Posting, Selasa 29 Juni 2010
Budaya organisasi tumbuh dari waktu ke waktu. Orang merasa nyaman dengan budaya organisasi yang baru. Bagi orang yang mempertimbangkan perubahan budaya, biasanya kejadian yang signifikan harus terjadi. Kejadian yang mengguncang dunia mereka, seperti kebangkrutan, kehilangan sales dan konsumen yang signifikan, atau rugi jutaan dollar, akan menarik perhatian banyak orang.
Bahkan sekalipun, untuk mengetahui bahwa budaya organisasi adalah oknumnya dan mengambil langkah untuk mengubahnya, ini juga merupakan perjalanan yang berat. Berikut adalah ide-ide terbaik yang bisa membantu organisasi Anda tumbuh dan bertransformasi.
Ketika orang-orang dalam organisasi menyadari dan mengetahui bahwa budaya organisasi perlu dirubah untuk mendukung keberhasilan dan kemajuan organisasi, perubahan bisa terjadi. Tapi perubahan tidak cukup dan perubahan tidak mudah dilakukan.
Kabar baiknya? Perubahan budaya organisasi adalah hal yang memungkinkan. Perubahan budaya memerlukan pemahaman, komitmen, dan alat.
Langkah-langkah dalam perubahan budaya
Ada tiga langkah penting yang dilakukan dalam perubahan budaya organisasi.
1. Sebelum organisasi bisa merubah budayanya, pertama harus memahami budaya yang ada, atau menggunakan cara yang ada saat ini.
2. Setelah memahami budaya organisasi yang ada saat ini, organisasi Anda dimasa datang, dan putuskan bagaimana budaya organisasi bisa mendukung kesuksesan. Visi apa yang dimiliki organisasi untuk masa depannya dan bagaimana seharusnya perubahan budaya bisa mendukung pemenuhan visi tersebut?
3. Terakhir, individu dalam organisasi harus memutuskan untuk merubah perilaku mereka untuk menciptakan budaya organisasi yang diinginkan. Ini adalah langkah tersulit dalam perubahan budaya.
Rencanakan Budaya Organisasi yang diinginkan
Organisasi harus merencanakan kemana tujuan mereka sebelum mencoba membuat perubahan dalam budaya organisasi. Dengan gambaran yang jelas dimana arah perusahaan, organisasi bisa merencanakan kemana arah selanjutnya.
Misi, visi, dan nilai: untuk memberikan kerangka penilaian dan evaluasi budaya organisasi, organisasi Anda harus mengembangkan gambaran masa depan yang diinginkan. Apa yang ingin diciptakan organisasi dimasa datang? Misi, visi, dan nilai harus diuji, baik strateginya dan nilai yang berdasarkan komponen organisasi. Tim manajemen Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
a. apa 5 nilai terpenting yang ingin Anda lihat untuk mewakili budaya organisasi Anda?
b. apakah nilai-nilai ini sesuai dengan budaya organisasi saat ini? apakah mereka ada? Jika tidak, mengapa tidak? Jika mereka tidak begitu penting mengapa? Jika mereka sangat penting, mengapa Anda tidak mencapai nilai-nilai ini?
c. apa yang diperlukan untuk menciptakan budaya yang diinginkan oleh organisasi? Anda tidak bisa mengubah budaya organisasi tanpa mengetahui kemana organisasi ingin berada atau elemen apa dalam budaya organisasi yang perlu diubah. Elemen-elemen budaya apa yang mendukung keberhasilan organisasi Anda, atau tidak? Misalnya, tim Anda memutuskan bahwa Anda terlalu banyak menggunakan waktu untuk saling menyetujui daripada menantang asumsi dan prediksi anggota tim, yang biasanya salah.
Pada contoh kedua, anggota tim manajemen inti, yang seharusnya memimpin perusahaan, menghabiskan waktu team building dengan berbagai anggota tim yang berbeda dengan basis individu, dan menjadi kerusakan fungsi keseluruhan kelompok. Ketiga, karyawan perusahaan seperti membuat keputusan, tapi, sebenarnya, sedang menunggu "berkah" dari pemilik atau pendiri perusahaan yang maju kedepan dengan perusahaan.
Di masing-masing situasi ini, komponen budaya organisasi akan menjaga langkah kedepan perusahaan dengan kesuksesan yang sepadan. Anda harus secara sadar mengidentifikasi hambatan-hambatan budaya dan memutuskan untuk merubahnya.
Namun, dengan mengetahui seperti apa budaya organisasi yang diinginkan belumlah cukup. Organisasi harus menciptakan rencana untuk memastikan bahwa budaya organisasi yang diinginkan menjadi kenyataan.
