik 84 suara di Kongres PSSI. Langkah KPPN/K78 ini sempat mengundang simpati ketika ingin melengserkan Nurdin Halid.
Tapi, simpati itu mulai menghilang seusai kegagalan Kongres PSSI 20 Mei. Mereka ngotot mencalonkan Jenderal TNI George Toisutta dan pengusaha-politisi Arifin Panigoro sebagai Ketua dan Wakil Ketua Umum PSSI meski FIFA sudah melarang mereka bersama dua nama lainnya--Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie.
Berikut 10 pentolan Kelompok 78 yang dihimpun dari beberapa sumber:
1. Wisnu Wardhana
Wisnu merupakan Ketua DPRD Kota Surabaya dan Ketua PSSI cabang Surabaya. Ia juga menjadi anggota Partai Demokrat. Dalam berbagai kesempatan, Wisnu terlihat paling ngotot memperjuangkan kelompoknya.
2. Usman Fakaubun
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pengprov PSSI Papua ini belakangan mendapat hujan hujatan dari warga Papua. Langkah Usman dan kelompoknya dinilai mengancam perjuangan klub Papua, Persipura Jayapura, di pentas Asia, Piala AFC.
3. Umuh Muchtar
Umuh masih menjabat sebagai manajer Persib Bandung. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini disebut-sebut ingin membawa Persib ke pentas Liga Primer Indonesia (LPI) sehingga masuk Kelompok 78. Umuh menjadi figur di belakang layar Kelompok 78.
4. Hardiyandra
Pria ini masih menjabat sebagai Sekretaris Umum PSSI Jambi. Hardiyandra menjadi salah satu vokalis Kelompok 78 yang sempat menuntut mundur Ketua Normalisasi, Agum Gumelar.
5. Ahmad Riyadh
Ahmad merupakan anggota Kelompok 78 yang dijadikan sebagai Ketua Komisi Banding Pemilihan, baik seusai Kongres PSSI Pekanbaru dan setelah terbentuknya Komite Normalisasi.
6. Harbiansyah Hanafiah
Pria yang masih menjabat sebagai GM Persisam Putra Samarinda ini menjadi Ketua Komite Pemilihan versi Kelompok 78.
7. Yunus Nusi
Eks Ketua DPD KNPI Kaltim ini mewakili Persisam Samarinda di Kongres PSSI. Yunus yang juga Direktur Bisnis Persisam ini sangat vokal di Kongres dan aktor utama 'hujan interupsi' di Kongres PSSI lalu.
8. Syahrial Damapolii
Ketua Pengprov PSSI Sulut ini sempat menjadi Ketua KPPN. Syahrial juga menjadi figur di belakang layar Kelompok 78.
9. Syahril Tahir
Ketua Persiba Balikpapan ini sempat disebut-sebut telah melecehkan wartawan di Kongres. Tapi, Syahril membantahnya.
10. Tuty Dau
Ketua Tim Divisi I, Persepar Palangkaraya ini menjadi salah satu anggota Kelompok 78 wanita yang sangat vokal.
Asal nama Kelompok 78 ini berasal dari klaim mereka telah mengantongi 78 pemilik hak suara di Kongres PSSI. Beberapa pihak menyebut jumlah itu kini telah berkurang jauh.
Kelompok 78 tak lain penjelmaan kelompok yang menamakan diri Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang mengklaim didukung pemilik 84 suara di Kongres PSSI. Langkah KPPN/K78 ini sempat mengundang simpati ketika ingin melengserkan Nurdin Halid.
Tapi, simpati itu mulai menghilang seusai kegagalan Kongres PSSI 20 Mei. Mereka ngotot mencalonkan Jenderal TNI George Toisutta dan pengusaha-politisi Arifin Panigoro sebagai Ketua dan Wakil Ketua Umum PSSI meski FIFA sudah melarang mereka bersama dua nama lainnya--Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie.
Berikut 10 pentolan Kelompok 78 yang dihimpun dari beberapa sumber:
1. Wisnu Wardhana
Wisnu merupakan Ketua DPRD Kota Surabaya dan Ketua PSSI cabang Surabaya. Ia juga menjadi anggota Partai Demokrat. Dalam berbagai kesempatan, Wisnu terlihat paling ngotot memperjuangkan kelompoknya.
2. Usman Fakaubun
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pengprov PSSI Papua ini belakangan mendapat hujan hujatan dari warga Papua. Langkah Usman dan kelompoknya dinilai mengancam perjuangan klub Papua, Persipura Jayapura, di pentas Asia, Piala AFC.
3. Umuh Muchtar
Umuh masih menjabat sebagai manajer Persib Bandung. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini disebut-sebut ingin membawa Persib ke pentas Liga Primer Indonesia (LPI) sehingga masuk Kelompok 78. Umuh menjadi figur di belakang layar Kelompok 78.
4. Hardiyandra
Pria ini masih menjabat sebagai Sekretaris Umum PSSI Jambi. Hardiyandra menjadi salah satu vokalis Kelompok 78 yang sempat menuntut mundur Ketua Normalisasi, Agum Gumelar.
5. Ahmad Riyadh
Ahmad merupakan anggota Kelompok 78 yang dijadikan sebagai Ketua Komisi Banding Pemilihan, baik seusai Kongres PSSI Pekanbaru dan setelah terbentuknya Komite Normalisasi.
6. Harbiansyah Hanafiah
Pria yang masih menjabat sebagai GM Persisam Putra Samarinda ini menjadi Ketua Komite Pemilihan versi Kelompok 78.
7. Yunus Nusi
Eks Ketua DPD KNPI Kaltim ini mewakili Persisam Samarinda di Kongres PSSI. Yunus yang juga Direktur Bisnis Persisam ini sangat vokal di Kongres dan aktor utama 'hujan interupsi' di Kongres PSSI lalu.
8. Syahrial Damapolii
Ketua Pengprov PSSI Sulut ini sempat menjadi Ketua KPPN. Syahrial juga menjadi figur di belakang layar Kelompok 78.
9. Syahril Tahir
Ketua Persiba Balikpapan ini sempat disebut-sebut telah melecehkan wartawan di Kongres. Tapi, Syahril membantahnya.
10. Tuty Dau
Ketua Tim Divisi I, Persepar Palangkaraya ini menjadi salah satu anggota Kelompok 78 wanita yang sangat vokal.
Seteru Faksi di Demokrat Makin "Liar"
Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai, dinamika yang berlangsung setelah dikaitkannya politisi Demokrat, M Nazaruddin, dalam pusaran kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games menunjukkan semakin menjustifikasi persepsi publik bahwa ada faksionalisasi yang tajam di internal partai pemenang pemilu tersebut. Hal itu, katanya, dikuatkan dengan adanya perbedaan pendapat yang dilontarkan para elite Demokrat terkait keputusan partai terhadap Nazaruddin.
"Secara politik, krisis di Demokrat ini menjustifikasi persepsi publik bahwa faksionalisasi sangat tajam di beberapa pihak di internal partai ini. Kita bisa lihat dari pernyataan yang berbeda-beda dalam kasus Nazaruddin. Pernyataan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina (seusai menerima laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD soal pemberian uang oleh Nazaruddin) juga menunjukkan kegamangan dan lepas kendali yang terjadi di Demokrat," kata Yunarto.
Pada Senin malam, Dewan Kehormatan Demokrat memutuskan mencopot Nazaruddin dari posisi bendahara umum. Sebelumnya, anggota Dewan Kehormatan, EE Mangindaan, sudah menyarankan agar Nazaruddin mengundurkan diri. Pernyataan ini ditanggapi beragam dari elite internal Demokrat, seperti Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Juru Bicara Demokrat Ruhut Sitompul.
Yunarto memprediksi, Nazaruddin akan membentuk kubu sendiri pasca-dilengserkan dari jabatannya. "Ketika SBY sudah bicara pun, Nazaruddin terkesan 'melawan' dengan menyatakan tidak akan mundur. Faksionalisasi di Demokrat memang terlihat jelas pascakongres tahun lalu. Setelah adanya krisis saat ini, konstelasi akan berbeda dan bisa semakin liar," ujarnya.
"Bahkan, bisa muncul perpecahan karena adanya perbedaan pendapat atas keputusan Dewan Kehormatan dan bisa jadi semakin liar, serta munculnya faksi baru," lanjut Yunarto.
Nazaruddin sendiri menyatakan siap membuka "borok" sejumlah kader Demokrat yang dinilainya juga melakukan pelanggaran etika.
"Secara politik, krisis di Demokrat ini menjustifikasi persepsi publik bahwa faksionalisasi sangat tajam di beberapa pihak di internal partai ini. Kita bisa lihat dari pernyataan yang berbeda-beda dalam kasus Nazaruddin. Pernyataan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina (seusai menerima laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD soal pemberian uang oleh Nazaruddin) juga menunjukkan kegamangan dan lepas kendali yang terjadi di Demokrat," kata Yunarto.
Pada Senin malam, Dewan Kehormatan Demokrat memutuskan mencopot Nazaruddin dari posisi bendahara umum. Sebelumnya, anggota Dewan Kehormatan, EE Mangindaan, sudah menyarankan agar Nazaruddin mengundurkan diri. Pernyataan ini ditanggapi beragam dari elite internal Demokrat, seperti Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Juru Bicara Demokrat Ruhut Sitompul.
Yunarto memprediksi, Nazaruddin akan membentuk kubu sendiri pasca-dilengserkan dari jabatannya. "Ketika SBY sudah bicara pun, Nazaruddin terkesan 'melawan' dengan menyatakan tidak akan mundur. Faksionalisasi di Demokrat memang terlihat jelas pascakongres tahun lalu. Setelah adanya krisis saat ini, konstelasi akan berbeda dan bisa semakin liar," ujarnya.
"Bahkan, bisa muncul perpecahan karena adanya perbedaan pendapat atas keputusan Dewan Kehormatan dan bisa jadi semakin liar, serta munculnya faksi baru," lanjut Yunarto.
Nazaruddin sendiri menyatakan siap membuka "borok" sejumlah kader Demokrat yang dinilainya juga melakukan pelanggaran etika.
Minggu, 15 Mei 2011
Dibalik Megahnya Pesantren Al Zaytun
Kemegahan dan mewahnya pondok pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat mengundang decak kagum. Termasuk Menteri Agama, Suryadharma Ali yang untuk kali pertamanya berkunjung ke sana. ‘Bagaikan kota di tengah hutan’.
Mengenai asal-usul kehadiran Pesantren Al Zaytun ini pernah disampaikan mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto. Menurut dia, yayasan Al Zaytun didirikan pada 2 Januari 1994, setelah itu dilakukan pembebasan tanah. “Pondasi pertama diletakkan tahun 1996, tahun 1999 diresmikan oleh Presiden BJ Habibie,” kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 11 Mei 2011.
Dijelaskan dia, Al Zaytun adalah program dari Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah 9 untuk kaderisasi pendidikan formal. “Kami sduah mengukur bahwa dinamika apa yang harus dibekalkan pada anak-anak untuk menghadapi kehidupan, agar tidak phobia,” kata dia.
Mengapa gedung Al Zaytun bisa demikian mewahnya? Dijelaskan Imam, dana awal pembangunan adalah obligasi senilai 350 miliar. Selanjutnya dikumpulkan dari anggota-anggota itu, dari bawah yang mencari,” kata dia.
“Sekarang you itung, kalau dari uang masuk US$3500, kalau 500 anak, berapa sih yang terkumpul. Belum lagi biaya cicilan dan operasional,” kata Imam. Untuk itulah diduga pengumpulan dana NII masuk ke pesantren itu.
“Lha iya, sementara Al Zaytun nggak punya bisnis yang lain. Kalau Panji Gumilang jualan kardus, besi tua, butuh berapa juta ton?”
Untuk mengungkap aliran dana Al Zaytun, tambah Imam, bisa dilakukan dengan pembuktian terbalik. “Panji Gumilang itu pengajar sekolah aliyah swasta, jadi dai di Malaysia. Pulang tahun 1988, kemudian pada 1998 sudah mengagungkan banyak orang, punya pengikut militan, punya uang ratusan miliar. Dari mana?”
Lantas mengapa pengikut NII mau menyerahkan uang berjuta-juta pada pimpinannya. “Kalau sudah dibaiat kemudian jadi warga NII, bayangannya jaminannya surga, nilainya ibadah. Di luar NII neraka. Itu kenapa mereka rela,” kata Imam.
Tak hanya itu, para pengikut juga dijanjikan mendapat keuntungan jika NII benar-benar berdiri sebagai sebuah negara. “Kalau suatu ketika menang dapat banyak harta, jabatan.”
Dalam wawancara dengan VIVAnews sebelumnya, Panji Gumilang membantah ada keterkaitan Al Zaytun dengan NII. “Negara Islam Indonesia itu sudah selesai sejak Imam Sekarmaji Marijan Kartosoewiryo mengumandangkan proklamasinya, dengan tahun 1962 sudah selesai. Tidak ada. Selesai.”
“Kemudian pembuktian, apa pendidikan masyarakat di sini, saya terangkan itu, baik murid, maupun guru maupun eksponen yayasan, maupun karyawan yang kerja di sini, seperti itu adanya. Kita terapkan toleransi, terapkan perdamaian, maka tidak terlalu sulit hidup di sini, mudah mengatasi entah itu keroyokan, entah itu pertikaian entah itu silang pendapat yang tidak bisa diselesaikan, damai-damai saja. Karena memang niatnya toleransi dan damai.
Mengenai asal-usul kehadiran Pesantren Al Zaytun ini pernah disampaikan mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto. Menurut dia, yayasan Al Zaytun didirikan pada 2 Januari 1994, setelah itu dilakukan pembebasan tanah. “Pondasi pertama diletakkan tahun 1996, tahun 1999 diresmikan oleh Presiden BJ Habibie,” kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 11 Mei 2011.
Dijelaskan dia, Al Zaytun adalah program dari Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah 9 untuk kaderisasi pendidikan formal. “Kami sduah mengukur bahwa dinamika apa yang harus dibekalkan pada anak-anak untuk menghadapi kehidupan, agar tidak phobia,” kata dia.
Mengapa gedung Al Zaytun bisa demikian mewahnya? Dijelaskan Imam, dana awal pembangunan adalah obligasi senilai 350 miliar. Selanjutnya dikumpulkan dari anggota-anggota itu, dari bawah yang mencari,” kata dia.
“Sekarang you itung, kalau dari uang masuk US$3500, kalau 500 anak, berapa sih yang terkumpul. Belum lagi biaya cicilan dan operasional,” kata Imam. Untuk itulah diduga pengumpulan dana NII masuk ke pesantren itu.
“Lha iya, sementara Al Zaytun nggak punya bisnis yang lain. Kalau Panji Gumilang jualan kardus, besi tua, butuh berapa juta ton?”
Untuk mengungkap aliran dana Al Zaytun, tambah Imam, bisa dilakukan dengan pembuktian terbalik. “Panji Gumilang itu pengajar sekolah aliyah swasta, jadi dai di Malaysia. Pulang tahun 1988, kemudian pada 1998 sudah mengagungkan banyak orang, punya pengikut militan, punya uang ratusan miliar. Dari mana?”
Lantas mengapa pengikut NII mau menyerahkan uang berjuta-juta pada pimpinannya. “Kalau sudah dibaiat kemudian jadi warga NII, bayangannya jaminannya surga, nilainya ibadah. Di luar NII neraka. Itu kenapa mereka rela,” kata Imam.
Tak hanya itu, para pengikut juga dijanjikan mendapat keuntungan jika NII benar-benar berdiri sebagai sebuah negara. “Kalau suatu ketika menang dapat banyak harta, jabatan.”
Dalam wawancara dengan VIVAnews sebelumnya, Panji Gumilang membantah ada keterkaitan Al Zaytun dengan NII. “Negara Islam Indonesia itu sudah selesai sejak Imam Sekarmaji Marijan Kartosoewiryo mengumandangkan proklamasinya, dengan tahun 1962 sudah selesai. Tidak ada. Selesai.”
“Kemudian pembuktian, apa pendidikan masyarakat di sini, saya terangkan itu, baik murid, maupun guru maupun eksponen yayasan, maupun karyawan yang kerja di sini, seperti itu adanya. Kita terapkan toleransi, terapkan perdamaian, maka tidak terlalu sulit hidup di sini, mudah mengatasi entah itu keroyokan, entah itu pertikaian entah itu silang pendapat yang tidak bisa diselesaikan, damai-damai saja. Karena memang niatnya toleransi dan damai.
Akan Ada Perayaan Kemerdekaan Israel di Indonesia
Indonesia belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun hal ini tidak menghalangi niat sejumlah warga di Jakarta untuk menggelar perayaan hari kemerdekaan Israel. Mereka beralasan tujuan acara ini untuk menjalin persahabatan.
Dalam siaran pers yang disebar ketua panitia, Unggun Dahana, Kamis (12/5/2011) disebutkan acara perayaan akan digelar di sebuah lapangan di Jakarta Selatan pada Sabtu (14/5) di sebuah tempat yang masih dirahasiakan.
Unggun menjelaskan, latar belakang acara ini adalah: Sebagai warga negara yang cinta Proklamasi Republik Indonesia , dan menjunjung tinggi Kedaulatan Republik Indonesia.
Sedangkan tujuan acara adalah: Mengakui dan menghormati Kedaulatan Israel sebagai Negara Yahudi.
Unggun yang merupakan pria asal Yogya lulusan ITS berusia 48 tahun ini kepada detikcom lewat telepon menuturkan, acara perayaan kemerdekaan itu nantinya akan dimulai dengan upacara pengibaran bendera merah putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan naskah proklamasi Indonesia dan juga Pancasila.
Setelah itu acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Israel dengan diiringi lagu kebangsaan Hatikvah. "Selanjutnya pembacaan deklarasi kemerdekaan Israel, doa untuk perdamaian dunia dan keamanan di Indonesia," jelas Unggun yang mengaku baru sebulan ini terang-terangan mendukung Israel.
Unggun berharap acara yang digelarnya ini bisa membuka kontak persahabatan antara Indonesia dan Israel. "Agar hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel segera dibuka. Berkatilah Israel dan Indonesia akan diberkati," tutur Unggun yang mengaku bekerja sebagai konsultan migas ini.
Dalam siaran pers yang disebar ketua panitia, Unggun Dahana, Kamis (12/5/2011) disebutkan acara perayaan akan digelar di sebuah lapangan di Jakarta Selatan pada Sabtu (14/5) di sebuah tempat yang masih dirahasiakan.
Unggun menjelaskan, latar belakang acara ini adalah: Sebagai warga negara yang cinta Proklamasi Republik Indonesia , dan menjunjung tinggi Kedaulatan Republik Indonesia.
Sedangkan tujuan acara adalah: Mengakui dan menghormati Kedaulatan Israel sebagai Negara Yahudi.
Unggun yang merupakan pria asal Yogya lulusan ITS berusia 48 tahun ini kepada detikcom lewat telepon menuturkan, acara perayaan kemerdekaan itu nantinya akan dimulai dengan upacara pengibaran bendera merah putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan naskah proklamasi Indonesia dan juga Pancasila.
Setelah itu acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Israel dengan diiringi lagu kebangsaan Hatikvah. "Selanjutnya pembacaan deklarasi kemerdekaan Israel, doa untuk perdamaian dunia dan keamanan di Indonesia," jelas Unggun yang mengaku baru sebulan ini terang-terangan mendukung Israel.
Unggun berharap acara yang digelarnya ini bisa membuka kontak persahabatan antara Indonesia dan Israel. "Agar hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel segera dibuka. Berkatilah Israel dan Indonesia akan diberkati," tutur Unggun yang mengaku bekerja sebagai konsultan migas ini.
JK: Sudah Ada UU SJSN, Tak Perlu Repot Revisi RUU BPJS
Materi yang terkandung di dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebenarnya sudah cukup mumpuni untuk pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kini yang diperlukan adalah sistem kerja, bukan revisi materi RUU BPJS.
"Sudah ada UU 40/2004 tentang SJSN. Tinggal membangun sistem tak perlu repot-repot direvisi," kata Jusuf Kalla (JK) usai menerima rombongan Pansus RUU BPKS di kediaman pribadinya di Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (14/5/2011).
Mantan Wapres RI ini menegaskan, ada sembilan prinsip yang menjadi semangat utama RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sembilan prinsip tersebut jangan sampai hilang dari RUU BPJS dalam proses pembahasannya di DPR.
Sembilan prinsip itu adalah kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanah. Selain itu hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
"Prinsip-prinsip itu jangan dihilangkan," ujar JK.
Lebih lanjut JK meminta empat lembaga yang melaksanakan jaminan sosial seperti Taspen, Askes, Asabri dan Jamsostek agar menjalankan jaminan sosial sebaik-baiknya. Bukan dengan tujuan mencari provit.
"Ini wali amanah. Karena itu bukan mencari profit," terang JK.
Di dalam pertemuan di Kediaman JK, anggota RUU BPJS yang hadir adalah Rieke Diah Pitaloka (FPDIP), Martri Agoeng (FPKS), Soepriyatno (FGerindra), Sunartoyo (FPAN) dan Chusnunia. Politisi PDIP Maruarar juga ikut hadir dalam pertemuan ini.
"Sudah ada UU 40/2004 tentang SJSN. Tinggal membangun sistem tak perlu repot-repot direvisi," kata Jusuf Kalla (JK) usai menerima rombongan Pansus RUU BPKS di kediaman pribadinya di Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (14/5/2011).
Mantan Wapres RI ini menegaskan, ada sembilan prinsip yang menjadi semangat utama RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sembilan prinsip tersebut jangan sampai hilang dari RUU BPJS dalam proses pembahasannya di DPR.
Sembilan prinsip itu adalah kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanah. Selain itu hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
"Prinsip-prinsip itu jangan dihilangkan," ujar JK.
Lebih lanjut JK meminta empat lembaga yang melaksanakan jaminan sosial seperti Taspen, Askes, Asabri dan Jamsostek agar menjalankan jaminan sosial sebaik-baiknya. Bukan dengan tujuan mencari provit.
"Ini wali amanah. Karena itu bukan mencari profit," terang JK.
Di dalam pertemuan di Kediaman JK, anggota RUU BPJS yang hadir adalah Rieke Diah Pitaloka (FPDIP), Martri Agoeng (FPKS), Soepriyatno (FGerindra), Sunartoyo (FPAN) dan Chusnunia. Politisi PDIP Maruarar juga ikut hadir dalam pertemuan ini.
Rabu, 11 Mei 2011
Microsoft Beli Skype 7 Miliar Dollar AS
Selangkah lagi, Microsoft resmi menjadi pemilik perusahaan internet telepon Skype Technologies. Rencananya, Microsoft akan mengumumkan kesepakatan pembelian tersebut pada Selasa (10/5/2011) ini.
