Posting, Jumat 19 Maret 2010
Kadang-kadang apa yang diharapkan tidak selalu bisa terwujud. Sekalipun anda berlimpah uang, dan sangat terkenal, ternyata itu belum cukup. Tapi salah satu kisah yang unik tahun 1919, bagaimana seorang istri presiden secara diam-diam mengambil alih tugas kepresidenan suaminya yang terkena stroke. Edith Wilson, tak ingin suaminya kehilangan jabatan, ia merahasiakan kalau suaminya kena stroke dan sudah tidak bisa menjalankan tugas. Diam-diam dialah yang menjalankan tugas eksekutif suaminya. Padahal sesuai konstitusi Wakil Presiden lah yang harus mengambil alih.
Berikut ini adalah orang-orang terkenal yang tinggal selangkah lagi menjadi presiden, sesuatu yang awalnya dikira mudah dicapai. Sepuluh orang top ini sesungguhnya benar benar memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi presiden, namun garis tangannya tidak menentukan demikian.
1.Al Gore
Namanya demikian popular di Amerika juga dunia. Siapa yang tidak mengenal pencinta lingkungan yang juga telah malang-melintang di dunia pemerintahan Amerika. Prestasinya pun tergolong luar biasa, ia menyandang banyak penghargaan internasional, mulai dari Oscar, Grammy, hingga Nobel Perdamaian.
Kariernya di dunia pemerintahan juga cemerlang, terakhir dia menjabat Wakil Presiden saat Bill Clinton. Jadi boleh dibilang, tinggal selangkah lagi ia menjadi Presiden, menggantikan Clinton. Beberapa kali kesempatan itu ‘datang’ , tahun 1994 tiga kali ada upaya menggoyang Clintonyang saat itu menjabat presiden, namun Clinton berhasil lolos.
Pada periode kedua pemerintahan Clinton, lagi-lagi goyangan datang, kali ini ancaman impeachment tahun 1999. Tapi lagi-lagi Clinton berhasil lolos. Padahal kalau sampai Clinton lengser, maka Al Gore lah yang otomatis menggantikannya. Tahun 2000 kesempatan datang lagi. Kali ini Al Gore dengan berani mengajukan diri sebagai calon Presiden AS. Namun langkahnya berhasil dihentikan oleh George W Bush. Pemilu tahun 2000 itu digambarkan sebagai salah satu Pemilu paling controversial sepanjang sejarang AS.
Dibanding Bush, Al Gore sudah tentu lebih popular. Bahkan voting suara untu Al Gore pun sempat 500 vote lebih banyak dibanding Bush. Tapia pa yang terjadi? Semua suara di Negara bagian Florida, tempat pemilih tradisional Partai Republik tempat George Walker Bush jr bercokol, ternyata mayoritas mutlak memberi suara pada Bush.
Maka pupuslah harapan Al Gore. Lepas dari itu semua, Al Gore tetaplah menjadi tokoh yang dihormati. Kini Al Gore menjadi orang yang bahagia dan aktif mengkampanyekan bahaya global warming, dia boleh berbangga dengan apa yang telah dicapainya (prestasinya) selama ini, meskipun tentu dia tak akan pernah luwa peristiwa betapa ia nyaris menjadi presiden amerika.
2. Samuel J Tilden
Samuel Tilden pada tahun 1876 memenangkan suara terbanyak dalam Pemilu Amerika 200.000 suara melampaui lawannya, Rutherford B. Hayes. Masalah muncul pada tiga Negara bagian selatan, South Carolina, Florida dan Louisiana pada vote kedua. Keanehan terjadi, suara di tiga Negara itu pada vote kedua, berbalik. Ini merupakan skandalyang mengungkapkan terjadinya kecurangan berat dalam pemilihan di tiga Negara bagian selatan itu. Kemudian, 15 anggota komisi dibentuk untuk menentukan pemenang. Komisi ini kemudian memutuskan memberi kemenangan pada Hayes.