Merubah budaya organisasi
Lebih sulit untuk merubah budaya sebuah organisasi yang eksis daripada menciptakan budaya didalam organisasi baru. Jika budaya organisasi telah ditetapkan, orang harus melepaskan nilai-nilai lama, asumsi, dan perilaku sebelum mereka belajar yang baru.
Dua elemen terpenting dalam menciptakan perubahan budaya organisasi adalah dukungan eksekutif dan pelatihan.
- Dukungan eksekutif: eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya, selain dukungan verbal. Mereka harus menunjukkan dukungan perilaku untuk perubahan budaya. Eksekutif harus memimpin perubahan dengan merubah perilaku mereka. Ini sangat penting bagi para eksekut if untuk mendukung perubahan secara konsisten.
- Pelatihan: perubahan budaya tergantung pada perubahan perilaku. Anggota organisasi harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka, dan harus tahu bagaimana melakukan kebiasaan baru, setelah ditentukan. Training bisa jadi sangat berguna baik untuk mengkomunikasikan harapan dan mengajarkan kebiasaan baru .
Tambahan dalam perubahan budaya organisasi
Komponen penting lainnya dalam perubahan budaya organisasi adalah :
1. Menciptakan pernyataan nilai dan kepercayaan: gunakan fokus karyawan pada kelompok, dengan departemen untuk meletakkan misi, visi, dan nilai-nilai kedalam kata-kata yang menyatakan pengaruh di masing-masing pekerjaan karyawan. Untuk satu pekerjaan, karyawan menyatakan : "Saya menghidupkan nilai kualitas perawatan pasien dengan mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang diucapkan pasien." Latihan ini akan memberikan pemahaman umum terhadap budaya yang diinginkan yang sebenarnya merefleksikan tindakan yang harus dipenuhi dalam pekerjaan mereka.
2. Mempraktekkan komunikasi yang efektif: membuat semua karyawan mendapatkan informasi terkait dengan proses perubahan budaya organisasi memastikan akan komitmen dan keberhasilan. Dengan mengatakan pada karyawan apa yang diharapkan dari mereka adalah penting untuk perubahan budaya organisasi yang efektif.
3. Review struktur organisasi: perubahan struktur organisasi secara fisik untuk memenuhi keinginan budaya organisasi yang diperlukan. Misalnya, dalam perusahaan kecil, empat unit bisnis yang berbeda berkompetisi dalam hal produk, pelanggan, dan sumber dukungan internal, mungkin tidak akan mendukung penciptaan budaya organisasi yang efektif. Unit-unit ini seperti tidak mendukung kesuksean bisnis secara keseluruhan.
4. Desain ulang pendekatan terhadap reward dan pengakuan: Anda perlu mengubah sistem reward untuk mendorong perilaku penting yang diinginkan dalam budaya organisasi.
5. Review semua sistem kerja Anda, seperti promosi karyawan, manajemen kinerja, dan pemilihan karyawan untuk memastikan mereka sesuai dengan budaya yang diinginkan. Misalnya, Anda tidak bisa memberikan reward kinerja individu jika persyaratan budaya organisasi menentapkan team work. Bonus total eksekutif tidak bisa digunakan sebagai reward sasaran departemennya tanpa mengenali pentingnya peran dia dalam tim eksekutif untuk mencapai tujuan organisasi.
Anda bisa mengubah budaya organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis Anda. Merubah budaya organisasi memerlukan waktu, komitmen, perencanaan dan pelaksanaan yang tepat - tapi ini bisa dilakukan .
Selasa, 29 Juni 2010
Selasa, 22 Juni 2010
Dana Aspirasi, Mestinya Kita Menolak Dengan Lantang!!
Posting Selasa 22 Juni 2010
Beberapa hari ini kita membaca ataupun mendengar berita mengenai Dana Aspirasi DPR yang sebesar 15 miliar rupiah per tahun per anggota. Apalagi ini? Bukannya anggota DPR sudah dapat gaji? Apakah ini jenis tunjangan baru? Saya akan menulis sedikit berdasarkan apa yang saya tahu mengenai Dana Aspirasi DPR ini.
Usulan Dana Aspirasi DPR ini awalnya dicetuskan oleh Fraksi Golkar di DPR. Gagasannya adalah setiap anggota DPR akan diberikan jatah alokasi dana sebesar 15 miliar rupiah per tahun untuk daerah pemilihannya (Dapil). Dana ini akan diambil dari APBN setiap tahunnya. Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, besar anggaran untuk Dana Aspirasi DPR (DAD) ini mencapai nilai 8,4 triliun per tahun.
Apa alasan di balik usulan DAD ini? Sederhana jawab Fraksi Golkar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan. Apakah benar motif di balik usulan DAD ini adalah keprihatinan anggota DPR terhadap rakyat di daerah? Atau ada udang di balik batu? Mari kita bahas bersama.