Nilai pembelian Skype tersebut diperkirakan lebih dari 7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 60 triliun. Menurut situs web Wall Street Journal, angka pembelian itu merupakan salah satu nilai akuisisi terbesar yang dilakukan Microsoft dalam 36 tahun terakhir.
Microsoft dan Skype enggan menanggapi kabar akuisisi tersebut. Keduanya tidak mau berkomentar soal transaksi ini.
Skype didirikan pada 2003. Perusahaan ini kemudian dibeli eBay Inc pada 2005 seharga 3,1 miliar dollar AS. Tahun 2009 eBay menjual sahamnya ke Silver Lake, Badan Investasi Dana Pensiun Kanada, dan Andreesen Howoritz senilai 1,9 juta dollar AS secara tunai dan sebesar 125 juta dollar AS dengan surat utang. Namun, eBay masih menggempit sepertiga saham Skype.
Tahun 2010 Skype telah mempunyai 124 juta pengguna. Sebanyak 8,1 juta adalah pengguna berbayar. Sebelumnya dikabarkan, Skype juga menjadi perebutan antara Facebook dan Google.
Dow Jones Industrial Average ditutup naik 75,68 poin (0,60 persen) pada 12.760,36. Indeks S&P 500 yang lebih luas naik 10,87 (0,81 persen) pada 1.357,16,
sementara indeks komposit teknologi Nasdaq naik 28,64 poin (1,01 persen) menjadi 2.871,89.
Pasar juga mendapat dorongan dari data perdagangan China yang menunjukkan sektor ekspor dalam perekonomian terbesar kedua di dunia itu bergerak maju meskipun pemerintah berupaya mendinginkan pertumbuhan secara keseluruhan.
Microsoft mengumumkan membeli pelopor telepon internet Skype dari kelompok investor Silver Lake sebesar 8,5 miliar dollar AS tunai, akuisisi terbesar yang pernah dilakukan pencipta Windows itu.
Saham Microsoft kehilangan 0,6 persen karena berita tersebut, tetapi saham eBay, yang memiliki 30 persen dari Skype, melompat 2,5 persen.
Nasdaq melompat didorong oleh kenaikan 1,1 persen pada Cisco dan 1,2 persen kenaikan saham Intel. Dell juga meningkat 1,4 persen.
Sementara itu, saham jejaring sosial terkemuka China di pasar AS, Renren, kehilangan 8,0 persen menjadi 14,75 dollar AS, sedikit di atas harga IPO mereka awal pekan sebesar 14 dollar AS.
Boston Scientific memimpin penurunan di NYSE, jatuh 9 persen, setelah kepala eksekutifnya yang telah menjabat selama dua tahun, Ray Elliott, mengatakan ia akan pensiun pada Desember.
Nilai pembelian Skype tersebut diperkirakan lebih dari 7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 60 triliun. Menurut situs web Wall Street Journal, angka pembelian itu merupakan salah satu nilai akuisisi terbesar yang dilakukan Microsoft dalam 36 tahun terakhir.
Microsoft dan Skype enggan menanggapi kabar akuisisi tersebut. Keduanya tidak mau berkomentar soal transaksi ini.
Skype didirikan pada 2003. Perusahaan ini kemudian dibeli eBay Inc pada 2005 seharga 3,1 miliar dollar AS. Tahun 2009 eBay menjual sahamnya ke Silver Lake, Badan Investasi Dana Pensiun Kanada, dan Andreesen Howoritz senilai 1,9 juta dollar AS secara tunai dan sebesar 125 juta dollar AS dengan surat utang. Namun, eBay masih menggempit sepertiga saham Skype.
Tahun 2010 Skype telah mempunyai 124 juta pengguna. Sebanyak 8,1 juta adalah pengguna berbayar. Sebelumnya dikabarkan, Skype juga menjadi perebutan antara Facebook dan Google.
Dow Jones Industrial Average ditutup naik 75,68 poin (0,60 persen) pada 12.760,36. Indeks S&P 500 yang lebih luas naik 10,87 (0,81 persen) pada 1.357,16,
sementara indeks komposit teknologi Nasdaq naik 28,64 poin (1,01 persen) menjadi 2.871,89.
Pasar juga mendapat dorongan dari data perdagangan China yang menunjukkan sektor ekspor dalam perekonomian terbesar kedua di dunia itu bergerak maju meskipun pemerintah berupaya mendinginkan pertumbuhan secara keseluruhan.
Microsoft mengumumkan membeli pelopor telepon internet Skype dari kelompok investor Silver Lake sebesar 8,5 miliar dollar AS tunai, akuisisi terbesar yang pernah dilakukan pencipta Windows itu.
Saham Microsoft kehilangan 0,6 persen karena berita tersebut, tetapi saham eBay, yang memiliki 30 persen dari Skype, melompat 2,5 persen.
Nasdaq melompat didorong oleh kenaikan 1,1 persen pada Cisco dan 1,2 persen kenaikan saham Intel. Dell juga meningkat 1,4 persen.
Sementara itu, saham jejaring sosial terkemuka China di pasar AS, Renren, kehilangan 8,0 persen menjadi 14,75 dollar AS, sedikit di atas harga IPO mereka awal pekan sebesar 14 dollar AS.
Boston Scientific memimpin penurunan di NYSE, jatuh 9 persen, setelah kepala eksekutifnya yang telah menjabat selama dua tahun, Ray Elliott, mengatakan ia akan pensiun pada Desember.
Tol Samarinda-Balikpapan Untuk Kemajuan Kalimantan Timur
Gubernur Kaltim menegaskan pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan yang saat ini dalam tahap pengerjaan, jika sudah beroperasi akan berdampak sangat positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah kalimantan timur.
"Dengan adanya pembangunan jalan tol ini, telah banyak investor menyatakan keinginannya untuk membangun beberapa proyek besar, hal ini tentu akan berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warga," ujar Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak di Samarinda.
Sejumlah proyek besar yang sedang dilirik beberapa investor itu antara lain pembangunan sekolah internasional, rumah sakit internasional, lapangan golf, bahkan taman bermain megah layaknya dunia fantasi seperti yang ada di Makassar.
Saat ini jumlah penduduk Kaltim mencapai 3,5 juta jiwa yang dekat dengan lokasi jalan tol, yakni warga yang berdiam di Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang dan Kutai Timur. "Ini berarti paling tidak terdapat dua per tiga penduduk Kaltim yang akan menikmati manfaat jalan tol," katanya.
Menurut gubernur, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan infrastruktur, semakin lengkap infrastruktur di suatu daerah, maka akan semakin cepat pula daerah itu berkembang.
Ia mencontohkan, China yang kini menjadi salah satu negara kuat di bidang ekonomi, ternyata bermula dari upaya pemerintah setempat untuk melengkapi sarana infrastruktur. "Kondisi China inilah yang perlu menjadi pelajaran kita semua, dan ini yang sedang dicontoh Kaltim dengan harapan pada saatnya nanti Kaltim akan menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi terkemuka di Indonesia," tuturnya.
Selain itu, pembangunan jalan tol dan jembatan merupakan cara untuk menghidupkan dua klaster industri yang telah dipercayakan pemerintah pusat dikembangkan di Kaltim yakni industri berbasis gas dan kondensat, serta klaster industri berbasis pertanian dan oleochemical.
Indonesia menempati urutan ke-86 dalam bidang pembangunan infrastruktur, sementara Kaltim yang sudah 66 tahun merdeka dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), belum ada satu jalan tol pun yang dibangun.
Padahal, jika merujuk dukungan Gubernur Kalimantan Tengah A Teras Narang yang mengatakan seharusnya jalan tol di Kaltim dibangun 25 tahun silam. Namun kenyataanya baru sekarang dilakukan, itupun dengan upaya tidak henti-hentinya untuk mendapat dukungan pemerintah pusat, termasuk berupaya dengan dana APBD.
Jalan tol Balikpapan - Samarinda ini merupakan tahap awal, ke depan akan berlanjut ke Bontang, Kutai Timur, Berau, Bulungan, Malinau, Nunukan dan lainnya. Pemprov Kaltim juga tetap konsisten membangun jalan di kawasan perbatasan agar bisa menjadi beranda negara.
"Dengan adanya pembangunan jalan tol ini, telah banyak investor menyatakan keinginannya untuk membangun beberapa proyek besar, hal ini tentu akan berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warga," ujar Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak di Samarinda.
Sejumlah proyek besar yang sedang dilirik beberapa investor itu antara lain pembangunan sekolah internasional, rumah sakit internasional, lapangan golf, bahkan taman bermain megah layaknya dunia fantasi seperti yang ada di Makassar.
Saat ini jumlah penduduk Kaltim mencapai 3,5 juta jiwa yang dekat dengan lokasi jalan tol, yakni warga yang berdiam di Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang dan Kutai Timur. "Ini berarti paling tidak terdapat dua per tiga penduduk Kaltim yang akan menikmati manfaat jalan tol," katanya.
Menurut gubernur, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan infrastruktur, semakin lengkap infrastruktur di suatu daerah, maka akan semakin cepat pula daerah itu berkembang.
Ia mencontohkan, China yang kini menjadi salah satu negara kuat di bidang ekonomi, ternyata bermula dari upaya pemerintah setempat untuk melengkapi sarana infrastruktur. "Kondisi China inilah yang perlu menjadi pelajaran kita semua, dan ini yang sedang dicontoh Kaltim dengan harapan pada saatnya nanti Kaltim akan menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi terkemuka di Indonesia," tuturnya.
Selain itu, pembangunan jalan tol dan jembatan merupakan cara untuk menghidupkan dua klaster industri yang telah dipercayakan pemerintah pusat dikembangkan di Kaltim yakni industri berbasis gas dan kondensat, serta klaster industri berbasis pertanian dan oleochemical.
Indonesia menempati urutan ke-86 dalam bidang pembangunan infrastruktur, sementara Kaltim yang sudah 66 tahun merdeka dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), belum ada satu jalan tol pun yang dibangun.
Padahal, jika merujuk dukungan Gubernur Kalimantan Tengah A Teras Narang yang mengatakan seharusnya jalan tol di Kaltim dibangun 25 tahun silam. Namun kenyataanya baru sekarang dilakukan, itupun dengan upaya tidak henti-hentinya untuk mendapat dukungan pemerintah pusat, termasuk berupaya dengan dana APBD.
Jalan tol Balikpapan - Samarinda ini merupakan tahap awal, ke depan akan berlanjut ke Bontang, Kutai Timur, Berau, Bulungan, Malinau, Nunukan dan lainnya. Pemprov Kaltim juga tetap konsisten membangun jalan di kawasan perbatasan agar bisa menjadi beranda negara.
Parasit-Parasit Demokrasi
Will Rogers (1879-1935), komedian tersohor dari AS mempersepsi politik dan pelakunya (politikus) sebagai lelucon. “Tingkah polah para politikus selalu jauh lebih lucu ketimbang lelucon yang ia buat secara sengaja untuk menjadi lucu”, demikian kata Rogers.
Dalam konteks dinamika politik Indonesia yang tak pernah lepas dari ikonisasi, rasanya relevan dengan pandangan sumir koboy, pelawak, juga komentator sosial yang telah menulis lebih dari 4.000 kolom di berbagai media massa di AS tersebut.
Berbagai istilah yang tidak lazim sering diasosiasikan terhadap para politikus Indonesia, khususnya potret perilaku politik (political behavior) mereka. Banyak istilah-istilah unik dengan konotasi negatif yang di alamatkan kepada para politikus negeri ini. Mendiang Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur misalnya, pernah menyebut anggota DPR “seperti anak taman kanak-kanak”.
Bahkan ketika adu jotos marak terjadi di DPR hingga DPRD, Gus Dur menurunkan predikat mereka dari TK menjadi “play group”. Tak sampai di situ, perjalanan politik selanjutnya kembali memunculkan istilah-istilah baru, yang tentunya lahir dari akumulasi kekecewaan dan persepsi negatif publik terhadap politikus.
Kutu Loncat
Istilah lama yang sudah cukup populer, kembali muncul akhir-akhir ini. Salah satunya ialah kutu loncat atau politisi yang loncat dari satu partai politik ke partai politik lainnya. Istilah ini menjadi branding tiga politisi dari tiga partai berbeda, meloncat ke satu partai yang sama. Yaitu, Ilham Arif Sirajudin mantan Ketua DPD Golkar Sulsel yang menjabat Walikota Makassar, pindah ke Demokrat setelah kandas menjadi ketua Golkar untuk periode selanjutnya. Jejak Ilham meloncat ke Demokrat juga diikuti oleh Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga kader Partai Bulan Bintang.
Termasuk juga Yusuf Macan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Dede Yusuf, juga mengambil keputusan mengejutkan. Setelah secara tersirat menyampaikan keputusannya untuk pindah dari PAN ke Partai Demokrat pada (12/4/2011), Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut secara resmi melayangkan surat pengunduran dirinya pada Senin (19/4/2011).
Trend politisi kutu loncat ini terjadi sejak reformasi, walaupun di masa orde baru telah ada, namun tidak se-semarak saat ini. Ekspresi politik yang dijamin demokrasi, dijadikan legitimasi terhadap political behaviour yang minor ini. Bahwa setiap orang berhak memilih kendaraan dan bergabung dengan partai politik.
Demokrasi Liberal
Selain tiga pejabat pemerintahan yang disebutkan sebelumnya, masih ada sederet politikus yang juga meloncat dari parpol lama ke parpol baru. Diantaranya, Gubernur Sulawesi Utara Sinyong Sarundajang berpindah dari PDIP ke Demokrat. Gamawan Fauzi yang sebelumnya menjadi Gubernur Sumatera Barat dengan dukungan dari PDIP, kemudian menerima pinangan SBY yang Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk dijadikan Menteri Dalam Negeri. Pun dengan Ruhut “Poltak” Sitompul (dari Golkar ke Demokrat), Ali Mochtar Ngabalin (dari PBB ke Golkar), Permadi (dari PDIP ke Gerindra).
Fenomena politikus kutu loncat yang menjadi –meminjam istilah Jaya Suprana- “kelirumologi” politik yang jika dibiarkan, akan mematikan ideologi partai politik. Bahwa loncat partai seenaknya menandakan absurdnya fatsun yang menjadi pijakan ideologi politik. Proses kaderisasi akan kacau dan bahkan stagnan. Karena panjangnya track yang harus dilalui, ternyata bisa menempuh tol yang bernama “popularitas yang diback oleh up power (kekuasaan)”.
Politikus Ulat Bulu
Sementara di tengah “naik daun” -nya istilah politikus kutu loncat, muncul term baru yang juga bersamaan dengan fenomena ulat bulu yang patologis terhadap keseimbangan alam, khususnya bagi tumbuh-tumbuhan. Term atau ikonisasi baru tersebut yaitu politikus ulat bulu.
Seperti diberitakan, sejak 28 Maret yang lalu populasi ulat bulu muncul di Probolinggo Jawa Timur. Dalam waktu yang relatif singkat, ulat bulu merebak ke berbagai daerah, diantaranya Semarang - Jawa Tengah, Banjarmasin – Kalimantan Selatan, Buleleng – Bali, Garut, Sumedang, Bekasi dan beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat. Terakhir, ulat bulu bahkan muncul di Jakarta.
Munculnya ulat bulu ini persis bersamaan dengan sikap keras DPR yang ingin melanjutkan proses pambangunan gedung baru yang menelan biaya fantastis, yaitu Rp1,138 triliun khusus bangunan fisik saja, atau hingga Rp1,164 triliun sepaket dengan biaya konsultan.
Kengototan DPR diperlihatkan oleh statemen beberapa pimpinan DPR. Diantaranya Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Marzuki Alie “Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru. Hanya orang-orang elit, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu. Rakyat biasa dari hari ke hari yang penting perutnya terisi, kerja, ada rumah, ada pendidikan, selesai. Jangan diajak urus yang begini, ajak orang-orang pintar bicara, ajak kampus bicara”.
Juga komentar sinis Nudirman Munir, wakil ketua “Badan Kehormatan DPR” yang juga politisi Golkar, ”Kita jangan aneh-aneh membandingkan dengan rakyat yang susah. Itu jelas berbeda. Apa kita harus tinggal di gubuk reot juga, becek-becekan, kita harus realistis."
Sontak, komentar-komentar wakil rakyat tersebut semakin membuat rakyat naik pitam. Amarah rakyat tak terbendung yang diekspresikan dengan demonstrasi dan diskusi di berbagai daerah. Akhirnya muncul istilah politikus ulat bulu. Sikap ngotot DPR tersebut diasosiasikan dengan ulat bulu yang sifatnya menggerogoti tumbuhan. Seperti anggota DPR yang mengindahkan badai protes rakyat, yang pada akhirnya melahirkan antipati terhadap politik dan demokrasi yang baru mulai bersemi diumurnya ke 13 ini –setelah lepas dari diktatorisme rezim orde baru-.
Bukan hanya pada soal pembangunan gedung baru, protes terhadap perilaku politik yang menggerogoti demokrasi, juga ditujukan pada program studi banding DPR yang dinilai tidak rasional, lebih banyak mengandung unsur jalan-jalan.
Media telah mempublish, bahwa sejumlah anggota DPR akan memanfaatkan masa reses hingga 3 bulan kedepan untuk study banding ke sejumlah negara. Rakyat pun kembali terusik menyaksikan “wakil-wakilnya” melakukan politik akrobatik yang tidak asik. Plesiran ke luar negeri, dengan cover term demokratis yang legal, study banding.
Diantara yang (akan) melakukan study banding adalah Komisi VIII DPR yang rombongannya dipimpin Gondo Radityo Gambiro bertolak ke Australia dan Cina. Berbekal draft RUU Fakir Miskin yang masih setengah jadi, rombongan tersebut melakukan study banding terhitung sejak Ahad (17/4) hingga Ahad (24/4) mendatang.
Komisi I yang membidangi Polhukam, juga diketahui akan study banding ke AS pada 1-7 Mei 2011 dan menganggarkan biaya sebesar Rp. 1.4 miliar. Tak ketinggalan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR pun ikut melawat ke Inggris dan AS.
Jika study banding tersebut berimplikasi positif dan signifikan bagi rakyat, tentu tak ada yang salah. Malah akan mendapat dukungan penuh dari rakyat. Akan tetapi, berdasar sejumlah fakta, termasuk keterangan Djoko Susilo, Dubes RI di Swiss yang juga mantan anggota DPR, ternyata 90 persen study banding tersebut tidak subtantif untuk kepentingan rakyat. Lebih banyak mengandung unsur jalan-jalan.
Tak heran, negara yang dijadikan tujuan study banding, pun yang memiliki objek wisata dan belanja kelas dunia . Djoko Susilo mencontohkan, ada sejumlah anggota DPRD dari Sumatera yang study banding ke Swiss, dari 5 hari study banding, hanya 5 jam acara inti yang subtantif bagi rakyat (www.detiknews.com). Hingga kini, rakyat pun belum merasakan dari hasil plesiran yang lalu-lalu. Faktanya, dari 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus diselesaikan setiap tahunnya, hanya 14 yang bisa selesai.
Rulling Oligarki
Bahwa perilaku perilaku apolitik, tidak mecerminkan moral politik sehingga menimbulkan sinisme rakyat pada demokrasi, telah dilegitimasi dengan apologi “menunjang tugas negara”. Sehingga kerja se“sama” anggota DPR ini, semakin menguatkan argumentasi yang disampaikan oleh guru besar Ekonomi dan Politik North Western University, Prof. Jeffery A. Winters, saat kuliah umum di Universitas Hasanudin(18/4/2011) yang lalu.
Jeffery mengatakan bahwa saat ini indonesia menjadi negeri rulling oligarki. Yaitu negeri yang dinavigasi kekuasaan yang dilokalisir oleh sekelompok elit yang berkompetisi secara sehat menurut term demokrasi.
Dalam artian bahwa, politikus kutu loncat dan politikus ulat bulu, adalah hama, atau dengan kata lain parasit yang menggerogoti dan mengancam keberlangsungan demokrasi karena mengkristal dalam bentuk oligarki. Sayang sekali banyak parpol yang memelihara hama-hama demokrasi tersebut!
Jusman Dalle
Penulis adalah analis Ekonomi Politik Society Research And Humanity Development (SERUM) Institute dan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Dalam konteks dinamika politik Indonesia yang tak pernah lepas dari ikonisasi, rasanya relevan dengan pandangan sumir koboy, pelawak, juga komentator sosial yang telah menulis lebih dari 4.000 kolom di berbagai media massa di AS tersebut.
Berbagai istilah yang tidak lazim sering diasosiasikan terhadap para politikus Indonesia, khususnya potret perilaku politik (political behavior) mereka. Banyak istilah-istilah unik dengan konotasi negatif yang di alamatkan kepada para politikus negeri ini. Mendiang Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur misalnya, pernah menyebut anggota DPR “seperti anak taman kanak-kanak”.
Bahkan ketika adu jotos marak terjadi di DPR hingga DPRD, Gus Dur menurunkan predikat mereka dari TK menjadi “play group”. Tak sampai di situ, perjalanan politik selanjutnya kembali memunculkan istilah-istilah baru, yang tentunya lahir dari akumulasi kekecewaan dan persepsi negatif publik terhadap politikus.
Kutu Loncat
Istilah lama yang sudah cukup populer, kembali muncul akhir-akhir ini. Salah satunya ialah kutu loncat atau politisi yang loncat dari satu partai politik ke partai politik lainnya. Istilah ini menjadi branding tiga politisi dari tiga partai berbeda, meloncat ke satu partai yang sama. Yaitu, Ilham Arif Sirajudin mantan Ketua DPD Golkar Sulsel yang menjabat Walikota Makassar, pindah ke Demokrat setelah kandas menjadi ketua Golkar untuk periode selanjutnya. Jejak Ilham meloncat ke Demokrat juga diikuti oleh Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga kader Partai Bulan Bintang.
Termasuk juga Yusuf Macan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Dede Yusuf, juga mengambil keputusan mengejutkan. Setelah secara tersirat menyampaikan keputusannya untuk pindah dari PAN ke Partai Demokrat pada (12/4/2011), Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut secara resmi melayangkan surat pengunduran dirinya pada Senin (19/4/2011).
Trend politisi kutu loncat ini terjadi sejak reformasi, walaupun di masa orde baru telah ada, namun tidak se-semarak saat ini. Ekspresi politik yang dijamin demokrasi, dijadikan legitimasi terhadap political behaviour yang minor ini. Bahwa setiap orang berhak memilih kendaraan dan bergabung dengan partai politik.