3. Henry A. Wallace
Henry A. Wallace adalah Wakil President Franklin Roosevelt selama masa jabatan ketiga. Selama masa ini ia terlihat cukup radikal dan ini membuat partainya, Demokrat, tidak suka.. Ia tertarik pada ajaran Buddha, ia juga pembela hak-hak sipil. Ia juga dikenal pro Rusia berkat perjalanannya tahun 1944 di mana sebenarnya Rusia bersembunyi darinya.
Tahun 1944 itu juga muncul rumor tentang kesehatan Franklin Roosevelt (FDR) yang mengkhawatirkan. Banyak orang yang mengkhawatirkan FDR tidak akan dapat bertahan. Jika itu terjadi maka Wallace akan menjadi Presiden. Namun para pimpinan Demokrat tidak menyukai Wallace, mereka khawatir kalau Wallace menjadi presiden.
Sebelum itu semua terjadi, maka mereka (Demokrat) pun menendang Wallace dan menggantinya dengan Harry S Truman. Dan benar saja, 82 hari setelah pergantian itu, FDR pun meninggal dunia, maka Harry S Truman pun akhirnya menjadi presiden. Jabatan presiden sudah begitu dekat, tapi Wallace telah kehilangan kesempatan itu hanya dalam tiga bulan.
4. Thomas Riley Marshall
Thomas Riley Marshall adalah Wakil Presiden di bawah President Woodrow Wilson. Konon, pada tahun 1919 Marshall punya peluang besar menjadi presidekan karena Woodrow Wilson terkena stroke sehingga tak mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden. Namun ternyata tak mudah hal itu dilakukan.
Istri presiden, Edith Wilson, tak rela suaminya kehilangan jabatan. Ini memang kasus unik dan aneh. Seorang istri presiden bisa ikut mengatur dan memutuskan masalah pemerintahan. Edith Wilson memastikan suaminya akan tetap menjadi presiden sampai jabatannya berakhir. Untuk itu, Edith mengambil alih tugas-tugas eksekutif suaminya.
Namun ketika itu tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Edith Wilson, karena ia merahasiakan semuanya, termasuk kondisi suaminya. Tidak ada yang tahu seberapa berat penyakit Wilson, termasuk Marshall sendiri pun tak tahu sampai jabatan tersebut berakhir. Rumors yang berkembang bahwa sebenarnya Edith Wilson lah yang telah menjadi ‘presiden’, dia adalah presiden wanita pertama. Tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya.
5. Benjamin Wade
Ini benar-benar tragis! Benjamin Wade yang sebenarnya akan menjadi presiden menggantikan Andrew Johnson yang diimpeach, gagal karena kurang satu suara di senat. Ceritanya, tahun 1868, Presiden Andrew Johnson sedang impeachment , karena dia tidak memiliki wakil presiden, maka ditunjuklah Benjamin Wade yang akan mengantikan Johnson sebagai presiden sementara selama lima bulan, sampai Pemilu digelar.
Namun untuk menjadi presiden, harus mendapat persetujuan senat. Namun ketika sidang senat digelar, ternyata suara yang setuju tidak mencapai mayoritas. Tragisnya, hanya kurang satu suara untuk mencapai 2/3 suara senat. Walhasil, jabatan presiden pun dikembalikan pada Johnson. Yah..begitulah politik semua bisa dimainkan!
6.Hannibal Hamlin
Hannibal Hamlin adalah Wakil Presiden Lincoln pada masa jabatan pertama pemerintahannya. Hamlin popular dan politisi berpengalaman, namun partainya melihat sesuatuyang berbeda pada diri Hamlin dan mereka tidak menyukainya. Para petinggi partai tahun 1864 memasukkan orang selatan dan mengganti Hamlin.
