Mengungkap Misteri Proyek Wisma Atlet & Hambalang

Dua kasus yang kini menjadi sorotan publik yakni proyek Wisma Atlet di Jakabaring, Sumatera Selatan dan proyek pusat olah raga Hambalang di Bogor, Jawa Barat memang sejak awal penuh misteri.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung membantah jika urusan anggaran selalu berurusan dengan Badan Anggaran (Banggar). Karena menurut Tamsil, Banggar hanya mengetahui dana secara global alias gelondongan. "Setahu kami, anggaran Wisma Atlet Rp350 miliar. Jadi tidak benar semua di Banggar," ujarnya saat diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Dia menyebutkan koordinator anggaran Komisi X (bidang pendidikan) DPR Angelina Sondakh tidak melaporkan ke Badan Anggaran tentang anggaran tersebut. Karena menurut Tamsil, Koordinator Anggaran Komisi membicarakan persoalan tersebut dengan mitra kerjanya. "Dia (Anggie) tidak bicara dengan Banggar," ujarnya.

Begitu pula dengan proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Tamsil mengaku secara detil Banggar tidak mengetahuinya. "Banggar tidak terlalu detil, kita mendengar pemerintah mengajukan," katanya. Anggaran proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang sebesar Rp3,5 triliun. Adapun anggaran yang sudah mengucur sebesar Rp 1,2 triliun.

Ketika ditanya siapa yang mengetahui proyek Hambalang? Politikus PKS ini menyebutkan jika proyek tersebut tercantum di APBN 2010 maka yang mengetahui yakni Harry Azhar Azis (mantan Ketua Banggar), Mirwan Amir (Wakil Ketua Banggar), dan Angelina Sondakh (Koordinator Anggaran Komisi X/anggota Banggar).

Mengenai kemungkinan adanya praktik mafia anggaran dalam pembahasan anggaran di DPR, Tamsil menegaskan peluang terjadinya praktik mafia anggaran terbuka. "Peluang mafia anggaran bisa ada di Komisi, badan anggaran komisi, banggar, termasuk di eksekutif," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) Ramson Siagian menyebutkan meski satuan tidak dibahas di masing-masing komisi, namun ada koordinator anggaran di tiap-tiap komisi. "Kalau mau bermain, di pos-pos anggaran bisa dimainkan. Ini karena kelemahan sistem kita," jelasnya.

Terkait kasus yang menimpa di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Ramson menyebutkan jika melihat peningkatan angaran di kementerian tersebut memang dari tahun ke tahun selalu meningkat. "Seperti tahun anggaran 2009 Rp 800 miliar, 2010 Rp 2,3 triliun, 2011 sebesar Rp3 triliun dan APBNP 2011 sebesar Rp4 triliun. Ini ruang makin terbuka permainan," ujarnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Koordinator Divisi Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi menyebutkan partai politik dalam praktiknya tak ubahnya seperti perusahaan. Dia mengibaratkan, parlemen tak lain seperti lantai bursa. "Mereka melantai di parlemen," cetusnya.

Terkait kasus Nazaruddin, Uchok menilai pernyataan Nazaruddin tak lebih sebagai testimoni. Karena menurut dia, pernyataan Nazaruddin mengungkapkan praktik mafia anggaran di DPR. "Makanya saya tidak setuju jika pernyataam Nazaruddin disebut hanya 10 persen yang benar. Nazaruddin tengah membuka operasional mafia anggaran," ujarnya.