Demokrasi Liberal
Selain tiga pejabat pemerintahan yang disebutkan sebelumnya, masih ada sederet politikus yang juga meloncat dari parpol lama ke parpol baru. Diantaranya, Gubernur Sulawesi Utara Sinyong Sarundajang berpindah dari PDIP ke Demokrat. Gamawan Fauzi yang sebelumnya menjadi Gubernur Sumatera Barat dengan dukungan dari PDIP, kemudian menerima pinangan SBY yang Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk dijadikan Menteri Dalam Negeri. Pun dengan Ruhut “Poltak” Sitompul (dari Golkar ke Demokrat), Ali Mochtar Ngabalin (dari PBB ke Golkar), Permadi (dari PDIP ke Gerindra).
Fenomena politikus kutu loncat yang menjadi –meminjam istilah Jaya Suprana- “kelirumologi” politik yang jika dibiarkan, akan mematikan ideologi partai politik. Bahwa loncat partai seenaknya menandakan absurdnya fatsun yang menjadi pijakan ideologi politik. Proses kaderisasi akan kacau dan bahkan stagnan. Karena panjangnya track yang harus dilalui, ternyata bisa menempuh tol yang bernama “popularitas yang diback oleh up power (kekuasaan)”.
Politikus Ulat Bulu
Sementara di tengah “naik daun” -nya istilah politikus kutu loncat, muncul term baru yang juga bersamaan dengan fenomena ulat bulu yang patologis terhadap keseimbangan alam, khususnya bagi tumbuh-tumbuhan. Term atau ikonisasi baru tersebut yaitu politikus ulat bulu.
Seperti diberitakan, sejak 28 Maret yang lalu populasi ulat bulu muncul di Probolinggo Jawa Timur. Dalam waktu yang relatif singkat, ulat bulu merebak ke berbagai daerah, diantaranya Semarang - Jawa Tengah, Banjarmasin – Kalimantan Selatan, Buleleng – Bali, Garut, Sumedang, Bekasi dan beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat. Terakhir, ulat bulu bahkan muncul di Jakarta.
Munculnya ulat bulu ini persis bersamaan dengan sikap keras DPR yang ingin melanjutkan proses pambangunan gedung baru yang menelan biaya fantastis, yaitu Rp1,138 triliun khusus bangunan fisik saja, atau hingga Rp1,164 triliun sepaket dengan biaya konsultan.
Kengototan DPR diperlihatkan oleh statemen beberapa pimpinan DPR. Diantaranya Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Marzuki Alie “Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru. Hanya orang-orang elit, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu. Rakyat biasa dari hari ke hari yang penting perutnya terisi, kerja, ada rumah, ada pendidikan, selesai. Jangan diajak urus yang begini, ajak orang-orang pintar bicara, ajak kampus bicara”.
Juga komentar sinis Nudirman Munir, wakil ketua “Badan Kehormatan DPR” yang juga politisi Golkar, ”Kita jangan aneh-aneh membandingkan dengan rakyat yang susah. Itu jelas berbeda. Apa kita harus tinggal di gubuk reot juga, becek-becekan, kita harus realistis."
Sontak, komentar-komentar wakil rakyat tersebut semakin membuat rakyat naik pitam. Amarah rakyat tak terbendung yang diekspresikan dengan demonstrasi dan diskusi di berbagai daerah. Akhirnya muncul istilah politikus ulat bulu. Sikap ngotot DPR tersebut diasosiasikan dengan ulat bulu yang sifatnya menggerogoti tumbuhan. Seperti anggota DPR yang mengindahkan badai protes rakyat, yang pada akhirnya melahirkan antipati terhadap politik dan demokrasi yang baru mulai bersemi diumurnya ke 13 ini –setelah lepas dari diktatorisme rezim orde baru-.
Bukan hanya pada soal pembangunan gedung baru, protes terhadap perilaku politik yang menggerogoti demokrasi, juga ditujukan pada program studi banding DPR yang dinilai tidak rasional, lebih banyak mengandung unsur jalan-jalan.
Media telah mempublish, bahwa sejumlah anggota DPR akan memanfaatkan masa reses hingga 3 bulan kedepan untuk study banding ke sejumlah negara. Rakyat pun kembali terusik menyaksikan “wakil-wakilnya” melakukan politik akrobatik yang tidak asik. Plesiran ke luar negeri, dengan cover term demokratis yang legal, study banding.
Diantara yang (akan) melakukan study banding adalah Komisi VIII DPR yang rombongannya dipimpin Gondo Radityo Gambiro bertolak ke Australia dan Cina. Berbekal draft RUU Fakir Miskin yang masih setengah jadi, rombongan tersebut melakukan study banding terhitung sejak Ahad (17/4) hingga Ahad (24/4) mendatang.
Komisi I yang membidangi Polhukam, juga diketahui akan study banding ke AS pada 1-7 Mei 2011 dan menganggarkan biaya sebesar Rp. 1.4 miliar. Tak ketinggalan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR pun ikut melawat ke Inggris dan AS.
Jika study banding tersebut berimplikasi positif dan signifikan bagi rakyat, tentu tak ada yang salah. Malah akan mendapat dukungan penuh dari rakyat. Akan tetapi, berdasar sejumlah fakta, termasuk keterangan Djoko Susilo, Dubes RI di Swiss yang juga mantan anggota DPR, ternyata 90 persen study banding tersebut tidak subtantif untuk kepentingan rakyat. Lebih banyak mengandung unsur jalan-jalan.
Tak heran, negara yang dijadikan tujuan study banding, pun yang memiliki objek wisata dan belanja kelas dunia . Djoko Susilo mencontohkan, ada sejumlah anggota DPRD dari Sumatera yang study banding ke Swiss, dari 5 hari study banding, hanya 5 jam acara inti yang subtantif bagi rakyat (www.detiknews.com). Hingga kini, rakyat pun belum merasakan dari hasil plesiran yang lalu-lalu. Faktanya, dari 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus diselesaikan setiap tahunnya, hanya 14 yang bisa selesai.
Rulling Oligarki
Bahwa perilaku perilaku apolitik, tidak mecerminkan moral politik sehingga menimbulkan sinisme rakyat pada demokrasi, telah dilegitimasi dengan apologi “menunjang tugas negara”. Sehingga kerja se“sama” anggota DPR ini, semakin menguatkan argumentasi yang disampaikan oleh guru besar Ekonomi dan Politik North Western University, Prof. Jeffery A. Winters, saat kuliah umum di Universitas Hasanudin(18/4/2011) yang lalu.
Jeffery mengatakan bahwa saat ini indonesia menjadi negeri rulling oligarki. Yaitu negeri yang dinavigasi kekuasaan yang dilokalisir oleh sekelompok elit yang berkompetisi secara sehat menurut term demokrasi.
Dalam artian bahwa, politikus kutu loncat dan politikus ulat bulu, adalah hama, atau dengan kata lain parasit yang menggerogoti dan mengancam keberlangsungan demokrasi karena mengkristal dalam bentuk oligarki. Sayang sekali banyak parpol yang memelihara hama-hama demokrasi tersebut!
Jusman Dalle
Penulis adalah analis Ekonomi Politik Society Research And Humanity Development (SERUM) Institute dan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
UU Intelijen, Alat Hukum bagi "Penguasa" Mata-Matai Rakyat
Indonesia memang memerlukan Undang-Undang Intelijen karena sampai saat ini Badan Intelijen Negara (BIN) belum memiliki payung hukum jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Adanya UU Intelijen diharapkan bisa mereformasi BIN menjadi semakin profesional dalam menjalankan tugasnya, menjaga keamanan nasional. Seyogianya UU tersebut tidak menjerumuskan lembaga intelijen yang bekerja diam-diam dengan penyelesaian misterius pula untuk kepentingan kelompok tertentu.
Kekhawatiran inilah melandasi sebagian masyarakat terutama kalangan aktivis yang mensinyalir banyak susupan kepentingan dari penyusunan UU Intelijen tersebut. Salah satunya mencuat isu praktik jual beli informasi terkait Pemilu 2014 oleh pihak penguasa.
Peneliti Hukum dan HAM Wahyudi Jafar menilai kehadiran UU Intelijen yang kontroversi justru akan semakin menambah karut-marutnya proses penegakan hukum di negeri ini. Mengapa demikian? “Kalau kita lihat dari materi muatannya banyak yang bertentangan dengan undang-undang lain. Dalam proses pembahasannya pun bukan secara sektoral,” ujar Wahyudi di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro Jakarta, baru-baru ini.
Kata dia, beberapa waktu yang lalu Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan melakukan pembahasan RUU Intelijen, sedangkan Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM membahas RUU KUHAP. Kemudian Kementerian Pertahanan dengan Badan Nasional Penanggulangan Teror juga dengan Kementerian Hukum dan HAM, menggarap RUU Teroris.
“Dan lucunya tidak ada harmonisasi atau sinkronisasi antara RUU yang satu dengan yang lain. Akibatnya kemudian, kalau kita membaca substansi dan materi muatannya justru saling bertentangan satu sama lain. Implikasinya akan membuat karut-marut proses penegakan hukum di negeri ini. Baik itu penegakan hukum untuk terorisme maupun penegakan hukum yang lebih luas,” paparnya.
Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengungkapkan hal yang sama. RUU Intelijen yang saat ini tengah dibahas DPR dan segera disahkan masih memilki sejumlah kelemahan substansial. Kelemahan tersebut jelas bertentangan dengan KUHAP, UU KIP, UU Terorisme, dan UU HAM. Poin-poin pertentangan tersebut seperti koordinasi intelijen, multitafsir, hak asasi manusia, penyadapan, klasifikasi, dan ruang lingkup rahasia intelijen.
Selain itu, ada masalah yang menyangkut kewenangan pengaman (DIM Pemerintahan No 22), hak korban, partisipasi masyarakat, dan fungsi intelijen kriminal dalam kepolisian.
"Soal keamanan nasional juga belum jelas. Pencegahan dan penanggulangan ancamannya pun belum jelas. Sehingga, hanya pihak intelijen sendiri yang mengerti, tapi masyarakat dan pihak-pihak lain tidak mengerti isi RUU Intelijen ini," papar Poengky dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, RUU Intelijen banyak bertentangan dengan peraturan perundangan lain, terutama masih adanya pasal-pasal yang mengancam HAM, kebebasan informasi dan pers. "Maka adalah tepat dan bijak apabila pemerintah dan parlemen untuk tidak tergesa-gesa mengesahkan RUU Intelijen pada Juli 2011, sebagaimana dijadwalkan parlemen," pinta Poengky.
Menurutnya, DPR dan pemerintah harus memberikan kesempatan dan membuka partisipasi luas dari masyarakat dengan melakukan sosialisasi RUU tersebut. "Mengingat RUU ini sangat bersentuhan dengan masyarakat dan telah menjadi sorotan masayarakat luas," imbuhnya.
Tidak tergesa-gesa dan berbarengan dengan sosialisasi yang luas, kata Poengky, diharapkan masukan masyarakat dapat diakomodasi dalam RUU ini. "Maka reformasi intelijen melalui UU Intelijen diharapkan dapat terwujud ke depannya," pungkasnya.
Ya, polemik UU Intelijen ini membuktikan adanya tarik-menarik kepentingan antara kelompok penguasa dengan publik. Pemerintah dan DPR sepertinya menginginkan undang-undang yang elastis, sehingga bisa dimamfaatkan untuk kepentingan lain, sedangkan publik berharap UU Intelijen benar-benar efektif demi tujuan strategis perlindungan bangsa-negara dari pihak asing.
Kontroversi UU Intelijen ini bermula dari aturan yang memberikan kewenangan intelijen negara menyadap, menangkap, memeriksa, sampai menahan orang yang dicurigai melakukan tindak pidana tertetu, tanpa surat izin pengadilan. Jika sudah begini, zaman koboi pun akan terulang kembali. Intai, tangkap, dan tahan tanpa batas waktu yang jelas seperti praktik Orde Baru.
Dan lebih gawat lagi, kewenangan BIN ditambah hak penyadapan. Tak ayal, penguasa semakin leluasa memata-matai rakyat. UU Intelijen memang dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman keamanan terhadap bangsa dan negara. Jadi jangan menambah ancaman tidak aman bagi warga negara.
Adanya UU Intelijen diharapkan bisa mereformasi BIN menjadi semakin profesional dalam menjalankan tugasnya, menjaga keamanan nasional. Seyogianya UU tersebut tidak menjerumuskan lembaga intelijen yang bekerja diam-diam dengan penyelesaian misterius pula untuk kepentingan kelompok tertentu.
Kekhawatiran inilah melandasi sebagian masyarakat terutama kalangan aktivis yang mensinyalir banyak susupan kepentingan dari penyusunan UU Intelijen tersebut. Salah satunya mencuat isu praktik jual beli informasi terkait Pemilu 2014 oleh pihak penguasa.
Peneliti Hukum dan HAM Wahyudi Jafar menilai kehadiran UU Intelijen yang kontroversi justru akan semakin menambah karut-marutnya proses penegakan hukum di negeri ini. Mengapa demikian? “Kalau kita lihat dari materi muatannya banyak yang bertentangan dengan undang-undang lain. Dalam proses pembahasannya pun bukan secara sektoral,” ujar Wahyudi di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro Jakarta, baru-baru ini.
Kata dia, beberapa waktu yang lalu Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan melakukan pembahasan RUU Intelijen, sedangkan Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM membahas RUU KUHAP. Kemudian Kementerian Pertahanan dengan Badan Nasional Penanggulangan Teror juga dengan Kementerian Hukum dan HAM, menggarap RUU Teroris.
“Dan lucunya tidak ada harmonisasi atau sinkronisasi antara RUU yang satu dengan yang lain. Akibatnya kemudian, kalau kita membaca substansi dan materi muatannya justru saling bertentangan satu sama lain. Implikasinya akan membuat karut-marut proses penegakan hukum di negeri ini. Baik itu penegakan hukum untuk terorisme maupun penegakan hukum yang lebih luas,” paparnya.
Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengungkapkan hal yang sama. RUU Intelijen yang saat ini tengah dibahas DPR dan segera disahkan masih memilki sejumlah kelemahan substansial. Kelemahan tersebut jelas bertentangan dengan KUHAP, UU KIP, UU Terorisme, dan UU HAM. Poin-poin pertentangan tersebut seperti koordinasi intelijen, multitafsir, hak asasi manusia, penyadapan, klasifikasi, dan ruang lingkup rahasia intelijen.
Selain itu, ada masalah yang menyangkut kewenangan pengaman (DIM Pemerintahan No 22), hak korban, partisipasi masyarakat, dan fungsi intelijen kriminal dalam kepolisian.
"Soal keamanan nasional juga belum jelas. Pencegahan dan penanggulangan ancamannya pun belum jelas. Sehingga, hanya pihak intelijen sendiri yang mengerti, tapi masyarakat dan pihak-pihak lain tidak mengerti isi RUU Intelijen ini," papar Poengky dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, RUU Intelijen banyak bertentangan dengan peraturan perundangan lain, terutama masih adanya pasal-pasal yang mengancam HAM, kebebasan informasi dan pers. "Maka adalah tepat dan bijak apabila pemerintah dan parlemen untuk tidak tergesa-gesa mengesahkan RUU Intelijen pada Juli 2011, sebagaimana dijadwalkan parlemen," pinta Poengky.
Menurutnya, DPR dan pemerintah harus memberikan kesempatan dan membuka partisipasi luas dari masyarakat dengan melakukan sosialisasi RUU tersebut. "Mengingat RUU ini sangat bersentuhan dengan masyarakat dan telah menjadi sorotan masayarakat luas," imbuhnya.
Tidak tergesa-gesa dan berbarengan dengan sosialisasi yang luas, kata Poengky, diharapkan masukan masyarakat dapat diakomodasi dalam RUU ini. "Maka reformasi intelijen melalui UU Intelijen diharapkan dapat terwujud ke depannya," pungkasnya.
Ya, polemik UU Intelijen ini membuktikan adanya tarik-menarik kepentingan antara kelompok penguasa dengan publik. Pemerintah dan DPR sepertinya menginginkan undang-undang yang elastis, sehingga bisa dimamfaatkan untuk kepentingan lain, sedangkan publik berharap UU Intelijen benar-benar efektif demi tujuan strategis perlindungan bangsa-negara dari pihak asing.
Kontroversi UU Intelijen ini bermula dari aturan yang memberikan kewenangan intelijen negara menyadap, menangkap, memeriksa, sampai menahan orang yang dicurigai melakukan tindak pidana tertetu, tanpa surat izin pengadilan. Jika sudah begini, zaman koboi pun akan terulang kembali. Intai, tangkap, dan tahan tanpa batas waktu yang jelas seperti praktik Orde Baru.
Dan lebih gawat lagi, kewenangan BIN ditambah hak penyadapan. Tak ayal, penguasa semakin leluasa memata-matai rakyat. UU Intelijen memang dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman keamanan terhadap bangsa dan negara. Jadi jangan menambah ancaman tidak aman bagi warga negara.
Bila Anggota DPR Menjadi Madridista
Perilaku anggota DPR periode 2009-2014, sepertinya semakin aneh-aneh, setelah ada
yang kepergok menonton situs porno, mabuk, dan salah menyebut alamat email, yang terakhir adalah anggota Komisi X mendadak menjadi 'Madridista' (julukan untuk pendukung Real Madrid FC). Mereka mendadak 'Madridista', sebab mereka menggunakan waktu studi banding di Spanyol, untuk mengunjungi Stadion Santiago Bernabeu, stadion milik Real Madrid FC.
Menjadi 'Madridista' tentu tidak ada yang melarang, yang dilarang adalah melakukan
kegiatan di luar agenda yang dijadwalkan. Setelah terkesima dengan megah dan auranya Stadion Santiago Bernabeu, mereka malah berkeinginan untuk bertemu dengan pengelola stadion dan manajemen Real Madrid FC. Jelas saja keinginan mereka tidak bisa terpenuhi.
Alasannya, selain Real Madrid FC sibuk mempersiapkan laga melawan Barcelona FC, juga dikarenakan pengelola stadion dan manajemen Real Madrid tidak menerima permohonan audensi dari 'Madridista' cabang Senayan jauh-jauh hari. 'Madridista' cabang Senayan itu ingin bertemu dengan pengelola stadion dan Real Madrid karena spontanitas saja ketika berada di Madrid.
'Madridista' cabang Senayan itu bisa jadi hanya ingin bertemu dengan Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo, Mesut Oezil, Sami Khedira, dan pemainnya lainnya, kemudian foto bersama, puas deh. Apa yang dilakukan oleh anggota Komisi X DPR itu syah-syah saja bila ingin belajar mengenai perkembangan sepakbola di negara yang memang menjadi kiblatnya sepakbola dunia.
Namun mereka ingin belajar sepakbola kepada Real Madrid FC dan pengelola Stadion Santiago Bernabeu karena aji mumpung saja, kebetulan saat di Spanyol. Mungkin kalau saat di Liverpool mereka akan menjadi 'Liverpudlian' (sebutan pendukung Liverpool FC), kalau di Milan mereka akan menjadi 'Interisti' (sebutan pendukung Inter Milan), dan bisa saja kalau mereka ke Surabaya akan menjadi 'Bonek'.
Benar saja anggota DPR itu saat studi banding menghamburkan uang saja, dan tentu
kunjungan Stadion Santiago Bernabeu yang memakan uang negara itu tidak akan dilaporkan. Sebab mereka akan beralasan kunjungan itu tidak masuk dalam anggaran, meski sebenarnya mereka telah menggunakan anggaran itu kunjungan yang tidak dijadwalkan itu.
Pastinya uang yang digunakan saat kunjungan ke Stadion Santiago Bernabeu, Spanyol,
itu memakan miliaran rupiah. Bandingkan saja Piala Dunia 2010, di Afrika Selatan, sebanyak 60 orang pengurus PSSI berangkat ke negara itu untuk menonton final piala dunia. Diberitakan untuk memberangkatkan sebanyak 60 orang pengurus PSSI itu, badan sepakbola Indonesia itu telah memesan 80 tiket untuk paket perjalanan ke Afrika Selatan. Satu paket dikabarkan berharga Rp 95 juta yang meliputi biaya perjalanan, penginapan, tiket masuk dan lain-lain. Total pengeluaran menghabiskan Rp7,6 miliar.
Mengapa anggota DPR suka melakukan studi banding dan ternyata saat di negara tujuan
mereka sering berubah jadwal dan berubah tujuan?
Pertama, beratnya beban kerja mereka sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Untuk berkilah, berdalih, atau mengalihkan perhatian atas ketidakmampuan bekerja, mereka melakukan plesiran atau jalan-jalan. Kita tahu betapa beratnya produk legeslasi yang harus dikerjakan oleh anggota DPR.
Beban itu sepertinya tidak bisa diatasi oleh mereka, dan untuk menghilangkan stres mereka melakukan plesiran dengan alasan studi banding atau lawatan. Mereka memilih studi banding ke luar negeri, sebab kunjungan di dalam negeri bagi mereka sudah biasa, dan tempat wisata dalam negeri bagi mereka sudah tidak menarik lagi.
Kedua, anggota DPR itu menggunakan aji mumpung. Mumpung perjalanan keluar negeri itu anggarannya dianggarkan maka anggaran itu harus digunakan, bila perlu dihabiskan. Mereka berpikiran, "Saya tidak akan mungkin melakukan perjalanan keluar negeri yang memakan biaya tinggi bila harus merogoh dari kantong sendiri". Untuk itu mereka dengan semangat melakukan kunjungan ke luar negeri meski output yang akan dihasilkan tidak mereka pikirkan.
Ketiga, bukti dari perjalanan mereka ke luar negeri sebagai sebuah pelesiran, kepulangan mereka ke Tanah Air selalu menenteng tas yang berisi barang-barang produk asing atau foto kenangan saat di 'landmark-landmark' negara tujuan. Di sisi lain hasil dari lawatan atau studi bandingnya itu tidak pernah nampak. Sudah berapa kali anggota DPR melakukan kunjungan ke luar negeri tapi fungsi DPR tetap begitu-begitu saja.
Buktinya, dalam periode 2009-2014, sebuah catatan menunjukan produktivitas
anggota DPR dalam setahun pertama masa tugas periode 2009-2014 masih sangat rendah, baru menyelesaikan lima RUU dari 70 yang diproritaskan dalam Program Legislasi Nasional. Padahal target prolegnas 2010 adalah 70 RUU, sehingga masih ada 65 RUU yang molor penyelesaiannya.
Ini bisa terjadi karena salah satunya disebabkan oleh kebiasaan lama yang masih
dipertahankan oleh anggota DPR. Pada tahun 2008 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai kinerja legislasi DPR 2004-2009 buruk. Dari target 284 rancangan undang-undang (RUU) hanya 60% yang diselesaikan. Dari jumlah itu diprediksi hanya 170 undang-undang terselesaikan.