Orang selatan itu adalah Andrew Johnson. Jadi dalam pemilihan presiden, Lincoln dipasangkan dengan Andrew Johnson, dan keduanya dengan mudah memenangkan pemilihan umum. Tapi baru sebulan menjabat, Lincoln tewas ditembak, dan Johnson pun mengambil alih kursi kepresidenan.
Andrew Johnson adalah presiden paling tidak popular sepanjang sejarah. Ia disebut sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah amerika. Seandainya Hamlin tidak diganjal olehorang-orang partainya, dan dia berhasil menjadi presiden, mungkin dia akan lebih baik dibanding Johnson
7. Spiro Agnew
Spirow Agnew sebenarnya sedikit lagi akan menjadi Presiden karena Presiden Nixon diimpeach skandal. Agnew menjabat Wakil Presiden Nixon selama dua periode kepemimpinan Nixon. Sayangnya, padasatu tahun pertama periode tahun kedua pemerintahan Nixon, Agnew diketahui telah menerima suap sebesar 100.000 dolar AS yang pada tahun 60-an merupakan jumlah yang cukup besar. Agnew ditekan supaya mengundurkan diri.
Tapi kebahagiaan Nixon yang memang tidak cocok dengan Agnew, tidak bisa berlangsung lama. Karena kurang dari setahun kemudian, Nixon digoyang skandal dan dia pun harus lengser. Gerald Ford lah yang menggantikan posisi Nixon sebagai Presiden, bukan Spiro Agnew.
8. Garret Hobart
Ini sebenarnya cerita awal munculnya Theodore Roosevelt, Wakil Presiden William McKinley. Garret Hobart adalah Wakil Presiden paling berpengaruh sepanjang sejarah wakil presiden. Kalau biasanya wakil presiden ibarat hanya ‘tempelan’ , namun di tangan Hobart semuanya menjadi berbeda. Ia justru sangat kuat dan berpengaruh. Ia bekerja sama dengan presiden dengan sangat baik.
Tidak diragukan lagi ia bisa mengambil alih jabatan presiden dalam pemilihan berikutnya. Sayangnya, nasib berkata lain.Tahun 1899, Hobart meninggal dunia.
Pada saat yang sama Roosevelt, Gubernur New York, tengah naik daun. Ia membuat mesin politik yang korup tidak berkutik. Lalu para petinggi yang korup ini berpikir, agar Roosevelt tenang sebaiknya dia diberi jabatan wakil presiden menggantikan Hobart yang meninggal. Pada masa itu wakil presiden memiliki sedikit wewenang sehingga diharap Roosevelt pun tak bisa berkutik lagi.
Saat pemilu, McKinley dipasangkan dengan Roosevelt, keduanya dengan mudah memenangkan pemilu. Tapi enam bulan kemudian Presiden McKinley tewas dibunuh, dan otomatis Roosevelt pun naik menjadi Presiden.
Yang cukup menarik dicatat, perlu beberapa kematian (Garrett Hobart dan McKinley) bagi Roosevelt untuk mencapai kursi Presiden Amerika. Hingga sekarang Roosevelt dikenang sebagai salah satu presiden terbaik amerika. Sekalipun Hobart adalah tokoh masyarakat yang disukai pada zamannya, namun kebanyakan jarang ada yang mengingatnya.
9.Nelson Rockefeller
Rockefeller adalah seorang politikus yang sangat ingin menjadi presiden, dan pada bulan September 1975, ia hampir mendapatkan kesempatan itu. Selama bulan itu ada dua upaya pembunuhan terhadap Presiden Gerald Ford. Upaya pertama dan menggerkan dunia adalah dilakukan oleh “Squeaky” Fromme, walaupun ternyata piston itu tidak terisi dengan benar dan tidak berbahaya.
17 hari kemudian, upaya pembunuhan kedua terhadap Ford dilakukan oleh Sara Jane Moore. Pelaku sempat menembak namun pelurunya melenceng. Pada masa itu Nelson Ropckefeller adalah Wakil Presiden Gerald Ford. Jika usaha pembunuhan itu berhasil maka Rockefeller akan menjadi presiden kedua yang menjabat tanpa harus melalui pemilihan umum.