Dana Aspirasi DPR ini bila dianalisa sangat mirip dengan ”pork barrel budget” di Amerika Serikat (AS). Apa itu pork barrel? Kok daging babi dibawa-bawa dalam anggaran pemerintah, demikian mungkin pertanyaan Anda. Pork barrel memang adalah istilah dengan konotasi negatif yang dipakai untuk mengejek praktek budgeting pemerintah pusat (Federal) AS untuk proyek-proyek di distrik anggota Congress (setara DPR) yang terpilih. Istilah “pork barrel” ini mengacu pada praktek tertentu di era sebelum Civil War (perang saudara) AS. Saat itu ada praktek memberikan budak kulit hitam se-barrel (gentong) “salt pork” (sejenis makanan dari daging babi mirip bacon) sebagai hadiah dan membiarkan mereka memperebutkan hadiah tersebut. Istilah ini dipakai karena budgeting pemerintah oleh anggota Congress untuk Dapil-nya mirip praktek tersebut. Konstituen di daerah seakan “budak yang dibeli” dan berebut dana anggaran tersebut. Dana pork barrel digunakan politisi Congress untuk “membayar balik” konstituennya dalam bentuk bantuan dana untuk proyek-proyek di daerah pemilihannya. Membayar balik dalam pengertian membalas dukungan politik yang didapatkannya sebelum ia terpilih, baik dukungan dalam bentuk suara pemilih (vote) ataupun kontribusi dalam kampanye politiknya, dan yang terpenting kita harus mengingat kembali bahwa DPR adalah lembaga legislatif, bukankah urusan keuangan dan penggunaannya dalam pembangunan adalah urusan eksekutif, nah loh?!?
Beberapa hari ini kita membaca ataupun mendengar berita mengenai Dana Aspirasi DPR yang sebesar 15 miliar rupiah per tahun per anggota. Apalagi ini? Bukannya anggota DPR sudah dapat gaji? Apakah ini jenis tunjangan baru? Saya akan menulis sedikit berdasarkan apa yang saya tahu mengenai Dana Aspirasi DPR ini.
Usulan Dana Aspirasi DPR ini awalnya dicetuskan oleh Fraksi Golkar di DPR. Gagasannya adalah setiap anggota DPR akan diberikan jatah alokasi dana sebesar 15 miliar rupiah per tahun untuk daerah pemilihannya (Dapil). Dana ini akan diambil dari APBN setiap tahunnya. Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, besar anggaran untuk Dana Aspirasi DPR (DAD) ini mencapai nilai 8,4 triliun per tahun.
Apa alasan di balik usulan DAD ini? Sederhana jawab Fraksi Golkar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan. Apakah benar motif di balik usulan DAD ini adalah keprihatinan anggota DPR terhadap rakyat di daerah? Atau ada udang di balik batu? Mari kita bahas bersama.
Dana Aspirasi DPR ini bila dianalisa sangat mirip dengan ”pork barrel budget” di Amerika Serikat (AS). Apa itu pork barrel? Kok daging babi dibawa-bawa dalam anggaran pemerintah, demikian mungkin pertanyaan Anda. Pork barrel memang adalah istilah dengan konotasi negatif yang dipakai untuk mengejek praktek budgeting pemerintah pusat (Federal) AS untuk proyek-proyek di distrik anggota Congress (setara DPR) yang terpilih. Istilah “pork barrel” ini mengacu pada praktek tertentu di era sebelum Civil War (perang saudara) AS. Saat itu ada praktek memberikan budak kulit hitam se-barrel (gentong) “salt pork” (sejenis makanan dari daging babi mirip bacon) sebagai hadiah dan membiarkan mereka memperebutkan hadiah tersebut. Istilah ini dipakai karena budgeting pemerintah oleh anggota Congress untuk Dapil-nya mirip praktek tersebut. Konstituen di daerah seakan “budak yang dibeli” dan berebut dana anggaran tersebut. Dana pork barrel digunakan politisi Congress untuk “membayar balik” konstituennya dalam bentuk bantuan dana untuk proyek-proyek di daerah pemilihannya. Membayar balik dalam pengertian membalas dukungan politik yang didapatkannya sebelum ia terpilih, baik dukungan dalam bentuk suara pemilih (vote) ataupun kontribusi dalam kampanye politiknya, dan yang terpenting kita harus mengingat kembali bahwa DPR adalah lembaga legislatif, bukankah urusan keuangan dan penggunaannya dalam pembangunan adalah urusan eksekutif, nah loh?!?
Lembaga Survey Dalam Demokrasi Indonesia
Posting, Selasa 22 Juni 2010
Sejak dilaksanakannya pemilihan langsung Presiden pada tahun 2004, diikuti sejumlah daerah di Indonesia yang melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung telah mendorong trend baru dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Yakni lahirnya ratusan konsultan politik yang mendampingi sang calon kepala daerah.
