Alangkah senjangnya pembangunan di negeri ini. Entah apa dosa warga yang bermukim di sebelah selatan Makassar sampai harus menanggung beban buruknya telekomunikasi dan transportasi. Hal ini terpantau langsung dalam perjalanan jurnalistik ke arah Kabupaten Bantaeng (140 Km selatan Kota Makassar).
Saat melintasi jalan poros Kabupaten Takalar-Jeneponto misalnya, untuk urusan Telekomunikasi kami harus beberapa kali menepikan kendaraan untuk mencari sinyal yang memadai agar pembicaraan tidak terputus-putus. Belum lagi berbicara soal buruknya sarana transportasi jalan raya, yang ditandai dengan jalan yang relatif sempit. Sudah begitu, ditambah lagi dengan tidak ratanya permukaan jalan karena banyak bagian yang merekah dan berlubang.
Jadilah perjalanan Makassar-Bantaeng yang sejatinya ditempuh cuma 3 jam mulur menjadi hampir 5 jam. Terbayang, alangkah repot dan banyaknya waktu yang terbuang serta ongkos yang harus ditanggung oleh warga yang bermukim di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya jika punya urusan di Makassar.
Bukankah kenyamanan mengakses ibu kota propinsi itu mestinya setara bagi semua warga? Sekadar membandingkan, jalur Makassar-Barru (sekitar 150 Km utara Kota Makassar) dapat ditempuh dalam waktu 3 jam. Artinya, waktu, biaya dan energi yang dikeluarkan warga Barru untuk mengakses ibu kota propinsi tidaklah sebesar yang dikeluarkan saudara-saudaranya yang di bagian selatan propinsi ini.
Kiranya, persoalan ini menjadi renungan bagi pengambil kebijakan publik sebab urusan telekomunikasi dan transportasi adalah bagian hak-hak publik untuk dipenuhi secara adil dan merata. Bukankah negara juga memotok kewajiban untuk semua warga termasuk membayar pajak dengan setara?
Selasa, 19 April 2011
Minggu, 17 April 2011
Pernyataan Sikap WKMM Tolak Gedung Baru DPR-RI
KELUARGA BESAR
WAHANA KERJA MAHASISWA MAKASSAR (WKMM)
AKSI PENOLAKAN GEDUNG BARU DPR-RI
“SIMBOL KEANGKUHAN PARLEMEN RI”
Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR-RI 36 Lantai benar-benar menjadi symbol keangkuhan penguasa, Gedung Parlemen di Jepang dan Gedung Kongres di AS bahkan tidak semewah itu, ditengah kondisi kehidupan rakyat yang sulit, mestinya DPR menunjukkan empati kepada rakyat yang menghadapi beragam persoalan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerawanan-pangan.
3 (Tiga) Alasan Menolak Gedung Baru DPR-RI
Tidak Legitimated ; Pembangunan Gedung Baru DPR mestinya disetujui rakyat karena gedung berkantornya para wakil rakyat itu merupakan Rumah Rakyat. Apabila tetap melanjutkan pembangunan, DPR tidak melaksanakan aspirasi rakyat yang mayoritas menolak gedung baru. Pasal 71 huruf s Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, Tugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat.
Tidak Melibatkan Rakyat ; Gedung DPR seharusnya menjadi simbol karakter dan visi bangsa Indonesia sehingga pembangunannya harus melibatkan rakyat, mulai dari pembuatan desain hingga pelaksanaan pembangunan, dan dibangun hanya sesuai kebutuhan
Lemah Perencanaan Teknis ; Detail Engineering Design (DED) yang tidak melalui persetujuan rapat paripurna, ditambah dengan berbagai fasilitas mewah yang jauh dari urgensi fungsi sejatinya gedung Parlement, serta penganggaran yang sarat kepentingan politik proyek
Asumsi jika anggaran 1,2 Triliun digunakan untuk pembangunan disektor lain yang lebih dibutuhkan masyarakat, maka dapat menghasilkan :
1 Dana untuk BOS SMP bagi 2,02 Juta siswa. Berdasarkan kebijakan BOS Tahun 2010, dana BOS SMP Rp 575.000 per tahun
2 Dana pembangunan 16.000 ruang kegiatan belajar atau kelas baru. Sekitar 16.000 kelas baru, ini dapat menampung setidaknya 640.000 siswa (dengan asumsi 1 ruang kelas menampung 40 siswa). Berdasarkan Permendiknas 19/2010, standar biaya 1 ruang kelas baru sekitar Rp 80 Juta
3 Dana bagi 19,5 Juta peserta Jamkesmas baru (biaya Jamkesmas saat ini sekitar Rp 66.700/orang per tahun).
4 Dana untuk menaikkan subsidi pupuk sebesar 8 persen. Subsidi pupuk 2011 sebesar Rp 16,3 Triliun, atau turun 11 persen dibandingkan tahun 2010 (Rp 18,4 triliun).
5 Dana untuk membangun 21.000 unit rumah baru di Wasior, Padang, Mentawai, dan Yogyakarta. Berdasarkan desain dari Teknik Sipil ITS, biaya pembangunan satu unit rumah baru sekitar Rp 60 Juta.