Adanya penyimpangan dari tugas-tugas DPR ini bisa jadi karena kapasitas anggota DPR
yang tidak kapabel. Bukti dari kurang kapabelnya anggota DPR adalah, yang menjadi perdebatan bukan masalah fungsi pengawasan, anggaran, atau legeslasi, namun terkadang masalah pribadi. Buktinya perseteruan antara Eko Patrio, anggota DPR dari PAN, dengan Pramono Anung, Wakil Ketua DPR dari PDIP, bukan masalah tiga fungsi DPR, namun masalah pribadi. Selain itu banyak anggota DPR dalam setiap bekerja yang dipikirkan adalah hanya uang.
Mereka pastinya senang menjadi anggota DPR, namun mereka berpikir bagaimana uang yang selama ini dihabiskan untuk kampanye dan 'money politics' bisa kembali secepat mungkin. Nah, di sinilah letak kerawanan terhadap pelanggaran hukum. Mereka jauh-jauh hari sudah mempunyai niat agar uang yang sudah dikeluarkan kembali dengan cepat. Cara yang paling cepat atau jalan pintas ialah dengan melakukan korupsi. Dan studi banding adalah salah satu agenda yang dijadikan sumber penghasilan tambahan yang melimpah.
*) Ardi Winangun adalah pengurus Presidium Nasional Masika ICMI, tinggal di Matraman, Jakarta Timur. Penulis bisa dihubungi di 08159052503 dan email: ardi_winangun@yahoo.com
yang kepergok menonton situs porno, mabuk, dan salah menyebut alamat email, yang terakhir adalah anggota Komisi X mendadak menjadi 'Madridista' (julukan untuk pendukung Real Madrid FC). Mereka mendadak 'Madridista', sebab mereka menggunakan waktu studi banding di Spanyol, untuk mengunjungi Stadion Santiago Bernabeu, stadion milik Real Madrid FC.
Menjadi 'Madridista' tentu tidak ada yang melarang, yang dilarang adalah melakukan
kegiatan di luar agenda yang dijadwalkan. Setelah terkesima dengan megah dan auranya Stadion Santiago Bernabeu, mereka malah berkeinginan untuk bertemu dengan pengelola stadion dan manajemen Real Madrid FC. Jelas saja keinginan mereka tidak bisa terpenuhi.
Alasannya, selain Real Madrid FC sibuk mempersiapkan laga melawan Barcelona FC, juga dikarenakan pengelola stadion dan manajemen Real Madrid tidak menerima permohonan audensi dari 'Madridista' cabang Senayan jauh-jauh hari. 'Madridista' cabang Senayan itu ingin bertemu dengan pengelola stadion dan Real Madrid karena spontanitas saja ketika berada di Madrid.
'Madridista' cabang Senayan itu bisa jadi hanya ingin bertemu dengan Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo, Mesut Oezil, Sami Khedira, dan pemainnya lainnya, kemudian foto bersama, puas deh. Apa yang dilakukan oleh anggota Komisi X DPR itu syah-syah saja bila ingin belajar mengenai perkembangan sepakbola di negara yang memang menjadi kiblatnya sepakbola dunia.
Namun mereka ingin belajar sepakbola kepada Real Madrid FC dan pengelola Stadion Santiago Bernabeu karena aji mumpung saja, kebetulan saat di Spanyol. Mungkin kalau saat di Liverpool mereka akan menjadi 'Liverpudlian' (sebutan pendukung Liverpool FC), kalau di Milan mereka akan menjadi 'Interisti' (sebutan pendukung Inter Milan), dan bisa saja kalau mereka ke Surabaya akan menjadi 'Bonek'.
Benar saja anggota DPR itu saat studi banding menghamburkan uang saja, dan tentu
kunjungan Stadion Santiago Bernabeu yang memakan uang negara itu tidak akan dilaporkan. Sebab mereka akan beralasan kunjungan itu tidak masuk dalam anggaran, meski sebenarnya mereka telah menggunakan anggaran itu kunjungan yang tidak dijadwalkan itu.
Pastinya uang yang digunakan saat kunjungan ke Stadion Santiago Bernabeu, Spanyol,
itu memakan miliaran rupiah. Bandingkan saja Piala Dunia 2010, di Afrika Selatan, sebanyak 60 orang pengurus PSSI berangkat ke negara itu untuk menonton final piala dunia. Diberitakan untuk memberangkatkan sebanyak 60 orang pengurus PSSI itu, badan sepakbola Indonesia itu telah memesan 80 tiket untuk paket perjalanan ke Afrika Selatan. Satu paket dikabarkan berharga Rp 95 juta yang meliputi biaya perjalanan, penginapan, tiket masuk dan lain-lain. Total pengeluaran menghabiskan Rp7,6 miliar.
Mengapa anggota DPR suka melakukan studi banding dan ternyata saat di negara tujuan
mereka sering berubah jadwal dan berubah tujuan?
Pertama, beratnya beban kerja mereka sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Untuk berkilah, berdalih, atau mengalihkan perhatian atas ketidakmampuan bekerja, mereka melakukan plesiran atau jalan-jalan. Kita tahu betapa beratnya produk legeslasi yang harus dikerjakan oleh anggota DPR.
Beban itu sepertinya tidak bisa diatasi oleh mereka, dan untuk menghilangkan stres mereka melakukan plesiran dengan alasan studi banding atau lawatan. Mereka memilih studi banding ke luar negeri, sebab kunjungan di dalam negeri bagi mereka sudah biasa, dan tempat wisata dalam negeri bagi mereka sudah tidak menarik lagi.
Kedua, anggota DPR itu menggunakan aji mumpung. Mumpung perjalanan keluar negeri itu anggarannya dianggarkan maka anggaran itu harus digunakan, bila perlu dihabiskan. Mereka berpikiran, "Saya tidak akan mungkin melakukan perjalanan keluar negeri yang memakan biaya tinggi bila harus merogoh dari kantong sendiri". Untuk itu mereka dengan semangat melakukan kunjungan ke luar negeri meski output yang akan dihasilkan tidak mereka pikirkan.
Ketiga, bukti dari perjalanan mereka ke luar negeri sebagai sebuah pelesiran, kepulangan mereka ke Tanah Air selalu menenteng tas yang berisi barang-barang produk asing atau foto kenangan saat di 'landmark-landmark' negara tujuan. Di sisi lain hasil dari lawatan atau studi bandingnya itu tidak pernah nampak. Sudah berapa kali anggota DPR melakukan kunjungan ke luar negeri tapi fungsi DPR tetap begitu-begitu saja.
Buktinya, dalam periode 2009-2014, sebuah catatan menunjukan produktivitas
anggota DPR dalam setahun pertama masa tugas periode 2009-2014 masih sangat rendah, baru menyelesaikan lima RUU dari 70 yang diproritaskan dalam Program Legislasi Nasional. Padahal target prolegnas 2010 adalah 70 RUU, sehingga masih ada 65 RUU yang molor penyelesaiannya.
Ini bisa terjadi karena salah satunya disebabkan oleh kebiasaan lama yang masih
dipertahankan oleh anggota DPR. Pada tahun 2008 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai kinerja legislasi DPR 2004-2009 buruk. Dari target 284 rancangan undang-undang (RUU) hanya 60% yang diselesaikan. Dari jumlah itu diprediksi hanya 170 undang-undang terselesaikan.
Adanya penyimpangan dari tugas-tugas DPR ini bisa jadi karena kapasitas anggota DPR
yang tidak kapabel. Bukti dari kurang kapabelnya anggota DPR adalah, yang menjadi perdebatan bukan masalah fungsi pengawasan, anggaran, atau legeslasi, namun terkadang masalah pribadi. Buktinya perseteruan antara Eko Patrio, anggota DPR dari PAN, dengan Pramono Anung, Wakil Ketua DPR dari PDIP, bukan masalah tiga fungsi DPR, namun masalah pribadi. Selain itu banyak anggota DPR dalam setiap bekerja yang dipikirkan adalah hanya uang.
Mereka pastinya senang menjadi anggota DPR, namun mereka berpikir bagaimana uang yang selama ini dihabiskan untuk kampanye dan 'money politics' bisa kembali secepat mungkin. Nah, di sinilah letak kerawanan terhadap pelanggaran hukum. Mereka jauh-jauh hari sudah mempunyai niat agar uang yang sudah dikeluarkan kembali dengan cepat. Cara yang paling cepat atau jalan pintas ialah dengan melakukan korupsi. Dan studi banding adalah salah satu agenda yang dijadikan sumber penghasilan tambahan yang melimpah.
*) Ardi Winangun adalah pengurus Presidium Nasional Masika ICMI, tinggal di Matraman, Jakarta Timur. Penulis bisa dihubungi di 08159052503 dan email: ardi_winangun@yahoo.com
Percaya Ramalan Terjadi Gempa Besar, Ribuan Warga Roma Cuti
Jepang yang sudah sangat maju pun tak bisa meramal gempa dengan pasti
Ibukota Italia, Roma, Rabu (11/05) ini diperkirakan akan lebih sunyi dari aktivitas warga seperti biasa, akibat menyebarnya ramalan akan terjadi gempa.
Ribuan warga dikabarkan mengambil cuti untuk libur karena khawatir ramalan akan terjadinya gempa akan benar-benar jadi kenyataan.
Ramalan itu dibuat oleh seorang ilmuwan puluhan tahun lalu, namun masih banyak warga setempat yang menganggapnya benar-benar akan terlaksana.
Ilmuwan bernama Raffaele Bendandi, sudah meninggal dunia 30 tahun lalu, mengaku sudah sukses meramal akan terjadi serangkaian gempa bumi di masa lalu.
Akibatnya Bendandi menjadi tersohor sebagai ilmuwan peramal gempa dan salah satu ramalannya menurut berbagai berita di internet dan blog adalah Roma akan diguncang gempa pada tanggal 11 Mei ini.
Bendandi, yang mulai terkenal pada era 1920 and 30-an, yakin gempa bisa diramalkan bila konfigurasi planet, matahari dan bulan dipelajari.
Diktator Italia, Mussolini, sangat terkesan dengan gagasan itu dan memberikan Bendandi gelar kehormatan.
Banyak pihak yang dibuat kerepotan dengan kepercayaan masyarakat terhadap ramalan ini, laporan yang muncul di kota itu seperti dilaporkan wartawan BBC Duncan Kennedy, adalah terjadi peningkatan pengambilan cuti sebesar 18 pegawai kota Roma.
Seperti juga ilmuwan berbagai negara, banyak ahli dan bahkan lembaga resmi seperti Badan Perlindungan Sipil Italia, membantah ramalan itu dengan mengatakan gempa tak bisa diprediksi dengan pasti.
Selain pernyataan resmi dari Badan Perlindungan Sipil, stasiun televisi milik pemerintah juga telah menyiarkan berbagai tayangan untuk menenangkan warga.
Namun sebagian orang nampaknya percaya bahwa Kota Abadi Roma, ternyata tidak untuk selamanya.
Ibukota Italia, Roma, Rabu (11/05) ini diperkirakan akan lebih sunyi dari aktivitas warga seperti biasa, akibat menyebarnya ramalan akan terjadi gempa.
Ribuan warga dikabarkan mengambil cuti untuk libur karena khawatir ramalan akan terjadinya gempa akan benar-benar jadi kenyataan.
Ramalan itu dibuat oleh seorang ilmuwan puluhan tahun lalu, namun masih banyak warga setempat yang menganggapnya benar-benar akan terlaksana.
Ilmuwan bernama Raffaele Bendandi, sudah meninggal dunia 30 tahun lalu, mengaku sudah sukses meramal akan terjadi serangkaian gempa bumi di masa lalu.
Akibatnya Bendandi menjadi tersohor sebagai ilmuwan peramal gempa dan salah satu ramalannya menurut berbagai berita di internet dan blog adalah Roma akan diguncang gempa pada tanggal 11 Mei ini.
Bendandi, yang mulai terkenal pada era 1920 and 30-an, yakin gempa bisa diramalkan bila konfigurasi planet, matahari dan bulan dipelajari.
Diktator Italia, Mussolini, sangat terkesan dengan gagasan itu dan memberikan Bendandi gelar kehormatan.
Banyak pihak yang dibuat kerepotan dengan kepercayaan masyarakat terhadap ramalan ini, laporan yang muncul di kota itu seperti dilaporkan wartawan BBC Duncan Kennedy, adalah terjadi peningkatan pengambilan cuti sebesar 18 pegawai kota Roma.
Seperti juga ilmuwan berbagai negara, banyak ahli dan bahkan lembaga resmi seperti Badan Perlindungan Sipil Italia, membantah ramalan itu dengan mengatakan gempa tak bisa diprediksi dengan pasti.
Selain pernyataan resmi dari Badan Perlindungan Sipil, stasiun televisi milik pemerintah juga telah menyiarkan berbagai tayangan untuk menenangkan warga.
Namun sebagian orang nampaknya percaya bahwa Kota Abadi Roma, ternyata tidak untuk selamanya.
RUU Fakir Miskin, Potensi CSR, dan Kunjungan Kerja DPR ke Australia
Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Fakir Miskin masih dalam tahap pembahasan di DPR. "RUU Fakir Miskin masih dibahas di DPR. Kita sudah siapkan daftar inventaris masalahnya," kata Mensos di Jakarta, Selasa (25/1).
Pada 2011, program kemiskinan dengan konsentrasi fakir miskin untuk kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebanyak 125.351 kepala keluarga (KK). Selain itu, program penuntasan lainnya oleh Kemensos adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga yang akan diberdayakan pada 2011 sebanyak 9.430 KK.
"Melalui Program Keluarga Harapan target yang akan kita capai adalah orang tua tidak mewariskan kemiskinan kepada anaknya. Sikap itu yang sangat penting," tambah Mensos.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai lebih dari 31 juta atau sebesar 13,33 persen.
Diakui Mensos, anggaran yang ada di Kemensos memang tidak mencukupi. Untuk 2011, Kemensos memiliki anggaran sebesar Rp4 triliun lebih.
"Anggaran Kemensos memang mengalami kenaikan tapi tidak signifikan," ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ingrid Kansil mengatakan komisinya akan berupaya memasukkan aturan mengenai kewajiban sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility (CSR) dalam pembahasan UU Fakir Miskin.
Selama ini, potensi dana CSR cukup besar namun penyalurannya tidak terkoordinasi sehingga bantuan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan sebagai dana bantuan sosial itu pun jadi tidak bermanfaat.
"Kita berupaya agar dalam pembahasan RUU Fakir Miskin dana-dana CSR perusahaan yang selama ini disalurkan oleh masing-masing perusahaan bisa dihimpun dan dikoordinasikan. Dengan demikian maka penyaluran dana CSR itupun kemudian bisa lebih tepat sasaran," kata Ingrid di Gedung DPR Jakarta, Kamis.
Dengan memasukkannya dalam UU Fakir Miskin, lanjut dia, maka pihak perusahaan dapat juga berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan.
"Kalau dana-dana CSR itu dikoordinir dengan baik, maka tentunya akan lebih efektif. Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat terbantu dengan penyaluran yang efektif," kata istri Menteri UKM dan Koperasi Syarief Hasan.
Dalam kunjungan kerja Komisi VIII ke Bali, Pemprov Bali telah melakukan hal tersebut dengan sangat baik, dengan membentuk satu forum yang terdiri antara pemerintah daerah dan juga CSR perusahaan-perusahaan serta masyarakat.
"Dengan dana CSR itu mereka melakukan semacam proyek bedah rumah warga, pelatihan seni ukir dan sebagainya. Ini kan baik ada koordinasinya, dari sini kami mendapatkan inspirasi bahwa ini baik untuk dibuat di tingkat nasional," ujarnya.
Dana yang dikumpulkan itu, menurut Ingrid, bisa membantu program-program pengentasan kemiskinan, usaha kecil dan menengah dan berbagai hal pemberdayaan masyarakat lainnya seperti pemberian pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
"Dana itu bisa digukan untuk macam-macam kegiatan demi peningkatan taraf hidup masyarakat," ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Aturan perundangan itu diperlukan karena banyak perusahaan yang memiliki komitmen membantu masyarakat namun juga tidak sedikit yang tidak memiliki kepedulian pada masyarakat sekitarnya. "Banyak perusahaan yang meskipun mendapatkan keuntungan dari lingkungan tempat perusahaan itu berdiri tidak memiliki kepedulian pada masyarakat sekitarnya, meskipun seringkali perusahaan tersebut mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya," kata Ingrid.
Mengenai besaran dan badan yang akan mengaturnya, Ingrid mengatakan besaran sumbangan tentunya bisa disesuaikan dengan kemampuan perusahaan sedangkan mengenai badannya. Sedangkaan kementerian Sosial bisa didayagunakan mengingkatkan pemberdayaan dana CSR ini. "Untuk itu juga diperlukan pengawasan yang ketat sehingga dana yang dihimpun untuk tujuan baik ini tidak diselewengkan," kata Ingried
Ketua Rombongan Panitia Kerja (Panja) RUU Fakir Miskin, Abdul Kadir Karding, menyatakan dalam waktu dekat ini Komisi VIII akan menggelar konferensi pers terkait hasil Kunjungan Kerja ke Australia dan China. “Mungkin 1 atau 2 hari lagi. Nanti akan dipublikasikan, bisa konferensi pers bisa juga dirilis ke media,” ujar Abdul seusai rapat internal dengan komisi VIII, Nusantara II, Selasa (10/5).
Saat ini, Komisi VIII sudah hampir selesai dalam mengolah hasil kunker terkait RUU Fakir Miskin ke China yang berlangsung pada 18 April-22 April 2011 dan kunjungan kerja ke Australia 26 April-2 Mei 2011. “Ini tengah dimatangkan, digabungkan antara Australia dan yang China. Ada beberapa yang bagus yang kita peroleh dan tidak kita temui di Indonesia secara spesifik,” tambahnya.
Ketua Komisi VIII itu pun menuturkan beberapa poin penting yang bisa diambil seusai kunker ke China dan Australia terkait RUU Fakir Miskin. Misalnya, ada salah satu lembaga Non Government Organization (NGO) di Australia yang mengusulkan Indonesia harus fokus kepada pembenahan perempuan. Kabarnya, penyelesaian masalah kemiskinan itu justru ada di perempuan. “Ternyata memberdayakan ibu-ibu rumah tangga itu bisa menyelesaikan banyak masalah itu poin penting yang bisa dimasukkan dalam RUU Fakir Miskin,” imbuhnya.
Sementara di Australia mereka memaparkan jika 30% total anggaran pemerintah itu untuk kemiskinan. Lanjutnya, sedangkan di Indonesia tidak ada standar anggaran. “Lalu, kalau di Australia mereka kan sudah mapan lembaga penjaminnya, kita harus meniru itu, kita harus mengompilasi semua seperti PNPM dan BPJS, nanti kita akan mengutamakan penanganan-penanganan pemberdayaan karena di negara maju rata-rata pemberdayaan agak lemah nanti kita akan kuatkan di pemberdayaan itu,” tutupnya. Makanya ia sangat berharap jika penuntasan RUU Fakir ini bisa diselesaikan dalam masa sidang ke-4 ini.
Pada 2011, program kemiskinan dengan konsentrasi fakir miskin untuk kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebanyak 125.351 kepala keluarga (KK). Selain itu, program penuntasan lainnya oleh Kemensos adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga yang akan diberdayakan pada 2011 sebanyak 9.430 KK.
"Melalui Program Keluarga Harapan target yang akan kita capai adalah orang tua tidak mewariskan kemiskinan kepada anaknya. Sikap itu yang sangat penting," tambah Mensos.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai lebih dari 31 juta atau sebesar 13,33 persen.
Diakui Mensos, anggaran yang ada di Kemensos memang tidak mencukupi. Untuk 2011, Kemensos memiliki anggaran sebesar Rp4 triliun lebih.
"Anggaran Kemensos memang mengalami kenaikan tapi tidak signifikan," ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ingrid Kansil mengatakan komisinya akan berupaya memasukkan aturan mengenai kewajiban sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility (CSR) dalam pembahasan UU Fakir Miskin.
Selama ini, potensi dana CSR cukup besar namun penyalurannya tidak terkoordinasi sehingga bantuan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan sebagai dana bantuan sosial itu pun jadi tidak bermanfaat.
"Kita berupaya agar dalam pembahasan RUU Fakir Miskin dana-dana CSR perusahaan yang selama ini disalurkan oleh masing-masing perusahaan bisa dihimpun dan dikoordinasikan. Dengan demikian maka penyaluran dana CSR itupun kemudian bisa lebih tepat sasaran," kata Ingrid di Gedung DPR Jakarta, Kamis.
Dengan memasukkannya dalam UU Fakir Miskin, lanjut dia, maka pihak perusahaan dapat juga berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan.
"Kalau dana-dana CSR itu dikoordinir dengan baik, maka tentunya akan lebih efektif. Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat terbantu dengan penyaluran yang efektif," kata istri Menteri UKM dan Koperasi Syarief Hasan.
Dalam kunjungan kerja Komisi VIII ke Bali, Pemprov Bali telah melakukan hal tersebut dengan sangat baik, dengan membentuk satu forum yang terdiri antara pemerintah daerah dan juga CSR perusahaan-perusahaan serta masyarakat.
"Dengan dana CSR itu mereka melakukan semacam proyek bedah rumah warga, pelatihan seni ukir dan sebagainya. Ini kan baik ada koordinasinya, dari sini kami mendapatkan inspirasi bahwa ini baik untuk dibuat di tingkat nasional," ujarnya.
Dana yang dikumpulkan itu, menurut Ingrid, bisa membantu program-program pengentasan kemiskinan, usaha kecil dan menengah dan berbagai hal pemberdayaan masyarakat lainnya seperti pemberian pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
"Dana itu bisa digukan untuk macam-macam kegiatan demi peningkatan taraf hidup masyarakat," ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Aturan perundangan itu diperlukan karena banyak perusahaan yang memiliki komitmen membantu masyarakat namun juga tidak sedikit yang tidak memiliki kepedulian pada masyarakat sekitarnya. "Banyak perusahaan yang meskipun mendapatkan keuntungan dari lingkungan tempat perusahaan itu berdiri tidak memiliki kepedulian pada masyarakat sekitarnya, meskipun seringkali perusahaan tersebut mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya," kata Ingrid.
