Rencana pembangunan gedung baru DPR yang menghabiskan dana sekira Rp1 triliun lebih terus menuai kontroversi. Sayangnya para anggota dewan menutup mata dengan kondisi di masyarakat yang masih sangat menderita. Dengan teganya, para wakil rakyat itu menyebut pembangunan gedung karena desakan rakyat.
Dengan dalih gedung yang sekarang dianggap kurang layak, mereka para anggota yang katanya terhormat ngotot untuk tetap membangun gedung mewah itu. Sementara di belahan bumi Indonesia yang lain, sejumlah anak sekolah terpaksa belajar di bawah atap yang bolong dan juga masih ada kampung yang belum dialiri listrik.
Seharusnya dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk pembangunan listrik 75 Kepala Keluarga (KK) atau sekampung di wilayah Papua. Pembuat Kebijakan Listrik Pedesaan PLN wilayah Papua Hasmar Tarigan mengungkapkan, biaya pembangunan listrik di pedesaan dengan menggunakan mesin diesel maksimal mencapai angka Rp600 juta-Rp700 juta.
Tak hanya itu, dana pembangunan satu ruang baru bagi anggota DPR yang mencapai Rp800 juta setara dengan jatah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa SD/SMP. Jika DPR tetap ngotot ingin membangun gedung baru, seorang anggota DPR jadi sepadan dengan menghilangkan hak 2.000 murid SD/SMP.
Jadi wajar jika sejumlah masyarakat menilai niat anggota DPR ini berlebihan untuk saat ini. Jadi tidak salah juga jika niat itu ditunda untuk sementara melihat kondisi masyarakat yang jauh lebih prioritas juga sedang membutuhkan fasilitas yang bisa diwujudkan dari dana segar gedung DPR.
Karena itu, buka sedikit hatimu anggota dewan....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan Tulis Komentar Anda