10. Thomas Dewey
Pada tahun 1948 hampir setiap orang mengira Thomas Dewey akan terpilih sebagai presiden. Popularitas Harry Truman merosot tajam. Banyak orang berpikir, suara Demokrat akan terpecah dua atau tiga kandidat di antaranya Henry Wallace dan Strom Thurmond. Akan tetapi Truman tidak mau menyerah. Ia berkampanye menyerang Dewey dalam segala hal. Tapi banyak media menganggap apa yang dilakukan Truman tidak cukup. Seolah media massa berpihak pada Dewey.
Bahkan pada pemilihan awal ,Chicago Tribune dengan nekad memuat berita utama : “Dewey mengalahkan Truman”.
Tapi kenyataan kerap berbeda dengan harapan. Ternyata Truman berhasil menggaet swing voters di beberapa Negara bagian dan ini membuatnya memenangkan pemilihan. Dewey memang telah kalah dalam pemilihan, namun pemberitaan yang gencar tentang dia membuatnya menjadi sangat terkenal. Bahkan dialah runner-up paling popular sepanjang sejarah.
Jumat, 19 Maret 2010
Sabtu, 13 Maret 2010
Google Maps "Street View" Rekayasa Tekhnologi Visual Tanpa Batas
Posting : Minggu 14 Maret 2010
Fitur Street View milik Google Maps memang canggih, bahkan terlalu canggih sehingga berpotensi disalahgunakan. Fitur ini secara otomatis memotret daerah-daerah tertentu untuk melengkapi Google Maps. Google baru-baru ini dikecam karena Street View-nya tak sengaja memotret anak kecil telanjang.
Google telah meminta maaf atas kesalahan Street View yang tanpa sengaja memotret anak kecil telanjang dari arah depan, Kamis (11/3/2010). Anak berambut pirang yang berumur empat atau lima tahun itu sebenarnya tengah tamasya dengan keluarganya dan baru saja memakai toilet di daerah Wimbledon Common, barat daya London. Celana anak itu belum terpakai benar, dan foto itu memperlihatkan seorang wanita, kemungkinan ibunya, tengah membantu anak itu memakai celana. Sementara seorang pria, mungkin ayahnya, juga sedang melihat.
Dikhawatirkan cara ini bisa menjadi cara baru bagi para paedofil untuk mencari mangsa lewat internet. Walau Google telah mengaburkan wajah anak itu di foto, tetapi pelat nomor mobil keluarga itu sempat terlewat untuk disensor sehingga bisa saja dari nomor mobil itu alamat keluarga tersebut terlacak.
Foto itu telah dihapus setelah pihak Google mendapat pemberitahuan di hari yang sama.
Kasus ini makin memanasi pihak yang sejak Street View diluncurkan tahun lalu telah mengkritik fitur ini sebagai "petanya" maling. Belum lagi kasus-kasus di mana ada orang-orang yang terfoto ketika keluar dari toko "khusus dewasa" atau sedang muntah di daerah umum.
Alex Deane dari Badan Pengawas Big Brother berkomentar, "Kalau ada satu contoh seperti ini, pasti ada banyak yang lain lagi."
Jubir Google meminta maaf, "Kami mohon maaf atas keprihatinan yang mungkin muncul akibat masalah ini." Ia menyatakan bahwa ada pula fitur online untuk secepatnya melaporkan segala citra yang tak layak
Fitur Street View milik Google Maps memang canggih, bahkan terlalu canggih sehingga berpotensi disalahgunakan. Fitur ini secara otomatis memotret daerah-daerah tertentu untuk melengkapi Google Maps. Google baru-baru ini dikecam karena Street View-nya tak sengaja memotret anak kecil telanjang.