Mengenai besaran dan badan yang akan mengaturnya, Ingrid mengatakan besaran sumbangan tentunya bisa disesuaikan dengan kemampuan perusahaan sedangkan mengenai badannya. Sedangkaan kementerian Sosial bisa didayagunakan mengingkatkan pemberdayaan dana CSR ini. "Untuk itu juga diperlukan pengawasan yang ketat sehingga dana yang dihimpun untuk tujuan baik ini tidak diselewengkan," kata Ingried
Ketua Rombongan Panitia Kerja (Panja) RUU Fakir Miskin, Abdul Kadir Karding, menyatakan dalam waktu dekat ini Komisi VIII akan menggelar konferensi pers terkait hasil Kunjungan Kerja ke Australia dan China. “Mungkin 1 atau 2 hari lagi. Nanti akan dipublikasikan, bisa konferensi pers bisa juga dirilis ke media,” ujar Abdul seusai rapat internal dengan komisi VIII, Nusantara II, Selasa (10/5).
Saat ini, Komisi VIII sudah hampir selesai dalam mengolah hasil kunker terkait RUU Fakir Miskin ke China yang berlangsung pada 18 April-22 April 2011 dan kunjungan kerja ke Australia 26 April-2 Mei 2011. “Ini tengah dimatangkan, digabungkan antara Australia dan yang China. Ada beberapa yang bagus yang kita peroleh dan tidak kita temui di Indonesia secara spesifik,” tambahnya.
Ketua Komisi VIII itu pun menuturkan beberapa poin penting yang bisa diambil seusai kunker ke China dan Australia terkait RUU Fakir Miskin. Misalnya, ada salah satu lembaga Non Government Organization (NGO) di Australia yang mengusulkan Indonesia harus fokus kepada pembenahan perempuan. Kabarnya, penyelesaian masalah kemiskinan itu justru ada di perempuan. “Ternyata memberdayakan ibu-ibu rumah tangga itu bisa menyelesaikan banyak masalah itu poin penting yang bisa dimasukkan dalam RUU Fakir Miskin,” imbuhnya.
Sementara di Australia mereka memaparkan jika 30% total anggaran pemerintah itu untuk kemiskinan. Lanjutnya, sedangkan di Indonesia tidak ada standar anggaran. “Lalu, kalau di Australia mereka kan sudah mapan lembaga penjaminnya, kita harus meniru itu, kita harus mengompilasi semua seperti PNPM dan BPJS, nanti kita akan mengutamakan penanganan-penanganan pemberdayaan karena di negara maju rata-rata pemberdayaan agak lemah nanti kita akan kuatkan di pemberdayaan itu,” tutupnya. Makanya ia sangat berharap jika penuntasan RUU Fakir ini bisa diselesaikan dalam masa sidang ke-4 ini.
Selasa, 10 Mei 2011
Anggota Komisi X Berkelit Soal Kunker Ke Spanyol (Real Madrid)
Kunjungan kerja (kunker) para Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri ternyata menjadi sorotan masyarakat, selain insiden ditertawakanya para anggota DPR Komisi VIII yang membidangi masalah agama dan kesejahteraan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia, 30 April lalu. Karena tak tahu soal surel resmi komisinya.
kali ini giliran para Angota Dewan komisi X yang berkunjung KE spanyol untuk kunjungan kerja, namun apakah pantas urusan kunjungan kerja disana diwarnai dengan kegiatan mendatangi Stadion Santiago Bernabeu milik klub Real Madrid dan Stadion Camp Nou milik Barcelona.
Menanggapi kabar tersebut, Raihan Iskandar Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengakui bahwa ada sekitar 12 anggota komisi yang mendatangi stadion Tersebut
"Pada 26 April, sekitar 12 orang masuk ke Real Madrid,"kata Raihan saat dihubungi wartawan, Jakarta, jum’at (06/05/11)
Namun dirinya membantah Tujuan ke stadion itu untuk menonton pertandingan El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona pada 27 April lalu. Menurutnya tujuan awalnya ia di stadion tersebut awalnya ingin menemui Presiden Real Madrid Florentino Perez.
"Enggaklah, tiketnya mahal, sekitar Rp 10 juta. Kita ke sana juga bukan untuk itu, Karena sibuk, banyak pertandingan, tidak bisa ketemu. Itu tadinya sudah diagendakan," jelasnya.
Menurut Raihan, Negara Spanyol menarik untuk dipelajari kemajuan sepakbola di Spanyol tersebut. "Karena ada wisatawan 70 juta setiap tahun. Itu lebih banyak daripada warga Spanyol yang hanya berjumlah 40 juta. Sangat menarik," katanya
Anggota Komisi X, Raihan Iskandar, mengakui, rombongan komisinya yang melakukan kunjungan kerja ke Spanyol, akhir April lalu, sempat mampir ke Stadion Santiago Bernabeu, markas klub elite Spanyol, Real Madrid. Mereka berkunjung ke stadion itu tanggal 26 April lalu, atau sehari sebelum laga Champions 2011 antara Real Madrid dan Barcelona.
"Itu (kunjungan ke Stadion Real Madrid) tanggal 26 April. Sekitar 12 orang masuk ke Real Madrid, kami berusaha untuk bisa mendapatkan masukan persepakbolaan yang berkembang di Real Madrid dan ternyata mereka menata sepak bola dengan baik," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (5/5).
Politisi PKS ini mengatakan, di stadion seharusnya mereka dijadwalkan bertemu dengan pengelola stadion. Namun, sayangnya, karena kesibukan pengelola dalam mempersiapkan laga keesokan harinya, anggota komisi tak bisa menemuinya.
"Seharusnya ketemu sama pengelolanya. Itu dijadwalnya ketemu, tetapi pada saat bersamaan sibuk persiapan pertandingan, jadi tidak bisa ketemu. Sudah diagendakan dengan pengelola stadion manajemennya," ujarnya.
Gagal bertemu pengelola stadion, Raihan mengatakan, akhirnya rombongan hanya berkeliling ditemani oleh anggota staf Kedutaan Besar RI setempat. Menurut dia, stadion ini memang didesain oleh pemerintah Spanyol sebagai tujuan wisata. Oleh karena itu, para pengunjung bisa membeli tiket untuk ikut dalam tur ke dalam stadion.
Raihan mengaku takjub dengan gagasan Pemerintah Spanyol yang mengelola stadion menjadi bagian dari kunjungan wisata. Hal ini, lanjutnya, berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Dengan kebijakan ini, turis atau wisatawan juga berpeluang bertemu para pemain terkenal Real Madrid pula.
"Ini dilakukan semenjak tahun 1902, arsipnya terpampang sampai segala macam kaus dan sepatu bola. Tingkat peradaban sebuah sejarah betul-betul dijaga dengan baik," tambahnya.
Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Spanyol mengirimkan sejumlah foto kepada redaksi Kompas.com. Dalam surat elektronik yang dikirimkannya, ia mengatakan bertemu dengan rombongan anggota DPR yang tengah mengantre tiket tur Stadion Bernabeu seharga 16 euro.
kali ini giliran para Angota Dewan komisi X yang berkunjung KE spanyol untuk kunjungan kerja, namun apakah pantas urusan kunjungan kerja disana diwarnai dengan kegiatan mendatangi Stadion Santiago Bernabeu milik klub Real Madrid dan Stadion Camp Nou milik Barcelona.
Menanggapi kabar tersebut, Raihan Iskandar Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengakui bahwa ada sekitar 12 anggota komisi yang mendatangi stadion Tersebut
"Pada 26 April, sekitar 12 orang masuk ke Real Madrid,"kata Raihan saat dihubungi wartawan, Jakarta, jum’at (06/05/11)
Namun dirinya membantah Tujuan ke stadion itu untuk menonton pertandingan El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona pada 27 April lalu. Menurutnya tujuan awalnya ia di stadion tersebut awalnya ingin menemui Presiden Real Madrid Florentino Perez.
"Enggaklah, tiketnya mahal, sekitar Rp 10 juta. Kita ke sana juga bukan untuk itu, Karena sibuk, banyak pertandingan, tidak bisa ketemu. Itu tadinya sudah diagendakan," jelasnya.
Menurut Raihan, Negara Spanyol menarik untuk dipelajari kemajuan sepakbola di Spanyol tersebut. "Karena ada wisatawan 70 juta setiap tahun. Itu lebih banyak daripada warga Spanyol yang hanya berjumlah 40 juta. Sangat menarik," katanya
Anggota Komisi X, Raihan Iskandar, mengakui, rombongan komisinya yang melakukan kunjungan kerja ke Spanyol, akhir April lalu, sempat mampir ke Stadion Santiago Bernabeu, markas klub elite Spanyol, Real Madrid. Mereka berkunjung ke stadion itu tanggal 26 April lalu, atau sehari sebelum laga Champions 2011 antara Real Madrid dan Barcelona.
"Itu (kunjungan ke Stadion Real Madrid) tanggal 26 April. Sekitar 12 orang masuk ke Real Madrid, kami berusaha untuk bisa mendapatkan masukan persepakbolaan yang berkembang di Real Madrid dan ternyata mereka menata sepak bola dengan baik," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (5/5).
Politisi PKS ini mengatakan, di stadion seharusnya mereka dijadwalkan bertemu dengan pengelola stadion. Namun, sayangnya, karena kesibukan pengelola dalam mempersiapkan laga keesokan harinya, anggota komisi tak bisa menemuinya.
"Seharusnya ketemu sama pengelolanya. Itu dijadwalnya ketemu, tetapi pada saat bersamaan sibuk persiapan pertandingan, jadi tidak bisa ketemu. Sudah diagendakan dengan pengelola stadion manajemennya," ujarnya.
Gagal bertemu pengelola stadion, Raihan mengatakan, akhirnya rombongan hanya berkeliling ditemani oleh anggota staf Kedutaan Besar RI setempat. Menurut dia, stadion ini memang didesain oleh pemerintah Spanyol sebagai tujuan wisata. Oleh karena itu, para pengunjung bisa membeli tiket untuk ikut dalam tur ke dalam stadion.
Raihan mengaku takjub dengan gagasan Pemerintah Spanyol yang mengelola stadion menjadi bagian dari kunjungan wisata. Hal ini, lanjutnya, berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Dengan kebijakan ini, turis atau wisatawan juga berpeluang bertemu para pemain terkenal Real Madrid pula.
"Ini dilakukan semenjak tahun 1902, arsipnya terpampang sampai segala macam kaus dan sepatu bola. Tingkat peradaban sebuah sejarah betul-betul dijaga dengan baik," tambahnya.
Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Spanyol mengirimkan sejumlah foto kepada redaksi Kompas.com. Dalam surat elektronik yang dikirimkannya, ia mengatakan bertemu dengan rombongan anggota DPR yang tengah mengantre tiket tur Stadion Bernabeu seharga 16 euro.
Lakshmi Mittal, Terkaya di Inggris, Pernah Tinggal di Indonesia
Tahukah Anda perusahaan baja terbesar dunia saat ini? Pemiliknya, konon adalah salah satu dari orang terkaya di dunia. Beberapa kali, ia masuk lima besar orang terkaya dengan nilai miliaran dolar Amerika. Orang tersebut adalah Lakshmi Mittal atau juga dikenal sebagai Lakshmi Niwas Mittal. Pria asli India namun kini bermukin di London Inggris ini bahkan mendapat predikat sebagai orang terkaya di daratan Inggris. Simbolisasi kesuksesan Lakshmi dalam bisnis tercatat melalui kisahnya saat membeli rumah termahal dalam sejarah, Kensington Mansion, yakni senilai US$128 juta. Ia juga menikahkan putrinya, Vanisha, dengan sebuah pesta pernikahan paling mewah di abad 20. Konon untuk pesta itu, ia menghabiskan dana US$50 juta lebih.
Nilai kekayaan Lakshmi memang sangat menyilaukan. Tapi, sebenarnya, itu semua didapatnya dari perjuangan keras puluhan tahun. Sebab, awalnya, ia yang terlahir di Sadulpur, Churu, sebuah bagian dari Rajashtan India, adalah seorang yang sangat miskin. Saat kecil, ia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah yang dihuni oleh 20 orang. Mereka hanya tidur di lantai, yang kadang beralaskan rotan. Untuk memasak, mereka membuat perapian dari tumpukan batu bata di belakang rumah yang dibangun oleh kakeknya.
Beruntung, ia dan keluarganya tak mau selamanya menderita. Mereka bertekad untuk bisa mengubah nasibnya. Karena itu, ia kemudian ikut ayah dan keluarganya pindah ke Calcutta India. Di sana – ayahnya – Mohan, mendapat peluang mengubah nasib setelah bermitra dengan salah satu rekan membuat sebuah usaha di bidang baja. Dan, inilah, rupanya awal Lakshmi berhubungan dengan sebuah usaha yang kini membesarkan namanya.
Ia pun kemudian berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan Bachelor of Commerce degree di St. Xavier’s College Calcutta. Di sinilah, kemudian Lakshmi berupaya membuktikan bahwa pendidikannya tak sekadar teori. Ia pun lantas terlibat lebih jauh dengan usaha keluarganya di bisnis baja. Dengan pengetahuan dan pergaulannya yang luas, ia pun berupaya mengembangkan usaha keluarganya bukan hanya di India, melainkan menjangkau wilayah internasional.
Pada tahun 1976, Lakshmi kemudian mencoba membeli sebuah perusahaan yang nyaris bangkrut di Indonesia. Dari sini, tangan dinginnya mampu membuat usahanya terus berkembang. Sayang, pada tahun 1994, saat di mana usaha keluarga itu makin menanjak, sebuah perbedaan, membuat usaha itu pecah. Lakshmi lantas memilih jalan membesarkan usahanya sendiri, tanpa melibatkan keluarga. Ia kemudian dibantu oleh istrinya, Usha.
Terbukti, larinya justru makin kencang. Ia berhasil mengembangkan Mittal Steel hingga merambah belasan negara dan empat benua. Ia juga menemukan sejumlah inovasi pengembangan usaha baja yang membuat pabriknya menjadi yang terbesar di dunia dengan jutaan ton produksi. Karena itu, tak heran jika ia kemudian dianugerahi berbagai predikat dari berbagai lembaga dan media di dunia. Dari Majalah Fortune Eropa, ia diberi predikat European Businessman of the Year 2004. Selain itu, ia juga digelari the Willy Korf Steel Vision Award di 1998 oleh American Metal Market and PaineWeber’s World Steel Dynamics atas dedikasinya dalam industri baja.
Saat ditanya kunci suksesnya, Lakhsmi hanya mengatakan bahwa itu semua adalah hasil sebuah kerja keras. “Banyak orang bekerja keras. Karena itu, jika ingin sukses kita harus bekerja lebih keras dan mendedikasikan diri pada tujuan yang ingin kita capai,” sebut Lakshmi.
Dengan kekayaan itu, Lakshmi tak lupa pada masa-masa sulitnya. Karena itu, meski tinggal di Inggris, ia tak lupa pada negaranya. Salah satu bentuk kepeduliannya yaitu dengan mengembangkan olahragawan di India agar bisa berprestasi internasional. Ia membuat Mittal Champions Trust dan menghibahkan dana US$9 juta untuk mendukung sejumlah atlet India agar bisa berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. Selain itu, ia juga mengembangkan kepedulian pada negara tertinggal, seperti Kazahkstan dan Afrika Selatan, dengan menanamkan investasi di sana.
Sukses memang hak siapa saja yang mau berjuang meraihnya. Lakhsmi Mittal adalah salah satu contoh orang yang mampu merubah nasib dengan perjuangan keras dalam hidupnya. Namun, setelah sukses, ia pun tak melupakan negaranya. Tak hanya itu, ia pun peduli pada negara lain yang tertinggal. Sebuah kesuksesan, memang akan jauh lebih bermakna, jika kita bisa berbagi kepada sesama
Nilai kekayaan Lakshmi memang sangat menyilaukan. Tapi, sebenarnya, itu semua didapatnya dari perjuangan keras puluhan tahun. Sebab, awalnya, ia yang terlahir di Sadulpur, Churu, sebuah bagian dari Rajashtan India, adalah seorang yang sangat miskin. Saat kecil, ia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah yang dihuni oleh 20 orang. Mereka hanya tidur di lantai, yang kadang beralaskan rotan. Untuk memasak, mereka membuat perapian dari tumpukan batu bata di belakang rumah yang dibangun oleh kakeknya.
Beruntung, ia dan keluarganya tak mau selamanya menderita. Mereka bertekad untuk bisa mengubah nasibnya. Karena itu, ia kemudian ikut ayah dan keluarganya pindah ke Calcutta India. Di sana – ayahnya – Mohan, mendapat peluang mengubah nasib setelah bermitra dengan salah satu rekan membuat sebuah usaha di bidang baja. Dan, inilah, rupanya awal Lakshmi berhubungan dengan sebuah usaha yang kini membesarkan namanya.
Ia pun kemudian berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan Bachelor of Commerce degree di St. Xavier’s College Calcutta. Di sinilah, kemudian Lakshmi berupaya membuktikan bahwa pendidikannya tak sekadar teori. Ia pun lantas terlibat lebih jauh dengan usaha keluarganya di bisnis baja. Dengan pengetahuan dan pergaulannya yang luas, ia pun berupaya mengembangkan usaha keluarganya bukan hanya di India, melainkan menjangkau wilayah internasional.
Pada tahun 1976, Lakshmi kemudian mencoba membeli sebuah perusahaan yang nyaris bangkrut di Indonesia. Dari sini, tangan dinginnya mampu membuat usahanya terus berkembang. Sayang, pada tahun 1994, saat di mana usaha keluarga itu makin menanjak, sebuah perbedaan, membuat usaha itu pecah. Lakshmi lantas memilih jalan membesarkan usahanya sendiri, tanpa melibatkan keluarga. Ia kemudian dibantu oleh istrinya, Usha.
Terbukti, larinya justru makin kencang. Ia berhasil mengembangkan Mittal Steel hingga merambah belasan negara dan empat benua. Ia juga menemukan sejumlah inovasi pengembangan usaha baja yang membuat pabriknya menjadi yang terbesar di dunia dengan jutaan ton produksi. Karena itu, tak heran jika ia kemudian dianugerahi berbagai predikat dari berbagai lembaga dan media di dunia. Dari Majalah Fortune Eropa, ia diberi predikat European Businessman of the Year 2004. Selain itu, ia juga digelari the Willy Korf Steel Vision Award di 1998 oleh American Metal Market and PaineWeber’s World Steel Dynamics atas dedikasinya dalam industri baja.
Saat ditanya kunci suksesnya, Lakhsmi hanya mengatakan bahwa itu semua adalah hasil sebuah kerja keras. “Banyak orang bekerja keras. Karena itu, jika ingin sukses kita harus bekerja lebih keras dan mendedikasikan diri pada tujuan yang ingin kita capai,” sebut Lakshmi.
Dengan kekayaan itu, Lakshmi tak lupa pada masa-masa sulitnya. Karena itu, meski tinggal di Inggris, ia tak lupa pada negaranya. Salah satu bentuk kepeduliannya yaitu dengan mengembangkan olahragawan di India agar bisa berprestasi internasional. Ia membuat Mittal Champions Trust dan menghibahkan dana US$9 juta untuk mendukung sejumlah atlet India agar bisa berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. Selain itu, ia juga mengembangkan kepedulian pada negara tertinggal, seperti Kazahkstan dan Afrika Selatan, dengan menanamkan investasi di sana.
Sukses memang hak siapa saja yang mau berjuang meraihnya. Lakhsmi Mittal adalah salah satu contoh orang yang mampu merubah nasib dengan perjuangan keras dalam hidupnya. Namun, setelah sukses, ia pun tak melupakan negaranya. Tak hanya itu, ia pun peduli pada negara lain yang tertinggal. Sebuah kesuksesan, memang akan jauh lebih bermakna, jika kita bisa berbagi kepada sesama
Minggu, 08 Mei 2011
Desak Moratorium Studi Banding DPR, Telekonferensi Mudah dan Murah
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak penerbitan moratorium studi banding ke luar negeri yang dilakukan alat kelengkapan DPR. Moratorium yang dimaksud bukan sekadar menjadwalkan ulang studi banding keluar negeri namun mengevaluasi kembali perlu tidaknya dilakukan studi banding.
"Kalau mau moratorium, bukan moratorium jadwal ulang, tapi menghentikan, bongkar semua pelaksanaan," ujar Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rofiandri dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (8/5/2011). Dalam jumpa pers tersebut hadir pula Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan dan peneliti Indonesia Budget Centre, Roy Salam.
Ketika LSM tersebut mendesak agar perencanaan studi banding DPR ke luar negeri dievaluasi. DPR, kata Ronald, harus dapat menentukan mana pembahasan Rancangan Undang-undang yang memerlukan studi banding ke luar negeri dan mana yang tidak.
"Ada tidak RUU yang enggak masuk porlegnas (program legislasi nasional) tapi distudibandingkan, atau misalnya RUU yang mendekati babak akhir pembahasan, tidak relevan lagi studi banding," katanya.
Menurut Ronald, evaluasi studi banding bukan hanya soal pangkas-memangkas anggaran. "Tapi dari aspek perencanaan apa iya setiap RUU butuh studi banding?" ujarnya. Anggaran, kata Ronald, hanya merupakan suatu konsekuensi dari perencanaan. "Kalau desain perencanaannya transaparan, otomatis anggaran bisa direm," lanjutnya.
Abdullah menambahkan, selama ini banyak studi banding DPR yang tidak relevan dengan penguatan legislasi. Banyak lokasi studi banding yang tidak tepat dengan RUU yang tengah dibahas. Ia mencontohkan, kunjungan Komisi X DPR ke Afrika Selatan dalam rangka membahasa RUU Kepramukaan.
"Kenapa pilih Afsel? Dia bilang kita ingin belajar kegagalan. Hal aneh, untuk belajar kegagalan alokasi anggarannya besar. Secara sosilogis Afsel juga berbeda dengan Indonesia. Hasilnya RUU tidak ada yang diambil dari hasil studi bandingnya," paparnya.
Ketiga LSM itu juga menyatakan siap beraudiensi dengan pimpinan DPR, BURT, dan Setjen DPR guna menjajaki berbagai kemungkinan perbaikian terutama dalam mengefektifkan Term of Reference (ToR) sebagai media perencanaan studi banding.
Masih ingat cerita Teguh Iskanto, mahasiswa Indonesia di Australia, yang berbagi cerita jalannya dinamika diskusi dengan delegasi Komisi VIII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Australia? Salah satu hal yang dipertanyakan para mahasiswa adalah, mengapa Dewan tak memilih melakukan telekonferensi dengan pihak yang dibutuhkan? Dengan kemajuan teknologi saat ini, cara ini dinilai sangat mungkin dilakukan
"Salah satu kawan saya (pas saat sesi kacau) sempat berteriak, “Kenapa nggak pakai teleconference aja sih Pak?” Pada saat itu, Bapak Karding menjawab, “Wah, itu kan teknisnya terlalu rumit…."," demikian kutipan tulisan Teguh.