Sang calon tersebut menjadi percaya diri ketika dalam proses kampanyenya telah didampingi konsultan politik. Konsultan Politik atau kadang disebut sebagai 'dukun' politik yang dipercaya sang calon pun tak mungkin menyia-nyiakan kesempatan tersebut.
Didayagunakan secara maksimal kemampuan ilmiah Konsultan politik, dalam kerangka merebut kredibilitas konsultan dihadapan market politik Indonesia. Keberhasilan Konsultan Politik dalam memenangi suatu pertarungan politik dapat meningkatkan kredit point tersendiri bagi banyak calon kepala daerah. Keberhasilan konsultan politik dalam memenangkan sebuah pertarungan politik tidak lepas dari berperannya kelembagaan survey yang menjadi sub-divisi dari konsultan politik itu sendiri.
Data Survey digunakan sebagai acuan utama konsultan politik dalam menentukan kebijakan strategis terkait proses kampanye sang calon. Data Survey juga dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja tim pemenangan secara keseluruhan serta memantau secara utuh pergerakan perilaku pemilih secara umum.
Metode Survey juga melahirkan asumsi baru tentang pemenang pemilihan langsung tidak dapat ditentukan secara konvensional semisal sang calon karena sangat dikenal masyarakat, sang calon memiliki darah ningrat dan lain sebagainya lalu dapat dipastikan kemenangan berpihak pada beliau. Data survey lah yang dapat secara rasional melakukan pemetaan dan dapatnya turut memberikan gambaran trend popularitas sang calon.
Saat ini survey politik telah menjadi kebutuhan utama dalam proses politik di Indonesia, yang pada akhirnya mendorong menjamurnya kelembagaan survey diseluruh Indonesia. Jika menurut Globalsurf.net, di Indonesia telah berdiri 37 Lembaga survey berskala nasional dan hampir 200an lembaga yang berskala daerah.
Lembaga Survey dan konsultan politik menjadi sebuah ladang bisnis yang menjanjikan dan bersifat jangka panjang. Nilai Investasi yang digunakan oleh kelembagaan survey sangatlah minim. Investasi terbesarnya adalah kredibilitas individu yang terlibat didalam kelembagaan konsultan politik tersebut.
Lembaga Survey
Survey politik semacam ini banyak digunakan di negara-negara demokrasi pada akhir perang dunia II atau pada akhir 1940-an. Kualitas hasil survey maupun presisinya hasil survey pun ditentukan oleh metodologi yang digunakannya maupun mekanisme kontrol periodik terhadap metodologi itu sendiri. Sejarah juga mencatat bahwa Negara Amerika Serikat mulai menjalankan survey politik ini pada akhir tahun 1940-an ini, pada awalnya banyak yang salah baik secara metodologis maupun pelaksanaan di lapangan, hal ini dikarenakan belum dikenalnya metodologi survey sosial yang baik. Akan tetapi lama kelamaan, keilmuan terhadap metodologi survey pun berkembang dan memiliki banyak ragam. Ditunjang oleh berkembangnya juga ilmu terapan politik, pemahaman perilaku pemilih, analisa sosiologis dan geopolitik serta beberapa ilmu terapan yang lain.
Lembaga yang paling bergengsi dalam sejarah politik Amerika Serikat (AS) adalah Gollup Poll, hal ini dikarenakan kemampuannya dalam meramalkan pemenangan pemilihan presiden satu minggu sebelum hari H Pemilihan Umum. Gollup Poll yang berdiri sejak tahun 1950, telah membawa dampak yang luas bagi perkembangan teknologi survey politik dalam proses demokrasi di Amerika Serikat. Saat ini Gollup Poll telah memiliki 6.500an surveyor lapangan dan 700an Peneliti Ilmu Sosial yang tersebar di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Bahkan Gollup Poll juga telah mendirikan kelembagaan sejenis di 17 negara di Benua Eropa.
Gollup Poll telah mengembangkan diri tidak sekedar bidang politik tetapi juga bidang sosial lainnya, seperti survey tingkat kemiskinan, survey tingkat kesenjangan ekonomi dan lain-lain. Hasil Survey Gollup Poll telah menjadi diktat khusus di kampus-kampus besar di Amerika Serikat dan Benua Eropa dalam menjelaskan angka maupun tabel keilmuan sosial secara umum.
Yang harus dicermati oleh konsultan politik atau lembaga survey adalah metodologi dasar yang digunakan dalam survey tersebut. Dalam karya ilmiah kontemporer sudah banyak menjelaskan tentang metodologi penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Keduanya memiliki kebutuhan dan tujuan penelitian yang berbeda. Yaitu responden diambil secara acak dan sistematis serta diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat netral dan diusahakan terhindar dari konflik kepentingan yang ada.