Google telah meminta maaf atas kesalahan Street View yang tanpa sengaja memotret anak kecil telanjang dari arah depan, Kamis (11/3/2010). Anak berambut pirang yang berumur empat atau lima tahun itu sebenarnya tengah tamasya dengan keluarganya dan baru saja memakai toilet di daerah Wimbledon Common, barat daya London. Celana anak itu belum terpakai benar, dan foto itu memperlihatkan seorang wanita, kemungkinan ibunya, tengah membantu anak itu memakai celana. Sementara seorang pria, mungkin ayahnya, juga sedang melihat.
Dikhawatirkan cara ini bisa menjadi cara baru bagi para paedofil untuk mencari mangsa lewat internet. Walau Google telah mengaburkan wajah anak itu di foto, tetapi pelat nomor mobil keluarga itu sempat terlewat untuk disensor sehingga bisa saja dari nomor mobil itu alamat keluarga tersebut terlacak.
Foto itu telah dihapus setelah pihak Google mendapat pemberitahuan di hari yang sama.
Kasus ini makin memanasi pihak yang sejak Street View diluncurkan tahun lalu telah mengkritik fitur ini sebagai "petanya" maling. Belum lagi kasus-kasus di mana ada orang-orang yang terfoto ketika keluar dari toko "khusus dewasa" atau sedang muntah di daerah umum.
Alex Deane dari Badan Pengawas Big Brother berkomentar, "Kalau ada satu contoh seperti ini, pasti ada banyak yang lain lagi."
Jubir Google meminta maaf, "Kami mohon maaf atas keprihatinan yang mungkin muncul akibat masalah ini." Ia menyatakan bahwa ada pula fitur online untuk secepatnya melaporkan segala citra yang tak layak
Menanti Kelanjutan Angket Century
Apa setelah angket? Secara teoretis, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat. Masalahnya, maukah DPR melakukannya? Jawabannya sebanding dengan saat angket Bank Century pertama kali digulirkan para inisiatornya, tergantung angin politik yang menerpa Senayan.
Fraksi-fraksi pemenang angket dalam Rapat Paripurna DPR dengan opsi C (ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian dana talangan dan fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Century) masih mabuk kemenangan dan merasa tugas ketatanegaraan telah paripurna. Ini tentu tidak benar.
Tugas sejatinya baru dimulai karena Rapat Paripurna DPR telah menemukan ”pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, seperti ditentukan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Epistemologi angket
Doktrin ketatanegaraan meletakkan angket tidak sekadar instrumentasi hak konstitusional atas fungsi pengawasan DPR dengan makna dangkal. Lebih dari itu, sebagai sebuah penyelidikan (inquiry), dalam diri angket sesungguhnya tertanam simpul- simpul kemauan hukum atas persoalan yang diselidiki untuk (1) melipatgandakan pengetahuan (augmenting knowledge) DPR, (2) meraibkan keraguan sembari membangun keyakinan (resolving doubt), dan (3) menyelesaikan masalah (solving a problem). Ujung dari semua itu adalah meletakkan hukum sebagai mekanisme penyelesaiannya yang di Indonesia terejawantah menjadi hak menyatakan pendapat DPR.
Tambah lagi, konstitusionalisasi hak angket dalam Pasal 20A UUD 1945 dimaksudkan sebagai perwujudan mekanisme penyeimbang kekuasaan legislatif saat berhadapan dengan kekuasaan eksekutif dengan segenap kekuasaan diskresinya yang amat besar dan berpotensi disalahgunakan. Hak menyatakan pendapat adalah muara dari hak angket yang telah menemukan adanya pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Epistemologi semacam ini gagal dipahami oleh DPR secara utuh sehingga yang terjadi adalah hak angket dianggap selesai ketika hasrat menjadikannya sebagai ajang kontestasi kehebohan politik dengan dampak ikutannya yang menghasilkan selebriti-selebriti politik instan terpenuhi. Akan tetapi, di sisi lain, melalaikan penuntasan masalah hingga muaranya.
