Progress Proyek Busway Makassar

Angkutan massal berupa busway di Kota Makassar terus digodok. Kamis siang, 2 September, 18 titik halte sekaligus jembatan penyeberangan orang (JPO) sudah dibeberkan Pemkot Makassar. Dari 18 titik untuk koridor I itu, tujuh diantaranya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Lima lainnya di Jalan Urip Sumiharjo dan enam lainnya di Jalan AP Pettarani.

Rencananya, 18 titik itu akan diserahkan ke pengusaha untuk dikerjakan. Hanya saja, melihat kompensasi yang diberikan pemkot, maka sepanjang jalan di koridor I akan banjir iklan bando. Pasalnya, bagi pengusaha yang mengerjakan satu JPO plus halte, akan space iklan dalam bentuk bando dua buah. 12 pengusaha sudah ikut dalam pertemuan yang dipimpin Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap 18 titik JPO di koridor I, Daya hingga Telkom Pettarani.

Halte 1 akan ditempatkan di Terminal Regional Daya. Menyusul kemudian halte di jalan masuk UKIP Jalan Perintis Kemerdekaan, depan kompleks Nusa Tamalanrea Indah, Tamalanrea atau BTP, Pintu I Unhas, STMIK Dipanegara, serta halte Alfa/Carrefour.

Di Jalan Urip Sumiharjo, halte ditempatkan di Tello, Taman Makam Pahlawan, kantor Gubernur, UMI, serta Universitas 45. Sedangkan di AP Pettarani, halte akan diposisikan di Pasar Tamamaung Pettarani, Abdullah Dg Sirua, depan Ramayana, Hertasning, UNM, serta Telkom. Sedangkan 12 perusahaan yang berminat menggarap JPO dan halte. Ilham mengatakan, pelibatan pengusaha ini sangat penting sebab biaya pembuatan JPO sangat besar. Sementara mereka terkendala dana. Belum lagi operasional angkutan massal ini sudah harus dilaksanakan 2011 mendatang.

"Membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO biayanya besar. Bentangan 40 meter itu butuh Rp 3 miliar lebih. Nah, pemkot dalam rangka membangun angkutan massal di 2011 paling tidak membutuhkan Rp 50 miliar untuk JPO di koridor I saja. Itu beban besar," kata Ilham. Makanya, karena ada sisi ekonomis, JPO ini lalu ditawarkan ke pengusaha. "JPO memiliki sisi ekonomis dari sisi iklan. Makanya kita ajak pengusaha kerja sama.

Kita bisa beri bonus dua pemasangan bando. Satu di jembatan, satu di luar. Jadi kita tidak perlu keluarkan uang. Hanya juga ada pembebasan pajak sekian tahun. Intinya, pemkot dalam pembangunan ini tidak perlu keluarkan Rp 50 miliar untuk satu koridor," kata Ilham.

Pengiritan dana ini sangat penting menurut Ilham. Sebab mereka juga mesti menyiapkan bus. "Kita juga mau pengadaan bus. Juga pasti akan diberikan subsidi di tahap awal," kata Ilham seraya menjelaskan bahwa tarif sistemnya tidak berdasar penumpang tapi jumlah jarak.

Terkait 12 perusahaan yang sudah ikut pertemuan, Ilham mengatakan mereka datang untuk diberi penjelasan. 12 pengusahan ini belum ditetapkan. Mereka baru menyatakan siap berpartisipasi dan pemkot menjelaskan ada 18 titik JPO yang disiapkan, Namun sebagian titik juga sudah ada yang punya misalnya di depan Ramayana dan satu lainnya di Jalan AP Pettarani yang kontraknya belum habis.

"Ada juga yang cuma mau pasang bando tapi kita tolak. Dia harus membangun jembatan dan kita beri kesempatan pasang iklan dan tambahan bando satu lagi. Tapi itu aset pemda. Kita butuhkan JPO dan mereka membangun," jelasnya.