Lembaga Survey juga harus memperhatikan kualitas dari pewawancara lapangan yang harus memiliki integritas dalam menjaga kualitas kemurnian data yang didapatnya. Materi-materi yang disajikan dalam pelatihan pewawancara pun harus diarahkan pada kemampuan-kemampuan dalam membaca situasional peta politik dilapangan. Juga ditambahkan materi-materi yang terkait dengan keadaan sosial budaya masyarakat lokal yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan politik elit politik lokal, sehingga dapat memperkuat hasil kesimpulan survey yang didapat.
Presisinya suatu data survey juga harus ditunjang dengan frekuensi survey lapangan yang dilaksanakan. Sangat diragukan hasilnya jika suatu daerah pemilihan yang memiliki jumlah pemilih diatas 1,5 juta pemilih hanya melaksanakan 2 atau 3 kali survey dengan interval waktu yang berdekatan. Artinya dibutuhkan perhitungan yang jelas tentang kebutuhan frekuensi survey lapangan itu sendiri. Mengingat kontrol kualitas juga membutuhkan waktu yang cukup dalam menilai kualitas hasil survey yang didapat.
Frekuensi survey pun bisa optional ditambahkan mengingat adanya pergerakan politik yang cukup tinggi. Hal ini mencegah perbedaan yang cukup tajam antara hasil survey sebelum terjadinya pergerakan politik dengan sesudahnya. Semisal lawan politik melakukan aktifitas pembangunan isu yang berdampak dahsyat pada perilaku pemilih maka sudah selayaknya sang calon melakukan survey ulang khususnya pada daerah-daerah basis. Akan tetapi jika terjadi stagnasi dalam sikap pemilih maka tidak dibutuhkan survey lapangan kembali.
Terdapat minimal dua jenis survey dalam mengukur kecenderungan pemilih, yang pertama adalah Survey Popularitas, yang mana survey ini bersifat kuantitatif dengan harapan memberikan gambaran yang utuh tentang angka popularitas sang calon. Yang kedua adalah Survey Elektabilitas, survey yang cenderung bersifat kualitatif, mengingat hasilnya mengarah pada keyakinan pemilih terhadap pilihannya. Kedua hasil survey tersebut dapat saling melengkapi sebagai satu kesatuan meninjau kecenderungan perilaku pemilih. Akan tetapi yang pasti adalah kedua survey tersebut sangat bertolakbelakang dalam tahapan pelaksanaannya. Para pewawancara harus secara tepat memperhatikan perbedaan materi pertanyaan yang diajukan kepada responden.
Kelembagaan survey di dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia mendorong juga kehidupan politik yang lebih transparan dan rasional. Tidak ada lagi asumsi-asumsi non rasional yang mengemuka dalam perhitungan politik. Metode-metode konvensional dalam strategi pemenangan pun mulai ditinggalkan seperti pengumpulan massa besar-besaran di suatu wilayah pemenangan tanpa memiliki data valid tentang arah keputusan politik masyarakat setempat.
Survey juga dapat secara cepat memantau pergerakan mesin-mesin partai politik pengusung sang calon, dalam artian suatu wilayah kerja mesin partai bisa tersajikan data yang jelas tentang kinerja terukur tentang capaian-capaian politik yang didapat oleh mesin partai politik. Dalam survey politik juga didapatkan manfaat yang lain, semisal pejabat yang tengah menduduki suatu jabatan tertentu (incumbent) dapat menjadikan hasil survey sebagai alat mengetahui posisi dirinya di mata publik dalam hal kinerja pemerintahannya. Selain itu bagi yang belum menduduki jabatan, hasil survey juga dapat mengukur tingkat popularitas dirinya sebelum pemilihan berlangsung.
Saat ini survey politik pun bisa digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkah laku para elit politik di Indonesia. Tidak sekedar pada suatu fase waktu saja akan tetapi bisa sepanjang kepemimpinannya berlangsung. Seperti yang digunakan oleh pemerintahan SBY saat mengukur dukungan publik terhadap dirinya yang dilakukan oleh beberapa konsultan politik kurang lebih 2 atau 3 bulan sekali. Oleh tim pemenangan Pemilihan Presiden SBY, data survey juga digunakan sebagai derajat elektabilitas SBY secara periodik.
Data Survey pemerintahan SBY itu pun bisa digunakan oleh lembaga-lembaga yang aktif dalam mengontrol kebijakan publik. Apakah Anda sebagai bagian proses pemilihan kepala daerah secara langsung hendak mempertimbangkan penggunaan metode survey sebagai bagian strategi pemenangan Anda? Semuanya bergantung pada opsi-opsi strategi pemenangan yang ingin Anda gunakan.
