Nurdin Halid di Kudeta!

Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang dibentuk oleh oleh 83 pemilik suara sah PSSI menyatakan mengkudeta pengurus PSSI yang dipimpin Nurdin Halid.
KPSI mendatangi kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (1/3), untuk menyampaikan hasil pertemuan para pemilik suara tersebut dalam menyikapi polemik PSSI.
"Kami juga sepakat untuk mengangkat Pak George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI sampai diadakan kongres resmi nanti," ujar Koordinator KPSI Syahrial Damopolii di kantor menpora.
George ada Kepala Staf TNI AD (KSAD) sementara Arifin pengusaha perminyakan dan penggagas Liga Primer Indonesia (LPI) yang ditolak sebagai calon Ketua Umum PSSI oleh Komite Pemilihan PSSI.
Penolakan inilah yang kemudian memicu gerakan perlawanan dari arus bawah hingga berujung pada penundaan Kongres PSSI yang sedianya akan dilaksanakan di Bali, 28 Maret nanti.
Dalam perkembangan lain, Manajer Persik Kediri, Jawa Timur, Sunardi mengatakan wacana pencalonan Jusuf Kalla sebagai pengganti Nurdin yang mulai berkembang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian pengurus klub ini.
Mantan wakil presiden dan tokoh perdamaian sejumlah konflik ini dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang tegas dan bersih."Kalau ada yang mencalonkan Pak Jusuf Kalla, maka Persik ke sana (Kalla)," kata Sunardi.
Bentuk Komite
KPSI juga sepakat untuk membentuk tim komite yang akan menjalankan seluruh kewenangan PSSI dan mengambil kembali mandat kepemimpinan dari Nurdin Halid.
Tidak hanya mengangkat George, mayoritas pemilik suara PSSI yang tidak lagi mengakui Nurdin sebagai ketua umum PSSI juga menunjuk Arifin Panigoro sebagai wakil dari George.
Pengangkatan dua nama itu, menurut Komite bentukan mayoritas pemilik suara PSSI tersebut tak lepas dari keprihatinan para pemilik suara PSSI yang sudah tidak mempercayai mantan terpidana kasus korupsi tersebut beserta kroni-kroninya dalam memegang kendali PSSI.
Legalitas Nurdin sebagai Ketua Umum PSSI tersebut saat ini tidak mendapat pengakuan dari hampir keseluruhan anggota PSSI.
Penggulingan kekuasaan tersebut tinggal disempurnakan dengan pengesahan di mata FIFA melalui mekanisme kongres yang akan digelar oleh mayoritas pemilik suara PSSI tersebut.
Tunggu FIFA
Ketua Umum PSM Makassar yang juga Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin terus mengikuti perkembangan terkini PSSI.
Menurut Ilham, pembentukan KPSI sudah mufakat untuk mencabut mandat Nurdin sebagai Ketua Umum PSSI.
Karena mandat ketua umum dicabut otomatis kepengurusan juga bubar. Komite ini mendapat dukungan 83 dari total 103 peserta Kongres PSSI.
"Merombak kepengurusan PSSI termasuk salah satu langkah utama reformasi sepakbola nasional. Komite juga menyepakati menetapkan Pak George sebagai pelaksana tugas PSSI hingga kongres digelar. Pak George akan mengantar PSSI ke kongres," kata Ilham, tadi malam.
Menurut Ilham, anggota komite dan pengurus PSSI tingkat provinsi dan perwakilan klub juga menunggu respon dari otoritas sepakbola dunia, FIFA, terkait masalah sepakbola di Indonesia.
"Kami masih menunggu sikap FIFA terkait langkah yang komite lakukan. Mudah-mudahan besok (hari ini) sudah ada keputusan dari FIFA," lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini.
Ilham mendapat mandat sebagai angot KPSI bersama 10 anggota komite lainnya. Masing-masing Sukawi Sutarip, Saleh Muqaddar, Umuh Bachtiar, Syahrial Damopolli, Tuty Dau, Algia Abu Bakar, Bons Rumbruren, Dirk Soplanit, Adnan Dambea, Dirk Soplanit, serta Ujib Abdal Sender Ijong.
Sikap Persik
Sunardi mengatakan, dukungan kepada George pada Kongres PSSI mendatang merupakan bentuk partisipasi Persik dalam melakukan perubahan yang konstruktif.