Jawaban yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding adalah rumit, sehingga DPR tak memilih telekonferensi sebagai salah satu jalan untuk memeroleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan undang-undang. Benar kah telekonferensi rumit?
Mudah dan Lebih Murah
Pakar IT Security Ruby Alamsyah mengungkapkan, penyelenggaraan telekonferensi sesungguhnya tidak serumit yang dibayangkan. Dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan perangkat saat ini, hal itu sangat mungkin dilakukan tanpa hambatan dan terjamin keamanannya. Pengadaan perangkatnya juga jauh lebih murah, jika dibandingkan dengan biaya kunjungan kerja ke luar negeri DPR yang berangka miliaran rupiah.
"Masyarat biasa saja, seperti kita bisa video conference. Saya setiap saya di luar negeri pakai video conference, anak saya juga bisa menggunakannya. Minimal pakai Skype. Apalagi, di negara maju, pasti mengerti Skype. Tetapi, untuk telekonferensi pejabat negara mungkin akan aman dan nyaman jika tidak menggunakan jalur publik seperti Skype. Ada alternatif lain, dengan jalur privat" ujar Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).
Ia memaparkan, teknologi yang tersedia saat ini adalah IP based, dengan menggunakan jalur internet yang lebih aman. "Ada yang namanya VPN atau virtual private network, dibikin khusus. Walaupun menggunakan jalur publik, tapi jalur umum itu dibikin enkripsi sehingga hanya pihak A dan B yang bisa mendengar. Ada teknologinya. Bukan tekbnologi yang enggak mungkin dibeli. Yang penting kedua belah pihak pakai enkripsi yang sama. VPN itu, jalur di dunia maya, dimana jalur publik dijadikan jalur pribadi," katanya.
Namun, untuk membuat jalur menjadi jalur pribadi, tak perlu repot. Menurut Ruby, perangkat video conference sudah built in dengan enkripsi tersebut. "Enggak perlu sesuatu yang teknologi tinggi," ujarnya.
Untuk mengadakan telekonferensi ini juga tak dibutuhkan prasyarat kedua belah pihak harus memiliki perangkat dengan merek atau kecanggihan yang sama. "Yang penting enkripsinya sama," kata Ruby.
Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan perangkat telekonferensi ini?
"Kalau mau diadakan di setiap ruang komisi, anggarannya paling di bawah 100 juta. Sudah bisa nyala dan bisa dipakai sampai kapan pun. Kalau mau dibikin murni kayak ruangan khusus, di-setting seperti meeting beneran, dengan banyak layar, saya pikir hanya beberapa ratus juta. Disini (Indonesia) ada kok, dijual. Seperti perangkat yang digunakan Presiden Amerika Obama saat menyaksikan operasi terhadap Osama," papar Ruby.
Menurutnya, cara ini sebaiknya dijadikan pertimbangan oleh Dewan. Apalagi, jika data-data yang diperlukan bisa didapatkan tanpa harus melakukan kunjungan langsung. Ia meyakini, model telekonferensi sudah lazim digunakan di negara-negara maju yang kerap menjadi negara tujuan studi banding.
"Mungkin bisa dilakukan evaluasi terhadap kunjungan kerja selama ini. Misalnya, data seperti apa yang dibutuhkan, klasifikasinya apa. Apakah ada data klasifikasi rahasia yang bisa didapatkan kalau melakukan kunker itu. Kalau hanya data umum yang bisa dijangkau dengan teknologi, pasti akan mengurangi ketidakproduktifan kunjungan kerja yang menghabiskan lebih besar uang negara," ujarnya.
Ruby menambahkan, data-data bersifat public services yang lazim diperoleh anggota Dewan dalam studi banding, sesungguhnya juga bisa didapatkan secara online. "Karena, di negara-negara maju biasanya mereka sudah sistem online semua, entah itu perpustakaan atau sistem pelayanan. Saya pikir juga akan lebih cepat mendapatkan datanya. Bisa lewat e-mail juga. Proses komunikasi paling lima menit. Tidak menghabiskan waktu dan hemat waktu rakyat," kata Ruby.
Rekomendasi PPIA
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA), M Subhan menegaskan, masukan yang disampaikan pihaknya murni untuk memberikan kontribusi untuk meningkatkan efektivitas kerja Komisi VIII DPR RI. "Hal ini adalah bukti kepedulian kami terhadap Komisi VIII DPR RI dalam upaya tulus kami membantu mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik di Indonesia lewat organisasi kami di PPIA," kata Subhan, dalam pernyataan persnya kepada Kompas.com.
Dalam evaluasi dan rekomendasinya, PPIA juga memberikan catatan bahwa sejumlah informasi yang didapatkan Dewan dengan melakukan pertemuan tatap muka, sesungguhnya bisa diperoleh melalui situs yang bisa diakses publik. Salah satu contoh, pertemuan Tim Panja Komisi VIII terkait RUU Fakir Miskin Komisi VIII dengan Mr Stephen Kelly, Manager for Aged Care and International Programs, Department of Health and Services, dan Mr Peter Van Vliet, Assistant Secretary Multicultural Affairs Department of Immigration and Citizenship. Proses penyajian informasi yang dilakukan dengan cara paparan yang disampaikan secara verbal oleh penyaji, dengan metode presentasi Power Point, ceramah, maupun tanya jawab dinilai tidak harus dilakukan di Australia.
"Terlebih lagi, sebagaimana tersaji dalam lampiran 3, data yang diungkapkan oleh Mr Stephen Kelly dalam presentasinya, misalnya, dapat ditelusuri dari situs http://www.humanservices.gov.au/customer/ dan dapat dipelajari dengan baik oleh Komisi VIII DPR RI dari Indonesia," demikian evaluasi PPIA.
Dalam rekomendasinya, PPIA juga mengusulkan agar Dewan bisa mempertimbangkan cara yang lebih efektif dan murah, salah satunya dengan mendatangkan narasumber ke Indonesia. Selain itu, "Mengoptimalkan jalur komunikasi dan informasi elektronik yang formal yang dimiliki DPR RI (www.dpr.go.id) dan dapat dengan mudah diakses publik untuk menyampaikan publikasi hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Australia," kata Subhan dalam rilis evaluasi dan rekomendasi.
"Kalau mau moratorium, bukan moratorium jadwal ulang, tapi menghentikan, bongkar semua pelaksanaan," ujar Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rofiandri dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (8/5/2011). Dalam jumpa pers tersebut hadir pula Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan dan peneliti Indonesia Budget Centre, Roy Salam.
Ketika LSM tersebut mendesak agar perencanaan studi banding DPR ke luar negeri dievaluasi. DPR, kata Ronald, harus dapat menentukan mana pembahasan Rancangan Undang-undang yang memerlukan studi banding ke luar negeri dan mana yang tidak.
"Ada tidak RUU yang enggak masuk porlegnas (program legislasi nasional) tapi distudibandingkan, atau misalnya RUU yang mendekati babak akhir pembahasan, tidak relevan lagi studi banding," katanya.
Menurut Ronald, evaluasi studi banding bukan hanya soal pangkas-memangkas anggaran. "Tapi dari aspek perencanaan apa iya setiap RUU butuh studi banding?" ujarnya. Anggaran, kata Ronald, hanya merupakan suatu konsekuensi dari perencanaan. "Kalau desain perencanaannya transaparan, otomatis anggaran bisa direm," lanjutnya.
Abdullah menambahkan, selama ini banyak studi banding DPR yang tidak relevan dengan penguatan legislasi. Banyak lokasi studi banding yang tidak tepat dengan RUU yang tengah dibahas. Ia mencontohkan, kunjungan Komisi X DPR ke Afrika Selatan dalam rangka membahasa RUU Kepramukaan.
"Kenapa pilih Afsel? Dia bilang kita ingin belajar kegagalan. Hal aneh, untuk belajar kegagalan alokasi anggarannya besar. Secara sosilogis Afsel juga berbeda dengan Indonesia. Hasilnya RUU tidak ada yang diambil dari hasil studi bandingnya," paparnya.
Ketiga LSM itu juga menyatakan siap beraudiensi dengan pimpinan DPR, BURT, dan Setjen DPR guna menjajaki berbagai kemungkinan perbaikian terutama dalam mengefektifkan Term of Reference (ToR) sebagai media perencanaan studi banding.
Masih ingat cerita Teguh Iskanto, mahasiswa Indonesia di Australia, yang berbagi cerita jalannya dinamika diskusi dengan delegasi Komisi VIII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Australia? Salah satu hal yang dipertanyakan para mahasiswa adalah, mengapa Dewan tak memilih melakukan telekonferensi dengan pihak yang dibutuhkan? Dengan kemajuan teknologi saat ini, cara ini dinilai sangat mungkin dilakukan
"Salah satu kawan saya (pas saat sesi kacau) sempat berteriak, “Kenapa nggak pakai teleconference aja sih Pak?” Pada saat itu, Bapak Karding menjawab, “Wah, itu kan teknisnya terlalu rumit…."," demikian kutipan tulisan Teguh.
Jawaban yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding adalah rumit, sehingga DPR tak memilih telekonferensi sebagai salah satu jalan untuk memeroleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan undang-undang. Benar kah telekonferensi rumit?
Mudah dan Lebih Murah
Pakar IT Security Ruby Alamsyah mengungkapkan, penyelenggaraan telekonferensi sesungguhnya tidak serumit yang dibayangkan. Dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan perangkat saat ini, hal itu sangat mungkin dilakukan tanpa hambatan dan terjamin keamanannya. Pengadaan perangkatnya juga jauh lebih murah, jika dibandingkan dengan biaya kunjungan kerja ke luar negeri DPR yang berangka miliaran rupiah.
"Masyarat biasa saja, seperti kita bisa video conference. Saya setiap saya di luar negeri pakai video conference, anak saya juga bisa menggunakannya. Minimal pakai Skype. Apalagi, di negara maju, pasti mengerti Skype. Tetapi, untuk telekonferensi pejabat negara mungkin akan aman dan nyaman jika tidak menggunakan jalur publik seperti Skype. Ada alternatif lain, dengan jalur privat" ujar Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).
Ia memaparkan, teknologi yang tersedia saat ini adalah IP based, dengan menggunakan jalur internet yang lebih aman. "Ada yang namanya VPN atau virtual private network, dibikin khusus. Walaupun menggunakan jalur publik, tapi jalur umum itu dibikin enkripsi sehingga hanya pihak A dan B yang bisa mendengar. Ada teknologinya. Bukan tekbnologi yang enggak mungkin dibeli. Yang penting kedua belah pihak pakai enkripsi yang sama. VPN itu, jalur di dunia maya, dimana jalur publik dijadikan jalur pribadi," katanya.
Namun, untuk membuat jalur menjadi jalur pribadi, tak perlu repot. Menurut Ruby, perangkat video conference sudah built in dengan enkripsi tersebut. "Enggak perlu sesuatu yang teknologi tinggi," ujarnya.
Untuk mengadakan telekonferensi ini juga tak dibutuhkan prasyarat kedua belah pihak harus memiliki perangkat dengan merek atau kecanggihan yang sama. "Yang penting enkripsinya sama," kata Ruby.
Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan perangkat telekonferensi ini?
"Kalau mau diadakan di setiap ruang komisi, anggarannya paling di bawah 100 juta. Sudah bisa nyala dan bisa dipakai sampai kapan pun. Kalau mau dibikin murni kayak ruangan khusus, di-setting seperti meeting beneran, dengan banyak layar, saya pikir hanya beberapa ratus juta. Disini (Indonesia) ada kok, dijual. Seperti perangkat yang digunakan Presiden Amerika Obama saat menyaksikan operasi terhadap Osama," papar Ruby.
Menurutnya, cara ini sebaiknya dijadikan pertimbangan oleh Dewan. Apalagi, jika data-data yang diperlukan bisa didapatkan tanpa harus melakukan kunjungan langsung. Ia meyakini, model telekonferensi sudah lazim digunakan di negara-negara maju yang kerap menjadi negara tujuan studi banding.
"Mungkin bisa dilakukan evaluasi terhadap kunjungan kerja selama ini. Misalnya, data seperti apa yang dibutuhkan, klasifikasinya apa. Apakah ada data klasifikasi rahasia yang bisa didapatkan kalau melakukan kunker itu. Kalau hanya data umum yang bisa dijangkau dengan teknologi, pasti akan mengurangi ketidakproduktifan kunjungan kerja yang menghabiskan lebih besar uang negara," ujarnya.
Ruby menambahkan, data-data bersifat public services yang lazim diperoleh anggota Dewan dalam studi banding, sesungguhnya juga bisa didapatkan secara online. "Karena, di negara-negara maju biasanya mereka sudah sistem online semua, entah itu perpustakaan atau sistem pelayanan. Saya pikir juga akan lebih cepat mendapatkan datanya. Bisa lewat e-mail juga. Proses komunikasi paling lima menit. Tidak menghabiskan waktu dan hemat waktu rakyat," kata Ruby.
Rekomendasi PPIA
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA), M Subhan menegaskan, masukan yang disampaikan pihaknya murni untuk memberikan kontribusi untuk meningkatkan efektivitas kerja Komisi VIII DPR RI. "Hal ini adalah bukti kepedulian kami terhadap Komisi VIII DPR RI dalam upaya tulus kami membantu mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik di Indonesia lewat organisasi kami di PPIA," kata Subhan, dalam pernyataan persnya kepada Kompas.com.
Dalam evaluasi dan rekomendasinya, PPIA juga memberikan catatan bahwa sejumlah informasi yang didapatkan Dewan dengan melakukan pertemuan tatap muka, sesungguhnya bisa diperoleh melalui situs yang bisa diakses publik. Salah satu contoh, pertemuan Tim Panja Komisi VIII terkait RUU Fakir Miskin Komisi VIII dengan Mr Stephen Kelly, Manager for Aged Care and International Programs, Department of Health and Services, dan Mr Peter Van Vliet, Assistant Secretary Multicultural Affairs Department of Immigration and Citizenship. Proses penyajian informasi yang dilakukan dengan cara paparan yang disampaikan secara verbal oleh penyaji, dengan metode presentasi Power Point, ceramah, maupun tanya jawab dinilai tidak harus dilakukan di Australia.
"Terlebih lagi, sebagaimana tersaji dalam lampiran 3, data yang diungkapkan oleh Mr Stephen Kelly dalam presentasinya, misalnya, dapat ditelusuri dari situs http://www.humanservices.gov.au/customer/ dan dapat dipelajari dengan baik oleh Komisi VIII DPR RI dari Indonesia," demikian evaluasi PPIA.
Dalam rekomendasinya, PPIA juga mengusulkan agar Dewan bisa mempertimbangkan cara yang lebih efektif dan murah, salah satunya dengan mendatangkan narasumber ke Indonesia. Selain itu, "Mengoptimalkan jalur komunikasi dan informasi elektronik yang formal yang dimiliki DPR RI (www.dpr.go.id) dan dapat dengan mudah diakses publik untuk menyampaikan publikasi hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Australia," kata Subhan dalam rilis evaluasi dan rekomendasi.
Kementerian PU Turunkan Biaya Pembangunan Gedung Baru DPR
Kementerian PU telah selesai mengkaji ulang biaya pembangunan gedung baru DPR. Dipastikan biaya pembangunan gedung baru DPR yang semula mencapai Rp 1,138 triliun akan turun signifikan.
"Memang ada efisiensi ruang, biayanya turun signifikan. Luas bangunan juga dikurangi," ujar Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono, saat dihubungi wartawan, Minggu (8/5/2011).
Budi menuturkan, dalam waktu dekat Menteri PU akan bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie. Menteri PU akan menyampaikan secara langsung hasil evaluasi Kementerian PU tersebut
"Kita diberi waktu satu bulan dan sudah kita lakukan finalisasi. Kita sedang rencana bertemu dengan Ketua DPR. Pak Menteri PU yang akan bertemu," paparnya.
PU akan memberikan saran agar DPR tetap menggunakan gedung lama selain membangun gedung yang baru. Lalu apakah biaya pembangunan gedung baru DPR bisa ditekan sampai dibawah Rp 1 triliun?
"Prinsipnya kita ingin efisiensi ruang, memanfaatkan ruang yang lama, tapi untuk detail biar Pak Menteri yang bicara setelah bertemu Pak Ketua DPR," jawabnya.
Ketua DPR Marzuki Alie pun merespon hasil kerja Kementerian PU tersebut. Marzuki bersiap mendengarkan masukan dari Kementerian PU dalam waktu dekat.
"Apapun menurut Kementerian PU, kita ikut saja, karena memang mereka sebagai penanggung jawab untuk bangunan negara," ujar Marzuki saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
"Memang ada efisiensi ruang, biayanya turun signifikan. Luas bangunan juga dikurangi," ujar Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono, saat dihubungi wartawan, Minggu (8/5/2011).
Budi menuturkan, dalam waktu dekat Menteri PU akan bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie. Menteri PU akan menyampaikan secara langsung hasil evaluasi Kementerian PU tersebut
"Kita diberi waktu satu bulan dan sudah kita lakukan finalisasi. Kita sedang rencana bertemu dengan Ketua DPR. Pak Menteri PU yang akan bertemu," paparnya.
PU akan memberikan saran agar DPR tetap menggunakan gedung lama selain membangun gedung yang baru. Lalu apakah biaya pembangunan gedung baru DPR bisa ditekan sampai dibawah Rp 1 triliun?
"Prinsipnya kita ingin efisiensi ruang, memanfaatkan ruang yang lama, tapi untuk detail biar Pak Menteri yang bicara setelah bertemu Pak Ketua DPR," jawabnya.
Ketua DPR Marzuki Alie pun merespon hasil kerja Kementerian PU tersebut. Marzuki bersiap mendengarkan masukan dari Kementerian PU dalam waktu dekat.
"Apapun menurut Kementerian PU, kita ikut saja, karena memang mereka sebagai penanggung jawab untuk bangunan negara," ujar Marzuki saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Berbagai Insiden Pesawat MA 60 Made in China
Tak kurang dari 20 orang tewas akibat kecelakaan pesawat Merpati MZ-8968 yang jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat. Sejak diproduksi tahun 2000, berbagai insiden dialami pesawat buatan Xian Aircraft Industrial Corporation, China, ini.
"Kecelakaan dalam arti insiden memang beberapa kali terjadi (dialami MA 60). Sebelumnya yang terjadi adalah kasus keluar landasan atau menabrak hewan di hutan," ujar pengamat dirgantara, Dudi Sudibyo, kepada detikcom, Minggu (8/5/2011).
Dari berbagai insiden yang terjadi sebelum kecelakaan di Papua Barat, tidak pernah ada korban jiwa. "Sebelumnya tidak ada yang menyebabkan orang meninggal," sambung Dudi.
Berikut ini berbagai insiden pesawat MA 60:
1. 7 Desember 2010
MA 60 yang dioperasikan Myanmar Airways yang terbang dari Tavoy, di Myanmar, bagian selatan, tergelincir dari landasan pacu saat mendarat di Bandara Internasional Yangon. Tidak ada korban dalam peristiwa itu.
2. 11 Januari 2009
MA 60 yang dioperasikan Zest Airways, Filipina, terbang dengan 22 penumpang dan 3 kru. Pesawat itu meninggalkan Manila sekitar 6.10 waktu setempat dalam penerbangan domestik ke Caticlan. Saat roda pesawat menyentuh landasan pacu kala mendarat, pesawat tiba-tiba berbelok tajam ke kiri.
Pesawat itu lantas menghantam sebuah penghalang beton, sehingga hidung pesawat rusak. Akibat peristiwa itu, landing gear dan baling-baling pesawat rusak parah. Tiga petugas bandara terluka karena terkena pecahan tubuh pesawat, namun tidak ada korban tewas.
3. 25 Juni 2009
MA 60 yang dioperasikan Zest Airways kembali mengalami insiden. Pesawat rute Manila-Caticlan yang mengangkut 54 penumpang dan 5 kru itu dilaporkan keluar landasan pacu saat mendarat di Bandara Godofredo P Ramos. Bandara sempat ditutup beberapa jam. Untunglah tidak ada korban dalam peristiwa itu.
4. 3 November 2009
Xian MA 60 yang dioperasikan Air Zimbabwe menabrak 5 babi saat akan take off pada malam hari dari Bandara Internasional Harare. 34 Penumpang yang diangkut pesawat tersebut tidak terluka, hanya saja badan pesawat mengalami kerusakan. Rupanya di Zimbabwe, hewan liar bisa berjalan-jalan di sekitar landasan bandara.
5. 18 Maret 2011
Transporte Aereo Militar TAM Bolivia yang mengoperasikan MA 60 dari La Paz mengangkut 33 penumpang dan kru mendarat darurat di desa wisata Amazon Rurrenabaque saat. Tidak ada laporan adanya korban dalam insiden tersebut.
6. 7 Mei 2011
Pesawat MA 60 yang dioperasikan Merpati Nusantara Airways jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat. Menurut GM Corporate Secretary & Legal Merpati Imam Turidy, pesawat mengangkut 19 penumpang dan 6 kru. Pesawat naas itu menghujam laut sekitar 500 meter dari landasan pacu Bandara Utarom, Kaimana. Semua penumpang dan kru pesawat tewas.
"Kecelakaan dalam arti insiden memang beberapa kali terjadi (dialami MA 60). Sebelumnya yang terjadi adalah kasus keluar landasan atau menabrak hewan di hutan," ujar pengamat dirgantara, Dudi Sudibyo, kepada detikcom, Minggu (8/5/2011).
Dari berbagai insiden yang terjadi sebelum kecelakaan di Papua Barat, tidak pernah ada korban jiwa. "Sebelumnya tidak ada yang menyebabkan orang meninggal," sambung Dudi.
Berikut ini berbagai insiden pesawat MA 60:
1. 7 Desember 2010
MA 60 yang dioperasikan Myanmar Airways yang terbang dari Tavoy, di Myanmar, bagian selatan, tergelincir dari landasan pacu saat mendarat di Bandara Internasional Yangon. Tidak ada korban dalam peristiwa itu.
2. 11 Januari 2009
MA 60 yang dioperasikan Zest Airways, Filipina, terbang dengan 22 penumpang dan 3 kru. Pesawat itu meninggalkan Manila sekitar 6.10 waktu setempat dalam penerbangan domestik ke Caticlan. Saat roda pesawat menyentuh landasan pacu kala mendarat, pesawat tiba-tiba berbelok tajam ke kiri.