Sejak dilaksanakannya pemilihan langsung Presiden pada tahun 2004, diikuti sejumlah daerah di Indonesia yang melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung telah mendorong trend baru dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Yakni lahirnya ratusan konsultan politik yang mendampingi sang calon kepala daerah.
Sang calon tersebut menjadi percaya diri ketika dalam proses kampanyenya telah didampingi konsultan politik. Konsultan Politik atau kadang disebut sebagai 'dukun' politik yang dipercaya sang calon pun tak mungkin menyia-nyiakan kesempatan tersebut.
Didayagunakan secara maksimal kemampuan ilmiah Konsultan politik, dalam kerangka merebut kredibilitas konsultan dihadapan market politik Indonesia. Keberhasilan Konsultan Politik dalam memenangi suatu pertarungan politik dapat meningkatkan kredit point tersendiri bagi banyak calon kepala daerah. Keberhasilan konsultan politik dalam memenangkan sebuah pertarungan politik tidak lepas dari berperannya kelembagaan survey yang menjadi sub-divisi dari konsultan politik itu sendiri.
Data Survey digunakan sebagai acuan utama konsultan politik dalam menentukan kebijakan strategis terkait proses kampanye sang calon. Data Survey juga dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja tim pemenangan secara keseluruhan serta memantau secara utuh pergerakan perilaku pemilih secara umum.
Metode Survey juga melahirkan asumsi baru tentang pemenang pemilihan langsung tidak dapat ditentukan secara konvensional semisal sang calon karena sangat dikenal masyarakat, sang calon memiliki darah ningrat dan lain sebagainya lalu dapat dipastikan kemenangan berpihak pada beliau. Data survey lah yang dapat secara rasional melakukan pemetaan dan dapatnya turut memberikan gambaran trend popularitas sang calon.
Saat ini survey politik telah menjadi kebutuhan utama dalam proses politik di Indonesia, yang pada akhirnya mendorong menjamurnya kelembagaan survey diseluruh Indonesia. Jika menurut Globalsurf.net, di Indonesia telah berdiri 37 Lembaga survey berskala nasional dan hampir 200an lembaga yang berskala daerah.
Lembaga Survey dan konsultan politik menjadi sebuah ladang bisnis yang menjanjikan dan bersifat jangka panjang. Nilai Investasi yang digunakan oleh kelembagaan survey sangatlah minim. Investasi terbesarnya adalah kredibilitas individu yang terlibat didalam kelembagaan konsultan politik tersebut.
Lembaga Survey
Survey politik semacam ini banyak digunakan di negara-negara demokrasi pada akhir perang dunia II atau pada akhir 1940-an. Kualitas hasil survey maupun presisinya hasil survey pun ditentukan oleh metodologi yang digunakannya maupun mekanisme kontrol periodik terhadap metodologi itu sendiri. Sejarah juga mencatat bahwa Negara Amerika Serikat mulai menjalankan survey politik ini pada akhir tahun 1940-an ini, pada awalnya banyak yang salah baik secara metodologis maupun pelaksanaan di lapangan, hal ini dikarenakan belum dikenalnya metodologi survey sosial yang baik. Akan tetapi lama kelamaan, keilmuan terhadap metodologi survey pun berkembang dan memiliki banyak ragam. Ditunjang oleh berkembangnya juga ilmu terapan politik, pemahaman perilaku pemilih, analisa sosiologis dan geopolitik serta beberapa ilmu terapan yang lain.
Lembaga yang paling bergengsi dalam sejarah politik Amerika Serikat (AS) adalah Gollup Poll, hal ini dikarenakan kemampuannya dalam meramalkan pemenangan pemilihan presiden satu minggu sebelum hari H Pemilihan Umum. Gollup Poll yang berdiri sejak tahun 1950, telah membawa dampak yang luas bagi perkembangan teknologi survey politik dalam proses demokrasi di Amerika Serikat. Saat ini Gollup Poll telah memiliki 6.500an surveyor lapangan dan 700an Peneliti Ilmu Sosial yang tersebar di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Bahkan Gollup Poll juga telah mendirikan kelembagaan sejenis di 17 negara di Benua Eropa.
Gollup Poll telah mengembangkan diri tidak sekedar bidang politik tetapi juga bidang sosial lainnya, seperti survey tingkat kemiskinan, survey tingkat kesenjangan ekonomi dan lain-lain. Hasil Survey Gollup Poll telah menjadi diktat khusus di kampus-kampus besar di Amerika Serikat dan Benua Eropa dalam menjelaskan angka maupun tabel keilmuan sosial secara umum.
Yang harus dicermati oleh konsultan politik atau lembaga survey adalah metodologi dasar yang digunakan dalam survey tersebut. Dalam karya ilmiah kontemporer sudah banyak menjelaskan tentang metodologi penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Keduanya memiliki kebutuhan dan tujuan penelitian yang berbeda. Yaitu responden diambil secara acak dan sistematis serta diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat netral dan diusahakan terhindar dari konflik kepentingan yang ada.
