Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 15 persen yang direncanakan pemerintah diberlakukan pada awal 2011. Ketua Umum SP PLN, Ahmad Daryoko, di Jakarta, Rabu, mengatakan, pemerintah masih memiliki banyak opsi lain guna menutup kekurangan biaya pokok penyediaan (BPP) PLN.
"Opsi yang mungkin dilakukan adalah mengganti BBM (bahan bakar minyak) pembangkit dengan batubara dan gas, memperbaiki transaksi batubara, dan mengejar penyelesaian proyek 10.000 MW," katanya. Ia mencontohkan, penggantian BBM dengan gas akan mampu menghemat pengeluaran PLN hingga Rp 37 triliun per tahun.
Menurut dia, dari kebutuhan gas sebanyak 1.800 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), hanya tersedia 321 MMSCFD atau 17,83 persen. "Kondisi itu membuat pembangkit membakar BBM hingga Rp44 triliun per tahun," ujarnya. Selain opsi tersebut, Daryoko menduga kenaikan TDL merupakan agenda terselubung agar terjadi liberalisasi di sektor kelistrikan.
Menurut dia, dengan menaikkan TDL secara bertahap hingga menuju keekonomiannya, maka akan banyak investor khususnya asing yang masuk. "Secara perlahan-lahan pula aset-aset PLN akan dijual dan kita tidak lagi menguasai kelistrikan," katanya. Ia menambahkan, sesuai UUD 1945, kelistrikan bukanlah sektor bisnis. Artinya, pemerintah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur vital termasuk kelistrikan, meski bagi keuangan negara terasa berat.
Daryoko juga mengatakan, kalau TDL tidak naik atau harga listrik tetap murah, maka akan menguntungkan bagi industri bersaing di pasar global. "Sebaliknya, kalau harga listrik terus naik, maka akan banyak industri yang kolaps," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan Tulis Komentar Anda