Lain cerita jika hak angket tak menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materinya tidak dapat diajukan kembali, seperti diatur dalam Pasal 182 Ayat (2) UU MD3.
Jalan berliku
UU MD3 memang tidak mengharuskan hak angket yang menemukan pelanggaran pemerintah mesti ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat. Namun, amat tidak logis ketika hak angket yang menemukan pelanggaran pemerintah—di mana salah satu pemangku jabatannya (ambtsdrager) yang disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab adalah wakil presiden—tidak diselesaikan dengan mekanisme yang tersedia melalui hak menyatakan pendapat.
Lalu, untuk apa hak angket diadakan jika hasilnya sekadar rekomendasi? Kalau hanya rekomendasi, apa beda hasil angket DPR dengan hasil pemantauan sebuah LSM?
A Ahsin Thohari Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
Posting : Sabtu 13 Maret 2010
Rekomendasi DPR kepada penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dapat sama sekali tidak ada artinya dan tidak bernilai pembuktian karena pembuktian adalah wilayah otonom penegak hukum sesuai dengan standar pembuktian tinggi yang ”di atas keraguan yang beralasan” (beyond a reasionable doubt). Artinya, sekali lagi, angket saja tidak cukup ketika pelanggaran telah ditemukan. Ia mesti ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat.
Kita tentu mafhum, jalan berliku mesti dilalui. Mulai dari penggalangan dukungan 25 anggota DPR, persyaratan kuorum tiga perempat anggota DPR, dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit tiga perempat jumlah anggota yang hadir, hingga pembentukan pansus yang bertugas selama 60 hari.
Dalam setiap tikungan jalan berliku itu, potensi ”masuk angin” dan politik dagang sapi selalu besar, untuk tidak menyebut dominan. Kini, kita tinggal berharap pada deliberasi anggota Dewan yang terhormat.
Fraksi-fraksi pemenang angket dalam Rapat Paripurna DPR dengan opsi C (ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian dana talangan dan fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Century) masih mabuk kemenangan dan merasa tugas ketatanegaraan telah paripurna. Ini tentu tidak benar.
Tugas sejatinya baru dimulai karena Rapat Paripurna DPR telah menemukan ”pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, seperti ditentukan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Epistemologi angket
Doktrin ketatanegaraan meletakkan angket tidak sekadar instrumentasi hak konstitusional atas fungsi pengawasan DPR dengan makna dangkal. Lebih dari itu, sebagai sebuah penyelidikan (inquiry), dalam diri angket sesungguhnya tertanam simpul- simpul kemauan hukum atas persoalan yang diselidiki untuk (1) melipatgandakan pengetahuan (augmenting knowledge) DPR, (2) meraibkan keraguan sembari membangun keyakinan (resolving doubt), dan (3) menyelesaikan masalah (solving a problem). Ujung dari semua itu adalah meletakkan hukum sebagai mekanisme penyelesaiannya yang di Indonesia terejawantah menjadi hak menyatakan pendapat DPR.
Tambah lagi, konstitusionalisasi hak angket dalam Pasal 20A UUD 1945 dimaksudkan sebagai perwujudan mekanisme penyeimbang kekuasaan legislatif saat berhadapan dengan kekuasaan eksekutif dengan segenap kekuasaan diskresinya yang amat besar dan berpotensi disalahgunakan. Hak menyatakan pendapat adalah muara dari hak angket yang telah menemukan adanya pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Epistemologi semacam ini gagal dipahami oleh DPR secara utuh sehingga yang terjadi adalah hak angket dianggap selesai ketika hasrat menjadikannya sebagai ajang kontestasi kehebohan politik dengan dampak ikutannya yang menghasilkan selebriti-selebriti politik instan terpenuhi. Akan tetapi, di sisi lain, melalaikan penuntasan masalah hingga muaranya.