Lembaga Survey juga harus memperhatikan kualitas dari pewawancara lapangan yang harus memiliki integritas dalam menjaga kualitas kemurnian data yang didapatnya. Materi-materi yang disajikan dalam pelatihan pewawancara pun harus diarahkan pada kemampuan-kemampuan dalam membaca situasional peta politik dilapangan. Juga ditambahkan materi-materi yang terkait dengan keadaan sosial budaya masyarakat lokal yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan politik elit politik lokal, sehingga dapat memperkuat hasil kesimpulan survey yang didapat.
Presisinya suatu data survey juga harus ditunjang dengan frekuensi survey lapangan yang dilaksanakan. Sangat diragukan hasilnya jika suatu daerah pemilihan yang memiliki jumlah pemilih diatas 1,5 juta pemilih hanya melaksanakan 2 atau 3 kali survey dengan interval waktu yang berdekatan. Artinya dibutuhkan perhitungan yang jelas tentang kebutuhan frekuensi survey lapangan itu sendiri. Mengingat kontrol kualitas juga membutuhkan waktu yang cukup dalam menilai kualitas hasil survey yang didapat.
Frekuensi survey pun bisa optional ditambahkan mengingat adanya pergerakan politik yang cukup tinggi. Hal ini mencegah perbedaan yang cukup tajam antara hasil survey sebelum terjadinya pergerakan politik dengan sesudahnya. Semisal lawan politik melakukan aktifitas pembangunan isu yang berdampak dahsyat pada perilaku pemilih maka sudah selayaknya sang calon melakukan survey ulang khususnya pada daerah-daerah basis. Akan tetapi jika terjadi stagnasi dalam sikap pemilih maka tidak dibutuhkan survey lapangan kembali.
Terdapat minimal dua jenis survey dalam mengukur kecenderungan pemilih, yang pertama adalah Survey Popularitas, yang mana survey ini bersifat kuantitatif dengan harapan memberikan gambaran yang utuh tentang angka popularitas sang calon. Yang kedua adalah Survey Elektabilitas, survey yang cenderung bersifat kualitatif, mengingat hasilnya mengarah pada keyakinan pemilih terhadap pilihannya. Kedua hasil survey tersebut dapat saling melengkapi sebagai satu kesatuan meninjau kecenderungan perilaku pemilih. Akan tetapi yang pasti adalah kedua survey tersebut sangat bertolakbelakang dalam tahapan pelaksanaannya. Para pewawancara harus secara tepat memperhatikan perbedaan materi pertanyaan yang diajukan kepada responden.
Kelembagaan survey di dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia mendorong juga kehidupan politik yang lebih transparan dan rasional. Tidak ada lagi asumsi-asumsi non rasional yang mengemuka dalam perhitungan politik. Metode-metode konvensional dalam strategi pemenangan pun mulai ditinggalkan seperti pengumpulan massa besar-besaran di suatu wilayah pemenangan tanpa memiliki data valid tentang arah keputusan politik masyarakat setempat.
Survey juga dapat secara cepat memantau pergerakan mesin-mesin partai politik pengusung sang calon, dalam artian suatu wilayah kerja mesin partai bisa tersajikan data yang jelas tentang kinerja terukur tentang capaian-capaian politik yang didapat oleh mesin partai politik. Dalam survey politik juga didapatkan manfaat yang lain, semisal pejabat yang tengah menduduki suatu jabatan tertentu (incumbent) dapat menjadikan hasil survey sebagai alat mengetahui posisi dirinya di mata publik dalam hal kinerja pemerintahannya. Selain itu bagi yang belum menduduki jabatan, hasil survey juga dapat mengukur tingkat popularitas dirinya sebelum pemilihan berlangsung.
Saat ini survey politik pun bisa digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkah laku para elit politik di Indonesia. Tidak sekedar pada suatu fase waktu saja akan tetapi bisa sepanjang kepemimpinannya berlangsung. Seperti yang digunakan oleh pemerintahan SBY saat mengukur dukungan publik terhadap dirinya yang dilakukan oleh beberapa konsultan politik kurang lebih 2 atau 3 bulan sekali. Oleh tim pemenangan Pemilihan Presiden SBY, data survey juga digunakan sebagai derajat elektabilitas SBY secara periodik.
Data Survey pemerintahan SBY itu pun bisa digunakan oleh lembaga-lembaga yang aktif dalam mengontrol kebijakan publik. Apakah Anda sebagai bagian proses pemilihan kepala daerah secara langsung hendak mempertimbangkan penggunaan metode survey sebagai bagian strategi pemenangan Anda? Semuanya bergantung pada opsi-opsi strategi pemenangan yang ingin Anda gunakan.
