People Power Ala Facebooker

Posting, Senin 22 Februari 2010

Sejarah telah bertutur: jangan main-main dengan massa yang berkerumun. Penguasa sekuat apa pun bisa ambrol bila melawan massa seperti itu. Gerakan people power di Filipina telah menghancurkan rezim Ferdinand Marcos. Gelombang unjuk rasa mahasiswa pada 1998 juga telah melengserkan Soeharto.

Itu dulu, Bung. Untuk menumbangkan penguasa, orang perlu berkumpul di satu tempat. Mereka berunjuk rasa bersama-sama meniru demo ala Lech Walesa atau Tragedi Tiananmen. Lalu menggabungkan energi kemarahan sehingga menghasilkan tuntutan yang meledak-ledak.

Sekarang orang tak perlu berkerumun di satu tempat untuk menggerakkan people power. Ini zaman web 2.0 (meminjam definisi Tim Tim O’Reilly), Bung, era orang bisa menyuarakan pendapatnya dengan lantang. Facebook dan Twitter jauh merasuk ke relung-relung kantor, kampus, juga tempat-tempat nongkrong. Cukup teriakkan kepedihan bersama di Facebook, “jemaah fesbukiyah” akan mendukungnya spontan. Lihat saja gerakan mendukung dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah. Hanya dalam hitungan hari, sekarang sudah terkumpul “kerumunan” yang terdiri atas lebih darisejuta pendukung.
Mereka sangat lantang dan juga galak. Gerakan mengenakan pita hitam atau baju hitam sebagai bentuk keprihatinan terhadap matinya keadilan hukum dan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan polisi serta kejaksaan sebagai contohnya. Dalam sekejap, gerakan mengenakan pita hitam menyebar ke mana-mana.

Padahal, dalam gerakan ini, tak ada yang disebut superinfluential people, seperti teori Malcolm Gladwell dalam bukunya, The Tipping Point. Dulu setiap perubahan selalu membutuhkan “orang berpengaruh”. Polandia butuh Lech Walesa. Gerakan reformasi 1998 di Indonesia butuh orang-orang seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengku Buwono, juga para orator mahasiswa, yang kini sudah duduk manis di kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

Merek Hush Puppies, seperti kata Galdwell, pun butuh orang berpengaruh. Merek yang hampir mati itu tiba-tiba melejit–penjualannya terbukukan 5.000 persen, lantaran orang-orang penting tiba-tiba memakai sepatu Hush Puppies.
People power melawan ketidakadilan terhadap Bibit dan Chandra tidak membutuhkan superinfluential people. Mereka tak butuh koordinator lapangan atau orang-orang yang mencari donasi untuk membeli nasi bungkus. Saat orang merasakan “kepedihan yang sama”, orang pun berkerumun di Facebook dan Twitter serta situs jejaring sosial lainnya. Tak peduli siapa yang meneriakkannya. Siapa yang kenal dengan pembuat “Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto”, yakni Usman Yasin? Mungkin 99 persen pendukung gerakan ini dipastikan tak mengenalnya.

Dulu betapa repotnya mengumpulkan sejuta orang. Kini bisa terkumpul dengan beberapa klik komputer. Inilah People Power 2.0. Di Indonesia, setidaknya sudah dua kali people power model ini lahir dan menekan dengan kuat orang-orang yang berkuasa. Yang pertama, saat Prita Mulyasari, penulis e-mail yang dipenjarakan Rumah Sakit Omni International Serpong. Yang kedua adalah gerakan dukungan terhadap KPK dan membuat Presiden Yudhoyono tergopoh-gopoh memanggil tokoh penting, membentuk Tim Pencari Fakta.

Kepolisian, kejaksaan atau Presiden sekalipun boleh menganggap remeh gerakan ini. Mereka mungkin akan bilang, “Ah, itu kan cuma di Facebook” atau “Ah, itu kan bukan gerakan kaum elite, bukan gerakan rakyat”. Tapi keadaan bisa berbalik. Perubahan memang selalu dipelopori dari kalangan kelas menengah, baru kemudian menetes ke masyarakat kelas bawah atau atas. Sekarang sudah terbukti, sejuta facebooker bisa menggoyang Yudhoyono, yang meraih dukungan dari 41 juta orang pada Pemilu 2009.

Bila masyarakat marah, People Power 2.0 akan terus bergulir, membesar bak bola salju. Seperti kata Mahfud Md., Ketua Mahkamah Konstitusi. “Kalau pemerintah tidak bisa memberi keadilan, rakyat akan mencari keadilan sendiri.”