Pesawat itu lantas menghantam sebuah penghalang beton, sehingga hidung pesawat rusak. Akibat peristiwa itu, landing gear dan baling-baling pesawat rusak parah. Tiga petugas bandara terluka karena terkena pecahan tubuh pesawat, namun tidak ada korban tewas.
3. 25 Juni 2009
MA 60 yang dioperasikan Zest Airways kembali mengalami insiden. Pesawat rute Manila-Caticlan yang mengangkut 54 penumpang dan 5 kru itu dilaporkan keluar landasan pacu saat mendarat di Bandara Godofredo P Ramos. Bandara sempat ditutup beberapa jam. Untunglah tidak ada korban dalam peristiwa itu.
4. 3 November 2009
Xian MA 60 yang dioperasikan Air Zimbabwe menabrak 5 babi saat akan take off pada malam hari dari Bandara Internasional Harare. 34 Penumpang yang diangkut pesawat tersebut tidak terluka, hanya saja badan pesawat mengalami kerusakan. Rupanya di Zimbabwe, hewan liar bisa berjalan-jalan di sekitar landasan bandara.
5. 18 Maret 2011
Transporte Aereo Militar TAM Bolivia yang mengoperasikan MA 60 dari La Paz mengangkut 33 penumpang dan kru mendarat darurat di desa wisata Amazon Rurrenabaque saat. Tidak ada laporan adanya korban dalam insiden tersebut.
6. 7 Mei 2011
Pesawat MA 60 yang dioperasikan Merpati Nusantara Airways jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat. Menurut GM Corporate Secretary & Legal Merpati Imam Turidy, pesawat mengangkut 19 penumpang dan 6 kru. Pesawat naas itu menghujam laut sekitar 500 meter dari landasan pacu Bandara Utarom, Kaimana. Semua penumpang dan kru pesawat tewas.
NASA Buktikan Kebenaran Teori Einstein
Dua ramalan Albert Einstein dalam teori relativitas terbukti benar oleh misi Gravity Probe B milik NASA. Sebelumnya, teori Einstein tersebut sulit dikonfirmasi.
"Teori Einstein bertahan," kata Francis Everitt, kepala penelitian dari Stanford University, California, Amerika Serikat, Rabu (4/5/2011) lalu.
Ada dua aspek dalam teori Einstein mengenai gravitasi. Aspek pertama adalah efek geodesi, efek pembelokan ruang dan waktu di sekitar benda bergravitasi, seperti planet. Aspek kedua adalah "frame dragging", yakni jumlah struktur ruang dan waktu yang terbawa oleh objek berputar.
Untuk menguji teori ilmuwan kelahiran Jerman tersebut, NASA mengirim Gravity Probe B untuk mengorbit Bumi. Pesawat itu dilengkapi sebuah alat yang disebut "pelacak bintang" untuk mengikuti sebuah bintang bernama IM Pegasi. Jika efek geodesi dan frame dragging tidak ada, pelacak bintang seharusnya selalu terkunci dengan bintang selamanya.
Jika Einstein benar, arah putaran Gravity Probe B akan berubah sedikit demi sedikit akibat massa dan rotasi Bumi. Everitt menganalogikan efek ini dengan bola berotasi di dalam madu. "Madu dan benda-benda yang juga berada di dalam madu akan terseret," jelas Everitt.
Dengan menganalisis data, tim peneliti menemukan perubahan orientasi sekitar 6.600 miliarcsecond setahun-1 miliarcsecond, kata Everitt, sama dengan lebar sehelah rambut manusia dilihat dari jarak 16 kilometer. Perubahan yang sangat kecil yang mungkin Einsten sendiri pun sulit tunjukkan. Dalam bukunya The Meaning of Relativity, Einstein menuliskan, "Efek frame dragging muncul berdasarkan teori kami, meskipun tingkatannya sangat kecil sehingga pembuktian dengan entah eksperimen laboratorium apa yang harus dilakukan."
Pembuktian ini dapat membuat ilmuwan memahami beberapa kejadian di alam semesta. "Mengukur efek frame dragging akibat rotasi bumi punya implikasi besar," kata ahli fisika Clifford Will dari Washington University di St. Louis yang tidak terlibat dalam penelitian.
Contohnya, kata Will, frame dragging sepertinya punya peranan dalam memicu ledakan energi dari kuarsa, galaksi yang sangat jauh yang secara aktif berperan dalam lubang hitam.
"Teori Einstein bertahan," kata Francis Everitt, kepala penelitian dari Stanford University, California, Amerika Serikat, Rabu (4/5/2011) lalu.
Ada dua aspek dalam teori Einstein mengenai gravitasi. Aspek pertama adalah efek geodesi, efek pembelokan ruang dan waktu di sekitar benda bergravitasi, seperti planet. Aspek kedua adalah "frame dragging", yakni jumlah struktur ruang dan waktu yang terbawa oleh objek berputar.
Untuk menguji teori ilmuwan kelahiran Jerman tersebut, NASA mengirim Gravity Probe B untuk mengorbit Bumi. Pesawat itu dilengkapi sebuah alat yang disebut "pelacak bintang" untuk mengikuti sebuah bintang bernama IM Pegasi. Jika efek geodesi dan frame dragging tidak ada, pelacak bintang seharusnya selalu terkunci dengan bintang selamanya.
Jika Einstein benar, arah putaran Gravity Probe B akan berubah sedikit demi sedikit akibat massa dan rotasi Bumi. Everitt menganalogikan efek ini dengan bola berotasi di dalam madu. "Madu dan benda-benda yang juga berada di dalam madu akan terseret," jelas Everitt.
Dengan menganalisis data, tim peneliti menemukan perubahan orientasi sekitar 6.600 miliarcsecond setahun-1 miliarcsecond, kata Everitt, sama dengan lebar sehelah rambut manusia dilihat dari jarak 16 kilometer. Perubahan yang sangat kecil yang mungkin Einsten sendiri pun sulit tunjukkan. Dalam bukunya The Meaning of Relativity, Einstein menuliskan, "Efek frame dragging muncul berdasarkan teori kami, meskipun tingkatannya sangat kecil sehingga pembuktian dengan entah eksperimen laboratorium apa yang harus dilakukan."
Pembuktian ini dapat membuat ilmuwan memahami beberapa kejadian di alam semesta. "Mengukur efek frame dragging akibat rotasi bumi punya implikasi besar," kata ahli fisika Clifford Will dari Washington University di St. Louis yang tidak terlibat dalam penelitian.
Contohnya, kata Will, frame dragging sepertinya punya peranan dalam memicu ledakan energi dari kuarsa, galaksi yang sangat jauh yang secara aktif berperan dalam lubang hitam.
Analisis DNA Deteksi Asal-usul Suku Bajo
Universitas Haluoleo (Unhalu), Kendari, Sulawesi Tenggara akan bekerja sama dengan Université de La Rochelle, Perancis untuk meneliti DNA Suku Bajo. Bulan September 2011 nanti, MoU kerja sama akan ditandatangani dan akan segera dilanjutkan dengan proses penelitian.
"Benar kita lakukan kerjasama itu. Rencananya nantu bulan sembilan akan ditandatangani MoU lalu mulai penelitian. Akan diambil sampel air liur nanti untuk analisis DNA," kata Abdul Manan, Dosen Fakultas Pertanian Unhalu yang terlibat dalam proyek penelitian Suku Bajo.
Abdul mengemukakan, ada beberapa kerja sama penelitian tentang Suku Bajo, di mana penelitian DNA suku tersebut adalah salah satunya. Penelitian akan melibatkan peneliti Perancis yang juga seorang linguis Bahasa Indonesia, Philippe Grangé.
"Penelitian ini akan membantu mengetahui asal usul Suku Bajo," kata Abdul saat dihubungi lewat telepon Minggu (8/5/2011).
Selama ini, ada beragam versi yang menerangkan asal-usul Suku Bajo. Versi satu mengatakan dari Indonesia, versi lain mengatakan dari Filipina, Malaysia, dan lainnya. Ditemui dalam Media Trip WWF di Wakatobi, Jumat (6/5/11) lalu, Wakil Ketua Suku Bajo se-Asia Tenggara dan Sekjen Bajo International Community Consideration (BICC), Sadar, mengatakan, "Hasil penelitian ini bisa sangat banyak gunanya bagi kami Orang Bajo."
Sadar menambahkan, kajian antropologis dan sejarah belum cukup representatif. Analisis DNA bisa membantu menerangkan. Menurutnya, selain mengetahui asal-usul suku Bajo, hasil penelitian juga bisa membantu Suku Bajo mendapatkan haknya.
Suku Bajo lahir dan hidup di laut sehingga punya ketangguhan mengarungi lautan. Meski kini banyak yang tinggal di darat, ketergantuangan terhadap laut belum hilang. Banyak dari mereka yang masih berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat Bajo kadang dianggap bajak laut dan perusak, padahal mereka memiliki kearifan dalam mengelola ekosistem laut.
Sekelumit kehidupan Suku Bajo bisa disimak dalam film "The Mirror Never Lies" yang kini tayang di bioskop.
"Benar kita lakukan kerjasama itu. Rencananya nantu bulan sembilan akan ditandatangani MoU lalu mulai penelitian. Akan diambil sampel air liur nanti untuk analisis DNA," kata Abdul Manan, Dosen Fakultas Pertanian Unhalu yang terlibat dalam proyek penelitian Suku Bajo.
Abdul mengemukakan, ada beberapa kerja sama penelitian tentang Suku Bajo, di mana penelitian DNA suku tersebut adalah salah satunya. Penelitian akan melibatkan peneliti Perancis yang juga seorang linguis Bahasa Indonesia, Philippe Grangé.
"Penelitian ini akan membantu mengetahui asal usul Suku Bajo," kata Abdul saat dihubungi lewat telepon Minggu (8/5/2011).
Selama ini, ada beragam versi yang menerangkan asal-usul Suku Bajo. Versi satu mengatakan dari Indonesia, versi lain mengatakan dari Filipina, Malaysia, dan lainnya. Ditemui dalam Media Trip WWF di Wakatobi, Jumat (6/5/11) lalu, Wakil Ketua Suku Bajo se-Asia Tenggara dan Sekjen Bajo International Community Consideration (BICC), Sadar, mengatakan, "Hasil penelitian ini bisa sangat banyak gunanya bagi kami Orang Bajo."
Sadar menambahkan, kajian antropologis dan sejarah belum cukup representatif. Analisis DNA bisa membantu menerangkan. Menurutnya, selain mengetahui asal-usul suku Bajo, hasil penelitian juga bisa membantu Suku Bajo mendapatkan haknya.
Suku Bajo lahir dan hidup di laut sehingga punya ketangguhan mengarungi lautan. Meski kini banyak yang tinggal di darat, ketergantuangan terhadap laut belum hilang. Banyak dari mereka yang masih berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat Bajo kadang dianggap bajak laut dan perusak, padahal mereka memiliki kearifan dalam mengelola ekosistem laut.
Sekelumit kehidupan Suku Bajo bisa disimak dalam film "The Mirror Never Lies" yang kini tayang di bioskop.
Anggota DPRD mestinya Pakai Email @dpr.go.id
Pengamat IT Security Ruby Alamsyah mengatakan, akan lebih aman jika para pejabat publik, termasuk anggota DPR menggunakan e-mail dengan akun resmi @dpr.go.id. Keberadaan website www.dpr.go.id yang telah berusia 11 tahun, seharusnya mampu menyediakan layanan e-mail yang aman bagi para anggota. Di samping itu, menurut Ruby, sistem yang digunakan DPR juga sudah tergolong canggih.
"Tergolong sistem yang top di dunia," kata Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).
Menurutnya, penggunaan akun resmi akan lebih aman bagi para pejabat publik. Akun ini akan lebih mudah diproteksi dari tindakan hack dibandingkan jika menggunakan akun domain gratisan. "Masalah aman ini kan, masalah siapa yang punya server. Kalau pakai domain gratisan, kan berarti pihak asing yang memiliki server, perusahaan asing yang tunduk pada pemerintahan mereka. Bayangkan, kalau pemerintahan mereka (pemilik domain gratis) minta, pasti dikasih," paparnya.
Lebih lanjut Ruby mengungkapkan, untuk menjamin keamanan akun resmi anggota Dewan yang menggunakan @dpr.go.id bisa dilakukan oleh admin yang menangani IT di DPR. "Tinggal dibikin aman, yang pasti, jauh lebih aman dan termonitor oleh adminnya, oleh staf IT. Akan mudah terpantau apakah ada pengaksesan ilegal atau tidak. Sudah ada ilmu IT security yang bisa membentengi hal itu. Misal, siapa yang berhak mengakses e-mail, perangkat security tambahannya apa. Sehingga baik pembaca dan pengirim e-mail aman password-nya. Kalau punya sendiri (institusi), tanggung jawab kita yang menjaganya. Setiap orang yang punya server wajib untuk mengamankan server-nya," kata Ruby.
Selain itu, menurut Ruby, dengan sistem dan situs yang telah dibangun DPR sejak tahun 2000 itu, bukan pekerjaan sulit membuat akun e-mail bagi 560 anggota Dewan. "Saya yakin, mahasiswa di Indonesia bisa membuatkan e-mail anggota-anggota DPR di bawah 15 menit. Saya sudah lihat sistem mereka (DPR), simpel kok, sistem mereka yang sekarang capable dan bisa bikin e-mail-e-mail pribadi. Mereka menggunakan Microsoft Exchange Server," jelasnya.
Ia juga menilai, keengganan menggunakan akun e-mail resmi DPR karena alasan tak aman dan tak bisa dibuka di luar Gedung DPR, tak beralasan. Sebab, mail.dpr.go.id ternyata bisa dibuka tak hanya di lingkungan Dewan. Bahkan, menurut Ruby, bisa di-setting push mail sehingga anggota DPR bisa membukanya melalui perangkat mobile. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indrasaleh hanya berkomentar singkat melalui pesan singkat mengenai ada atau tidaknya alamat e-mail untuk masing-masing anggota dewan dengan domain @dpr.go.id.
"Seluruh anggota DPR sudah punya e-mail yang domainnya sesuai dengan pertanyaan Anda," tegasnya.
Namun, anggota DPR asal Fraksi PKS Nasir Jamil Nasir mengatakan, tak pernah ada alamat e-mail dengan domain resmi @dpr.go.id yang diberikan kesekretariatan kepada anggota sejak masuk pada akhir 2009. Ia menggunakan alamat e-mail yang dibuatnya sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat atau berkomunikasi dengan kolega. Nasir pun menggunakan domain gratisan @yahoo.com.
"Kalau e-mail saya ada, nasirjamil@yahoo.com," katanya.
Padahal, Ruby menilai, penggunaan e-mail dengan domain gratisan oleh pejabat publik berbahaya dan rentan di-hack oleh para hacker.
"Tergolong sistem yang top di dunia," kata Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).
Menurutnya, penggunaan akun resmi akan lebih aman bagi para pejabat publik. Akun ini akan lebih mudah diproteksi dari tindakan hack dibandingkan jika menggunakan akun domain gratisan. "Masalah aman ini kan, masalah siapa yang punya server. Kalau pakai domain gratisan, kan berarti pihak asing yang memiliki server, perusahaan asing yang tunduk pada pemerintahan mereka. Bayangkan, kalau pemerintahan mereka (pemilik domain gratis) minta, pasti dikasih," paparnya.
Lebih lanjut Ruby mengungkapkan, untuk menjamin keamanan akun resmi anggota Dewan yang menggunakan @dpr.go.id bisa dilakukan oleh admin yang menangani IT di DPR. "Tinggal dibikin aman, yang pasti, jauh lebih aman dan termonitor oleh adminnya, oleh staf IT. Akan mudah terpantau apakah ada pengaksesan ilegal atau tidak. Sudah ada ilmu IT security yang bisa membentengi hal itu. Misal, siapa yang berhak mengakses e-mail, perangkat security tambahannya apa. Sehingga baik pembaca dan pengirim e-mail aman password-nya. Kalau punya sendiri (institusi), tanggung jawab kita yang menjaganya. Setiap orang yang punya server wajib untuk mengamankan server-nya," kata Ruby.
Selain itu, menurut Ruby, dengan sistem dan situs yang telah dibangun DPR sejak tahun 2000 itu, bukan pekerjaan sulit membuat akun e-mail bagi 560 anggota Dewan. "Saya yakin, mahasiswa di Indonesia bisa membuatkan e-mail anggota-anggota DPR di bawah 15 menit. Saya sudah lihat sistem mereka (DPR), simpel kok, sistem mereka yang sekarang capable dan bisa bikin e-mail-e-mail pribadi. Mereka menggunakan Microsoft Exchange Server," jelasnya.
Ia juga menilai, keengganan menggunakan akun e-mail resmi DPR karena alasan tak aman dan tak bisa dibuka di luar Gedung DPR, tak beralasan. Sebab, mail.dpr.go.id ternyata bisa dibuka tak hanya di lingkungan Dewan. Bahkan, menurut Ruby, bisa di-setting push mail sehingga anggota DPR bisa membukanya melalui perangkat mobile. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indrasaleh hanya berkomentar singkat melalui pesan singkat mengenai ada atau tidaknya alamat e-mail untuk masing-masing anggota dewan dengan domain @dpr.go.id.
"Seluruh anggota DPR sudah punya e-mail yang domainnya sesuai dengan pertanyaan Anda," tegasnya.
Namun, anggota DPR asal Fraksi PKS Nasir Jamil Nasir mengatakan, tak pernah ada alamat e-mail dengan domain resmi @dpr.go.id yang diberikan kesekretariatan kepada anggota sejak masuk pada akhir 2009. Ia menggunakan alamat e-mail yang dibuatnya sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat atau berkomunikasi dengan kolega. Nasir pun menggunakan domain gratisan @yahoo.com.
"Kalau e-mail saya ada, nasirjamil@yahoo.com," katanya.
Padahal, Ruby menilai, penggunaan e-mail dengan domain gratisan oleh pejabat publik berbahaya dan rentan di-hack oleh para hacker.
Sabtu, 07 Mei 2011
Panji Gumilang: NII Telah Selesai
Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Syaykh Abdus Salam Panji Gumilang membantah jika dirinya pemimpin Negara Islam Indonesia (NII). Demikian juga dengan kabar yang mengait-kaitkan Al-Zaytun dengan NII, Panji membantahnya. Sebab kata dia, Al-Zaytun adalah lembaga pendidikan.
"Ketika di bangku SD sudah diajarkan sejarah bahwa NII yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo telah selesai sejak 1962. Sudah selesai. Sama dengan PKI yang telah selesai," kata Panji Gumilang saat ditemui Tribun di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Sabtu (30/4) siang.
Menurut pria asal Jawa Timur, itu yang ada saat ini adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki UUD 1945 dan Pancasila. Sementara NII hanya bagian dari sejarah lama.
"Mengapa kita harus kembali ke belakang. Pandanglah ke depan, bagaimana bangsa ini bisa maju," kata dia, dengan suara lantang sebagaimana telah menjadi ciri khasnya dalam berbicara.
Disinggung soal kedekatannya dengan sejumlah orang dan pihak, Panji mengaku bersyukur. Bahkan ketika ada orang yang mengklaim kenal dengan dirinya namun dia tidak mengenal orang tersebut, Panji mengaku bersyukur.
Menurut dia, itu artinya dia banyak dikenal orang. Namun kedekatan tersebut, kata lulusan UIN Jakarta, ini sama sekali tidak berdampak padanya. "Mau dekat, saya tidak merasa bangga, tapi sekalipun mereka benci, saya tidak peduli. Mau dijelekkan saya begini-begini saja. Saya jelek menurut orang, bagi saya tidak ada ruginya karena saya punya jiwa toleran. Seorang yang berjiwa toleran tidak akan merasa untung atau rugi," kata Panji.
Panji juga mengaku tidak sakit hati jika ada orang yang menjelek-jelekkan dirinya. Sebab baginya, orang mau bicara apapun tentang dirinya itu adalah hak mereka.
"Yang jelas saya harus berjalan pada track yang benar. Tampilkan yang terbaik," katanya.
Pandangan orang tentang dirinya yang disebut-sebut terkait NII KW 9, Panji mengibaratkan kodok yang ramai bernyanyi ketika hujan turun. "Asyik kan ada suara yang indah setiap kali turun hujan. Ini juga sama, anggap saja sedang turun hujan ada kodok ramai bernyanyi," ujarnya.
Panji mengaku sama sekali tidak sedih. Sebab menurutnya, sedih tidak akan ada gunanya. Yang jelas, dia hanya akan terus berpikir positif.
"Untuk apa sedih, untuk apa takut hanya karena dikatakan orang macam-macam. Takutlah hanya oleh Allah," katanya
"Ketika di bangku SD sudah diajarkan sejarah bahwa NII yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo telah selesai sejak 1962. Sudah selesai. Sama dengan PKI yang telah selesai," kata Panji Gumilang saat ditemui Tribun di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Sabtu (30/4) siang.
Menurut pria asal Jawa Timur, itu yang ada saat ini adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki UUD 1945 dan Pancasila. Sementara NII hanya bagian dari sejarah lama.
"Mengapa kita harus kembali ke belakang. Pandanglah ke depan, bagaimana bangsa ini bisa maju," kata dia, dengan suara lantang sebagaimana telah menjadi ciri khasnya dalam berbicara.
Disinggung soal kedekatannya dengan sejumlah orang dan pihak, Panji mengaku bersyukur. Bahkan ketika ada orang yang mengklaim kenal dengan dirinya namun dia tidak mengenal orang tersebut, Panji mengaku bersyukur.
Menurut dia, itu artinya dia banyak dikenal orang. Namun kedekatan tersebut, kata lulusan UIN Jakarta, ini sama sekali tidak berdampak padanya. "Mau dekat, saya tidak merasa bangga, tapi sekalipun mereka benci, saya tidak peduli. Mau dijelekkan saya begini-begini saja. Saya jelek menurut orang, bagi saya tidak ada ruginya karena saya punya jiwa toleran. Seorang yang berjiwa toleran tidak akan merasa untung atau rugi," kata Panji.
Panji juga mengaku tidak sakit hati jika ada orang yang menjelek-jelekkan dirinya. Sebab baginya, orang mau bicara apapun tentang dirinya itu adalah hak mereka.
"Yang jelas saya harus berjalan pada track yang benar. Tampilkan yang terbaik," katanya.
Pandangan orang tentang dirinya yang disebut-sebut terkait NII KW 9, Panji mengibaratkan kodok yang ramai bernyanyi ketika hujan turun. "Asyik kan ada suara yang indah setiap kali turun hujan. Ini juga sama, anggap saja sedang turun hujan ada kodok ramai bernyanyi," ujarnya.
Panji mengaku sama sekali tidak sedih. Sebab menurutnya, sedih tidak akan ada gunanya. Yang jelas, dia hanya akan terus berpikir positif.