Lain cerita jika hak angket tak menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materinya tidak dapat diajukan kembali, seperti diatur dalam Pasal 182 Ayat (2) UU MD3.
Jalan berliku
UU MD3 memang tidak mengharuskan hak angket yang menemukan pelanggaran pemerintah mesti ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat. Namun, amat tidak logis ketika hak angket yang menemukan pelanggaran pemerintah—di mana salah satu pemangku jabatannya (ambtsdrager) yang disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab adalah wakil presiden—tidak diselesaikan dengan mekanisme yang tersedia melalui hak menyatakan pendapat.
Lalu, untuk apa hak angket diadakan jika hasilnya sekadar rekomendasi? Kalau hanya rekomendasi, apa beda hasil angket DPR dengan hasil pemantauan sebuah LSM?
A Ahsin Thohari Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
Posting : Sabtu 13 Maret 2010
Rekomendasi DPR kepada penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dapat sama sekali tidak ada artinya dan tidak bernilai pembuktian karena pembuktian adalah wilayah otonom penegak hukum sesuai dengan standar pembuktian tinggi yang ”di atas keraguan yang beralasan” (beyond a reasionable doubt). Artinya, sekali lagi, angket saja tidak cukup ketika pelanggaran telah ditemukan. Ia mesti ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat.
Kita tentu mafhum, jalan berliku mesti dilalui. Mulai dari penggalangan dukungan 25 anggota DPR, persyaratan kuorum tiga perempat anggota DPR, dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit tiga perempat jumlah anggota yang hadir, hingga pembentukan pansus yang bertugas selama 60 hari.
Dalam setiap tikungan jalan berliku itu, potensi ”masuk angin” dan politik dagang sapi selalu besar, untuk tidak menyebut dominan. Kini, kita tinggal berharap pada deliberasi anggota Dewan yang terhormat.
Century Di Ranah Hukum
Posting ; Sabtu 13 Maret 2010
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan penyelesaian kasus Bank Century harus difokuskan pada proses hukum, bukan politik. "Kasus Bank Century harus difokuskan pada penyelesaian melalui proses hukum, karena di sana penyelesaiannya," kata Jimly usai pembukaan Silaturahmi dan Kerja Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Batam, Jumat.
Menurut dia, jika diselesaikan melalui ranah politik, maka tidak akan menyelesaikan masalah. "Kalau politik, itu memang `heroic`, malah bisa jadi tidak fokus," katanya.
Ia mengatakan penyelesaian kasus Bank Century melalui proses hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang terkait dengan penyelenggaraan negara, dan di luar itu. "Seperti yang berkaitan dengan Robert Tantular, itu juga sudah selesai," katanya.
Sementara itu, Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta mengatakan KPK mengusut sembilan temuan dalam kasus Bank Century. "Hasil telaah di KPK sudah ada sembilan temuan yang akan diverifikasi lebih lanjut," katanya.
Rencananya KPK akan menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membahas sembilan temuan yang ada dalam hasil audit BPK itu. Johan menjelaskan KPK belum mengambil kesimpulan terhadap sembilan temuan tersebut.
Bersama dengan BPK, kata dia, KPK akan menganalisis apakah sembilan temuan itu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, atau tindak pidana perbankan. Untuk itu, KPK telah membentuk tim yang terdiri dari sepuluh orang untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Menurut Johan, KPK hanya akan mengusut jika ada tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century. KPK hanya akan bekerja jika ada unsur kerugian negara dan penyelenggara negara. Selain bekerja sama dengan BPK, kata dia KPK juga akan manjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan penyelesaian kasus Bank Century harus difokuskan pada proses hukum, bukan politik. "Kasus Bank Century harus difokuskan pada penyelesaian melalui proses hukum, karena di sana penyelesaiannya," kata Jimly usai pembukaan Silaturahmi dan Kerja Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Batam, Jumat.