Bahkan meski George telah dicoret dari bursa pencalonan, Persik tak mengalihkan suara kepada Nurdin. Bila dalam perkembangannya nanti nama Kalla muncul, Persik akan membuka pintu dukungan kepadanya. Hal ini sekaligus sebagai upaya membendung kekuatan Nurdin yang masih ngotot memimpin PSSI.
Penegasan yang sama disampaikan Sekretaris Umum Persik Barnadi. Dia mengaku gembira jika Kalla bersedia mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI mendatang. "Kapasitasnya Pak JK (Kalla) sama dengan Pak Toisutta," kata Barnadi.
(tribunnes/sur)


Sikap Nurdin
Nurdin di depan Komisi X DPR masih percaya diri sebagai orang yang berhasil memimpin PSSI. Bersama gengnya, termasuk tim verifikasi yang beberapa di antaranya anggota DPR, Nurdin memaparkan kinerja PSSI selama kepemimpinanya.
Nurdin menegaskan bahwa seluruh aturan dari olahraga sepakbola tunduk di bawah naungan FIFA (organisasi sepakbola dunia). "Pemilik properti sepakbola adalah FIFA, LPI mgnggunakan pemain 11-11 itu properti FIFA. Kalau bermain 28-28, itu bukan properti FIFA. Kalau ada 4 gawang, itu bukan properti. LPI itu menggunakan properti FIFA," katanya.
Dia juga berdalih mengapa dirinya yang bekas narapidan bisa menjadi ketua umum PSSI juga mengacu pada ketentuan FIFA.
"Kalau saya cacat karena kasus pidana, tidak mungkin saya menjadi anggota OC AFF. Saya bahkan lolos menjadi calon Presiden AFF," katanya.
Sebelumnya Ketua Komite Pemilihan Ketua Umum PSSI, Syarif Bastaman mengatakan, PSSI telah mengadopsi peraturan FIFA soal calon ketua umum PSSI yang tersangkut kasus pidana.
Dalam aturan itu, PSSI mengubahnya menjadi yang dilarang mencalonkan adalah bila sedang dipidana saat mencalonkan diri.
Diakuinya dalam peraturan di FIFA ada klausul yang menjelaskan seseorang yang dipidana yang terbukti bersalah tidak boleh menjadi pengurus di organisasi olahraga.
Syarif berdalih peraturan itu diadopsi untuk statuta PSSI disesuaikan dengan prinsip hukum bahwa seseorang yang telah dipidana itu telah menebus kesalahannya.
"Pada calon bersangkutan harus dipulihkan hak-hak sipilnya," dalih orang dekat Nurdin itu.
Sementara Nurdin Halid tegas menyatakan Menpora Andi Alifian Malarangeng telah melakukan intervensi dan mengacaukan sepakbola nasional. "Kita terima surat menpora surat itu dan itu jelas intervensi. Sangat jelas mengacu statuta FIFA itu adalah bentuk intervensi," ujarnya.
Sekjen PSSI Nugraha Besoes mengkhawatirkan Indonesia terkena sanksi tidak diikutsertakan dalam ajang SEA Games bulan November mendatang apabila PSSI tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi yakni soal LPI dan Kongres.
"Alangkah malunya kita, Indonesia terancam tidak boleh ikut Sea Games," ujar tangan kanan Nurdin Halid kepada Komisi X DPR.
Nurdin juga dengan lantang mengaku dirinya akan dibunuh bahkan keluarganya akan diculik. "Saya mau dibunuh. Diancam mau dibunuh, ditembak. Keluarga saya diancam diculik. Saya blak-blakan kalau Komisi X mau menjamin keselamatan saya," kata Nurdin Halid sebelum menjawab pertanyaan anggota Komisi X dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Ungkapan Nurdin itu membuat seluruh anggota Komisi X DPR terkaget-kaget. Argumentasi kemudian muncul dari beberapa angota dewan atas pengakuan Nurdin.
"Saya akan buka kalau Komisi X memberikan keselamatan saya," tambah Nurdin.
Rapat dengar pendapat kembali berjalan setelah ada kesepakatan, apa yang akan diungkap Nurdin Halid dibicarakan melalui rapat secara tertutup.
"Ini bukan soal Nurdin Halid, tapi ini juga mengancam kawan-kawan saya di daerah. Ini bukan hanya sepakbola, tapi ada faktor lain. Saya akan buka, siapa menteri yang ancam saya. Akan saya buka, Asalkan saya mendapatkan perlindungan," papar Nurdin.