Indonesia Budget Center
SIKAP FRAKSI
NO FRAKSI MENDUKUNG MENOLAK DENGAN CATATAN
1 Demokrat √
2 Golkar √
3 PDI Perjuangan √
4 Gerindra √
5 PAN √
6 Hanura √
7 PKS √
8 PKB √
9 PPP √
Maka Kami dari Wahana Kerja Mahasiswa Makassar (WKMM) menyatakan sikap :
1. Mengecam anggota DPR yang mendukung proyek pembangunan Gedung Baru DPR-RI yang hanya didasarkan pada kepentingan popularitas dan kekuasaan.
2. Menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak lagi memilih mereka yang tidak peka akan kesulitan masyarakat untuk menduduki kembali Parlemen RI.
3. Ditengah pencitraan buruk para anggota DPR-RI atas kasus video porno, kursi DPR yang kosong disaat rapat, datang tidur, senang plesiran, minim kinerja, maka jika proyek Gedung Baru DPR-RI diteruskan, lebih baik DPR-RI dibekukan!
Makassar, April 2011
Wahana Kerja Mahasiswa
Makassar (WKMM)
Sumber Data ;
www.wkmm-indonesia.blogspot.com
WAHANA KERJA MAHASISWA MAKASSAR (WKMM)
AKSI PENOLAKAN GEDUNG BARU DPR-RI
“SIMBOL KEANGKUHAN PARLEMEN RI”
Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR-RI 36 Lantai benar-benar menjadi symbol keangkuhan penguasa, Gedung Parlemen di Jepang dan Gedung Kongres di AS bahkan tidak semewah itu, ditengah kondisi kehidupan rakyat yang sulit, mestinya DPR menunjukkan empati kepada rakyat yang menghadapi beragam persoalan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerawanan-pangan.
3 (Tiga) Alasan Menolak Gedung Baru DPR-RI
Tidak Legitimated ; Pembangunan Gedung Baru DPR mestinya disetujui rakyat karena gedung berkantornya para wakil rakyat itu merupakan Rumah Rakyat. Apabila tetap melanjutkan pembangunan, DPR tidak melaksanakan aspirasi rakyat yang mayoritas menolak gedung baru. Pasal 71 huruf s Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, Tugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat.
Tidak Melibatkan Rakyat ; Gedung DPR seharusnya menjadi simbol karakter dan visi bangsa Indonesia sehingga pembangunannya harus melibatkan rakyat, mulai dari pembuatan desain hingga pelaksanaan pembangunan, dan dibangun hanya sesuai kebutuhan
Lemah Perencanaan Teknis ; Detail Engineering Design (DED) yang tidak melalui persetujuan rapat paripurna, ditambah dengan berbagai fasilitas mewah yang jauh dari urgensi fungsi sejatinya gedung Parlement, serta penganggaran yang sarat kepentingan politik proyek
Asumsi jika anggaran 1,2 Triliun digunakan untuk pembangunan disektor lain yang lebih dibutuhkan masyarakat, maka dapat menghasilkan :
1 Dana untuk BOS SMP bagi 2,02 Juta siswa. Berdasarkan kebijakan BOS Tahun 2010, dana BOS SMP Rp 575.000 per tahun
2 Dana pembangunan 16.000 ruang kegiatan belajar atau kelas baru. Sekitar 16.000 kelas baru, ini dapat menampung setidaknya 640.000 siswa (dengan asumsi 1 ruang kelas menampung 40 siswa). Berdasarkan Permendiknas 19/2010, standar biaya 1 ruang kelas baru sekitar Rp 80 Juta
3 Dana bagi 19,5 Juta peserta Jamkesmas baru (biaya Jamkesmas saat ini sekitar Rp 66.700/orang per tahun).
4 Dana untuk menaikkan subsidi pupuk sebesar 8 persen. Subsidi pupuk 2011 sebesar Rp 16,3 Triliun, atau turun 11 persen dibandingkan tahun 2010 (Rp 18,4 triliun).
5 Dana untuk membangun 21.000 unit rumah baru di Wasior, Padang, Mentawai, dan Yogyakarta. Berdasarkan desain dari Teknik Sipil ITS, biaya pembangunan satu unit rumah baru sekitar Rp 60 Juta.
Indonesia Budget Center
SIKAP FRAKSI
NO FRAKSI MENDUKUNG MENOLAK DENGAN CATATAN
1 Demokrat √
2 Golkar √
3 PDI Perjuangan √
4 Gerindra √
5 PAN √
6 Hanura √
7 PKS √
8 PKB √
9 PPP √
Maka Kami dari Wahana Kerja Mahasiswa Makassar (WKMM) menyatakan sikap :
1. Mengecam anggota DPR yang mendukung proyek pembangunan Gedung Baru DPR-RI yang hanya didasarkan pada kepentingan popularitas dan kekuasaan.
2. Menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak lagi memilih mereka yang tidak peka akan kesulitan masyarakat untuk menduduki kembali Parlemen RI.
3. Ditengah pencitraan buruk para anggota DPR-RI atas kasus video porno, kursi DPR yang kosong disaat rapat, datang tidur, senang plesiran, minim kinerja, maka jika proyek Gedung Baru DPR-RI diteruskan, lebih baik DPR-RI dibekukan!
Makassar, April 2011
Wahana Kerja Mahasiswa
Makassar (WKMM)
Sumber Data ;
www.wkmm-indonesia.blogspot.com
Langganan:
Postingan (Atom)