"Untuk apa sedih, untuk apa takut hanya karena dikatakan orang macam-macam. Takutlah hanya oleh Allah," katanya
Kronologi Pembebasan MV. Sinar Kudus
Kapal MV Sinar Kudus akhirnya bisa dibebaskan dari perompak Somalia, Minggu (1/5/2011). MV Sinar Kudus berhasil bebas setelah ditahan selama 46 hari. Berikut proses pembebasan MV Sinar Kudus seperti dilansir Pusat Penerangan TNI dalam siaran persnya:
1. Pada 16 Maret 2011 pukul 14.49 WIB, Kapal Indonesia Sinar Kudus dibajak di Somalia
2. Pada 18 Maret 2011 Presiden RI memimpin rapat kabinet terbatas membahas langkah-langkah menangani pembajakan kapal Sinar Kudus.
3. 18-22 Maret 2011 menentukan berbagai opsi (negosiasi, operasi militer, negosiasi dan operasi militer)
4. Pada 23 Maret 2011 pukul 18.00 WIB, pemberangkatan KRI Abdul Halim Perdanakusuma dan KRI Yos Sudarso sebagai satuan tugas Duta Samudra I/2011 dari Kolinlamil Tanjung Priok.
5. Pada 25 Maret 2011 pukul 10.00 WIB, Satgas DS I/2011 merapat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang untuk bekal ulang kemudian pada pukul 11.45 WIB berangkat menuju Colombo.
6. Pada 29 Maret 2011 pukul 07.20 waktu setempat, Satgas DS I/2011 tiba di Pelabuhan Colombo untuk melaksanakan bekal ulang. Pada pukul 11.45 waktu setempat, Pesawat Boeing - 737 TNI AU mendarat di Colombo selanjutnya embarkasi pasukan Taifib dan Kopassus.
7. Pada 30 Mei 2011 pukul 07.25 waktu setempat, Satgas DS I/2011 menuju daerah operasi.
8. Pada 5 April 2011 pukul 06.00 waktu setempat, Satgas DS I/2011 tiba di perairan Somalia melaksanakan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk kegiatan operasi berikutnya.
9. Pada 25 April 2011 pukul 10.30 waktu setempat, Satgas DS I/2011 tiba di Pelabuhan Salalah (Oman) untuk melaksanakan bekal ulang.
10. Pada 26 April 2011 Satgas menuju daerah operasi.
11. Pada 1 Mei 2011 pukul 06.00 waktu setempat, Satgas DS I/2011 berada di perairan Somalia berjarak 15 Nautical Mile (Nm) dari MV Sinar Kudus, siaga dan mengikuti perkembangan proses negosiasi/diplomasi untuk pembayaran tebusan.
12. Pada pukul 13.10 waktu setempat atau pukul 17.10 WIB, MV Sinar Kudus benar-benar dibebaskan perompak Somalia. Keberhasilan ini dipastikan lewat komunikasi antara PT Samudera Indonesia selaku pemilik kapal dengan ABK yang ada di atas kapal. Kepastian juga diperoleh dari verifikasi anggota Satgas DS I/2011 yang menyisi kapal MV Sinar Kudus.
13. MV Sinar Kudus kini melanjutkan pelayaran ke Wa Salala, Oman, untuk kemudian melanjutkan pelayaran menuju Rotterdam, Belanda. Sementara itu 20 ABK asal Indonesia akan dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbang dan diperkirakan tiba di tanah air dalam waktu dekat.
1. Pada 16 Maret 2011 pukul 14.49 WIB, Kapal Indonesia Sinar Kudus dibajak di Somalia
2. Pada 18 Maret 2011 Presiden RI memimpin rapat kabinet terbatas membahas langkah-langkah menangani pembajakan kapal Sinar Kudus.
3. 18-22 Maret 2011 menentukan berbagai opsi (negosiasi, operasi militer, negosiasi dan operasi militer)
4. Pada 23 Maret 2011 pukul 18.00 WIB, pemberangkatan KRI Abdul Halim Perdanakusuma dan KRI Yos Sudarso sebagai satuan tugas Duta Samudra I/2011 dari Kolinlamil Tanjung Priok.
5. Pada 25 Maret 2011 pukul 10.00 WIB, Satgas DS I/2011 merapat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang untuk bekal ulang kemudian pada pukul 11.45 WIB berangkat menuju Colombo.
6. Pada 29 Maret 2011 pukul 07.20 waktu setempat, Satgas DS I/2011 tiba di Pelabuhan Colombo untuk melaksanakan bekal ulang. Pada pukul 11.45 waktu setempat, Pesawat Boeing - 737 TNI AU mendarat di Colombo selanjutnya embarkasi pasukan Taifib dan Kopassus.
7. Pada 30 Mei 2011 pukul 07.25 waktu setempat, Satgas DS I/2011 menuju daerah operasi.
8. Pada 5 April 2011 pukul 06.00 waktu setempat, Satgas DS I/2011 tiba di perairan Somalia melaksanakan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk kegiatan operasi berikutnya.
9. Pada 25 April 2011 pukul 10.30 waktu setempat, Satgas DS I/2011 tiba di Pelabuhan Salalah (Oman) untuk melaksanakan bekal ulang.
10. Pada 26 April 2011 Satgas menuju daerah operasi.
11. Pada 1 Mei 2011 pukul 06.00 waktu setempat, Satgas DS I/2011 berada di perairan Somalia berjarak 15 Nautical Mile (Nm) dari MV Sinar Kudus, siaga dan mengikuti perkembangan proses negosiasi/diplomasi untuk pembayaran tebusan.
12. Pada pukul 13.10 waktu setempat atau pukul 17.10 WIB, MV Sinar Kudus benar-benar dibebaskan perompak Somalia. Keberhasilan ini dipastikan lewat komunikasi antara PT Samudera Indonesia selaku pemilik kapal dengan ABK yang ada di atas kapal. Kepastian juga diperoleh dari verifikasi anggota Satgas DS I/2011 yang menyisi kapal MV Sinar Kudus.
13. MV Sinar Kudus kini melanjutkan pelayaran ke Wa Salala, Oman, untuk kemudian melanjutkan pelayaran menuju Rotterdam, Belanda. Sementara itu 20 ABK asal Indonesia akan dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbang dan diperkirakan tiba di tanah air dalam waktu dekat.
Ganja Akan Dilegalkan di Indonesia??
Sekelompok orang yang tergabung dalam Lingkar Ganja Nusantara (LGN) akan menggelar aksi Global Marijuana March (GMM) 2011, Sabtu (7/5/2011), dengan melakukan long march menyuarakan legalisasi tanaman ganja di Indonesia.
Dalam situs resmi LGN, mereka akan melakukan aksi di Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 08.00. Tidak dijelaskan rute long march. Sedianya, acara akan digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Lokasi lalu dipindah lantaran adanya acara KTT ASEAN.
Cipta Budi, koordinator aksi, mengatakan, aksi itu adalah aksi tahunan yang digelar hampir di seluruh dunia. Aksi GMM pertama kali digelar di Kanada dan Selandia Baru pada tahun 1999. Biasanya, aksi digelar pada Sabtu pertama di bulan Mei.
Cipta menambahkan, acara akan diisi dengan pawai, konser, serta atraksi lain yang menggambarkan bentuk protes pelarangan ganja di dunia. "Peserta akan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pemanfaatan tanaman ganja untuk keperluan medis dan industri," kata dia.
Dalam aksi-aksi sebelumnya, GMM mempertanyakan pasal-pasal dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Menurut mereka, langkah yang seharusnya diambil pemerintah adalah mengeluarkan ganja dari golongan narkotika serta memanfaatkan tanaman ganja untuk kepentingan Indonesia.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, jika memiliki izin, pihaknya tidak dapat melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kata dia, pihaknya akan menindak jika ada peserta aksi yang membawa atau menggunakan ganja saat aksi seperti yang diatur dalam UU.
"Penyampaian pendapat tidak boleh melanggar hukum. Kalau ada aspirasi terkait melegalkan ganja, saya pikir kita harus kembali pada hukum positif yang berlaku. Kalau itu yang mau disampaikan, saya sarankan untuk disampaikan ke legislatif. Sampaikan argumentasi yang jelas, mengapa ingin dilegalkan. Selama ini yang diketahui kepolisian, mengonsumsi ganja merugikan kesehatan," ucap Boy.
Dalam situs resmi LGN, mereka akan melakukan aksi di Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 08.00. Tidak dijelaskan rute long march. Sedianya, acara akan digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Lokasi lalu dipindah lantaran adanya acara KTT ASEAN.
Cipta Budi, koordinator aksi, mengatakan, aksi itu adalah aksi tahunan yang digelar hampir di seluruh dunia. Aksi GMM pertama kali digelar di Kanada dan Selandia Baru pada tahun 1999. Biasanya, aksi digelar pada Sabtu pertama di bulan Mei.
Cipta menambahkan, acara akan diisi dengan pawai, konser, serta atraksi lain yang menggambarkan bentuk protes pelarangan ganja di dunia. "Peserta akan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pemanfaatan tanaman ganja untuk keperluan medis dan industri," kata dia.
Dalam aksi-aksi sebelumnya, GMM mempertanyakan pasal-pasal dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Menurut mereka, langkah yang seharusnya diambil pemerintah adalah mengeluarkan ganja dari golongan narkotika serta memanfaatkan tanaman ganja untuk kepentingan Indonesia.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, jika memiliki izin, pihaknya tidak dapat melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kata dia, pihaknya akan menindak jika ada peserta aksi yang membawa atau menggunakan ganja saat aksi seperti yang diatur dalam UU.
"Penyampaian pendapat tidak boleh melanggar hukum. Kalau ada aspirasi terkait melegalkan ganja, saya pikir kita harus kembali pada hukum positif yang berlaku. Kalau itu yang mau disampaikan, saya sarankan untuk disampaikan ke legislatif. Sampaikan argumentasi yang jelas, mengapa ingin dilegalkan. Selama ini yang diketahui kepolisian, mengonsumsi ganja merugikan kesehatan," ucap Boy.
10 Mitos Tentang Osama Bin Laden
Mendiang Osama bin Laden yang kematiannya disyukuri sekaligus diratapi orang-orang dari kelompok berbeda itu, menyisakan banyak cerita. Ada yang benar, ada yang dusta. Inilah daftar 10 mitos, dengan demikian cerita dusta, tentang lelaki dari Arab Saudi itu.
1. Osama bin Laden "bikinan" CIA. Ia maupun pengikutnya tidak pernah menerima dana langsung maupun pelatihan dari Amerika Serikat selama dasawarsa 1980-an. Penerima sejumlah besar kedua jenis sokongan Amerika itu adalah Mujahidin Afghanistan melalui badan intelijen Pakistan, ISI. Sejumlah orang keturunan Arab memang bertempur melawan pasukan Soviet tetapi jumlahnya tidak signifikan.
2. Ia punya kekayaan pribadi yang sangat besar. Bin Laden terpaksa meninggalkan uang tunainya ketika harus pergi dari Arab Saudi tahun 1991 ke Pakistan, kemudian Sudan. Keluarganya memotong aksesnya sama sekali. Dia juga tidak menerima warisan dari ayahnya yang sangat kaya, dan telah dibagi-bagi. Yang dimiliki Bin Laden adalah jaringan yang memungkinkannya menggalang dana dengan mudah.
3. Ia bertanggungjawab atas pengeboman Word Trade Centre tahun 1993. Ramzi Yousef, pelaku utama serangan itu, mungkin bekerja untuk Khaled Sheikh Mohammed yang merupakan operator independen pada saat itu. Muhammad mulai bekerja dengan Al-Qaeda pada 1996, dan bahkan kemudian menjaga jarak dengan Bin Laden.
4. Ia mendapat uang dari bisnis narkoba. Tidak ada bukti sejauh ini meskipun ada klaim yang diulang-ulang, misalnya dalam berkas pemerintah Inggris tentang pasca serangan 11 September dan Al-Qaeda.
5. Ia tidak pernah terlibat pertempuran berbahaya. Dia tidak sendirian ketika menyita senjata AK-47 dari seorang jenderal Soviet yang mati, sebagaimana kadang dia akui. Namun, banyak saksi melaporkan tentang keberadaannya di tengah-tengah pertempuran Jaji pada 1987, dan pertempuran Jalalabad pada 1989.
6. Ia lebih sering di gua. Pada akhir 1990-an, demi propaganda, Bin Laden mengundang jurnalis tertentu untuk menemuinya di goa dekat Tora Bora di Afghanistan timur. Namun sebetulnya, ia tinggal di sebuah kompleks yang jauh lebih nyaman, dekat lahan pertanian di Hadda, bekas wilayah Uni Soviet, milik seorang panglima perang lokal.
Menjelang 1999, ia pindah ke sebuah kompleks perumahan dekat Kandahar. Sebelum terbunuh, dia hidup di rumah nyaman yang terpisah tetapi dekat kompleks itu di Abbottabad, Pakistan. Selama itu, tidak ada bukti ia tinggal di gua.
7. Ia remaja yang suka pesta di Beirut sebelum berubah jadi relijius. Tidak ada bukti soal itu sejauh ini. Bin Laden tampaknya pemuda yang tekun, pemalu dan saleh serta menikah muda dan banyak menghabiskan waktu untuk belajar kitab.
8. Dia nyaris sekarat karena penyakit ginjal. Ada beberapa laporan -- termasuk dalam dokumen Guantanmo -- mengenai masalah ginjal tetapi tentu saja tidak cukup serius untuk menewaskannya. Penyakit itu agaknya lebih karena ada masalah dengan punggungnya akibat posturnya yang tinggi (6 feet 5 inchi = 1,9558 meter) dan gaya hidupnya.
9. Ia bersembunyi di Kashmir, sebagai pemimpin gerilayawan Chechnya, dan bertanggungjawab atas kekerasan di Filipina dan Indonesia, merancang serangan di Madrid, Spanyol, tahun 2004 dan memiliki jaringan luas di Paraguay, wilayah sub-sahara Afrika dan Afrika Selatan. Semua klaim itu dibuat oleh pemerintah sejumlah negara atau badan intelijen selama lebih dari satu dasawarsa yang terbukti seluruhnya disusun tanpa dasar.
10. Bin Laden adalah penggemar klub sepak bola Arsenal. Meskipun ada laporan fans Arsenal meneriakkan, "Osama, woah-woah, Osama, woah-woah, ia bersembunyi di Kabul, ia mencintai Arsenal", tetapi Bin Laden bukan penggemar setia klub sepak bola dari London utara itu.
1. Osama bin Laden "bikinan" CIA. Ia maupun pengikutnya tidak pernah menerima dana langsung maupun pelatihan dari Amerika Serikat selama dasawarsa 1980-an. Penerima sejumlah besar kedua jenis sokongan Amerika itu adalah Mujahidin Afghanistan melalui badan intelijen Pakistan, ISI. Sejumlah orang keturunan Arab memang bertempur melawan pasukan Soviet tetapi jumlahnya tidak signifikan.
2. Ia punya kekayaan pribadi yang sangat besar. Bin Laden terpaksa meninggalkan uang tunainya ketika harus pergi dari Arab Saudi tahun 1991 ke Pakistan, kemudian Sudan. Keluarganya memotong aksesnya sama sekali. Dia juga tidak menerima warisan dari ayahnya yang sangat kaya, dan telah dibagi-bagi. Yang dimiliki Bin Laden adalah jaringan yang memungkinkannya menggalang dana dengan mudah.
3. Ia bertanggungjawab atas pengeboman Word Trade Centre tahun 1993. Ramzi Yousef, pelaku utama serangan itu, mungkin bekerja untuk Khaled Sheikh Mohammed yang merupakan operator independen pada saat itu. Muhammad mulai bekerja dengan Al-Qaeda pada 1996, dan bahkan kemudian menjaga jarak dengan Bin Laden.
4. Ia mendapat uang dari bisnis narkoba. Tidak ada bukti sejauh ini meskipun ada klaim yang diulang-ulang, misalnya dalam berkas pemerintah Inggris tentang pasca serangan 11 September dan Al-Qaeda.
5. Ia tidak pernah terlibat pertempuran berbahaya. Dia tidak sendirian ketika menyita senjata AK-47 dari seorang jenderal Soviet yang mati, sebagaimana kadang dia akui. Namun, banyak saksi melaporkan tentang keberadaannya di tengah-tengah pertempuran Jaji pada 1987, dan pertempuran Jalalabad pada 1989.
6. Ia lebih sering di gua. Pada akhir 1990-an, demi propaganda, Bin Laden mengundang jurnalis tertentu untuk menemuinya di goa dekat Tora Bora di Afghanistan timur. Namun sebetulnya, ia tinggal di sebuah kompleks yang jauh lebih nyaman, dekat lahan pertanian di Hadda, bekas wilayah Uni Soviet, milik seorang panglima perang lokal.
Menjelang 1999, ia pindah ke sebuah kompleks perumahan dekat Kandahar. Sebelum terbunuh, dia hidup di rumah nyaman yang terpisah tetapi dekat kompleks itu di Abbottabad, Pakistan. Selama itu, tidak ada bukti ia tinggal di gua.
7. Ia remaja yang suka pesta di Beirut sebelum berubah jadi relijius. Tidak ada bukti soal itu sejauh ini. Bin Laden tampaknya pemuda yang tekun, pemalu dan saleh serta menikah muda dan banyak menghabiskan waktu untuk belajar kitab.
8. Dia nyaris sekarat karena penyakit ginjal. Ada beberapa laporan -- termasuk dalam dokumen Guantanmo -- mengenai masalah ginjal tetapi tentu saja tidak cukup serius untuk menewaskannya. Penyakit itu agaknya lebih karena ada masalah dengan punggungnya akibat posturnya yang tinggi (6 feet 5 inchi = 1,9558 meter) dan gaya hidupnya.
9. Ia bersembunyi di Kashmir, sebagai pemimpin gerilayawan Chechnya, dan bertanggungjawab atas kekerasan di Filipina dan Indonesia, merancang serangan di Madrid, Spanyol, tahun 2004 dan memiliki jaringan luas di Paraguay, wilayah sub-sahara Afrika dan Afrika Selatan. Semua klaim itu dibuat oleh pemerintah sejumlah negara atau badan intelijen selama lebih dari satu dasawarsa yang terbukti seluruhnya disusun tanpa dasar.
10. Bin Laden adalah penggemar klub sepak bola Arsenal. Meskipun ada laporan fans Arsenal meneriakkan, "Osama, woah-woah, Osama, woah-woah, ia bersembunyi di Kabul, ia mencintai Arsenal", tetapi Bin Laden bukan penggemar setia klub sepak bola dari London utara itu.
Jumat, 06 Mei 2011
Profile Osama Bin Laden
Osama bin Laden terlahir dengan nama Usamah bin Muhammad bin Awwad bin Ladin pada 10 Maret 1957 di Jeddah, Arab Saudi. Petinggi Al-Qaeda ini merupakan anak dari pasangan pengusaha kaya Arab Saudi, Muhammad bin Awad bin Ladin dengan istri kesepuluhnya, Hamida Al Attas.
Sewaktu remaja, Osama dikabarkan telah bergabung dengan sejumlah gerakan fundamentalisme Islam. Kemudian, Osama sempat pula bergabung dengan kepolisian yang bertugas menegakkan syariah.
Awal perkenalannya dengan dunia jihad adalah saat berkuliah di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Osama sangat terinspirasi dengan salah satu pengajarnya, Abdullah Azzam, yang merupakan tokoh Mujahidin dalam perjuangan mengusir Soviet dari Afghanistan.
Osama pun kemudian mulai membangun jaringannya saat bergabung dengan milisi Mujahidin pada 1979. Saat itu, Osama berperan dalam mengumpulkan dana untuk Mujahidin, memanfaatkan relasi keluarganya.
Usai Soviet mundur dari Afghanistan, Osama kemudian pulang ke Arab Saudi. Di sana, dia bergabung dengan kelompok penentang Raja Fahd.
Tak ayal, ini menyebabkan Pemerintah Arab Saudi mencabut hak kewarganegaraannya pada 1994. Sejumlah aset Osama di Arab Saudi pun ikut dibekukan.
Karena itulah, kiprah Osama pun kembali banyak dilakukan di Arab Saudi, terutama di sekitar Pakistan dan Afghanistan. Osama kemudian mengumpulkan 'alumni' Mujahidin dan mendirikan Al-Qaeda.
Kelak, organisasi yang didirikan ini yang menjadikannya target dan buruan nomor satu Amerika Serikat. Karena sejumlah aksi Al-Qaeda memang ditujukan dengan menyerang fasilitas milik Amerika Serikat.
Osama dianggap menjadi 'otak' sejumlah aksi teror. Mulai serangan terhadap sejumlah Kedutaan Besar AS, serangan terhadap kapal perang USS Cole, hingga peristiwa 11 September 2001.
Sewaktu remaja, Osama dikabarkan telah bergabung dengan sejumlah gerakan fundamentalisme Islam. Kemudian, Osama sempat pula bergabung dengan kepolisian yang bertugas menegakkan syariah.
Awal perkenalannya dengan dunia jihad adalah saat berkuliah di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Osama sangat terinspirasi dengan salah satu pengajarnya, Abdullah Azzam, yang merupakan tokoh Mujahidin dalam perjuangan mengusir Soviet dari Afghanistan.
Osama pun kemudian mulai membangun jaringannya saat bergabung dengan milisi Mujahidin pada 1979. Saat itu, Osama berperan dalam mengumpulkan dana untuk Mujahidin, memanfaatkan relasi keluarganya.
Usai Soviet mundur dari Afghanistan, Osama kemudian pulang ke Arab Saudi. Di sana, dia bergabung dengan kelompok penentang Raja Fahd.
Tak ayal, ini menyebabkan Pemerintah Arab Saudi mencabut hak kewarganegaraannya pada 1994. Sejumlah aset Osama di Arab Saudi pun ikut dibekukan.
Karena itulah, kiprah Osama pun kembali banyak dilakukan di Arab Saudi, terutama di sekitar Pakistan dan Afghanistan. Osama kemudian mengumpulkan 'alumni' Mujahidin dan mendirikan Al-Qaeda.
Kelak, organisasi yang didirikan ini yang menjadikannya target dan buruan nomor satu Amerika Serikat. Karena sejumlah aksi Al-Qaeda memang ditujukan dengan menyerang fasilitas milik Amerika Serikat.
Osama dianggap menjadi 'otak' sejumlah aksi teror. Mulai serangan terhadap sejumlah Kedutaan Besar AS, serangan terhadap kapal perang USS Cole, hingga peristiwa 11 September 2001.
Langganan:
Postingan (Atom)