Menurut dia, jika diselesaikan melalui ranah politik, maka tidak akan menyelesaikan masalah. "Kalau politik, itu memang `heroic`, malah bisa jadi tidak fokus," katanya.
Ia mengatakan penyelesaian kasus Bank Century melalui proses hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang terkait dengan penyelenggaraan negara, dan di luar itu. "Seperti yang berkaitan dengan Robert Tantular, itu juga sudah selesai," katanya.
Sementara itu, Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta mengatakan KPK mengusut sembilan temuan dalam kasus Bank Century. "Hasil telaah di KPK sudah ada sembilan temuan yang akan diverifikasi lebih lanjut," katanya.
Rencananya KPK akan menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membahas sembilan temuan yang ada dalam hasil audit BPK itu. Johan menjelaskan KPK belum mengambil kesimpulan terhadap sembilan temuan tersebut.
Bersama dengan BPK, kata dia, KPK akan menganalisis apakah sembilan temuan itu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, atau tindak pidana perbankan. Untuk itu, KPK telah membentuk tim yang terdiri dari sepuluh orang untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Menurut Johan, KPK hanya akan mengusut jika ada tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century. KPK hanya akan bekerja jika ada unsur kerugian negara dan penyelenggara negara. Selain bekerja sama dengan BPK, kata dia KPK juga akan manjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Rabu, 03 Maret 2010
Dokumentasi Aksi WKMM Terkait Kasus Century (Liputan Metro TV)
Mahasiswa Minta SBY-Boediono Bertanggung Jawab
Headline News / Polkam / Selasa, 2 Maret 2010 05:14 WIB
Metrotvnews.com, Makassar:
Puluhan mahasiswa dari berbagai lembaga di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (1/3) malam, menggelar unjuk rasa terkait kasus Bank Century. Dalam aksinya di depan Monumen Mandala, mahasiswa menyatakan kekecewaan atas pengucuran dana talangan ke Bank Century. Mahasiswa yang tergabung dalam Wahana Kerja Mahasiswa Makassar (WKMM) menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggungjawab atas kasus Bank Century.
Sebagai bentuk kekecewaan, pengunjuk rasa menginjak foto Wakil Presiden Boediono yang dinilai bertanggung jawab saat menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Para pengunjuk rasa dalam aksinya juga melakukan konvoi menuju fly over Jalan Urip Sumodiharjo. Di tempat itu mahasiswa nyaris saja membakar foto presiden dan wakil presiden. Para mahasiswa selanjutnya mengumpulkan tanda tangan dari pengguna jalan. Aksi sengaja dilakukan malam hari ini, sebagai awal unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan digelar hari ini.(RIZ)
Headline News / Polkam / Selasa, 2 Maret 2010 05:14 WIB
Metrotvnews.com, Makassar:
Puluhan mahasiswa dari berbagai lembaga di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (1/3) malam, menggelar unjuk rasa terkait kasus Bank Century. Dalam aksinya di depan Monumen Mandala, mahasiswa menyatakan kekecewaan atas pengucuran dana talangan ke Bank Century. Mahasiswa yang tergabung dalam Wahana Kerja Mahasiswa Makassar (WKMM) menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggungjawab atas kasus Bank Century.
Sebagai bentuk kekecewaan, pengunjuk rasa menginjak foto Wakil Presiden Boediono yang dinilai bertanggung jawab saat menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Para pengunjuk rasa dalam aksinya juga melakukan konvoi menuju fly over Jalan Urip Sumodiharjo. Di tempat itu mahasiswa nyaris saja membakar foto presiden dan wakil presiden. Para mahasiswa selanjutnya mengumpulkan tanda tangan dari pengguna jalan. Aksi sengaja dilakukan malam hari ini, sebagai awal unjuk rasa besar-besaran yang direncanakan digelar hari ini.(RIZ)
Langganan:
Postingan (Atom)