Jumat, 11 Juni 2010
11 Tahun WKMM
Posting, Jumat 11 Juni 2010
11 Tahun Yang lalu, tepatnya pada 12 juni 1999 disebuah rumah kontrakan di kompleks CV.Dewi Blok D.II No.01 terjadi sebuah pertemuan dari beberapa mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar, pertemuan tersebut sebenarnya bukan pertemuan pertama, sebelumnya saya telah mengadakan pertemuan kecil dengan teman-teman mahasiswa untuk membicarakan rencana mendirikan sebuah forum atau kelompok kerjasama lintas kampus se-Makassar, namun karena dianggap kuran siap, maka kami bersepakat untuk masing-masing mempersiapkan diri dengan konsep dan rencana untuk kemudian di floorkan pada forum selanjutnya.
Pada pertemuan siang itu, 12 Juni 1999, hadir saya sendiri Mahardian Asyhari dari FT-UMI, Syaiful Rijal dari FBS-UNM, Sulfiady dari FISIP-UNHAS, Mirna dari STMIK Dipanegara, Syamsul Yanuar dari FT-UMI, Muh.Irsal dari FT-UMI. keputusan penting yang dihasilkan adalah mendirikan sebuah oreganisasi, bukan sebuah forum atau kelompok yang bersifat sementara, namun sebuah organisasi yang legal dan untuk menjadi sebuah sejarah kemahasiswaan di Makassar kelak.
Hasil lain dari forum pertemuan hari itu adalah sepakat membentuk Badan Perumus guna menyiapkan konstitusi organisasi, menyiapkan pelaksanaan forum tertinggi organisasi yang bernama Musyawarah Kerja sekarang Musyawarah Besar, sambil melakukan penguatan secara kuantitas guna pembentukan struktur organisasi kelak.
Pada periode pertama, WKMM belum menggunakan sistem kepemimpinan tunggal atau sistem presidentil melainkan sistem kepemimpinan kolektif yaitu Dewan Presedium, maksudnya setiap perguruan tinggi di WKMM memiliki seorang utusan untuk duduk sebagai anggota dewan presedium, hal ini dimaksud untuk merekatkan pilar perbedaan organisasi untuk lebih terbentuknya penguatan internal (landasan) organisasi WKMM yang masih terbilang baru.
Udah dulu yah ceritanya...nanti disambung lagi, panjang seh ceritanya...hehe
11 Tahun Yang lalu, tepatnya pada 12 juni 1999 disebuah rumah kontrakan di kompleks CV.Dewi Blok D.II No.01 terjadi sebuah pertemuan dari beberapa mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar, pertemuan tersebut sebenarnya bukan pertemuan pertama, sebelumnya saya telah mengadakan pertemuan kecil dengan teman-teman mahasiswa untuk membicarakan rencana mendirikan sebuah forum atau kelompok kerjasama lintas kampus se-Makassar, namun karena dianggap kuran siap, maka kami bersepakat untuk masing-masing mempersiapkan diri dengan konsep dan rencana untuk kemudian di floorkan pada forum selanjutnya.
Pada pertemuan siang itu, 12 Juni 1999, hadir saya sendiri Mahardian Asyhari dari FT-UMI, Syaiful Rijal dari FBS-UNM, Sulfiady dari FISIP-UNHAS, Mirna dari STMIK Dipanegara, Syamsul Yanuar dari FT-UMI, Muh.Irsal dari FT-UMI. keputusan penting yang dihasilkan adalah mendirikan sebuah oreganisasi, bukan sebuah forum atau kelompok yang bersifat sementara, namun sebuah organisasi yang legal dan untuk menjadi sebuah sejarah kemahasiswaan di Makassar kelak.
Hasil lain dari forum pertemuan hari itu adalah sepakat membentuk Badan Perumus guna menyiapkan konstitusi organisasi, menyiapkan pelaksanaan forum tertinggi organisasi yang bernama Musyawarah Kerja sekarang Musyawarah Besar, sambil melakukan penguatan secara kuantitas guna pembentukan struktur organisasi kelak.
Pada periode pertama, WKMM belum menggunakan sistem kepemimpinan tunggal atau sistem presidentil melainkan sistem kepemimpinan kolektif yaitu Dewan Presedium, maksudnya setiap perguruan tinggi di WKMM memiliki seorang utusan untuk duduk sebagai anggota dewan presedium, hal ini dimaksud untuk merekatkan pilar perbedaan organisasi untuk lebih terbentuknya penguatan internal (landasan) organisasi WKMM yang masih terbilang baru.
Udah dulu yah ceritanya...nanti disambung lagi, panjang seh ceritanya...hehe
Langganan:
Postingan (Atom)